Berita Terkini

Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Mutasi Virus Corona BB117

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah membuat langkah-langkah untuk mencegah penyebaran mutasi virus Corona B117 yang pertama kali terdeteksi di Inggris dan sekarang ada di Indonesia. B117 dinilai mudah menular tetapi tidak menyebabkan bertambah parahnya penyakit.

“Tentunya, penguatan 3M (protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Deteksi dini dengan penguatan testing, peningkatan pelacakan kasus dan isolasi,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (3/3).

Siti Nadia menjelaskan, vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus itu. Meski pemerintah sedang mempercepat vaksinasi, dia berharap masyarakat juga semakin meningkatkan kewaspadaan.

Menurut Siti Nadia, satu-satunya cara untuk mencegah penularan virus adalah dengan protokol kesehatan “3M plus” menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. “Virus ini lebih cepat menular, tapi tidak menyebabkan bertambah parahnya penyakit,” ujar Nadia.

Epidemiolog Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada dr Riris Andono Ahmad juga mengatakan, masyarakat harus merespons mutase virus corona dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan.”Tetap melakukan ‘5M’ dengan konsisten,” ucap Riris.

Adapun, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, masyarakat harus mengetahui di mana kasus mutasi virus itu ditemukan. “Kan cuma dua kasus. Pemerintah harus memberitahu supaya hati-hati,” kata Tri Yunis.

Menurut dia, pemerintah harus segera mengisolasi warga yang terkena mutasi virus itu, kemudian melakukan kontak tracing terhadap kasus tersebut, semua orang yang sempat berhubungan dengan dua pasien harus diperiksa. Pemeriksaan genetik juga penting, kemudian kalau sudah dianggap menyebar, segera lakukan pembatasan sosial terhadap masyarakat di sekitar itu.

Tri Yunis mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan. “Masyarakat jangan terburu-buru panik. Tunggu hasil investigasi kasus oleh pemerintah,” ujar Tri Yunis.

Sumber: republika.co.id

Kemenkes Apresiasi Vaksinasi 500 Pengurus MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Masyarakat diminta bersabar untuk proses vaksinasi secara menyeluruh. Hal ini karena stok vaksin menjadi rebutan dunia internasional.

Permintaan ini disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat meninjau vaksinasi di Gedung MUI Pusat, Rabu (03/03) pagi.

 

“Vaksin ini menjadi rebutan di seluruh dunia. Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya, termasuk beberapa negara maju baru mulai beberapa di Asia. Jadi Indonesia ini bersyukur kita bisa dapat, karena masih menajdi rebutan di seluruh dunia,” ujarnya.

 

Dia menyebutkan persaingan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 termasuk berat karena semua negara di dunia membutuhkannya. Beberapa negara maju di Asia bahkan baru mulai melaksanakan vaksinasi perdana beberapa hari ini. Indonesia termasuk cepat dalam melaksanakan vaksinasi dan mendapat kebertuntungan karena mendapatkan jatah vaksin banyak.

 

“Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu,” kata dia.

Namun dia memberi harapan bahwa pada bulan Juli nanti sebagian masyarakat akan sudah bisa divaksin.

 

“Memang bertahap ini vaksinasinya, jadi bapak dan ibu mohon bersabar, sampai Juni mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin, kita berusaha mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya pada Juli insya Allah bisa sebagian rakyat divaksin,” ujarnya.

 

Dia menyebutkan agar herd immunity di Indonesia tercapai, dia mengatakan, maka harus ada 70 persen masyarakat usia 18 tahun ke atas  yang divaksin. Dia menargetkan vaksinasi Indonesia untuk setidaknya 181 juta penduduk Indonesia. Hal seperti ini perlu dipahami karena vaksin bukan hanya untuk individu, melainkan untuk kelompok.

 

“Vaksin bukan hanya melindungi kita, melainkan melindungi saudara kita, tetangga kita, seluruh orang Indonesia, karena percuma kalau cuma 50 persen. Vaksin bukan hanya untuk kepentingan individu, melainka ini sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk orang yang lebih lemah, orang-orang tua, comorbid, yang mungkin tidak bisa divaksin, kita bisa bantu melindungi mereka,” katanya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan terimakasih kepada MUI karena mau menunjukkan kepada masyarakat kemauan divaksin.

“Saya ingin sampaikan terimakasih keapda MUI yang mau menunjukkan, mengajak masyarakat mau divaksin, karena tetap, yang harus divaksin, harus mencapai 70 persen dari populasi kita di atas 18 tahun, kita targetkan 181 juta penduduk kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan, hari ini MUI melaksanakan vaksinasi perdana untuk jajaran dewan pimpinan harian dan pengurus. Vaksinasi diikuti 500 peserta yang terbagi ke dalam beberapa gelombang. Vaksinasi dilaksanakan di parkiran Gedung MUI Pusat.

“Setelah ini kita akan mensosialisasikan kepada tokoh MUI seluruh indonesia dari 34 provinsi, yang kedua seperti kita ketahui bahwa vaksin adalah ikhtiar memutus rantai Covid-19 yang insya Allah kita berdoa bertawakkal kepada Allah SWT semoga Covid-19 lekas sirna,” paparnya.

Swiss Gelar Referendum Islamofobia Pelarangan Cadar

Redaktur: Mazaya

BERN(Jurnalislam.com) – Rencana referendum tentang cadar di Swiss akan diadakan pada 7 Maret. Tindakan tersebut merupakan reaksi atas Islamofobia yang menjadi masalah dan kian berkembang di Eropa belakangan ini. Islamofobia akan menyebabkan kerugian bagi para Muslim di Eropa.

Partai Rakyat Swiss (SVP) sayap kanan membuat kampanye untuk melarang penutup wajah dikenakan di tempat umum. Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar warga Swiss mendukung pelarangan cadar yang dikenakan beberapa Muslimah.

“Di Swiss tradisi kami adalah menunjukkan wajah Anda. Itu adalah tanda kebebasan dasar kami,” kata anggota Parlemen SVP sekaligus Ketua Komite Referendum, Walter Wobmann.

Wobmann menyebut pemungutan suara itu tidak menentang Islam. Menurut dia, penutup wajah adalah simbol dari Islam politik yang ekstrem dan semakin menonjol di Eropa. Fenomena ini tidak memiliki tempat di Swiss.

Prancis melarang penggunaan kerudung seluruh wajah di depan umum pada 2011. Denmark, Austria, Belanda, dan Bulgaria memiliki larangan penuh atau sebagian untuk mengenakan penutup wajah di depan umum.

Tidak ada seorang pun di Swiss yang mengenakan burqa. Muslim membentuk 5,2 persen dari populasi Swiss yang berjumlah 8,6 juta orang yang sebagian besar berasal dari Turki, Bosnia, dan Kosovo.

Dilansir Daily Sabah, Kamis (4/3), Muslim Swiss mengatakan partai-partai sayap kanan menggunakan pemungutan suara untuk mengumpulkan pendukung menjelekkan Muslim. Bagi mereka, tindakan ini dapat memicu perpecahan yang lebih luas.

Salah seorang Muslimah Swiss, Rifa’at Lenzin (67 tahun), mengatakan, dia sangat menentang larangan niqab. Tindakan tersebut tidak menangani masalah yang tidak ada. Lenzin menyebut Muslim di Swiss telah hidup dengan baik.

“Mengubah konstitusi untuk memberi tahu orang apa yang mereka bisa dan tidak bisa pakai adalah ide yang sangat buruk. Ini Swiss, bukan Arab Saudi,” kata Lenzin.

“Kami Muslim, tapi kami warga Swiss yang tumbuh di sini. Pemungutan suara ini rasialis dan Islamofobia,” ujar dia menambahkan.

Sumber: republika.co.id

MUI Tunggu Salinan Resmi Izin Investasi Miras Dicabut

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengapresiasi langkah pencabutan Lampiran Perpres mengenai investasi Miras oleh Presiden Joko Widodo. MUI menunggu salinan tertulis pencabutan Perpres tersebut.

“Kita menunggu salinan keputusannya. (Ini menjadi) kunci edukasi, pengawasan, sehingga tidak menggunakan miras secara sembarangan, karena akan bisa berbahaya untuk generasi kita di masa mendatang, ” ujarnya saat konferensi pers di Gedung MUI Pusat, Selasa (02/03).

Dia menyampaikan, di satu sisi MUI memang mengapresiasi pencabutan tersebut. Namun di sisi lain, MUI terus melakukan aksi yang sifatnya pendampingan atau advokasi, sosialisasi, dan edukasi sehingga dampak penyalahgunaan minol dapat dihindari.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh selain memuji langkah cepat Jokowi, juga menilai pencabutan ini sebagai momentum mereview peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia secara mendalam.

“MUI menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah, atas respon cepat dari presiden yang mendengar aspirasi masyarakat, dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa,” ujarnya.

Kiai Niam menyampaikan, sebelum Presiden mencabut lampiran Perpres terkait minol ini, MUI sebelumnya sudah melakukan pendalaman materi. MUI juga menyampaikan kepada pemerintah tentang aspirasi MUI tersebut, termasuk juga kegelisahan mayoritas masyarakat. Sebelumnya, MUI tidak memperoleh informasi terkait dengan konten Perpres ini. Ini kemungkinan karena status Perpres ini yang merupakan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang di dalamnya memuat puluhan UU.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan dengan pelibatan seluruh stakeholder, kemudian menyelami suasana kebatinan dan norma nilai yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap, pencabutan ini menjadi momentum untuk melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga nantinya tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang ramai ditolak masyarakat. Dia ingin ini menjadi momentum peneguhan komitmen dalam penyusunan regulasi yang lebih memihak kemaslahatan masyarakat.

“Momentum ini juga perlu dimanfaatkan untuk mereview seluruh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan potensi destruksi (kerusakan) di tengah masyarakat, termasuk di antaranya adalah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran, produksi, dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” pungkasnya

Saudi: Vaksinasi Syarat Utama Ibadah Haji di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

IYADH (Jurnalislam.com) — Menteri Kesehatan Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan vaksinasi bagi semua jamaah yang akan melakukan haji pada tahun ini. Vaksinasi tersebut juga akan mencakup seluruh petugas haji.

“Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji),” kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al-Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, Okaz, Selasa (2/3).

Dia tak menjelaskan soal musim haji tahun ini akan terpengaruh oleh peraturan baru tersebut atau tidak. Tahun lalu, Saudi membatasi jumlah jamaah haji, yakni hanya seribu orang. Izin diberikan kepada mereka yang telah tinggal atau sedang berada di negara tersebut.

Dalam memo internal yang dilihat oleh Okaz, Tawfiq al-Rabiah mengatakan, vaksinasi perlu diterapkan kepada semua yang mengambil bagian dalam pelaksanaan haji. Ia juga mengarahkan staf untuk membentuk komite vaksinasi korona bagi jamaah haji sebelum musim haji pada Juli mendatang.

“Pihak berwenang harus mengamankan tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan di Makkah, Madinah, dan titik masuk bagi jamaah,” kata al-Rabiah.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi di Makkah mengatakan kepada media Pakistan, The National, memo internal dari kementerian mengatakan bahwa semua tenaga medis dan relawan yang ingin bekerja selama haji tahun ini juga harus divaksin.

“Anda (petugas kesehatan—Red) harus mempersiapkan sejak dini mengamankan tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas kesehatan di Makkah dan Madinah, serta pintu masuk jamaah haji untuk musim haji 2021,” tertulis dalam surat edaran tersebut.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi Dr Mohammed al-Abd al-Aly dalam konferensi pers mengatakan, karantina tidak diperlukan jika seseorang melakukan kontak dengan orang lainnya yang telah divaksin.

“Siapa pun yang menerima vaksin dan dinyatakan lulus dalam waktu dua hingga tiga pekan setelah menyelesaikan vaksinasi tidak diharuskan untuk karantina setelah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi,” katanya.

Sebelum pandemi Covid-19, Saudi mampu menerima hingga 2 juta jamaah haji. Musim haji tahun lalu, jumlah jamaah turun drastis karena Saudi hanya mengizinkan 10 ribu jamaah. Tahun ini belum ada pemberitahuan berapa banyak jamaah yang akan diizinkan berhaji. Sementara itu, sejak umrah kembali diizinkan pada Oktober 2020, sebanyak 5 juta jamaah telah diterima Saudi.

Sumber: republika.co.id

 

DD Waspada Bersama Camat Sunggal Rencanakan Bangun Rumah Dhuafa dan Sekolah ABK

Redaktur: Mazaya

DELI SERDANG, SUMUT – Dompet Dhuafa Waspada rencanakan program bangun rumah dhuafa dan sekolah untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa (02/03/2021).

 

Melalui pertemuan di kantor Camat Sunggal, keduanya sepakat untuk bersinergi membangun program tersebut. Dari keterangan Ismail selaku Camat Sunggal, mengatakan bahwa program ini dirancang untuk membantu saudara yang membutuhkan. “Program ini sengaja kita rancang sebagai kepedulian kita kepada saudara yang memiliki keterbatasan ekonomi”.

 

Disamping itu, progam lainnya yakni sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga turut dirancang bersama. “Selain program bangun rumah, kami juga menjalankan program sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini diajar oleh para relawan,” lanjut Ismail di sela-sela pertemuannya.

 

Dengan adanya program tersebut, Ismail mengatakan bahwa ingin anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. “Saya ingin mereka mendapat hak pendidikan yang sama, bisa merasakan bagaimana menjalankan pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya dan juga punya masa depan yang baik,” tambah Ismail.

 

Dengan adanya kedua program ini juga, Ismail berharap bahwa akan banyak sinergi dari masyarakat luas untuk membantu sesamanya. “Dengan adanya kedua program itulah kita berharap agar seluruh komponen masyarakat baik dari swasta, aparat pemerintah, dan semua golongan masyarakat untuk sama-sama menyisihkan rezekinya untuk membantu sesama”.

 

Terkait rancangan program ini, Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada sangat mengapresiasi program yang dirancang oleh Camat Sunggal. “Program yang dirancang oleh pak Camat ini sangat luar biasa, sehingga Dompet Dhuafa Waspada merasa terpanggil untuk bisa ikut bersinergi”.

 

Program ini merupakan satu langkah yang baik untuk bersinergi dalam hal kebaikan. “Karena memang sekarang ini sudah saatnya untuk saling bersinergi maka rencana program yang akan dilakukan bersama Camat Sunggal merupakan satu langkah yang positif untuk menebar kebaikan,” lanjut Sulaiman.

 

DD Waspada harap agar kedepan banyak lagi program yang bisa dirancang untuk kaum dhuafa.

 

“Harapannya semoga banyak masyarakat yang tidak punya rumah layak bisa dibantu. Begitu juga anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” tutupnya.

Peduli Gizi, Laznas BMH Tebar 513 Paket Gizi Untuk Santri dan Dhuafa di Jatim

Redaktur: Mazaya

JATIM(Jurnalislam.com)–Hari Gizi Nasional 2021 menjadi momentum utama Baitul Maal Hidayatullah (BMH) untuk berbagi kebaikan demi terwujudnya generasi muda yang sehat melalui pemenuhan gizi santri, dhuafa serta mualaf terlebih lagi kepada mereka yang berhak menerima.

Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur menggelar peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-61 serentak 25 Kota/Kabupaten di Jawa Timur, Sabtu (28/2/21).

“Alhamdulillah, di Hari Gizi Nasional tahun ini, Laznas BMH mengangkat tema ‘Santri Sehat, Bebas Anemia’. Dalam kegiatan ini disampaikan bagaimana hidup yang sehat & bersih harus dibiasakan,” terang Imam Muslim, Ketua Divisi Program & Pemberdayaan BMH Perwakilan Jawa Timur.

“Seluruh paket gizi di salurkan di beberapa lokasi, hal ini karena menghindari berkerumunan jumlah masa, supaya aman dari wabah pandemi.,” imbuhnya.

Dalam acara ini setiap peserta menerima paket makanan bergizi berupa susu, makanan 4 sehat 5 sempurna, vitamin C, dan suplemen paket gizi lainnya.

Total ada 513 paket gizi yang telah didistribusikan BMH Jawa Timur kepada penerima manfaat.

MUI Minta Dai Ikuti Perkembangan Zaman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dakwah harus tetap berjalan meski di masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang-orang menjaga jarak fisik dan sosial. Sehubungan dengan itu, sangat penting bagi para pendakwah mengikuti perkembangan zaman guna memanfaatkan teknologi informasi untuk keperluan dakwah.

“Tentunya dakwah kita (para pendakwah) ada yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi informasi dan media sosial, tapi ada juga yang masih (dakwah secara) tradisional,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis kepada, Rabu (3/3).

Kiai Cholil menerangkan, para pendakwah tentu akan menyesuaikan segmentasi dan kondisinya. Misalnya dai-dai di daerah akan berdakwah sesuai kebutuhan masyarakat dan umat.

Ia mengatakan, berbeda dengan para pendakwah di perkotaan karena segmentasi dan kondisinya berbeda dengan di daerah. Para pendakwah di perkotaan sudah banyak yang dakwah melalui Youtube, Instagram, Twitter dan Facebook termasuk di televisi. Setiap pendakwah memiliki pengikut yang banyak.

“Tentunya imbauan dari wakil presiden (Kiai Ma’ruf Amin) ini agar kita terus mengikuti perkembangan zaman, karena orang sekarang beralih ke teknologi informasi, karena kita harus menjaga jarak fisik sehingga sekarang dakwah melalui online (media digital),” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin mengingatkan agar pola dakwah dan pendidikan masa kini menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Kiai Ma’ruf berpesan demikian agar dakwah wasathiyah yang dijalankan organisasi keagamaan terus dipertahankan dan diperkuat sejalan dengan pengembangan dan dinamika masyarakat.

“Di era teknologi digital ini, dakwah dan pendidikan harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bukanlah suatu pilihan tapi sudah menjadi keharusan, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat,” kata Kiai Ma’ruf saat menghadiri peringatan hari jadi Nahdlatul Wathan ke-68 secara virtual, Senin (1/3).

Sumber: republika.co.id

Madrasah Lancashire Inggris Tetap Gelar Sekolah Daring

Redaktur: Mazaya

LANCASHIRE(Jurnalislam.com) — Kelas-kelas Muslim atau biasa disebut Madrasah yang berada di kota Lancashire akan tetap ditutup pada 8 Maret mendatang kendatipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pembelajaran langsung.

Seperti dilansir Lancashire Telegraph pada Rabu (3/3) selama kebijakan karantina wilayah diberlakukan, siswa madrasah juga melakukan pembelajaran dengan sistem daring sebagaimana sekolah pada umumnya. Para siswa biasanya mengikuti pembelajaran yang digelar di masjid atau madrasah pada pukul 5 sore sampai 7 malam. Di kota Lancashire sendiri ada sekitar 100 madrasah.

Forum Ketahanan Lancashire telah menyarankan agar pendidikan berbasis agama seperti madrasah untuk terus melanjutkan pembelajaran daring paling cepat hingga 12 April mendatang. Memang madrasah-madrasah di kota itu sebelumnya telah dibuka tetapi kemudian ditutup lagi sejalan kebijakan pemerintah akan membuka semua sekolah untuk siswa pada 8 Maret.

Pemerintah mengatakan agar sekolah harus dapat menyediakan layanan baik belajar langsung atau di luar ruangan yakni daring bagi anak yang rentan. Selain itu untuk penitipan anak orang tua pun hanya dapat mengakses lingkungan belajar anak untuk tujuan penting saja.  Pengaturan belajar di luar sekolah atau daring mencakup madrasah, yeshiva dan sekolah mingguan.

“Saya tak berpikir banyak yang akan buka pada 8 Maret untuk pengajaran tatap muka. Menurut saya beberapa orang melihat Mei untuk tanggal pembukaan. Jika memungkinkan untuk buka selama Ramadhan maka mereka yang akan melakukannya,” kata seorang guru Madrasah di Lancashire.

Sementara masjid saat ini terbuka untuk sholat individu dan jamaah berlangsung di bawah aturan keamanan Covid yang ketat. Sedang sholat tarawih yang diadakan selama Ramadhan yang dibatalkan pelaksanaannya di masjid pada tahun lalu akan diizinkan pada tahun 2021. Pembatasan di masjid dan bangunan keagamaan akan tetap berlaku hingga 21 Juni.

Sumber: republika.co.id

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji Divaksin

Redaktur: Mazaya

RIYADH (Jurnalislam.com) – Pemerintah Arab Saudi mewajibkan kaum Muslim yang hendak beribadah haji memberikan bukti bahwa mereka telah divaksinasi Covid-19. Saat ini, negara tersebut sudah memulai program vaksinasi.

“Vaksinasi akan menjadi syarat utama untuk berpartisipasi (ibadah haji),” kata Menteri Kesehatan Arab Saudi Tawfiq al- Rabiah, seperti dilaporkan surat kabar Saudi, Okaz, dikutip laman Middle East Monitor, Selasa (2/3).

Dia tak menjelaskan apakah musim haji tahun ini akan terpengaruh oleh peraturan baru tersebut. Tahun lalu, Saudi membatasi jumlah jamaah haji, yakni hanya seribu orang. Izin diberikan kepada mereka yang telah tinggal atau sedang berada di negara tersebut.

Saudi mulai meluncurkan program vaksinasi pada 17 Desember 2020. Vaksin yang diberi izin penggunaan adalah Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Sejauh ini Saudi sudah mencatatkan 377.700 kasus Covid-19 dengan korban meninggal sekitar 6.500 jiwa.

Sumber: republika.co.id