Berita Terkini

Serangan Udara Israel Sabtu Pagi Merusak Masjid dan Rumah Sakit Anak di Gaza

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

GAZA (Jurnalislam.com) – Pesawat tempur Israel kembali melakukan serangan udara di Gaza, Palestina pada Sabtu (26/12/2020) pagi. Serangan menghantam kamp pengungsi di Al-Bureij, Gaza tengah dan merusak sejumlah rumah, masjid, dan sebuah Rumah Sakit Anak.

“Agresi Israel dengan pesawat tempur telah membuat takut warga Palestina dan telah menghancurkan Rumah Sakit Anak dan pusat rehabilitasi orang-orang cacat,” kata Juru bicara Hamas, Hazem Qasem dalam pernyataanya yang dimuat di lama resmi Hamas, Sabtu (26/12/2020).

“Kejahatan ini tidak akan melanggar keinginan rakyat Palestina. Sebaliknya, itu akan mendorong mereka untuk menegakkan hak-hak sah mereka dan memperjuangkannya,” tambahnya.

Selain merusak sejumlah fasilitas, serangan udara Israel juga melukai seorang pemuda dan seorang anak kecil.

Masjid Dilempar Bom Molotov, MUI Imbau Umat Beragama Jaga Tempat Ibadah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi insiden pelemparan bom molotov ke Masjid Istiqomah, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (26/12/2020), Mjelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat beragama agar senantiasa menjaga tempat ibadah.

“Kejadian ini sangat kita sesalkan, baik dilakukan oleh muslim maupun non muslim, kita harusnya melindungi, menjaga seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia karena itu legal secara hukum,” kata Ketua Komisi Dakwa Pengembangan  Masyarakat MUI, KH Cholil Nafis dalam pesan tertulis, Ahad (27/12/2020).

Nafis berharap, agar masyarakat Indonesia tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji terhadap masjid maupun tempat ibadah lainnya. Apalagi sampai berbuat kriminal dengan melemparkan bom molotov ke masjid.

“Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji bahkan kriminal di rumah ibadah, kami berharap masing-masing dapat menjaga dan bisa mengantisipasinya,” ujar Kiai Cholil.

Sebagaimana beredar di media sosial, di akun instagram @jakarta.terkini, melalui rekaman cctv, nampak jamaah mulai berdatangan memasuki gerbang masjid.

Tak lama kemudian, sebuah bom molotov dilemparkan melewati gerbang dan memasuki halaman masjid.

Seorang jamaah masjid yang baru saja masuk dan melintas di halaman hampir saja terkena ledakan kecil tersebut. Beruntung dia berlari maju lalu berputar ke samping menuju gerbang masjid hendak keluar.

Akibat peristiwa tersebut, polisi segera meringkus pelaku terduga pelempar bom. Hingga saat ini, masih belum diketahui motif dari pelaku.

Menag Bantah Akan Lindungi Syiah dan Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Menteri Agama membantah dirinya pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

“Sekali lagi, sebagai warga negara, bukan jamaah Syiah dan Ahmadiyah, karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya, Jumat (25/12).

Menurut Gus Yaqut, ia sama sekali tidak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

“Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara,” tegasnya.

Selanjutnya terkait dengan soal toleransi antarumat beragama, Gus Yaqut mengatakan bahwa Kementerian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua kelompok tersebut.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kemenag akan memfasilitasi,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

MUI Ingatkan Menag Agar Hati-hati soal Syiah-Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Pernyataanya mendapat banyak kritik dari ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Waketum MUI Anwar Abbas mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati.

“Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif,” kata Waketum MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu, dia meminta Menag Yaqut berhati-hati.

“Pertanyaan saya, apakah kebijakan yang kita buat hari ini hanya untuk hari ini atau jauh ke depan? Harus jauh ke depan. Oleh karena itu, bagi saya ya, hati-hati menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Anwar.

Anwar Abbas  menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok sunni atau ahlus Sunnah wal jamaah yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia.

“Apa beda Sunni dengan Syi’i (Syiah)? Kalau Syi’i itu lebih apa, lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, ndak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu. Syiah nggak moderat, keras, revolusioner,” papar Anwar.

“Saya menyimpulkan ya, kalau pemerintah memberi angin kepada Syiah, ya berarti pemerintahan hari ini aman. Tapi kalau lima periode berikutnya, repot itu menghadapi percekcokan Sunni-Syi’i di negeri ini,” imbuhnya.

Sumber: detik.com

PBNU Minta Menag Klarifikasi Soal Perlindungan Syiah-Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi akan meminta klarifikasi terkait pernyataan Menteri Agama, Yaqut C Qoumas,yang akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Nantinya, PBNU akan berdialog agar publik tidak salah faham terkait hal tersebut.

“Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Menteri Agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tidak salah paham,” kata Masduki saat dikonfirmasi, Jumat (25/12).

Dia menilai, jika menurut Yaqut terkait hak berkeyakinan, Indonesia mengatur hal tersebut. Bukan hanya agama, kata dia, orang yang tidak beragama juga dalam UUD dan konteks HAM dilindungi hal tersebut pernah dijelaskan oleh Menteri Polhukam Mahfud MD.

“Jadi kalau dalam konteks hak warga negara, bisa jadi itu adalah bagian yang mau dipenuhi oleh Menag,” ungkap Masduki.

Dia menjelaskan Indonesia bukan negara agama. Sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama. Sebab itu kata dia, perlu ada klarifikasi.

“Jadi jangan disalahpahami dulu. Ada kecenderungan orang, belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu saya kira perlu didinginkan supaya tidak menjadi gejolak,” ungkap Masduki.

Sumber: merdeka.com

Menag Angkat Lagi Isu Ahmadiyah-Syiah, Muhammadiyah: Masyarakat Sudah Tenang, Jenuh Kegaduhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Muhammadiyah menyarankan agar rencana pemerintah untuk mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah dikaji secara matang.

Menurut petinggi Muhammadiyah, rencana itu dapat menimbulkan kegaduhan dan saat ini masyarakat memerlukan suara tenang.

“Kita sekarang memerlukan suasana yang tenang. Masyarakat lelah dan jenuh dengan berbagai kegaduhan,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Dia beralasan, tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

Sumber: okezone.com

 

Rencana Afirmasi Syiah-Ahmadiyah Dinilai Membahayakan Umat Islam Aswaja

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Wilayah Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakuan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dinilai kurang tepat.

Menag diminta mengutamakan persoalan lain yang perlu penanganan segera.

“Mestinya Menteri Agama seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Iman, Jumat (25/12/2020).

Menurut dia, langkah Menag tidak tepat, apalagi kedua golongan itu sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia yang merupakan ahlus Sunnah wal jamaah (aswaja), bahkan dianggap sesat.

Sehingga hal ini akan berbahaya kalau mereka diakui keberadaannya secara legal oleh negara.

Menurut dia, tidak semua hal harus dilegalkan. Terlebih, bila ditelisik, beberapa ajaran Ahmadiyah dan Syiah bertentangan dengan ajaran Islam yang asli, dan merupakan hal yang mendasar dan hakiki di dalam ajaran Islam.

Bahkan beberapa kalangan menganggap mereka sudah keluar dari Islam. Sehingga pertentangan ini akan membuat gaduh dan tidak kondusifnya negara.

“Ada hal yang seharusnya lebih urgen dilakukan Menag sekarang. Misalnya harus melakukan upaya keras merubah stigma korup di Kementerian Agama, dengan manajemen dan reformasi birokrasi yang ketat dan baik,” katanya. 

sumber: sindonews.com

Rencana Afirmasi Syiah-Ahmadiyah, Persis: Menag Jangan Buat Gaduh

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Wilayah Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakuan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dinilai kurang tepat. Menag diminta mengutamakan persoalan lain yang perlu penanganan segera.

“Mestinya Menteri Agama yang baru jangan tergesa-gesa, apalagi terkesan ingin mencari panggung. Seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Iman, Jumat (25/12/2020).

Menurut dia, langkah Menag tidak tepat, apalagi kedua golongan itu sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia yang merupakan aswaja, bahkan dianggap sesat.

Dia berharap, semua pihak bisa meredam agar tidak terjadi perpecahan bangsa, yang merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini posisi Menteri Agama sangat strategis untuk mengatasi hal itu dengan bersikap adil dan mengedepankan pendekatan humanis.

“Kami berharap dan berdoa agar Pak Menteri bisa bekerja dengan baik. Jangan memberikan pernyataan yang sensitif serta bisa membuat kegaduhan di masyarakat,” imbuh dia.

sumber: sindonews.com

Menag Berencana Afirmasi Hak Beragama Syiah dan Ahmadiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas langsung memberikan pernyataan kontroversial.

Terbaru, Menag dikabarkan akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Menurut Yaqut, tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Gus Yaqut juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” katanya.

Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.

Hal ini disampaikan secara daring pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

“Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi,” kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, afirmasi kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.

Sumber: republika.co.id

Gurihnya Dana Bansos

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

 

Anggaran bansos per paket seharga 300 ribu rupiah. Ini angka resminya. Untuk apa saja?

Beras 10 kg harga Rp. 129.390 (Rp. 12.939/kg). Minyak goreng 2 liter harga Rp. 27.800 (Rp.13.900/lt). Sarden 9 kaleng harga Rp. 71.550 (Rp. 7.950/kaleng)
Mie instan 12 bungkus harga Rp. 34.260 (2.855/bks). Sambel kecap harga Rp. 7.000. Goodiebag Rp. 15.000. Keuntungan rekanan Rp. 15.000.

Total: Rp. 299.990 (Genapin jadi Rp. 300.000).

Coba anda lihat harga barang-barang itu di super market, mini market, agen, atau warung biasa. Jauh lebih murah. Apalagi kalau belinya glosiran. Murah banget! Kenapa untuk bansos lebih mahal? Satu alasan: buat bagi-bagi! Untuk bisa berbagi, harus ada selisih. Makin besar selisihnya, makin banyak dapat bagian.

Caranya? Pertama, dimark up harganya. Otak atik cocok, sikat! Kedua, volume barang dikurangi. Dengan cara ini, selisih jadi besar, dan bagi-baginya jadi makin besar. Ini lagu lama bro! Lagu Korupsi!

Coba cek ke penerima bantuan. Kadang berasnya bulukan, kadang 5kg, sarden dan mie instan cuma 5 biji. Kasus seperti ini, kabarnya banyak sekali ditemukan di masyarakat penerima bantuan. Anda bisa cek lapangan. Dari selisih harga saja, sudah untung besar. Kok masih gak puas? Barang dikurangi pula.

Taksiran harga beras 10 kg Rp. 82.000. Minyak goreng 2 liter Rp. 25.000. Sarden 9 kaleng Rp. 22.500. 12 mie instan Rp. 7.200. Sambel kecap Rp. 4.100. Goodie bag Rp. 9.000.

Jadi totalnya Rp. 149.000

Dengan begitu, ada selisih sekitar Rp. 150.000. Kemana saja selisih ini?

Beberapa sumber mengatakan bahwa Rp. 25.000 untuk rekanan. Rp. 25.000 untuk oknum-oknum di kemensos. Yang Rp.100.000 kemana? Ini tugas KPK menelusuri aliran dana Rp.100.000 itu? Adakah dana itu nyasar ke partai dan ke lingkaran istana?

Dengan skema seperti ini, para pengusaha berebut. 1 SPK (Surat Perintah Kerja) minimal dapat 200.000 paket. Silahkan kalikan keuntungan dan bagi-baginya. Gede banget! Itu 1 SPK. Kalau sekian SPK?

Karena itu, para pengusaha gak segan keluarin uang di muka untuk si A, si B, si C, sampai si Z. Bagi-bagi di awal. Uang pelicin!

Bansos jelas dikorup, telanjang mata dan terang-terangan. Gak perlu kepandaian KPK untuk mengungkap ini, karena jenis korupsinya sangat transparan. Dan praktek ini terjadi sejak dari awal. Jadi gosip di warung kopi dan cafe-cafe. Kenapa perampok uang negara ini terkesan dibiarkan?

Anda jangan berpikir KPK hebat telah menangkap Mensos Juliari Batubara. Tidak! Kalau lihat kasus ini dari awal, KPK justru dianggap telat. Mestinya nangkap dari awal. Katanya UU KPK yang baru lebih berorientasi pada pencegahan? Ini harus dibuktikan.

Tugas KPK adalah
membongkar kasus ini seakar-akarnya. Juliari Batubara tidak sendiri. Korupsi uang gede, kecil kemungkinan sendirian. Pasti berjama’ah. Lalu, siapa anggota jama’ahnya?

KPK harus kejar siapa saja yang terlibat. Semua rekanan harus diusut. Tanpa terkecuali. Jangan pakai random sampling. Ini bukan survei!

Penyedia kantongnya harus juga diinvestigasi. Dalam hal ini adalah PT. Sritex. Plus siapa yang merekomendasikan PT. Sritex jadi rekanan mensos. Adakah uang gratifikasi yang mengalir ke orang itu. Gak usah pedulikan siapa dan anak siapa dia. Kalau terlibat, usut!

Semua pihak ketiga yang menjadi mediator dan ikut menikmati bagi-bagi dana bansos juga harus diusut. Jangan berhenti di Juliari Batubara saja. Bawahan, bahkan partai asal Juliari Batubara, semua harus ditelusuri terkait aliran dana bansos ini.

Kasus ini mesti dituntaskan. Adakah kemauan KPK untuk menuntaskan kasus bansos ini sebagai tanda bahwa KPK masih ada dan sudah siuman dari tidur panjangnya? Kita tunggu