Berita Terkini

Pemerintah Didesak Bentuk Sagtas Khusus Pencegahan Virus Corona

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) mendesak pemerintah untuk melakukan upaya antisipasi penyebaran virus Corona agar tak menyebar di Indonesia.

Humas Martabat, Endro Sudarsono mengusulkan pemerintah untuk membentuk satgas khusus di setiap Kabupaten/Kota serta mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Cina.

“Satgas khusus tersebut nantinya bertugas untuk mengantisipasi, pencegahan, mendeteksi, melakukan tindakan medis, dan koordinasi antar instansi terkait virus Corona,” kata Endro kepada Jurnalislam.com usai menemui pihak Imigrasi di Solo, Jum’at (31/1/2020).

Dengan adanya satgas tersebut, kata Endro,  pemerintah diharapkan dapat bertindak dengan cepat dan tepat apabila ada WNI yang terinfeksi virus Corona.

“Melakukan tindakan medis secara cepat dan tepat untuk pasien yang diduga terjangkit virus Corona,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendukung langkah pemerintah yang akan melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia di negara lain khususnya di negara China.

Ormas Datangi Kantor Imigrasi Solo Bahas Pencegahan Virus Corona

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) pada Jum’at (31/1/2020) mendatangi kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta, Jalan Adi Sucipto No 8 Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah guna melakukan audiensi terkait pencegahan penyebaran virus Corona.

Rombongan Martabat diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta Said Ismail di ruang sekretariat.

Humas Martabat Endro Sudarsono menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari pihak PT Angkasa Pura Adi Sumarmo Solo.

“Sebenarnya kita mau melakukan audiensi dengan pihak Angkasa Pura hingga dipindahkan disini, walaupun kita sebenarnya akan ada konvoi di batas aman bandara karena bandara ini kan batas aman, kemudian kita melakukan audiensi dan akhirnya ini bertempat di kantor Imigrasi,” katanya.

Endro mendesak pemerintah untuk melakukan pencegahan dini terhadap barang dan orang yang berpotensi menularkan virus Corona. Ia mengusulkan pemerintah untuk menghentikan impor barang dan tenaga kerja asal Cina.

“Stop impor barang dan segala sesuatu yang berasal dari negara Cina, melakukan deteksi semua penumpang yang bcrasal dari negara China baik di bandara maupun di Pelabuhan,” paparnya.

Endro juga meminta pihak Angkasa Pura untuk melarang turis asal Cina.

“Mendeportasi warga negara asing yang terindikasi terjangkit virus Corona, khususnya yang berasal dari negara China,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Surakarta Said Ismail menjelaskan bahwa turis dari Kumning, Cina sebanyak 173 sudah dipulangkan kembali ke asalnya.

“Alhamdulillah kemarin tanggal 30 karena memang ada masih penumpang yang disini, yang terakhir itu ada 173 dan yang perlu kita sampaikan itu masuk 173 pulang 173, tiap minggu sekali tidak di stay di kita dan khusus pariwisata,” ujarnya.

“Jadi dalam hal ini kita tetap menjalankan aturan aturan yang sesuai berlaku,” pungkas Said.

Usulkan Raperda Anti LGBT, DPRD Sebut Ada 5.700 Komunitas Gay di Depok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DEPOK (Jurnalislam.com) – Menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen di Pemkot Depok pada Jumat (31/1/2020) yang menuntut disahkannya rancangan peraturan daerah (raperda) anti-lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Ketua Komisi A DPRD Depok, Jawa Barat, Hamzah mengakui bahwa pihaknya yang mengusulkan Raperda tersebut.

Hamzah menyebut raperda tersebut diusulkan karena penyebaran komunitas LGBT di wilayahnya yang semakin masif.

“Dari 2017, 2018, 2019 itu komunitas gay di Kota Depok itu semakin tahun semakin bertambah. Total yang sekarang kami dapatkan ada 5.700 lebih komunitas gay yang ada di Kota Depok,” kata Hamzah, Jumat (31/1/2020).

Baca juga:

Ratusan Massa Berunjuk Rasa Desak Pemkot Depok Sahkan Raperda Anti LGBT

Dia kemudian mengungkapkan data terkait jumlah penderita HIV di Depok. Hamzah mengatakan terdapat 100 orang lebih di Depok yang terjangkit HIV karena hubungan sesama jenis.

“Bahkan, dari Dinas Kesehatan kita mendapat data, dari 222 orang terkena HIV di Kota Depok, 140 lebihnya itu adalah orang yang melakukan hubungan sejenis atau gay. Ini data dari Dinas Kesehatan,” ungkap Hamzah.

“Maka dengan kondisi itu kami rasa sangat penting dan perlu segera membentuk perda anti-LGBT,” sambungnya.

Hamzah menjelaskan wacana penyusunan raperda anti-LGBT ini sebetulnya sudah disampaikan kepada Pemkot Depok sejak Juli 2019. Dia memastikan akan mengupayakan kembali agar raperda ini bisa masuk program pembentukan rancangan peraturan daerah (propemperda) Kota Depok 2020.

“Kalau pengusulan itu boleh-boleh saja. Nanti Februari ini akan ada pengusulan rapat dengan para pengusul raperda-raperda, komisi A, B, C, D,” jelas Hamzah.

Sumber: Detik

Ratusan Massa Berunjuk Rasa Desak Pemkot Depok Sahkan Raperda Anti LGBT

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DEPOK (Jurnalislam.com) – Ratusan massa dari berbagai elemen berunjuk rasa menolak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di depan Kantor Walikota Depok pada Jumat (31/1/2020). Mereka mendesak pemerintah kota Depok untuk bertindak tegas terhadap keberadaan kelompok LGBT.

Koordinator aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Depok, Ahmad, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai wujud keprihatinan atas maraknya kelompok LGBT di kota Depok.

“Pertama karena kita melihat keadaan di masyarakat yang terkena LGBT cukup tinggi. Termasuk yang kemarin viral dan kebetulan berasal dari Depok. Kemudian sikap Wali Kota Depok yang terkesan maju-mundur dalam menyikapi masalah LGBT ini, ” jelas Ahmad.

Ahmad juga mengungkapkan bahwa pelaku LGBT di Kota Depok ada sekitar 5.000 orang.

“Kita prihatin tentang banyaknya warga Depok yang terjangkit penyakit LGBT. Data terakhir sekitar 5000 orang,” lanjutnya.

Sementara itu, orator lain menyebut LGBT adalah sebuah azab.

“Kita sudah sepakat bahwasanya warga Depok menolak keberadaan LGBT. Karena apa? Karena membawa azab ke lingkungan kita. Betul? Betul. Mari kita dukung Perda Kota Depok yang melarang LGBT karena dampaknya sangat kita rasakan sekali,” kata Ketua Ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat (Pejabat) Kota Depok, Fathoni.

Isur Suryadi, Perwakilan Jamaah Ansharu Syariah menekankan lebih rinci lagi. Dia meminta agar pemerintah turun langsung memantau kondisi di lapangan.

“Ya, kami meminta Satpol PP untuk turun ke lapangan biar tahu kondisinya seperti apa. Sebab kelompok LGBT di Depok ini sudah sangat meresahkan,” ujar Isur.

Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan massa diterima oleh pihak Pemkot untuk menyampaikan aspirasinya. Salah satunya, massa mendesak Pemkot untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti LGBT yang sudah diusulkan oleh DPRD.

Berikut 5 butir pernyataan sikap:

1. Mendukung Surat Edaran Pemerintah Kota Depok tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual.

2. Mendesak segera diadakannya pembahasan dan pengesahan Raperda Anti LGBT untuk segera menjadi Perda di Kota Depok.

3. Mendorong Pemkot Depok untuk konsisten terhadap visi kota Depok yang relijius.

4. Mendukung Pemkot Depok untuk menjadikan Kota Depok sebagai kota ramah anak.

Aksi yang diikuti sekitar 150 orang itu diawali dengan longmarch sambil membentangkan berbagai poster berisi penolakan terhadap LGBT.

Reporter : Sohib Putra Roharasy

KAHMI: Perusakan Mushola Agape Tindakan Intoleran

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Utara mengecam perusakan Mushola Al-Hidayah Perum Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara. Presidium KAHMI Sulut, H. Iskandar Kamaru menegaskan bahwa perusakan mushola tersebut sebagai tindakan intoleran.

“Kami mengutuk dengan keras tindakan kriminal dan perusakan mushola Agape oleh oknum-oknum yang tidak memiliki sifat toleran. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk segera memproses tindakan intoleransi ini,” katanya dalam siaran pers yang diterima Jurnalislam.com pada Jumat (31/1/2020).

Jajarannya juga akan mengawal upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak keamanan sehingga tercapai hasil yang positif bagi semua pihak. Ia lantas meminta pihak keamanan untuk menjamin berlangsungnya kegiatan ibadah di Mushola Agape.

“Kami juga meminta kepada masyarakat muslim untuk tetap tenang, memantau dan memberikan respon yang kondusif.

Dan Pemerintah Daerah, mulai dari Kelurahan/Desa sampai di kecamatan untuk bersikap tegas dalam proses pengurusan izin pendirian rumah ibadah di wilayah masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

“KAHMI Meminta semua pihak yang berwenang, khususnya aparat keamanan menyelesaikan masalah ini dalam waktu secepatnya,” pungkasnya.

Ini Rekomendasi MER-C Terkait Penanganan Virus Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan kegawatdaruratan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merekomendasikan empat poin dalam menangani wabah Coronavirus.

Hal itu disampaikan Ketua Tim MER-C untuk Coronavirus dr. Hadiki Habib, SpPD saat konferensi pers terkait wabah coronavirus (2019-nCoV) di Kantor MER-C, di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Dia mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan adalah evakuasi WNI dari Wuhan dilanjutkan dengan karantina di Indonesia, para WNI dapat di kohort di tempat terpisah sesuai dengan prinsip kontrol infeksi akibat droplet precaution, sampai masa inkubasi virus selesai (2-3 minggu).

Apabila WNI masih berada di daerah wabah, maka kemungkinan terpapar lebih tinggi dan lama isolasi tidak bisa dipastikan.

Isolasi yang dilakukan Indonesia waktunya bisa lebih terukur sambil tetap diawasi petugas kesehatan. Kepastian waktu ini akan menenangkan bagi WNI dan keluarganya.

“Dibiarkan berlama-lama diisolasi di Wuhan, nanti apabila pulang ke Indonesia juga harus diisolasi kembali untuk memastikan apakah ia terinfeksi atau tidak atau membawa virus ini atau tidak. Jadi baiknya segera dipindahkan dari wilayah yang beresiko, sebagai usaha pencegahan dan penanganan,” katanya.

Kedua, petugas kesehatan di Indonesia harus melakukan risk factor containment, mendeteksi orang-orang yang punya faktor risiko terinfeksi coronavirus, melalui deteksi dan alur triase unit gawat darurat yg tepat, containment pasien dalam observasi dapat dilakukan di ruang terpisah (single room) kemudian petugas medis melakukan prosedur untuk mengkonfirmasi keluhan.

Ketiga, memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat terkait coronavirus supaya tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat. Misalkan kalau mau menjaga kesehatan dengan memakai masker maka cukup masker yang biasa (masker bedah).

Keempat, MER-C mendorong kerjasama lintas sektor seperti Kementerian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, organisasi profesi, dan militer. Indonesia punya pengalaman mengirimkan jamaah haji ke tanah suci, tiap tahun kita bisa memobilisasi ratusan ribu orang, pengalaman ini sangat baik diterapkan untuk kita dalam melakukan penanganan epidemi ini.

“MER-C siap bekerjasama dengan siapapun dan mengirimkan Timnya ke Wuhan apabila diperlukan,” ujarnya.

Perusak Mushola di Minahasa Utara Patut Disebut Radikal dan Intoleran

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Front Aliansi Umat Islam Bersatu (FA-UIB) Jateng – DIY mendesak Presiden dan Kapolri untuk serius dalam menyelesaikan kasus pengerusakan mushola Al Hidayah di Perum Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara.

“Menuntut kepada Presiden, Kapolri dan juga Panglima TNI untuk menangkap serta menyelesaikan secara tuntas kasus ini sampai oknum-oknum tersebut mendapat hukuman yang pantas serta setimpal karena perbuatannya,” kata ketua FA-UIB Anang Imamudin kepada jurnalislam.com pada Jum’at (31/1/2020).

“Mengutuk dengan keras tindakan biadab dan intoleransi gerombolan yang merusak tempat ibadah mushola di perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara,” imbuhnya.

Anang juga menyebut tindakan perusakan mushola tersebut bentuk intoleran yang merusak kerukunan antar umat beragama dan membecah belah anak bangsa.

“Perusak mushola yang diindikasikan dari kelompok Laskar Manguni adalah teroris yang nyata. Pemecah belah bangsa, intoleran dan sangat radikal. Maka kami menuntut untuk laskar Manguni dibekukan atau dibubarkan,” tandas Anang.

Ini Tujuh Tuntutan Ormas Islam Sulut Pasca Perusakan Mushola di Minahasa Utara

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

MANADO (Jurnalislam.com) – Merespon perusakan yang dilakukan sekelompok orang terhadap Mushola Al Hidayah di Perum Agape, Minahasa Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas Islam dan aktivis menyatakan sikap di Masjid Raya Ahmad Yani, Kamis (30/1/2020).

Dalam pernyataan sikap dibacakan oleh Tokoh muslim Sulut yang sekaligus Wakil Ketua Komite I DPD RI, Djafar Alkatiri tersebut, ada 7 tuntutan umat Islam atas perusakan Mushola Al-Hidayah.

Dan berikut pernyataan sikap dari umat Islam Sulawesi Utara selengkapnya :

Pertama, mengutuk tindakan pengrusakan Masjid Alhidayah di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara.

Kedua, mendesak kepada Kapolda Sulawesi Utara untuk segera mencari dan menangkap semua pelaku pengrusakan rumah ibadah kaum Muslimin serta menangkap otak/dalang/aktor intelektual pelaku pengrusakan Masjid Al-Hidayah di Desa Tumaluntung di Minahasa Utara untuk segera diproses secara hukum.

Ketiga, meminta dengan tegas FKUB Minahasa Utara untuk tidak menghalangi dan meminta pihak kepolisian menindak oknum ketua FKUB Minahasa Utara yang menghambat perizinan proses rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Keempat, Bupati Minahasa Utara dan pemerintah setempat harus bertanggung jawab telah melakukan pembiaran pengrusakan masjid.

Kelima, mendesak Kapolda Sulawesi Utara segera mencopot Kapolres Minahasa Utara, karena telah melakukan pembiaran pengrusakan rumah ibadah.

Keenam, memberi waktu 2 x 24 jam untuk menindaklanjuti penyelesaian atas sikap dan tuntutan kami di atas.

Ketujuh, meminta pemerintah dan kepolisian untuk menjamin keamanan dalam pembangunan dan pelaksanaan ibadah di Masjid Al-Hidayah Perum Agape, Minahasa Utara.

Mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain dari anggota DPD RI, Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, Muhammadiyah Sulawesi Utara, Syarikat Islam Sulawesi Utara, Presedium KAHMI Sulut, Dewan Masjid Indonesia Sulut, Syarikat Islam Indonesia Sulut, Wahdah Islamiyah Sulut, Mathlaul Anwar Sulawesi Utara, BKPRMI Sulawesi Utara, Parmusi Sulut, KB PII Sulut, Bamusi Sulut, PHBI Sulut, ICMI Sulut, IPHI Sulut, LDKA Sulut, Pagar Nusa Sulut, LPBHNU Sulut dan Pejuang Suling.

Selain itu Barisan Solidaritas Muslim Sulut, KKSS Sulut, KKIG Sulut, Himpunan Ukhuwah Islamiah, Ilomata Manado, GSMI Sulut, Bikers Subuhan Manado, Pemuda Muslim Manado, KMBS Sulut, tim pengacara Muslim Sulut, Garmas Sulut, FKIB (Forum Komunikasi Imam dan Badan Takmir) Bunaken, Muslim Bikers Community Sulut, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (DPW PPMI) Sulut, dan Kerukunan Keluarga Jaton Indonesia (KKJI) Sulut.

Selanjutnya Pemuda Muslim Indonesia Sulut, Jamaah Tabligh Sulut, Ikatan Persaudaraan Imam Kota Manado, Commando Masyarakat Ekonomi Lemah (Comel), Majelis Taklim Siratal Mustaqim, Majelis Taklim Al-Fatah Bitung, Majelis Buraq, Majelis Arrayyan, Pemuda Muhammadiyah Sulut, Aisyiyah Sulut, Prima DMI Sulut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Minut, Komunitas Alyadululyah Sulut dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Minsel.

”Perbuatan perusakan tempat ibadah tidak bisa lagi dimaafkan dalam kehidupan negara yang melindungi kemerdekaan penduduknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan sebagaimana dijamin oleh undang-undang yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945,” tandas Alkatiri.

WHO Tetapkan Situasi Darurat Global Terkait Virus Corona

Redaktur: Mazaya

JENEWA (Jurnalislam.com) – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan situasi darurat global terkait virus corona mematikan yang menyebar dari China. Pengumuman pada Kamis ini diambil setelah China melaporkan lonjakan angka kematian terbesar dalam sehari.

Dilansir AFP dan AP, WHO merevisi penilaian risiko mereka terhadap virus corona. Virus Corona kini telah membunuh 170 orang di China.

“Kekhawatiran terbesar kami adalah potensi penyebaran virus ke negara-negara dengan sistem kesehatan yang lebih lemah,” kata petinggi WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah pengarahan di Jenewa seperti dikutip dari AFP, Jumat (31/1/2020)

“Kita semua harus bertindak bersama-sama untuk membatasi penyebaran… kita hanya bisa menghentikannya bersama-sama,” dia menambahkan.

Meski demikian Tedros menyebut tak perlu ada pembatasan perjalanan dan perdagangan dengan China dalam upaya membendung penyebaran virus. Virus corona diketahui sudah menyebar di 15 negara di seluruh dunia.

Tedros menyebut alasan utama dari deklarasi ini bukan karena apa yang terjadi di China. Ini karena virus corona menyebar hingga ke belasan negara.

Sumber: detik.com

 

Mahathir Didorong Prakarsai Dukungan Internasional Tolak Proposal Trump di Palestina

Redaktur: Mazaya

MALAYSIA (Jurnalislam.com) – Ketua Palestinian Cultural Organization Malaysia (PCOM) Malaysia Muslim Imran mengecam rencana Donald Trump untuk memperluas Israel dan memberi kompensasi warga Palestina.

Karenanya, PCOM menyerukan kepada semua negara yang cinta kebebasan untuk berdiri di samping hak Palestina untuk memiliki negara merdeka berdaulat mereka sendiri atas semua tanah mereka.

“Ini adalah waktu yang tepat bagi seluruh komunitas internasional untuk mengakui Palestina yang merdeka secara bebas yang bertentangan dengan rencana Amerika yang tidak adil ini,” kata Ketua PCOM Muslim Imran dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (30/1/2020).

PCOM  juga meminta semua negara anggota OKI untuk memobilisasi semua upaya mereka dalam solidaritas dengan rakyat Palestina dalam menghadapi fase agresi dan pendudukan baru ini.

“Kami menyebut Malaysia di bawah kepemimpinan berani PM Tun Dr Mahathir Mohamad untuk memainkan peran utama dalam memobilisasi negara-negara Muslim dan non-Muslim dalam perjuangan panjang untuk Palestina yang berdaulat bebas ini,” kata Muslim Imran.

Ia menyebutkan bahwa sejak 1948, pendudukan Israel telah mendatangkan malapetaka di Palestina; menjarah properti, mencuri kekayaan dan sumber daya, merebut tanah, mengusir penduduk asli, membunuh orang tak berdosa, menghancurkan warisan dan menghancurkan rumah.