Berita Terkini

Muhammadiyah Dukung Imbauan MUI Soal Shalat Id di Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau warga melaksanakan salat Idul Fitri di rumah bersama keluarga. PP Muhammadiyah setuju dengan imbauan tersebut.

“Sangat setuju atas imbauan MUI tersebut, Muhamamdiyah pun telah mengeluarkan surat Edaran no 03/2021, tentang cara beribadah di bulan Ramadan masa pandemi COVID-19,” ujar Ketua PP MuhammadiyahDadang Kahmad saat dihubungi, Sabtu (24/4/2021).

Dadang mengatakan bagi daerah yang tingkat penyebaran COVID tinggi, maka dianjurkan untuk melakukan salat di rumah. Sedangkan daerah dengan penyebaran COVID-19 rendah salat dapat dilakukan di lapangan kecil.

“Diantaranya bagi yang daerah penyebaran wabah COVID-19 tinggi maka dianjurkan Sholat Iedul Fitri di rumah masing-masing,” kata Dadang.

“Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19, salat Idul Fitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal,” tuturnya.

Dalam surat edaran Muhammadiah juga menyebut, salat di lapangan dilakukan dengan jumah jamaah terbatas. Serta menerapkan protokol kesehatan diantaranya, salat dengan saf berjarak, salat menggunakan masker, dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau terpisah dalam kelompok kecil dengan pembatasan jumlah jamaah yang hadir.

Sebelumnya diketahui, kasus penyebaran virus Covid-19 di Indonesia saat ini masih terjadi.

MUI meminta masyarakat tidak mudik dan mengimbau warga agar melaksanakan salat Idul Fitri di rumah bersama keluarga.

“Soal bagaimana persiapan kita menjelang Lebaran, tentu ada dua, ada terkait mudik dan kedua adalah salat Idul Fitri. Sekali lagi, salat Idul Fitri in karena akan menimbulkan kerumunan, karena akan menimbulkan kelompok masyarakat yang berbondong-bondong menuju lapangan, maka kita utamakan untuk sekali lagi salat Idul Fitri di rumah bersama keluarga, terutama yang sudah dinyatakan masih (zona) merah,” ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan melalui siaran video di channel YouTube BNPB, Jumat (23/4/2021).

Amirsyah menjelaskan, imbauan agar melaksanakan salat Idul Fitri di rumah semata-mata untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, menurutnya, silaturahmi bisa dilakukan dengan cara virtual.

Sumber: detik.com

MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya Dilakukan di Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan, shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19 sebaiknya dilakukan di rumah bersama keluarga.

 

Sebab, shalat Idul Fitri akan menimbulkan kerumunan kelompok sehingga rentan terjadi penularan virus corona.

“Shalat Idul Fitri ini karena akan menimbulkan kerumunan, karena akan menimbulkan kelompok harus kita lebih utamakan keselamatan, supaya tidak menimbulkan penularan klaster baru baru,” kata Amirsyah dalam konferensi pers secara virtual di kanal YouTube BNPB, Jumat (23/4/2021).

Amirsyah juga mengatakan, silaturahmi selama Lebaran bisa dilakukan secara virtual tanpa harus bertemu langsung dengan anggota keluarga.

“Ini akan lebih meningkatkan suasana yang hangat di tengah-tengah keluarga, dan terhindar dari kerumunan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amirsyah mengatakan, Ramadhan tahun ini harus dijadikan momentum untuk menurunkan penyebaran Covid-19

Ia mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di India merupakan pelajaran yang harus diambil hikmahnya oleh Indonesia. “Dan pemerintah harus terus melakukan peningkatan intensitas vaksinasi sehingga cakupan vaksinasi yang 70 persen bisa kita capai,” pungkasnya.

sumber: kompas.com

Umat Diminta Doakan dan Shalat Ghaib Korban KRI Naggala 402

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Setelah KRI Nanggala 402 dinyatakan subsunk (tenggelam), hari ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa 53 awak dipastikan meninggal dunia.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan duka mendalam atas gugurnya para pahlawan bangsa saat bertugas. Menag mengimbau umat beragama untuk mendoakan seluruh awak kapal Nanggala 402.

“Hari ini duka mendalam bagi bangsa, seluruh awak KRI Nanggala 402 dinyatakan telah gugur dalam menjalankan tugasnya,” ujar Menag di Jakarta, Minggu (25/4/2021).

“Saya mengajak dan mengimbau seluruh umat beragama untuk meluangkan waktu, mendoakan yang terbaik untuk awak KRI Nanggala 402,” sambungnya.

Kepada umat Muslim, Menag secara khusus mengajak untuk menggelar Salat Gaib bagi para almarhum syuhada KRI Nanggala 402. “Mari kita lakukan Salat Gaib untuk mendoakan para pejuang bangsa. Semoga mereka mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Swt,” harapnya.

“Doakan juga keluarga yang ditinggalkan seluruh awak KRI Nanggala 402 diberi kekuatan dan ketabahan. Aamiin,” pungkasnya.

Sistem Informasi SIHALAL Permudah Pengurusan Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Penggunaan teknologi dalam bentuk sistem informasi SIHALAL dipastikan akan membantu upaya percepatan layanan sertifikasi halal. Hal itu diungkapkan oleh Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, saat menjadi narasumber acara International Webinar and Halal Expert Talk yang digelar oleh Indonesia Halal Training (IHATEC).

“Penerapan sistem informasi dalam layanan sertfikasi halal tentu akan membantu mewujudkan akses layanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan lebih akuntabel,” ungkap Mastuki pada seminar berbahasa Inggris bertema “Introduction of SIHALAL and Update of Cerol-SS23000 as Online Halal Certification System in Indonesia” itu, Jumat (23/4/2021).

Menurut mantan juru bicara Kemenag itu, sudah seharusnya BPJPH sebagai lembaga penyelenggara layanan publik untuk terus menyempurnakan layanan sertifikasi halal yang dilaksanakannya. Terlebih, amanat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) setelah terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH, mengatur bahwa durasi pelaksanaan sertifikasi halal dituntut untuk lebih cepat dari sebelumnya.

“Layanan sertifikasi halal juga harus menjangkau para pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan layanan kita juga diakses oleh pelaku usaha di manca negara. Karenanya, penerapan aplikasi layanan merupakan sebuah keniscayaan saat ini,” jelasnya.

Saat ini BPJPH telah menerapkan Sistem Informasi Halal atau SIHALAL. Sistem Informasi berbasis web ini dapat diakses melalui desktop, personal computer, handphone dan sebagainya sehingga dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Implementasi sistem aplikasi harus berimplikasi meningkatnya kualitas layanan, sehingga kepuasan pelaku usaha atau masyarakat sebagai penerima layanan juga meningkat. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya jumlah sertifikat halal yang merupakan indikator penguatan ekosistem halal kita,” imbuh Mastuki.

Sementara itu, Subkordinator Sistem Informasi dan Humas BPJPH yang merupakan pengelola pengembangan aplikasi SIHALAL, Muhammad Yanuar Arief, mengatakan bahwa penguatan SIHALAL terus dilakukan oleh pihaknya. Di antaranya, dengan cara mengintegrasikan data dan aplikasi dengan lembaga terkait lainnya.

“Kita akan menggunakan single data source atau satu data untuk semua yang terintegrasi dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem informasi. Dengan demikian diharapkan tidak ada hambatan teknis seperti redundant  dan semacamnya, sehingga proses layanan dapat lebih efektif dan efisien,” jelas Yanuar Arief.

Data yang dikelola BPJPH tersebut akan menjadi data referensi yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh stakeholder JPH terkait.

“Saat ini SIHALAL juga sudah terintegrasi dengan OSS sehingga untuk pendaftaran sertifikasi halal sudah diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB,” tambah Yanuar Arief.

Pengembangan SIHALAL selain terintegrasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga akan terintegrasi dengan marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, juga layanan fintech seperti LinkAja dan sebagainya.

“Upaya sinergis ini kita kita lakukan bersama dengan tujuan agar pelaku usaha tak hanya semakin mudah dalam mengakses layanan sertifikasi halal saja. Namun sekaligus juga untuk mendukung jaringan market produk halal UMK kita. Secara lebih luas ini juga akan memperkuat ekosistem halal kita,” kata Yanuar Arief.

Webinar yang diikuti peserta dari beberapa negara itu juga menghadirkan narasumber Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Muti Arintawati. Webinar dimoderatori oleh Trainer IHATEC, Dofactora Rocky.

11,7 Juta Warga Telah Jalani Vaksinasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan 11.733.923 jiwa telah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama hingga Ahad (25/4) atau bertambah 34.338 orang dari hari sebelumnya.

Sementara yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua bertambah 37.710 jiwa atau total menjadi 6.822.304 jiwa. Adapun target sasaran vaksinasi 40.349.049 orang.

Sebelumnya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menargetkan vaksinasi di Tanah Air bisa selesai pada akhir tahun ini yang nantinya berimplikasi pada pemulihan ekonomi nasional.

Sekretaris KPCPEN Raden Pardede mengatakan pemerintah tengah berupaya mencapai target kekebalan komunitas yaitu 70 persen dari total penduduk Indonesia mendapat suntikan vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun ini.

“181,5 juta adalah ‘magic number’ untuk herd immunity. Bahkan ditargetkan bukan hanya 15 bulan untuk ‘herd immunity’, tapi akhir tahun harus bisa dilakukan. Kalau bisa di atas satu juta vaksin per hari,” kata dia, Ahad.

Masyarakat yang telah menerima vaksin Covid-19, termasuk di antaranya tenaga kesehatan, pejabat negara, pegawai pemerintah, petugas layanan publik, para lanjut usia (lansia), tokoh agama guru/dosen, wartawan, dan pedagang pasar. Setelah mendapat suntikan vaksin Covid-19, masyarakat tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan itu, antara lain memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Sumber: republika.co.id

Diharap Tingkatkan Prestasi, Tiga Kepala MAN Insan Cendikia Dilantik

Redaktur: Mazaya

PEKALONGAN(Jurnalislam.com)— Sekjen Kemenag Nizar melantik Tiga Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC). Tiga madrasah yang mempunyai nahkoda baru tersebut adalah MAN IC Serpong, MAN IC Pekalongan, dan MAN IC Kendari.

Pelantikan ketiganya berlangsung di MAN IC Pekalongan. “Manfaatkan amanah dengan sebaik-baiknya, karena MAN IC sudah menorehkan prestasi bukan hanya nasional, tapi internasional. Terus kembangkan kualitas, dan torehkan prestasi, madrasah harus jadi nomor satu,” pesan Nizar di MAN IC Pekalongan, Jumat (23/4/2021)

Nizar menjelaskan, proses rotasi dan mutasi dalam organisasi adalah keniscayaan untuk penyegaran serta pengembangan. “Jabatan kepala madrasah bukanlah warisan, akan tetapi amanah yang diberikan untuk memajukan madrasah,” tukasnya.

Pria asli Jepara ini berharap, para Kepala MAN IC yang dilantik, bisa memanfaatkan pengalaman yang dimiliki untuk terus mengembangkan madrasah dan mempertahankan prestasi yang telah diraih. “Saya yakin, kepala MAN belakangan ini bisa diandalkan. Jika nanti ada (MAN IC) yang menyusul presatasinya, itu biasa. Kompetisi kita sejatinya dengan sekolah umum,” paparnya.

Nizar menegaskan komitmennya untuk selalu mendukung dalam hal pengembangan infrastruktur, SDM, kurikulum, dan perangkat lainnya, guna menopang prestasi madrasah agar lebih baik lagi. “Infrastrukturnya sudah memadai. Jadi perlu diseimbangkan dengan soft komponennya,” tegas Nizar lagi.

Kemenag, lanjutnya, memiliki harapan besar kepada Kepala MAN IC untuk mengawal madrasah lebih baik lagi. Predikat yang baik itu  tidak stagnan, namun harus lebih baik dari tahun-ke tahun. “Fakta yang bicara, segala upaya dan ikhtiar yang Kepala MAN usahakan, sangat diharapkan demi prestasi anak didik dan citra Kemenag yang mempunyai madrasah unggulan,” terangnya.

Pembelajaran Tatap Muka

Nizar juga mengatakan, prestasi juga harus diimbangi dengan penanaman karakter serta akhlak yang baik. Menurutnya, perlu ada pembelajaran tatap muka agar karakter bisa terbentuk peserta didik dengan baik, utamanya dalam hal keteladanan. Untuk itu, pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi penting.

“Ini dimanfaatkan betul. Mari kita persiapkan pembelajaran tatap muka supaya anak didik kita bisa menorehkan prestasi dan hidup normal kembali. Tatap muka seperti dalam kitab ta’limul muta’allim, tradisi nya harus dilestarikan,”  kata Nizar.

“Tolong dipersiapkan dengan baik, sebab pembelajaran online itu punya dampak besar terhadap prestasi,” sambungnya.

Nizar menjelaskan, tatap muka sebagaimana dijelaskan dalam kitab Taklimul Muta’allim menjadi bagian yang penting juga. “Jika hanya daring terus, nanti murid menghormati komputer,” kelakar Nizar mengakhiri sambutannya.

Kepala MAN IC Serpong yang baru dilantik adalah Abdul Basit. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala MAN IC Kendari. Selama menjadi Kepala MAN IC Kendari, ada sejumlah prestasi madrasah yang telah diraih, antara lain Medali Perunggu Geografi pada Kompetisi Sains Nasional 2019, 2 medali KSM 2019, Medali perak Fisika saat KSM 2020. Prestasi lainnya adalah Pertukaran Pelajar Amerika, Beasiswa Rusia, Robotik Nasional 2019, Asia Pasifik Scouts di Mongolia dan Korean Jambore di Korea Selatan.

Tugas Abdul Basit memimpin MAN IC Kendari kini dilanjutkan nahkoda baru, yaitu M Naim.

Sedangkan Kepala MAN IC Pekalongan yang baru adalah Khoirul Anam. Sebelumnya, pria kelahiran Nganjuk Jawa Timur ini menjadi Kepala MAN IC Paser Kalimantan Timur. Saat itu, tercatat ada 277 prestasi yang diraih. Sebanyak 96 prestasi merupakan penghargaan tingkat Provinsi, 94 tingkat nasional, 85 tingkat Kabupaten/Kota, dan 2 tingkat Internasional. Selama di MAN IC Paser, Anam juga membekali siswa didiknya dengan pembelajaran kitab kuning ala Pesantren.

Turut hadir dalam acara pelantikan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Rektor IAIN Pekalongan beserta seluruh Civitas akademika MAN Cendekia dan IAIN Pekalongan.

Wapres: Semoga 53 Awak KRI Naggala-402 Tercatat Sebagai Syuhada

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 53 awak kapal selam KRI Nanggala-402 yang dinyatakan telah tenggelam di perairan utara Bali.

Wapres mengatakan, para awak KRI Nanggala-402 merupakan putra terbaik bangsa.

Ia mengatakan para awak KRI Nanggala-402 tanpa lelah terus menjalankan tugas mulianya dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

“Semoga arwah para awak Kapal Selam KRI Nanggala 402, tercatat sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Wapres dalam keterangan resmi yang dibagikan Sekretaris Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ahad (25/4).

Wapres juga mendoakan segenap keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap keluarga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini.

Terakhir, Wapres juga menyampaikan duka cita kepada kepada Keluarga besar TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. “Semoga dapat meneruskan pengabdian yang telah diberikan oleh rekan-rekan pendahulunya, sebagai prajurit terbaik bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa ta’ala selalu memberikan perlindunganNYA kepada kita semua,” kata Ma’ruf.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto sore tadi mengumumkan status 53 awak kapal KRI Nanggala-402 dinyatakan telah gugur. Pengumuman disampaikan setelah dilakukan pencarian selama empat hari, sejak KRI Nanggala -402 hilang di Perairan Utara Pulau Bali.

“Dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI saya nyatakan bahwa 53 personel yang on board KRI Nanggala-402 telah gugur,” ujar Hadi yang dikutip dalam konferensi pers di Base Ops Lanud Ngurah Rai, Badung, Bali, Ahad (25/4) petang.

Sumber: republika.co.id

 

Kemendagri: Tidak Ada Kolom Transgender dalam KTP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak ada kolom jenis kelamin transgender dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, jenis kelamin yang ada dalam KTP-el hanya laki-laki dan perempuan. Meskipun, pihaknya tetap mengakomodasi perubahan jenis kelamin yang sudah ditetapkan pengadilan.

Hal ini menanggapi polemik yang muncul soal adanya bantuan pembuatan KTP-el terhadap transgender. Menurut Zudan, para transgender berhak mendapatkan KTP-el dengan data awal yang masuk ke Dukcapil.

“Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya. Kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin,” kata Zudan saat dikonfirmasi, Ahad (25/4).

Ia pun kemudian mencontohkan perubahan jenis kelamin seperti yang dialami Serda TNI AD Aprilio Perkasa Manganang. Zudan menegaskan, jika seorang transgender sudah merekam datanya, maka pasti akan tercatat menggunakan nama asli.

“Tidak dikenal nama alias. Misalnya, nama Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny. Mau diubah pakai nama panggilan perempuan di KTP-el? Tidak bisa, sebab urusan mengganti nama dan ganti kelamin harus ada putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dulu,” tegas Zudan.

sumber: republika.co.id

 

Ketersediaan Bahan Baku Halal Percepat Sertifikasi Halal UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketersediaan bahan baku halal sangat penting dalam memudahkan dan mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil (UMK) berorientasi ekspor.

Hal itu ditekankan Plt. Kepala BPJPH Kemenag, Mastuki, dalam Workshop Diversifikasi & Adaptasi Produk Ekspor bertema “Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Ekspor Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Ekspor Indonesia” yang digelar Kementerian Perdagangan.

“Sertifikasi halal adalah isu penting dalam upaya kita membantu produk meningkatkan daya saing khususnya produk UMK berorientasi ekspor. Di sinilah, ketersediaan bahan baku halal menjadi sangat urgent di dalam memudahkan produk UMK bersertifikasi halal,” ungkap Mastuki, Jumat (23/4/2021).

Penggunaan bahan baku halal dalam proses produksi, lanjut Mastuki, tentu akan memangkas proses yang harus dilakukan oleh auditor halal dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk tersebut.

“Jika bahan baku yang digunakan berasal dari bahan yang telah dipastikan halal, maka ini akan sekian persen memudahkan proses berikutnya dalam proses produk halal yang dilakukan. Implikasinya, tentu ini akan mempercepat proses sertifikasi halal,” jelasnya.

Lebih lanjut, mantan Juru Bicara Kementerian Agama itu menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi UMK berasal dari industri manufaktur. Menurutnya, kendala penyediaan bahan baku halal ini merupakan salah satu tantangan bersama yang harus disikapi oleh semua pemangku kepentingan terkait dalam mendukung terwujudnya ekosistem halal dan rantai nilai halal yang di dalamnya sektor UMK semakin mudah melakukan diversifikasi dan adaptasi dalam mendukung ekspor.

“Terkait kualitas SDM dan produk UMK yang belum mampu bersaing ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita mendorong produk halal UMK untuk ekspor. Orientasi  untuk UMK naik kelas ini penting untuk menjadi gerakan kita bersama,” imbuh Mastuki.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan, Olvy Andrianita, mengatakan bahwa dalam konteks perdagangan, sertifikasi halal sangat penting dilakukan khususnya di dalam upaua meningkatkan produk ekspor nasional.

“Sertifikasi halal sangat penting dalam perdagangan khususnya peningkatan ekspor kita. Karenanya kita ingin berkolaborasi dengan BPJPH untuk membantu UMK Ekspor  dapat bersertifikasi halal dan berdaya saing global,” kata Olvy Andrianita.

Dikatakannya lebih lanjut, peningkatan ekspor dan upaya membantu UMK tersebut merupakan salah satu mandat Presiden RI Joko Widodo di bidang perdagangan. Peningkatan daya saing UMK ini, termasuk dari segi kualitas desain, kemasan brand dan sertifikasi produk ekspor. Untuk mewujudkannya, tentu dibutuhkan kolaborasi antar kementerian dan inststansi terkait.

Workshop yang digelar secara virtual itu juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lain. Di antaranya, Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis, Direktur Eksekutif LPPOM MUI Muti Arintawati, Atase Perdagangan Brussel Merry A Indriasari, dan Kepala ITPC Jeddah Muhammad Rivai Abbas.

Kemenag Harap Tradisi Membangunkan Sahur Dilakukan dengan Cara yang Baik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Bulan suci Ramadan di Indonesia akrab dengan berbagai tradisi khas. Salah satunya, tradisi membangunkan warga dengan cara-cara yang unik saat waktu sahur tiba.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kementerian Agama Moh. Agus Salim mengatakan, tradisi membangunkan sahur harus disampaikan dengan cara-cara yang santun, baik, dan sopan, agar keutamaan dan keberkahan tetap terjaga.

“Membangunkan sahur itu adalah perbuatan baik, tapi juga perlu dilakukan dengan cara yang santun dan baik untuk menambah kualitas kebaikan itu sendiri,” ujar Moh. Agus Salim, di Tangerang, Jumat (23/4/2021).

Karenanya, saat membangunkan sahur, perlu juga memperhatikan hak kepentingan pribadi orang lain. Jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Misalnya orang yang sedang sakit, punya bayi atau anak kecil, atau pun warga non muslim.

Hal ini menurut Agus Salim, sejalan dengan semangat moderasi beragama yang dalam beberapa tahun terakhir didengungkan Kemenag. “Bahkan dalam diskursus moderasi agama tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, tapi juga untuk agama lainnya, ” tutur Agus.

“Dengan kemajemukan dan multikultur masyarakat Indonesia, maka pentingnya implementasi moderasi beragama di tengah kemajemukan masyarakat untuk merawat harmoni antar agama dan tradisi kebudayaan masyarakat setempat,” imbuhnya.

Sementara itu, Pelaksana Subdirektorat Kemasjidan Fakhry Affan mengungkapkan, sejak tahun 1978 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah mengeluarkan tuntunan penggunaan pengeras suara. Intruksi tersebut tertuang dalam KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musalla.

“Takmir masjid juga harus tegas mengatur penggunaan alat pengeras suara atau Toa masjid, misalnya untuk membangunkan sahur pada pukul 02.30 – 03.00 dan 03.30, durasi penggunaannya cukup satu menit, dengan suara yang baik dan cara yang baik,” ujarnya

Menurut Fakhry, disinilah pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Islam rahmatan lilalamin di tengah kompleksitas kehidupan keagamaan baik masyarakat perdesaan maupun perkotaan, sebagai jalan moderat yang diejawantahkan dalam Pancasila sebagai nilai-nilai moral publik.