Berita Terkini

Sikap MUI: Sukmawati Mengusik Ranah Keyakinan Umat Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan sikap Sukmawati Soekarnoputri yang melontarkan kalimat dengan membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Pernyataan putri sang Prokalamator Soekarno tersebut sangat melukai perasaan umat Islam.

“(Sukmawati) telah menyinggung hati dan perasaan umat Islam. Karena telah mengusik ranah keyakinan umat. Bahwa nabi dan rasul tidak bisa dibandingkan dengan tokoh lain,” ujar Sekjen MUI Anwar Abbas di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Selasa (19/11).

Tindakan Sukmawati itu mendapat respons dari sejumlah kalangna umat Islam. Bahkan perempuan yang sebelumnya juga terseret azan dan kidung itu dilaporkan ke aparat kepolisian.

Meski begitu, MUI tidak ikut campur mengenai masalah hukum yang dihadapi Sukmawati.

Menurut Abbas, MUI hanya mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri. Tidak berbuat nekat yang dilarang oleh hukum.

“Untuk itu kami MUI mengimbau kepada para pihak agar dalam menghadapi masalah ini tetap bisa mengendalikan diri dan memperhatikan undang-undang serta ketentuan yang berlaku dalam Republik Indonesia,” katanya.

Abbas berharap polemik yang diciptakan oleh Sukmawati tidak menganggu stabilitas keamanan.

Dia takut tokoh mayarakat dalam berkomentar malah memancing reaksi masyarakat terhadap putri dari Bung Karno -sapaan akrab Presiden Soekarno-.

“Supaya masalah ini tidak melebar ke mana-mana dan tidak mengganggu keamanan dan stabilitas dalam negeri,” ungkapnya.

Sumber: jawapos.com

 

Sampai Kapan Jokowi Jadi Korban Ahok?

Redaktur: Mazaya

Tony Rosyid*

(Jurnalislam.com)–Jelang pilgub 2017 Jokowi kasih nasehat kepada Ahok agar tidak nyagub. Tidak hanya Jokowi, tapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga punya nasehat yang sama kepada Ahok. Kabarnya, nasehat ini disampaikan di istana Bogor.

Kenapa kedua tokoh ini minta Ahok tidak nyagub? Karena akan kalah. Kasus penistaan agama jadi salah satu faktor yang memicu kekalahan itu. Jika kalah, maka Anies yang jadi gubernur. Ini akan jadi ancaman buat Jokowi di 2019. Alternatif calon lain? Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anak Sulung SBY. Jika AHY yang menang, Jokowi aman melenggang di 2019.

Ahok ngotot dan tetap nyagub. Hasilnya? Dua calon dari Jokowi-SBY kalah. Kendati istana sudah all out kerahkan semua kekuatannya untuk memenangkan salah satu diantara calon mereka, khususnya Ahok. Dari sini, rakyat mulai terbelah. Pro Ahok-Jokowi vs kontra Ahok-Jokowi.

Dugaan adanya keterlibatan istana yang terlalu jauh untuk memenangkan Ahok, membuat kelompok anti Ahok kecewa, marah dan menjadikan penguasa istana sebagai musuh bersama. Disinilah kegaduhan itu berlanjut hingga sekarang.

Pilgub DKI dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi. Kemenangan Anies-Sandi fenomenal. Karena berhasil tidak saja mengalahkan AHY dan Ahok, tapi juga SBY dan Jokowi yang memiliki pengalaman, kekuasaan dan kekuatan uang tak terhingga.

Pasca pilgub, sejumlah ulama jadi tersangka. Mereka lalu menuduh bahwa ini adalah upaya kriminalisasi. Operasi balas dendam. Sampai disini, rakyat mulai terbelah. Tidak saja pro-kontra Ahok, tapi berlanjut jadi pro-kontra Jokowi. Muncul kemudian tagar #2019GantiPresiden. Ini sebagai bentuk perlawanan dari mereka yang kontra Ahok dan Jokowi.

Pilgub DKI usai dan pelan-pelan mulai terlupakan. Selanjutnya area politik diisi oleh pertarungan untuk pilpres 2019 antara pendukung Jokowi vs GNPF Ulama. Bising, ramai, gaduh, banyak persekusi dan kekecewaan dalam penegakan hukum. Medsos isinya kampret dan cebong. Dua istilah yang sesungguhnya tak patut untuk lahir dalam perbendaharaan politik kita.

Kendati demikian, pilpres 2019, istana berhasil mengganjal Anies dengan mendorong Prabowo menjadi satu-satunya lawan setelah lebih dulu menggolkan UU pemilu yang mensyaratkan capres harus diusung 20 persen suara partai.

Kapal #2019GantiPresiden terpaksa berlabuh di dermaga Prabowo-Sandi. Lalu, perlawanan kepada Jokowi sedemikian sengit dan menegangkan. Dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk mengimbangi perlawanan kelompok GNPF MUI (Belakangan GNPF Ulama). Ini semua terjadi akibat dari dukungan all out Jokowi kepada Ahok di pilgub DKI. Jokowi harus menanggung risikonya.

Sesuai sekenario, Prabowo dikalahkan, lalu diajak untuk berkoalisi pasca pilpres. Diajak atau dipaksa? Gelap ah! Yang pasti, semua sudah sesuai rencana.

Melihat kasus Ahok ini, Jokowi adalah korban. Korban karena dianggap telah mati-matian belain Ahok. Bukan untuk Ahok semata, tapi terutama untuk mengamankan pilpres 2019 dari Anies.

Apakah sampai disini saja Jokowi berkorban untuk Ahok? Tidak! Rupanya Jokowi belum kapok juga jadi korban Ahok. Entah belum kapok, atau karena faktor lain. Saling sandera atau saling membutuhkan? Persahabatan, balas budi, atau simbiosis mutualisme? Ataukah ada pihak ketiga yang membuat Jokowi “mau tidak mau” dan “terpaksa” harus mengangkat Ahok? Serba ada kemungkinan.

Ahok direkomendasikan jadi pimpinan di BUMN. Kabarnya di Pertamina. Dirut, direksi atau komut, semua belum jelas. Lagi-lagi, berita ini muncul, jagat Indonesia langsung gaduh. Protes dan demo mulai ramai lagi. Jokowi ikut jadi sasaran. Karena publik menduga, ini rekomendasi Jokowi. Erick Thohir? Bisa apa menteri BUMN jika presiden yang mau.

Protes dan demo terhadap Ahok setidaknya karena dua faktor. Pertama, karena Ahok mantan narapidana. Publik menganggap kurang elok dan gak etis kalau mantan napi jadi pejabat publik. Bagaimana rakyat bisa meneladaninya? Kedua, faktor hukum. Temuan BPK dan isu keterlibatan Ahok dalam berbagai kasus di DKI, mulai dari kasus reklamasi, pembelian tanah Cengkareng sampai kasus Rumah Sakit Sumber Waras menyisakan problem yang tak tuntas.

Perlu dpahami, ini sama sekali tak ada hubungannya dengan etnis, agama dan isu politik apapun. Gak ada! Bangsa ini sudah selesai soal itu. Yang belum selesai adalah soal integritas, terutama di bidang politik, birokrasi dan bisnis.

Jika Jokowi ngotot angkat Ahok jadi pejabat di BUMN, maka ia besar kemungkinan akan jadi korban Ahok untuk kedua kalinya. Akibatnya, bangsa ini juga ikut terkena imbasnya. Gaduh!

Karena itu, perlu dipertimbangkan risiko sosial, politik dan bahkan ekonomi ketika memunculkan kembali Ahok sebagai pejabat publik. Sebab, Ahok sudah terlanjur diidentikkan publik dengan kegaduhan. Yang pasti, jika Ahok dipaksakan jadi pejabat publik, maka berpotensi akan semakin memperbesar kegaduhan. Tak hanya Jokowi yang rugi, tapi juga bangsa ini.

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Tokoh Adat Bima Tolak Keberadaan Patung Wane Berdalih Pariwisata

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com)– Dalam rangka menindaklanjuti laporan dari asyarakat  Wane, dengan Viralnya berita di media sosial dengan adanya Patung di Pantai Wane kec. Monta Kab. Bima, Forum ummat islam (FUI) Bersama dengan tokoh Ormas dan tokoh Masyarakat, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima. Senin (18/11/2019).

Ketua Adat Lasdo, Arifin SH menyampaikan bahwa dalam aturan dan hukum  SKB 3 Mentri, dari sisi ijin untuk pembuatan Rumah ibadah Baru harus 60 KK.

“Makanya mereka pake untuk pariwisata, kami mengharapkan lembaga DPR supaya bersama dengan Kami, untuk bisah menghancurkan Patung ini, karena sangat melukai ummat Islam Bima,” kata Arifin.

Sementara itu,Ketua ormas Islam Ansharus Syariah Kota Bima, ustaz Edwin mengatakan bahwa dalam Pengembangan pariwisata PP 39 Tentang Regulasi wisata, pada aturan itu ada dasar untuk membangun wisata, seperti membangun wisata religi, wisata halal, kearifan Lokal; berdasarkan syari’at Islam.

“Jadi kalo patung itu termasuk dalam Pariwisata, apa masuk dalam dasar dan kriterianya,”pungkasnya.

kontributor: saad

Warga Sampaikan Aspirasi ke DPRD Bima Tolak Keberadaan Patung Wane

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com)– Dalam rangka menindaklanjuti laporan dari asyarakat  Wane, dengan Viralnya berita di media sosial dengan adanya Patung di Pantai Wane kec. Monta Kab. Bima, Forum ummat islam (FUI) Bersama dengan tokoh Ormas dan tokoh Masyarakat, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bima. Senin (18/11/2019).

Kedatang Forum ummat Islam (FUI) di sambut oleh Komisi IV DPRD di ruangan Komisi DPRD Kabupatem. Bima.

Dalam pembahasannya, Ketua FUI, ustadz Asikin menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan laporan 4 bulan lalu tentang kagetnya warga yang  melihat patung-patung yang Besar yang berada di Pinggiran Pantai Wane.

“Lalu kami melakukan Safari Jum’at di wane sebulan Sesudah di laporkan, untuk mengetahui kepastian  tentang adanya Patung, ternyata betul Patung itu benar adanya,” kata ustaz Asikin.

Akhirnya FUI  mendatangi kepala desa setempat tentang perizinan  pembuatan patung, ternyata tidak ada laporan,  Masyarakat sanggat resah Keberadaan Patung tersebut

“Kami Forum Ummat Islam (FUI) sudah mendatangi seluruh istansi Pemerintah tentang perijinan Patung Wane,mulai dari Kepala Dinas keperijinan, Kepala Pariwisata, Ketua Mui, ternyata keberadaan patung itu belum di ijinkan ke pihak pemerintah,”katanya.

kontributor: Saad

 

MUI: Khilafiyah Ditoleransi, Penyimpangan dan Penodaan Agama Diamputasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang para dai atau penceramah untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran menyatakan visi mengenai dakwah.

Kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan program standarisasi dai yang digelar MUI di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dia menjelaskan. metode dakwah yang disepakati adalah yang menguatkan keagamaan Islam sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permasalahan khilafiyah harus ditoleransi dan menghormati perbedaan.

Namun masalah penyimpangan (inhiraf) penodaan agama harus diamputasi.

Menurut dia, standarisasi dai ini dalam rangka menyatukan persepsi (taswiyatul afkar) dalam mengembangkan ajaran Islam dan mengoordinasi langkah dakwah (tansiqul harakah) agar maksimal dalam menyebarkan dakwah Islamiyah.

“Di akhir acara semua peserta dai bersepakat untuk memgembangkan dakwah Islam Wasathi dan menjaga keutuhan NKRI,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Perkuat Akidah Ahlus Sunnah, MUI Mulai Program Standardisasi Dai

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang para dai atau penceramah untuk bermusyawarah dan bertukar pikiran menyatakan visi mengenai dakwah.

Kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan program standarisasi dai yang digelar MUI di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Jakarta, Senin (18/11/2019).

“Hari ini (Senin, 18/11/19) dimulai kegiatan standarisasi dai, lebih dikenal sebutan dai,” kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M Cholil Nafis dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11/2019).

Adapun materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut secara garis besar mengenai keislaman, wawasan kebangsaan dan metode dakwah.

“Materi Wawasan Islam wasathi (moderat) mengulas tentang paham Islam yang diajarkan Rasulullah saw dan dijelaskan oleh para sahabatnya. Islam wasathi sebagai arus utama paham Islam Indonesia. Mengikuti akidah Ahlussunnah wal-jamaah. Islam yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri,” tutur Cholil.

sumber: sindonews.com

Wapres Ingatkan Sukmawati Agar Jaga Omongan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Polemik pidato Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden pertama RI Sukarno jadi kontroversi.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melalui juru bicaranya, Masduki Baidlowi, meminta Sukmawati tidak lagi melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial.

“Kepada Ibu Sukma saya kira bagaimana agar tidak banyak melakukan ucapan-ucapan yang kontroversial lah, yang banyak menimbulkan soal yang sebenarnya tidak perlu itu,” kata juru bicara (jubir) Wapres, Masduki Baidlowi, saat ditemui di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Pernyataan Masduki ini menjawab pertanyaan apa imbauan Ma’ruf Amin terkait polemik ucapan Sukmawati.

Masduki mengatakan soal pidato ini tidak perlu diramaikan. Dia mempercayai masyarakat pun mampu berpikir dewasa dalam menyikapi soal pidato ini.

“Ibu Sukmawati saya kira tidak perlu terlalu ditanggapi secara serius karena logika yang dibangun atas pidato itu tidak match. Oleh karena itu, masyarakat, terutama umat Islam, saya kira cukup dewasa. Kita meyakini bahwa umat Islam sangat dewasa menanggapi pernyataan atau pidato dari Bu Sukmawati itu. Oleh karena itu, nggak perlu diramaikan. Karena ya itu nggak match,” ucapnya.

Menghubungkan satu tokoh dengan tokoh yang lain yang tidak selevel, udah gitu Nabi, terus zamannya berbeda dengan Sukarno yang zamannya juga berbeda, di mana Sukarno sangat taat dan sangat menghormati Nabi Muhammad. Jadi itu sangat nggak logic. Ya itu sesuatu hal yang tidak perlu ditanggapi, ngapain orang itu nggak logic. Kalau kita nanggepin itu malah kita justru nggak logic juga,” sambung Masduki.

sumber: detik.com

MUI Harap Polisi Tangani Kasus Sukmawati dengan Baik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, meminta agar Sukmawati Soekarnoputri segera menyampaikan klarifikasi ke publik terkait pernyataannya yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama RI, Soekarno.

Bahkan apabila perlu, menurutnya, Sukmawati meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam.

Dalam hal ini, ia mengatakan, diperlukan langkah tabayyun dengan Sukmawati mengenai kebenaran video tersebut dan apa sesungguhnya yang dimaksud dalam pernyataannya.

Sebab, kata Ikhsan, masyarakat membutuhkan ketenteraman dan kedamaian agar kehidupan di masyarakat tercipta sikap saling menghormati, bekerja sama, saling menolong dan saling membantu.

“Pernyataan Bu Sukmawati yang dianggap kurang sensitif dan menjadi viral sebaiknya diklarifikasi oleh Bu Sukmawati, apa sebenarnya yang dimaksudkan, agar tidak ditafsirkan secara liar oleh berbagai pihak, terutama kelompok tertentu yang kurang suka kalau masyarakat kita hidup tentram dan damai,” kata Ikhsan, melalui pesan elektronik, Senin (18/11/2019).

Sementara itu, terkait laporan polisi masyarakat atas Sukmawati, ia mengimbau agar polisi dapat menjadi media pengayom yang baik yang menampung keluhan berbagai pihak, baik pihak pelapor maupun terlapor.

Hal itu karena, menurutnya, tidak semua pernyataan seseorang harus berakhir di pengadilan pidana.

Dalam hal ini, ia juga mengatakan bahwa pemidanaan seharusnya menjadi ‘ultimum remedium’ atau sanksi terakhir, sehingga dapat meminimalisir kegaduhan di masyarakat.

“Polisi diharapkan dapat mengayomi semua pihak dan saya yakin ke depan paradigma ini yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Baitul Maqdis Kian Terancam, Ulama Al-Aqsa Minta Dunia Islam Tak Diam

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

ALQUDS (Jurnalislam.com) – Wakil Direktur Departemen Endowmen Keagamaan Al-Quds, Najeh Bkeerat mengatakan, ancaman Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan Gerbang Al-Rahma semakin buruk. Dia menilai, penyebabnya adalah agresi militer Israel dan kurangnya respon dunia Arab, regional, internasional, dan dunia Islam pada umumnya.

Bkeerat menambahkan, kurangnya kesadaran tentang pentingnya perjuangan Palestina, Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa di antara warga Palestina, Arab, dan Muslim adalah alasan lain meningkatnya ancaman Israel tersebut. Bab Al-Rahma dibuka kembali pada Februari untuk pertama kalinya sejak 2003, sebelum ditutup lagi oleh Israel sebulan kemudian.

“Otoritas pendudukan Israel berusaha mengirim pesan kepada dunia, melalui agresi mereka, bahwa mereka telah mengontrol penuh atas Masjid Al-Aqsa,” kata Bkeerat kepada Pusat Informasi Palestina, Senin (18/11/2019).

Menurutnya, semakin banyak pelanggaran Israel di Baitul Maqdis menunjukkan bahwa penjajah sedang mempersiakan sesuatu. Bkeerat tidak mengenyampingkan peningkatan jumlah pemukum Yahudi yang menyerang Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari kampanye Israel untuk menarik lebih banyak dukungan.

“Kita tidak boleh tinggal diam dengan konspirasi yang dirancang melawan Masjid Al-Aqsa. Kita bisa melakukan ini dengan memperkuat hubungan kita dengan Masjid Al-Aqsa dan orang-orang Yerusalem,” ujar Bkeerat.

Untuk mencapai tujuan ini, pejabat Awqaf menyerukan media Palestina, Arab dan Islam untuk melawan narasi palsu Israel dan pro-Israel dengan menerbitkan fakta tentang kota suci dan apa yang terjadi di sana.

Bkeerat juga menyerukan para intelektual dan pejabat Palestina dan Arab untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk melindungi Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem dari rencana jahat Israel.

 

Mengaku Ucapannya Diedit, Sukmawati Ogah Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sukmawati Soekarnoputri ogah memintah maaf terkait ucapannya yang disebut membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno.

Ia merasa tidak bersalah atas ucapannya.

“Saya merasa tidak salah, jadi ngapain musti minta maaf? Diteliti dulu dong apa kata-kata saya yang benar, yang bukan diubah ataupun diedit,” kata Sukmawati saat dihubungi, Senin (18/11/2019) malam.

Sukmawati juga memasrahkan laporan-laporan pihak yang merasa tersinggung dengan ucapannya kepada pihak kepolisian dan tim pengacaranya.

Menurut Sukmawati, bukan dirinya yang membuat publik gaduh dengan pernyataan tersebut, tetapi ‘tangan-tangan jahil’

“Pokoknya ini juga bagaimana, saya terserah polisi dan tim lawyer kalau harus sampai ke ranah hukum. Yang membuat gaduh saya pikir yang ‘tangan-tangan jahil’ tersebut karena kata-kata saya nggak ada yang nggak benar,” ucap Sukmawati