Berita Terkini

MUI: Tes Swab dan Vaksinasi Tak Batalkan Puasa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia jelang Ramadhan 2021. Kasus Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 1,5 juta kasus dan 42.000 kasus kematian.

 

Pemerintah terus berupaya menanggulangi kasus Covid-19 melalui berbagai kebijakan, seperti larangan mudik Lebaran, pembatasan mobilitas masyarakat, memperbanyak tes usap (swab test) dan program vaksinasi.

 

Tes usap dan vaksinasi tetap dilaksanakan selama Ramadhan karena tidak membatalkan ibadah puasa. Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan tes usap untuk mendeteksi Covid-19 di bulan Ramadhan tidak membatalkan puasa. Hal itu tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab untuk Deteksi Covid-19 saat Berpuasa.

 

“Pelaksaan tes swab sebagaimana dalam ketentuan umum tidak membatalkan puasa,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan, Kamis (8/4/2021).

 

Tes usap adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring. Oleh karenanya, MUI mengatakan umat Islam diperbolehkan melakukan tes meski dalam keadaan berpuasa. Vaksinasi tak batalkan puasa MUI juga menerbitkan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa.

 

Berdasarkan fatwa tersebut, vaksinasi yang dilakukan dengan penyuntikan vaksin tidak membatalkan puasa. “Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa,” kata Asrorun Niam, Rabu (17/3/2021).

 

Ramadhan Asrorun menjelaskan, injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot. Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular diperbolehkan, sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).

 

Hal serupa disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Edaran terkait Tuntunan Ibadah Ramadan 1442 H/2021 M dalam kondisi darurat Covid-19. Pada poin 3 edaran tersebut dinyatakan bahwa vaksinasi dengan suntikan, boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa.

 

Muhammadiyah menjelaskan, vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan (menambah energi).

 

“Adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan atau minum, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah [2] ayat 187,” dikutip dari edaran tersebut
sumber: kompas.com

 

Pemerintah Ingatkan Ibadah Ramadhan Dilakukan dengan Protokol Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1442H jatuh pada 13 April 2021.  Ketetapan ini disampaikan  Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas  usai menggelar Sidang Isbat  Awal Ramadan 1442H/2021M, di Jakarta.

Ini adalah kali kedua umat muslim Indonesia memasuki bulan suci ramadan di tengah pandemi. Karenanya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan  selama Ramadan.

“Ramadan tahun ini masih dalam situasi pandemi. Segala bentuk aktivitas ibadah selama Ramadan harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas),” pesan Menag Yaqut, di Jakarta, Senin (13/4/2021).

Menag menuturkan, kedisiplinan adalah bentuk pengendalian nafsu sebagaimana yang diajarkan oleh spirit Ramadan. “Kedisiplinan dalam penerapan prokes juga menjadi ikhtiar bersama untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan juga masyarakat,” tutur Menag.

“Dengan keberkahan Ramadan, semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu,”sambungnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 4 tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442H/2021M. “Panduan ini tidak berlaku bagi mereka yang berada di Zona Oranye dan Zona Merah. Bagi mereka yang berada di zona itu, harap beribadah di rumah saja,” ujar Menag.

“Sedangkan bagi mereka yang berada di Zona Kuning dan Zona Hijau silakan melaksanakan ibadah tarawih di masjid atau musala tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Menag juga menyampaikan, Ramadan adalah bulan istimewa. Mereka yang mencintai kebaikan, lanjut Menag, diseru untuk bergembira, memanfaatkan berjuta keistimewaan yang ada di dalamnya

“Sebaliknya, mereka yang masih suka berbuat kejahatan dan keburukan, diseru untuk berhenti dan introspeksi diri. Ramadan adalah kesempataan untuk menata diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” tutur Menag.

Menag juga mengajak umat untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum pendidikan jiwa agar menjadi umat beragama yang memiliki tepo sliro atas berbagai perbedaan dan memuliakan sesama untuk Indonesia yang lebih baik.

“Marhaban Ya Ramadlan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna waminkum, shiyamana wa shiiyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa, dan mengabulkan segala do’a kita,” ujar Menag.

Ramadhan Momen Perkuat Komitmen Bela Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Seluruh Muslim dengan suka cita menyambut bulan suci penuh berkah hari ini. Gegap gempita bulan Ramadhan tidak hanya dirasakan penduduk dunia, tapi juga oleh penduduk langit.

Kehadirannya yang penuh dengan berkah mendorong umat untuk berlomba-lomba melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Termasuk Adara Relief International yang selalu hadir untuk mengoptimalisasi dukungan terhadap Baitul Maqdis dan Palestina. Adara meyakini, bulan Ramadhan merupakan momentum untuk memperkuat komitmen terhadap Baitul Maqdis.

Melalui program “Ramadhan Lebih Berkah Bersama Palestina”, Adara mengajak para dermawan di Indonesia untuk berbagi kebahagiaan dengan perempuan dan anak Palestina di hari suci nan berkah. Bantuan yang diberikan para dermawan akan disalurkan dalam bentuk makanan berbuka puasa, sembako, dan hadiah hari raya.

Bantuan yang kita berikan tentunya amat sangat berarti bagi mereka. “Jika dengan menanti sejak fajar hingga maghrib untuk bisa kembali menyantap makanan saja membuat kita begitu berbahagia, maka penantian sebelas bulan lamanya sejak Ramadhan tahun lalu tentunya menjadi kebahagiaan tak terkira bagi mereka yang membutuhkan di Palestina,” tutur Bannasari, Sekretaris Jenderal Adara dalam sambutannya pada acara Tarhib Ramadhan lewat keterangan tertulis kepada Republika, Selasa (13/4).

Di balik kemeriahan serta kebahagiaan menyantap hidangan di atas meja saat berbuka di bulan Ramadhan tiba di sejumlah negara, ironisnya PBB justru mencatat bahwa satu juta penduduk di Palestina kekurangan makanan selama bulan puasa. Bukan hanya masalah makanan, mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok lainnya untuk kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan yang sama, Syekh Bilal Ramli, narasumber asal Palestina juga menyampaikan, “Dalam menjadikan Ramadhan lebih berarti, penting untuk setiap individu membuat perencanaan dan berkomitmen untuk mencapai targetnya. Kembali kepada Allah ta’ala, bertaubat dari maksiat, menjauhkan segala hal yang membuat kita lalai, serta berkeinginan kuat untuk mendatangkan rasa khusyuk merupakan fokus-fokus utama manusia dalam meraih berkah Ramadhan.”

Salah satu pesan yang juga disampaikan dalam tarhib bertema “Ramadhan, Momentum Meningkatkan Komitmen dan Pengorbanan Bagi Baitul Maqdis” adalah tentang ibadah yang amat bernilai di bulan Ramadhan, yaitu bersedekah. Bersedekah dan kedermawanan di bulan Ramadhan adalah keutamaan. Sebagaimana contoh kedermawanan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang diibaratkan lebih cepat dari angin yang berhembus.

Sumber: republika.co.id

MUI: Ibadah dengan Prokes Ketat Bentuk Maksimalkan Ikhtiar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam mengatakan, pelonggaran ibadah yang telah ditetapkan pemerintah pun mesti diikuti pula dengan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Hari ini faktanya wabah covid-19 belum sepenuhnya terkendali. Hari ini masyarakat diberikan kesempatan program vaksinasi, jangan sampai kemudian ibadah puasa dijadikan alasan untuk tidak mendukung langkah penanganan covid-19. Justru ibadah puasa memiliki etos mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta’ ala,” katanya.

Kuncinya, kata dia, wabah tidak menghalangi pelaksanaan ibadah, hanya saja ibadahnya dilakukan dengan adaptasi seiring dengan kondisi kontemporer di sekitar umat Islam.

a menyatakan umat Islam harus merayakan Ramadhan sebagai bulan yang penuh berkah, caranya dengan memperbanyak ibadah. Tentu ibadah yang dijalankan juga mesti menaati setiap ketentuan, terutama dalam ikhtiar memutus rantai penularan Covid-19.

Menurut dia, kondisi pandemi saat ini memang masih belum sepenuhnya terkendali. Akan tetapi, pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment) lebih baik ketimbang pada tahun lalu, sehingga kala itu banyak aktivitas yang dilarang.Di sisi lain, saat ini program vaksinasi telah berjalan guna menekan gejala yang muncul apabila terpapar COVID-19.

Sumber: republika.co.id

Dicecar HRS, Saksi Pertanyakan Izin Penjemputan oleh Mahfud MD

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Aziz Yanuar menilai wajar terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS) mencecar saksi soal diskresi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta.

HRS menanyakan hal tersebut karena adanya perbedaan penanganan kerumunan saat penjemputan dirinya di bandara dan kerumunan di saat pernikahan putrinya di Petamburan. “Yang satu (di bandara) dianggap mempersilakan untuk terjadi kerumunan, tapi kemudian malah tidak ada tindakan sama sekali,” kata Aziz  usai sidang di PN Jakarta Timur, Senin (12/4).

Sebaliknya, kata dia, pihak kepolisian malah keras terhadap HRS di kemudian hari pada kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Aziz menilai, HRS yang mencecar saksi menyoal Mahfud juga merupakan bukti adanya diskriminasi penegakan hukum.

Dugaan perizinan itu juga semakin krusial ketika massa yang hadir di bandara justru jauh lebih masif, jika dibandingkan kerumunan di Petamburan maupun Megamendung. Sehingga, kata dia, wajar HRS mempertanyakan saksi Dahmirul yang merupakan Kasatpol Terminal 3 Bandara Soetta, termasuk Menko Polhukam.

“Kami rasa wajar karena situasi ini melukai rasa keadilan masyarakat, terutama yang mendukung HRS dkk,” kata dia.

Dalam persidangan di PN Jakarta Timur, kemarin, HRS mencecar dua saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, yaitu Senior Manager Of Aviation Security Bandara Soetta, Oka Setiawan dan Dahmirul. Ia mempertanyakan izin penjemputan yang diberikan Mahfud MD melalui video beberapa hari sebelum kedatangannya di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan HRS, Dahmirul mengaku tidak mengetahui secara pasti izin tersebut karena imbauan yang ada berbeda-beda. Ia hanya tahu ada imbauan jangan ada yang menjemput.

HRS kembali mempertanyakan apakah saksi mengetahui adanya izin penjemputan dirinya dari Menko Polhukam atau tidak, khususnya dengan menerapkan prokes. Dahmirul menjawab tidak tahu.

Pertanyaan yang sama diajukan HRS ke Oka Setiawan yang juga dijawab tidak tahu. Dalam kesaksiannya, Oka Setiawan mengungkapkan, ada ratusan ribu orang yang berkerumun di bandara saat penjemputan HRS tanggal 10 November 2020. Massa, kata dia, bahkan telah datang ke Bandara Soekarno-Hatta satu hari sebelum kedatangan HRS.

“Pada saat tanggal 10 itu berjalan dengan tertib sampai area kedatangan terminal. Simpatisan itu cukup banyak jumlahnya, ratusan ribu,” kata Oka.

Oka mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi seperti berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI yang bertugas mengamankan di bandara. Meskipun upaya itu pada akhirnya tidak bisa membendung massa simpatisan yang datang ke bandara.

Sumber:republika.co.id

 

Sekjen PBNU Bicara Pentingnya Dakwah Digital

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) HA Helmy Faishal Zaini menyebut organisasi masyarakat yang tidak menjadikan sosial media sebagai platform di dalam dakwahnya akan menjadi fosil sejarah.

 

“Saat ini masyarakat berubah, dari ruang yang serba fisik, sekarang serba siber. Artinya, ketika kita menganggap transformasi digital tidak sebagai pilihan maka kita akan menjadi masyarakat yang ketinggalan,” kata Helmy di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Senin (12/4).

 

Menurutnya, ketika era serba digital datang, sebagai keluarga besar NU, harus mengambil peran strategis, karena dakwah merupakan amanah dari para pendiri NU.

 

Pihaknya mengajak seluruh lembaga ataupun banom NU untuk memaksimalkan sosial media dalam dalam menyampaikan informasi dan edukasi serta mengajak kepada hal-hal baik.

 

“Dakwah merupakan jalan kita untuk meneruskan sekaligus melakukan transformasi besar agar bisa berubah dari masyarakat yang gelap menuju masyarakat yang terang benderang,” ujar pria kelahiran Cirebon ini.   Ia menjelaskan apabila kita cerdas memahami situasi, kita dapat melakukan transformasi. “Kita dapat mengubah masalah menjadi maslahah,” tambahnya.

 

Ia mengingatkan bahwa dai milenial  yang memiliki jutaan followers, jauh lebih berpengaruh kepada masyarakat dibandingkan seorang ulama yang tidak tersentuh oleh sosial media. “Maka tugas LDNU ini melakukan transformasi besar agar dakwah NU benar benar sampai ke kalangan milenial,” pesannya.

sumber: nu.or.id

 

Haedar: Tidak Mudik Adalah Empati Terhadap Tenaga Medis

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) – Menyampaikan ucapan selamat atas datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat  Muhammadiyah turut menghimbau agar warga bangsa tidak melakukan mudik sebagai bentuk tanggungjawab moral dan kesalehan diri.

“Karena belum memungkinkan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, sebaiknya warga bangsa tidak perlu mudik di tahun ini, apalagi bila mudik itu kemudian kita menjadi tidak disiplin dan menambah rantai penularan Covid-19,” pesannya, Senin (12/4).

Haedar berpesan bahwa tidak mudik adalah sikap tanggungjawab sosial, tanggungjawab moral dan wujud dari kesalehan diri dalam memahami agama.

“Kita harus berempati kepada tenaga-tenaga kesehatan yang masih berjuang di rumah sakit dan para relawan dalam menghadapi Covid-19 ini. Juga kita perlu berempati dan bersimpati kepada keluarga-keluarga yang telah ditinggal oleh orang-orang tercinta, di negeri tercinta ini maupun di mancanegara. Semuanya itu adalah bentuk kebaikan kita terhadap kehidupan sesama,” jelas Haedar.

“Karena itu, tidak perlu mudik dan jangan sampai kita merasa berat mudik yang justru nanti kita kalau mudik kemudian menambah rantai penularan. Itu semuanya merupakan wujud dari ikthiar kita yang harus optimal disertai dengan kesadaran antar warga bangsa kita. Kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, tetapi ikhtiar tetap kita lakukan secara kolektif dan penuh pertanggungjawaban,” pungkasnya. (Muhammadiyah)

 

Indonesia Masih Impor Produk untuk Penuhi Kebutuhan Ramadhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Indonesia masih membutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan sejumlah komoditas bahan pokok jelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

“Misalnya bawang putih, daging sapi (atau) kerbau, dan juga gula pasir,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam diskusi virtual, Senin.

Seperti dilansir Anadolu Agency, pemerintah memperkirakan sebanyak 202.000 ton bawang putih, 111.000 ton daging sapi atau kerbau, serta 700.000 ton gula pasir, akan masuk hingga Mei 2021.

Keran impor juga dibuka untuk kedelai yang diperkirakan akan masuk sekitar 1 juta ton.

Pemerintah, kata Agung, bakal terus memantau realisasi impor komoditas tersebut

Khusus untuk daging sapi atau kerbau, pemerintah memprediksi ada defisit sekitar 1.526 ton pada Mei 2021 yang dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan normal

Untuk saat ini, menurutnya, konsumsi daging sapi atau kerbau sedang mengalami penurunan sebesar 30 persen.

Bila defisit itu benar terjadi, pemerintah membuka peluang penugasan BUMN untuk menambah impor daging sapi.

Bahan pokok lain, di antaranya beras, jagung, bawang merah, aneka cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, serta minyak goreng dipastikan cukup

Agung menuturkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok bahan pokok selama Ramadan

“Secara umum hampir sama dengan tahun yang lalu, kita bisa mengamankan ini semua, Insya Allah,” ucap Agung.

Pemerintah juga bakal terus memantau proses distribusi bahan pokok

“Jadi kita selalu memonitor 11 komoditas pangan pokok, kemudian kita melakukan intervensi distribusi bila diperlukan,” ucap Agung.

 

 

DPR Minta Belajar Tatap Muka Madrasah dengan Protokol Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Komisi VIII DPR RI mendorong agar persiapan pelaksanaan belajar tatap muka di madrasah dan pesantren diselenggarakan lebih matang. “Pastikan belajar tatap muka di madrasah dan pesantren dilakukan lebih matang dan  dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI membahas Persiapan Belajar Tatap Muka di Madrasah dan Pesantren di Kota Cilegon, Senin (12/04).

Menurutnya, sejauh ini hasil evaluasi pembelajaran secara daring dinilai belum efektif,  sehingga rencana belajar tatap muka nanti harus disambut dan dipersiapkan lebih baik melalui  koordinasi intensif dengan sejumlah pihak terkait, termasuk satgas Covid-19 di Kota Cilegon dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon Idris Zamroni mengatakan, belajar tatap muka di Madrasah dibagi dengan kapasitas 50 persen dari jumlah siswa. Jumlah madrasah dengan jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah negeri dan swasta di Kota Cilegon berjumlah 143 madrasah.

Selain Wali Kota Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, tampak hadir, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama M. Zein, Kepala Biro Umum dan Plt. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Yayat Supriyadi

Dicecar HRS di Sidang, Eks Kapolres Tegaskan Tak Ada Klaster Petamburan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mencecar eks Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengenai dampak kerumunan di Petamburan November 2020 lalu, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4/2021).

 

Mulanya, Habib Rizieq bertanya kepada Heru apakah dilakukan pelacakan penularan Covid-19 selepas hajatan di Petamburan. “Dari sekitar 500 orang dites rapid, ada yang reaktif 5,” jawab Heru dalam persidangan. Heru melanjutkan, 500 orang yang dites itu seluruhnya merupakan warga Petamburan.

 

“Lima (warga yang reaktif tes rapid) itu ada keterangan hadir di (acara) Maulid?” balas Rizieq. “Tidak tahu,” jawab Heru. Rizieq kemudian meminta data pasti mengenai keberadaan klaster Covid-19 akibat hajatan Petamburan.

 

“Apakah ada info resmi, apakah setelah tracing tadi ada klaster baru yang namanya klaster Petamburan?” tanya Rizieq. “Tidak ada,” jawab Heru. “Apakah ada klaster baru yang namanya klaster Habib Rizieq Shihab, apakah ada klaster baru yang namanya klaster Maulid Petamburan?” “Tidak ada.”

sumber: kompas.com