JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat kontra terorisme, Harits Abu Ulya menilai, rencana pemerintah menutup sejumlah media sosial sebagai bentuk kebuntuan berpikir dan langkah blunder.
“Jika pemerintah tetap memaksa untuk memblokir aplikasi sosial media dengan beragam variannya, itu artinya lebih menunjukkan kebuntuan berpikir dan pilihannya cenderung kontraproduktif dan tidak efektif yang ada justru blunder,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Jurnalislam.com, Selasa (18/7/2017).
Menurut Harits, pemblokiran itu tidak akan banyak memberikan pengaruh signifikan dalam upaya mereduksi atau menghentikan penyebaran konten yang terkait terorisme, karena teknologi berkembang pesat serta selalu banyak memberikan pilihan dan alternatif lain.
“Di dunia modern, negara dengan aparaturnya yang bekerja di dunia cyber punya PR besar bagaimana meminimalisir dampak negatif terutama perkembangan terorisme karena sebab teknologi yang ada,” jelas Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu.
Pada, Sabtu (15/7/2017) pemerintah resmi menutup domain name system Telegram. Pemerintah juga mengancam akan menutup media sosial dan situs berbagi, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga Youtube jika mereka tidak menutup akun-akun yang berisi muatan radikalisme.
