Berita Terkini

Jutaan Massa Muhammadiyah Akan Hadiri Muktamar ke-48

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 1-5 Juli 2020 bakal dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

“Jumlah peserta yang sudah didaftar untuk mengikuti muktamar mencapai 3.000 orang, sedangkan puluhan ribu orang juga hadir sebagai penggembira,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Semarang, Rabu (5/2/2020).

Hal tersebut disampaikan Haedar saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di rumah dinas gubernur.

Pimpinan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mengungkapkan tujuan kedatangan dirinya bersama jajaran PW Muhammadiyah Jateng dan pengurus Aisyiyah untuk bersilaturahim sekaligus berkoordinasi terkait dengan rencana penyelenggaraan muktamar.

Dia menjelaskan bahwa tema Muktamar ke-48 Muhammadiyah adalah”Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”, sedangkan untuk Muktamar Aisyiyah yang digelar bersamaan mengambil tema”Perempuan Berkemajuan Mencerahkan Bangsa”.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Solo jika penyelenggaraan Muktamar ke-48 Muhammadiyah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Mungkin akomodasi peserta selama mengikuti muktamar mengakibatkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik, kami akan berusaha tertib dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk jajaran Pemprov Jateng serta beberapa pemerintah daerah,” ujarnya.

Rencananya, pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah akan dilaksanakan di Stadion Manahan, tetapi masih menunggu kepastian dari pihak terkait.

Gubernur Ganjar menyatakan mendukung dan siap menyukseskan pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Kota Solo selama lima hari itu.

Politikus PDI Perjuangan itu berharap Muktamar Muhammadiyah mendatang bisa menggelorakan semangat persatuan bangsa sekaligus menggeliatkan perekonomian di Kota Solo dan sekitarnya, khususnya terkait dengan bisnis penginapan dan kuliner.

Ganjar mengusulkan agar penutupan Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang jatuh pada Ahad dapat dilakukan saat acara “car free day” dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.

Sumber: republika.co.id

 

DPR Desak Pemerintah Kaji Pemulangan WNI Eks Isis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi VIII DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk terlebih dahulu mengkaji secara mendalam, rencana pemulangan mantan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah tergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Khususnya dari sisi keamanan dan agama.

“Kajiannya harus mendalam, harus sempurna. Tidak boleh parsial, artinya dari sisi keamanan, dari sisi kemungkinan kehidupan beragama,” ujar Ketua Komisi VIII Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Rencana tersebut juga dipastikan akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Agar hal tersebut tak menimbulkan masalah nantinya, jika rencana tersebut terealisasi.

“Karena sudah menyangkut hal yang sangat strategis, isunya kan sensitif. Maka usul saya sebaiknya ini dibawa ke rapat kabinet,” ujar Yandri.

Jika jadi terealisasi, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam upaya pemulangannya nanti. Sebab hal tersebut dipastikan akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Program deradikalisasi juga perlu dimatangkan terlebih dahulu. Supaya paham radikalisme dan terorisme tak menyebar di Indonesia dan menimbulkan masalah.

“Makanya dikaji lagi deradikalisasi itu, apakah mesti mengembalikan eks ISIS yang ada di luar negeri atau dimantapkan dulu yang terpapar radikal di tanah air,” ujar Yandri.

Jika terealisasi, ia meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih langsung prosesnya. Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diharapkan juga dimintai pendapat soal rencana tersebut.

“Ini bagaimana rencana ini supaya tidak gaduh, termasuk BNPT, Menkopolhukam, TNI, Polri coba dirembukkan dulu. Sehingga nanti kata yang keluar satu, iya atau tidak,” ujar Yandri.

Sebelumnya, Kepolisian menyebut, dari 600 WNI eks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ada 47 yang nantinya akan dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan berstatus sebagai tahanan.

Sumber: republika.co.id

DPR Nilai Kewenangan Pemulangan Eks ISIS Ada di BNPT dan Kemenlu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi VIII (Agama) DPR RI Ace Hasan Syadzilly menilai, pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS tak seharusnya menjadi wewenang Kementerian Agama.

Ace menilai, Kementerian Agama baru bekerja saat WNI tersebut sudah pulang kembali ke Indonesia.

“Kritik saya terhadap Menteri Agama (Menag) adalah ketika Menag menyampaikan itu, itu kan sebetulnya bukan kewenangan Menag,” kata Ace saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Ace menegaskan, yang lebih berwenang terkait pemulangan WNI eks ISIS seharusnya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Luar Negeri. Maka, kata Ace, menjadi pertanyaan saat Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan wacana tersebut di laman resmi Kementerian Agama.

Wacana pemulangan itu sendiri, kata Ace perlu dikaji secara mendalam. Pasalnya, kata dia, ratusan WNI tersebut memiliki kesadaran penuh saat berangkat ke Suriah untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Maka, pemerintah harus benar – benar memastikan komitmen sekitar 600-an WNI yang disebut – sebut bakal dipulangkan ke Tanah Air itu. “Tidak mudah bagi pemerintah untuk melepaskan sama sekali pemahaman ideologisnya tersebut yang betul-betul anti terhadap pancasila dan NKRI,” ujar dia.

Maka itu, Ace menegaskan, pengkajian itu harus dilakukan dari aspek hukum, ideologis, politik, sosial, dan agama. Ideologi kebangsaan eks ISIS itu harus dipastikan kembali saat mereka kembali bermasyarakat di Tanah Air.

“Ketika mereka sudah tiba di Indonesia, nant Kemenag baru melakukan pembinaan terhadap mereka ini. Jadi, jangan sampai mereka itu menjadi masalah gitu ya bagi bangsa Indonesia. Jadi perlu ada jaminan bahwa mereka betul-betul tidak akan menyebarkan virus radikalisme di Indonesia,” ucap Politikus Golkar itu.

Sumber: republika.co.id

Din Dorong Persaudaraan Kemanusiaan sebagai Solusi Peradaban

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin menghadiri konferensi bertema Al-Ukhuwwah al-Insaniyah li Ta’ziz al-Silm wa al-Amni al-‘Alamy atau Human Brotherhood for the Enhancement of Peace and Security di Zagreb, Kroasia pada 4-5 Februari 2020.

Dalam konferensi tersebut Din menekankan bahwa persaudaraan kemanusiaan adalah solusi peradaban.

Din menyampaikan, konferensi ini diselenggarakan untuk memperingati setahun Piagam Persaudaraan Kemanusiaan untuk Ko-Eksistensi dan Perdamaian. Piagam tersebut ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Thayyib di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019.

“Peristiwa tersebut memang patut diperingati karena mengandung makna historis, monumental, dan simbolik besar, sebab tidak hanya ditandatangani oleh dua lembaga keagamaan tinggi Vatikan dan Al-Azhar tapi juga dua komunitas agama besar Islam dan Katholik,” kata Din kepada Republika, Rabu (5/2/2020).

Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, yang lebih penting Piagam Persaudaraan Kemanusiaan bukan hanya ditandatangani dan diperingati saja. Tapi diamalkan dalam kehidupan nyata.

Ia juga mengingatkan, disrupsi besar yang dialami dunia dewasa ini harus segera ditanggulangi bersama. Kerusakan global akumulatif yang diciptakannya bersifat struktural dan sistemik. Jika tidak ditanggulangi secara sistemik atau kesisteman maka akan membawa dampak sistemik terhadap kerusakan peradaban.

Untuk solusi masalah tersebut, Din menyampaikan, perlu adanya sistem dunia baru yang menekankan jalan tengah atau wasathiyah. Perlu ada dasar pijak kehidupan umat manusia pada persaudaraan kemanusiaan.

“Hal ini diperlukan karena umat manusia sudah terkotak-kotak pada egosentrisme, baik atas dasar agama, ras, etnik, maupun kepentingan ekonomi dan politik,” ujarnya.

Din menceritakan, percakapan dalam konferensi bertema Al-Ukhuwwah al-Insaniyah li Ta’ziz al-Silm wa al-Amni al-‘Alamy berpusar pada perspektif teologis dari masing-masing agama tentang persaudaraan kemanusiaan. Yakni umat manusia sejatinya bersaudara maka perlu dikembangkan persaudaraan kemanusiaan.

Berkaitan dengan ini, Din menegaskan bahwa kesadaran akan persaudaraan kemanusiaan meniscayakan adanya rasa kasih sayang yang melintasi tapal batas primordial seperti agama, ras, bangsa, dan suku-bangsa. Tarahum atau kasih sayang perlu berlanjut pada taaruf yakni saling memahami dan menghormati.

“Kemudian mendorong adanya ta’awun atau kerja sama dan paling tinggi dapat mengambil bentuk tadhamun yaitu saling melindungi. Sayang ajaran-ajaran agama yang luhur dan agung ini mudah dikatakan tapi susah dilaksanakan,” jelasnya.

Konferensi bertema Al-Ukhuwwah al-Insaniyah li Ta’ziz al-Silm wa al-Amni al-‘Alamy diselenggarakan bersama Rabithah al-‘Alam al-Islami atau Liga Islam Sedunia dan Meshihat of Islamic Community in Croatia yang didukung oleh Pemerintah Kroasia. Konferensi dihadiri sekitar 200 tokoh Muslim, Kristen dan Yahudi dari mancanegara.

Sumber: republika.co.id

21 Februari, GNPF Ulama – FPI Akan Gelar Demo Besar-besaran Dukung Pemberantasan Korupsi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Elemen umat Islam akan gelar aksi menyikapi maraknya kasus korupsi. Elemen umat yang akan menggelar aksi, di antaranya, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212.

Mereka akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tema Aksi 212; Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI. Aksi ini sebagai bentuk protes atas maraknya kasus korupsi yang terjadi.

Deretan penanganan kasus megakorupsi dengan total puluhan triliun rupiah menjadi sorotan publik. Di antaranya: kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Harun Masiku, kasus yang menjerat Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp13,7 triliun, dan kasus PT Asabri dengan dugaan kerugian Rp10 triliun.

“Aksi Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Februari 2020, pukul 13.30 sampai 15.30 WIB di Depan Gedung DPR RI,” kata Ketua GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (4/2/2020).

Dia menyerukan kepada seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang menyengsarakan rakyat. Masyarakat juga dapat mengawal aparat hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk segera menuntaskan kasus kasus mega korupsi tersebut dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel.

“Kepada pengurus FPI, GNPF Ulama dan PA 212 di daerah-daerah untuk bekerja sama dengan Ormas Islam setempat dan seluruh elemen umat menggelar aksi menyampaikan anspirasi serupa di daerah atau wilayah masing-masing pada Jumat 7 dan 14 Februari 2020 sebagai pemanasan menjelang aksi di Jakarta,” ujarnya.

Yusuf mendesak kepada aparat keamanan di tingkat pusat maupun daerah agar profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan secara wajar. Dia menegaskan tidak bolehnada tindakan represif terhadap aksi tersebut.

“Karena ini sesuai dengan hak-hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang dilindungi konstitusi dan undang-undang,” ujarnya

Terdakwa Kasus Perjudian Klaten Dituntut 18 Bulan Penjara

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

KLATEN (Jurnalislam.com) – Kasus perjudian yang melibatkan 13 tersangka kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jalan Klaten – Solo Km 2 dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (5/2/2020) pagi.

Ke 13 tersangka tersebut adalah Aditya Kristiawan alias Kocrit, Dian Krisna Bayu, Kerry Yuliantho, Eko Susilo, Sarjito, Dani Bahtiar, Heru Dwi Kristianto, Andi Rozakiya alias Gepeng, Ari Tri Nuryanto alias Worsek, Marjono alias Jondit, Robi Suryo Atmojo, Shelia Mirza Gholam, dan Wahyu Pujianto.

Dalam sidang yang mendapatkan pengawalan ketat dari pihak aparat tersebut, JPU Adi Nugraha SH menuntut ke-13 tersangka dengan kurungan 18 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Bahwa tindakan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP,” katanya.

Sementara itu Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan selama 1 minggu kepada para tersangka untuk melakukan pembelaan atau pledoi.

“Terdakwa diberi kesempatan 1 minggu untuk melakukan pembelaaan, selanjutnya sidang kita tunda pada Rabu (12/2/2020),” paparnya.

Sidang selanjutnya akan kembali digelar pada Rabu (12/2/2020) dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa atau pledoi.

IDI Luruskan Hoaks Seputar Penularan dan Pengobatan Virus Corona

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Satgas Waspada dan Siaga nCoV PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Erlina Burhan meluruskan sejumlah kabar hoaks terkait penularan dan pengobatan virus corona.

“Tolonglah media juga membantu melakukan edukasi karena sudah liar sekali, hoaksnya itu luar biasa,” kata Erlina di Forum ILC TvOne, Selasa (4/2/2020) malam.

Ada beberapa hoaks yang beredar luas yang dibantah oleh Erlina. Seperti hoaks tentang penularan virus corona melalui buah impor, tatapan mata, dan sinyal telepon.

“Ini sudah gak masuk akal hoaksnya. Kemudian juga bisa tertular dari udara terbuka karena virusnya mudah berpindah-pindah, itu juga tidak benar,” ujarnya.

Erlina menjelaskan, penularan virus corona itu hanya melalui kontak langsung, kontak erat dan droplet atau cairan yang dikeluarkan ketika batuk atau bersin yang daya jangkaunya hanya 1 sampai 1,8 meter.

“Jadi, Insya Allah karena jarak dari tempat observasi di Natuna itu sekitar 1,2 km dari pemukiman, jadi Insya Allah aman. Gak mungkin orang bersin itu sampai 1km, paling jauh itu 1 sampai 1,8 meter,” paparnya.

Erlina juga membantah hoaks tentang penggunaan masker N95. Menurutnya, masyarakat cukup menggunakan masker bedah, karena maker N95 itu hanya digunakan oleh petugas medis di ruang isolasi.

“Itu gak bener, masyarakat cukup memakai masker bedah karena masker N95 itu hanya digunakan oleh petugas kesehatan di ruang isolasi,” ungkap Erlina.

Dia juga membantah hoaks tentang anjuran untuk memakai masker terbalik bagi yang tidak sehat. “Itu juga hoaks,” tegasnya.

Hoaks tentang bawang putih dan meminum alkohol untuk mengobati virus corona juga dibantah oleh Erlina.

“Hoaks itu banyak beredar, obatin dengan bawang putih atau minum alkohol karena virus itu mati dengan alkohol, ini hoaksnya luar biasa,” kata Erlina.

Dia menjelaskan, pengobatan virus corona saat ini hanya bersifat suportif atau pengobatan dilakukan hanya pada gejalanya saja. Sebab, kata dia, belum ada obat yang spesifik untuk virus corona.

“Artinya sifatnya simptomatis, kalau ada gejala, gejala itulah yang diobati. Misalnya ada demam, diberi obat penurun demam,” paparnya.

Ustaz Abu Bakar Ba’asyir: Semoga Gus Sholah Mendapat Tempat Mulia di Sisi Allah SWT

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Wafatnya pengasuh Pesantren Tebuireng KH Sholahudin Wahid pada hari Ahad (2/2/2020) di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta juga meninggalkan kesedihan bagi pendiri Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Ustaz Abu menerima kabar duka tersebut dari putranya, Abdul Rochim Ba’asyir.

“Ustaz Abu terkejut ketika saya sampaikan Gus Sholah telah wafat, beliau menyampaikan takjiah dan mendoakan Gus Sholah semoga ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT,” ,” kata pria yang karib disapa Ustaz Iim itu saat dihubungi Jurnalislam.com, Selasa (4/2/2020).

Ustaz Iim mengatakan, Gus Sholah adalah sosok yang lembut namun tegas dalam membela nilai-nilai kebenaran. Dia kemudian menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Ustadz Abu bersilaturahmi ke Ponpes Tebuireng pada tahun 2009 silam.

Saat itu Ustadz Abu dan Gus Sholah berdiskusi soal penegakan syariat Islam yang menjadi fokus dakwah Ustadz Abu.

“Beliau beberapa kali bertemu dengan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, berdiskusi tentang persoalan umat. Saya ingat, saat itu kami silaturahmi ke Tebuireng pada 2009, mereka berdiskusi tentang bagaimana pentingnya penegakan syariah Islam di Indonesia,” kata Ustaz Iim.

Menurutnya Ustadz Iim, Gus Sholah sangat mendukung dakwah penegakan syariat Islam yang dibawa oleh Ustadz Abu.

“Meskipun berbeda jamaah dengan Ustadz Abu, tapi beliau sangat mendukung upaya penegakan syariah yang dilakukan Ustadz Abu,” ungkapnya.

Ustadz Iim juga mengungkapkan, Gus Sholah adalah tokoh yang memiliki karisma yang luar biasa dan bersahaja.

“Saya ingat ketika Ustaz Abu sakit, saat itu mungkin karena situasi, sehingga tidak banyak tokoh ada yang menjenguk Ustadz Abu, tapi Gus Sholah datang menjenguk di RS Harapan Kita dan mendoakan ustadz Abu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini Ustadz Abu Bakar Ba’asyir sedang berada di LP Super Maximum Security Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Adapun, kondisi kesehatan Ustadz Abu saat ini, Ustadz Iim mengabarkan, secara umum kondisinya sehat.

“Keluhannya masih di kaki beliau karena ada pengapuran pada tulang kakinya, jadi masih sering sakit-sakit gitu kakinya. Kami mohon doanya dari kaum muslimin untuk kesehatan Ustadz Abu,” tutupnya.

MUI Komitmen Tetap Kritik Pemerintah Walaupun Wapresnya Kiai Ma’ruf

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi mengungkapkan, MUI tidak boleh menjadi takut menyampaikan kritik ke pemerintah hanya karena ketua umum non-aktifnya menjabat sebagai wakil presiden RI.

Kritik yang disampaikan tentu harus konstruktif dan membangun.

“Meski ketua umum non-aktifnya wapres tapi tidak boleh MUI ini berdiam diri atau tidak berani mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” kata dia di kantor MUI, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Tentunya, lanjut Muhyiddin, kritik tersebut disampaikan dengan cara yang sopan dan santun.

“Namun cara mengkritiknya bagaimana, maka harus pakai bahasa ulama, sehingga mengedepankan bahasa sopan dan santun dalam menyampaikan kritik-kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun,” katanya.

Muhyiddin juga mengajak masyarakat Muslim di Indonesia untuk turut mengawal MUI.

“Jika ada masalah yang berkaitan dengan keagamaan, silahkan konsultasi dengan MUI karena kita punya guidance dan counseling yang siap membantu dan memecahkan masalah yang dihadapi umat,” ungkapnya.

Muhyiddin resmi menjabat sebagai wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggantikan posisi Yunahar Ilyas yang telah meninggal dunia.

Posisi Muhyiddin sebelumnya sebagai ketua MUI bidang hubungan luar negeri kini digantikan oleh Sudarnoto Abdul Hakim, yang sebelumnya menjabat ketua komisi pendidikan MUI.

Sumber: republika.co.id