Berita Terkini

Pemerintah Kirim Surat ke Saudi, Jelaskan Kebijakan Indonesia soal Haji

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Fachrul Razi akan segera mengirim surat ke Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Mohammad Saleh Benten. Surat yang berisi penjelasan terkait kebijakan Indonesia dalam penyelenggaraan haji 1441H/2020M ini akan dikirim melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

“Menag akan bersurat ke Menteri Haji dan Umrah Saudi, melalui Kemlu RI. Menag akan menjelaskan kebijakan Indonesia dalam penyelenggaraan haji tahun ini,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar di Jakarta, Selasa (06/09).

Kemenag telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 494 tahun 2020 tentang  Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020M. KMA ini diumumkan oleh Menag Fachrul Razi pada 2 Juni 2020. Artinya, tahun ini Kementerian Agama membatalkan keberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Keputusan ini berlaku untuk jemaah yang menggunakan visa pemerintah, baik kuota reguler dan khusus, maupun jemaah yang menggunakan visa mujamalah.

“Kebijakan tersebut akan kita sampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi melalui surat resmi, bahwa tahun ini kita tidak mengirimkan jemaah haji. Kami berharap Pemerintah Saudi dapat memahami kebijakan ini,” tutur Nizar.

Nizar menambahkan, surat akan disampaikan oleh Kemlu RI agar sesuai dengan jalur diplomasi dan tidak dikelirupahami sebagai intervensi. Pihak Kemlu RI nantinya yang akan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi. 

“Kemenag tidak ada niat melakukan intervensi apapun dengan pihak Saudi. Kemenag hanya menjelaskan kebijakannya dan berharap Saudi bisa memahami kebijakan tersebut,” tandasnya.

Rekor Baru, 1241 Kasus Covid Indonesia dalam Sehari

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Penambahan jumlah kasus positif virus Corona COVID-19 kembali mencetak rekor. Rabu (10/6/2020) kasus positif bertambah 1.241 menjadi 34.316.

Penambahan kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur sebanyak 273 kasus dan Sulawesi Selatan sebanyak 189 kasus.

Sebelumnya pada Selasa (9/6/2020) untuk pertama kalinya penambahan kasus positif menembus angka seribu perhari yakni 1.043.

Sementara itu jumlah pasien sembuh pada Rabu (10/6/2020) bertambah 715 kasus menjadi 12.129. Sebelumnya tercatat penambahan 510 kasus menjadi 11.414 kasus.

Jumlah pasien meninggal kali ini bertambah 36 kasus menjadi 1.959.

Sumber: detik.com

Pemprov DKI Telah Salurkan Bansos Senilai Rp 1,2 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencairkan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1,2 triliun dari total anggaran yang tersedia Rp5,3 triliun.

Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan penanganan Covid-19 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp5,3 triliun yang dialokasikan dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Masih ada sekitar Rp3,8 triliun yang tercatat, Rp 1,2 triliun sudah digunakan,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri

Edi menjelaskan, dana sebesar Rp5,3 triliun itu akan diutamankan untuk penanganan Corona sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran penanganan Covid-19 ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan pemulihan ekonomi.

“Tiga ini harus dijaga. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk Covid-19 ini, untuk 3 sektor itu,” tegasnya.

Selain bansos Corona, DKI telah menganggarkan bantuan sosial lainnya pada pos belanja lain. Antara lain untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, Kartu Lansia Jakarta (KJL), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dengan total anggaran Rp4,8 triliun.

“Sudah ada penjadwalannya. Di Mei Rp748 miliar, Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, September Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, dan Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti Rp4,8 triliun itu sudah kita bikin proyeksi pembayarannya,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com.

Dokter RSU Soetomo Surabaya yang Tangani Covid Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)–RSU dr Soetomo sedang berduka. Salah seorang dokternya yang menangani COVID-19, dr Miftah Fawzy, meninggal hari ini.

“Iya, benar,” kata pejabat Humas RSU Soetomo dr Pesta Parulian Maurid Edward, Rabu (10/6/2020).

Menurut Pesta, dokter itu meninggal pada pagi tadi. Dan saat ini sedang dilakukan penghormatan terakhir kepada almarhum.

“Pagi tadi. Ini kami sedang melakukan penghormatan kepada beliau untuk yang terakhir kalinya di sepanjang jalan di rumah sakit sampai FK Unair,” ujar Pesta.

Dikatakan Pesta, seusai upacara penghormatan, jenazah almarhum akan segera dibawa ke Magetan. Rencananya almarhum akan dimakamkan di sana dengan protokol COVID-19.

“Akan dibawa ke Magetan. Pemakaman dengan memakai protokol kesehatan,” tutur Pesta.

“Yang jelas kami sedang berduka saat ini. Dan ini kami sedang berdiri di sepanjang jalan untuk penghormatan,” pungkasnya.

Sumber: detik.com

 

 

 

Kasus Covid Melonjak, Ini Saran IDI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menganalisis lonjakan kasus positif terinfeksi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) menjadi 1.043 kasus per Selasa (9/6) karena beberapa kemungkinan. Salah satunya karena dampak arus balik lebaran 2020.

Menurut Wakil Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi, kasus positif Covid-19 rekor diatas 1.000 kasus per hari ini bukan karena kebijakan tatanan kehidupan kenormalan baru (new normal).

“Karena masa inkubasi (infeksi Covid-19) kan butuh waktu selama dua pekan sedangkan new normal kan baru berlaku kemarin. Itu ada faktor-faktor seperti kemampuan pengujian yang ditambah, penambahan jumlah spesimen yang diperiksa, atau efek lebaran dan arus balik,” ujarnya, Selasa (9/6).

Karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan hal ini dan melakukan surveilans tracing contact peningkatan kasus-kasus positif Covid-19 terjadi di wilayah-wilayah mana saja.

Ia menambahkan, kalau peningkatan kasus terjadi di wilayah masyarakat yang baru balik dari kampung halaman misalnya Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), berarti ada efek dari lebaran atau arus balik dan pascalebaran karena masih adanya masyarakat bersilaturahmi di tempat mudik.

“Yang jelas sebulan pascalebaran dan arus balik perlu ada antisipasi,” katanya.

Ia juga menganalisis potensi kemungkinan terjadinya kenaikan kasus Covid-19 saat kebijakan new normal berlaku. Ia menilai peningkatan kasus ini baru bisa dilihat dalam dua pekan mendatang. Karena itu, ia menyarankan pemerintah melakukan evaluasi setiap dua pekan.

“(New normal) ini harus dievaluasi lebih ketat dan protokol kesehatan harus diterapkan lebih tegas karena bukan tidak mungkin kasus positif bisa  meningkat,” katanya.

Jika memang terjadi lonjakan kasus kedepannya, dia melanjutkan, ia menyarankan pemerintah kembali memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada Selasa (9/6), Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan adanya penambahan kasus baru Covid-19.

Terdapat tambahan 1.043 kasus baru sehingga total ada 33.076 kasus positif Covid-19. Hingga Selasa (9/6), ada sebanyak 11.414 orang yang sembuh dan 1.923 meninggal dunia.

“Kasus konfirmasi positif ada 1.043, sehingga totalnya menjadi 33.076 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, Selasa (9/6).

Sumber: republika.co.id

Jenazah yang Dimakamkan Ratusan Driver Ojol Tanpa Protap Ternyata Positif Covid

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)—Driver Ojol di Surabaya, DAW (39) meninggal dan dimakamkan tanpa protap COVID-19. Kini terungkap bahwa almarhumah ternyata positif Corona.

“Ini hasil swab-nya, bahwa ojol yang kawan-kawan ketahui beberapa waktu lalu meninggal karena kecelakaan, swab-nya positif Corona,” kata Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (9/6/2020).

Joni menjelaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan RSU dr Soetomo, ditemukan flek di paru wanita tersebut. Selain itu, DAW juga memiliki penyakit bronchitis.

“Pasien ini kecelakaan. Diperiksa sesuai prosedur, rapid test memang nonreaktif. Kemudian di-city scan, ini lebih sensitif. Pasien ini dirujuk dari RS swasta ke Soetomo, kemudian dilakukan pemeriksaan,” papar Joni.

“Kita punya sistem scoring, apakah pasien ini berisiko terkena COVID-19 atau tidak. Karena memenuhi scoring, akhirnya dilakukan swab. Lah swab perlu waktu untuk mendiagnosa adanya Corona/tidak. Pasien ini selain patah tulang, juga memiliki bronkitis,” lanjutnya.

Setelah di-swab, kata Joni, pasien kemudian sempat akan dioperasi karena mengalami patah tulang. Namun sebelum dioperasi, pasien dinyatakan meninggal dunia.

Sumber: detik.com

 

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Ilmu Pengetahuan dalam Ambil Kebijakan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pemerintah diminta untuk melakukan kajian ilmiah jika ingin melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengimplementasikan skenario kenormalan baru atau newa normal di tengah pandemi Covid-19.

“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario new normal. Negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami,” kata profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore,Tikki Pangestu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) bekerja sama dengan SwissCham Indonesia dan NordCham Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

Tikki menegaskan, pemerintah harus menerapkan kebijakan kesehatan yang rasional di era new normal. “Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan new normal. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.

“Masyarakat harus tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19 melalui berbagai cara, seperti menghindari keramaian dan melaksanakan protokol kesehatan di tempat kerja maupun tempat umum lainnya,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia (InaHEA) Hasbullah Thabrany mengatakan, kunci sukses dalam menghadapi Covid-19 adalah disiplin. “Korea Selatan bisa menjadi contoh, dimana pemerintahnya memiliki respons yang cepat di awal ketika Covid-19 masuk ke negaranya sehingga bisa menerapkan kebijakan new normal terlebih dahulu. Sementara Amerika Serikat dinilai terlambat mendeteksi COVID-19. Penerapan new normal di Amerika Serikat saat ini juga masih menjadi perdebatan,” papar Hasbullah.

Dia memperkirakan, vaksin Covid-19 tidak akan tersedia dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, untuk mempertahankan ekonomi di era new normal, solusinya adalah dengan menjaga kesehatan.

Sumber: sindonews.com

Kebijakan Kemenhub Dinilai Berpotensi Tingkatkan Jumlah Kasus Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi dinilai berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19.

Maka itu, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras tidak setuju dengan keputusan Kemenhub itu.

Aras yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta Kemenhub mempertimbangkan kembali penghapusan aturan pembatasan penumpang pada transportasi umum.

“Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi. Keputusan ini berpotensi meningkatkan jumlah kasus positif COVID-19,” ujar Aras dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2020).

Dia mengatakan pandemi COVID-19 ini masih berstatus bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional pada 13 April 2020 lalu.

“Oleh karena itu, segala hal berkenaan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 termasuk aturan pembatasan penumpang kami kira belum layak untuk dihentikan,” jelas Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan ini.

Menurut dia, solusinya sebaiknya semua mode transportasi umum diperbolehkan kembali beroperasi, namun dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan serta pembatasan penumpang. Kemudian, lanjut dia, penegasan kembali pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat di luar rumah, seperti pembatasan karyawan bekerja di kantor, pembatasan pengunjung di mal, pasar dan tempat umum lainnya.

sumber: republika.co.id

Ingin Bertahan, Perusahaan Harus Berani Lakukan Transformasi Produk

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan agar perusahaan berani melakukan transformasi atau diversifikasi terhadap produk atau jasanya. Langkah ini perlu dilakukan jika perusahaan bisa bertahan di masa normal baru dan tetap produktif.

“Menurut saya, perusahaan-perusahaan yang mau bertahan di masa normal baru harus berani melakukan perubahan serta transformasi produk atau jasanya, atau melakukan diversifikasi terhadap produk mereka. Ini yang akan bisa bertahan untuk dua tahun ke depan,” ujar Aviliani dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (9/6).

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa kondisi normal baru ini tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi dunia usaha harus mampu mengikuti perubahan. “Kita melihat ada beberapa perusahaan yang mampu bertahan di masa pandemi Covid-19, seperti industri tekstil serta baju yang beralih memproduksi masker dan baju-baju khusus di rumah,” kata Aviliani.

Aviliani menilai bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan transformasi atau diversifikasi terhadap produk atau jasanya di masa normal baru justru menangguk keuntungan lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. “Pada akhirnya pelaku-pelaku usaha ini mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena dia bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini,” katanya.

Sebelumnya pengamat bisnis Lucky Esa dari Asia Entrepreneurship Training Program (AETP) menilai banyak pelaku usaha menawarkan hal-hal baru terhadap bisnisnya agar dapat bertahan di era pandemi Covid-19. Selain itu, Lucky Esa juga menyarankan agar para pelaku bisnis mulai melakukan desain ulang terhadap bisnisnya masing-masing selama pandemi Covid-19 ini.
Sumber: republika.co.id

Survei: Transaksi Online Meningkat Enam Kali Lipat Selama Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Survei perusahaan konsultan pemasaranMarkPlus,Inc menunjukkan transaksi belanja ritel secara daring atau online meningkat hingga enam kali lipat dari 4,7 persen menjadi 28,9 persen selama masa pandemi Covid-19. Associate Client Success Team MarkPlusChrestella Carissa di Jakarta, Selasa (9/6) menyampaikan untuk berbelanja secara offline turun drastis dari 52,3 persen menjadi 28,9 persen.

“Survei diikuti oleh 128 responden di seluruh Indonesia dalam satu pekan terakhir dengan rentang usia terbanyak 25-45 tahun dan mayoritas berasal dari Jabodetabek ini menunjukkan adanya perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja sebelum dan selama pandemi Covid-19,” paparnya dalam diskusi bertajuk MarkPlus Industry Roundtable.

Ia mengatakan sebelum munculnya pandemi di Indonesia, masyarakat rutin berbelanja kebutuhan pokok setiap satu pekan sekali, namun sejak adanya Covid-19 frekuensi berbelanja masyarakat di toko ritel terjadi satu bulan sekali meskipun dalam jumlah yang lebih banyak.

“Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat jika terlalu sering berbelanja dengan mengunjungi toko secara langsung,” katanya.

Ia menambahkan berbelanja secara online mampu menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, lebih efisien dan menghemat waktu. Dengan adanya kebijakan PSBB transisi di Jakarta dan kemungkinan dibukanya pertokoan pada 15 Juni 2020, Chrestella mengatakan perusahaan perlu melakukan persiapan agar masyarakat tidak khawatir untuk kembali berbelanja di toko secara langsung.

“Penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang paling diharapkan oleh masyarakat untuk diterapkan oleh setiap pertokoan,” katanya.

Ia menyampaikan sebanyak 83,6 persen responden berharap perusahaan menerapkan standar kesehatan bagi pegawai dan pengunjung dengan menggunakan masker dan sarung tangan. Sebanyak 82,8 persen, lanjut dia, berharap tersedianya hand sanitizer di toko dan 69,5 persen menginginkan dilakukannya pengecekan suhu tubuh.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan pelaku industri ritel menghadapi tantangan lainnya terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat secara online dan offline. “Meskipun, tidak bisa menyentuh dan merasakan secara langsung produk yang dibeli, berbelanja secara online dianggap mampu meminimalisasipotensi penularan virus,” katanya.

Sumber: republika.co.id