Berita Terkini

Ini Tips Buka Puasa Sehat

Redaktur: Mazaya

Semua upaya diperlukan agar dapat memaksimalkan berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT di bulan terbaik ini.

Selain berkah dan rahmat saat Ramadhan, ibadah puasa di bulan ini juga akan memberikan manfaat kesehatan bagi pelakunya. Untuk memaksimalkan manfaat kesehatan di bulan ini, berikut beberapa tips berbuka puasa hingga menu yang baik seperti yang dilansir dari Asia One.

Jangan ifthar berlebihan

Hidangan yang tersaji di meja makan memang sangat menggoda bagi siapa pun saat waktu berbuka puasa datang. Namun, mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan dalam jangka waktu yang singkat terbukti berdampak buruk bagi kesehatan dan bahkan dapat meniadakan manfaat kesehatan yang diperoleh saat puasa.

Segeralah berbuka puasa

Saat datang waktu ifthar (buka puasa), penting untuk segera berbuka puasa. Hindari merampas cairan dan nutrisi tubuh Anda lebih dari yang dibutuhkan. Berbuka puasa dengan minum air putih dapat mencegah dehidrasi secara efektif.

Anda juga dapat memilih jus atau susu segar untuk mengisi kembali cairan yang penting bagi tubuh Anda. Namun, perlu diketahui minuman yang mengandung gula dan kalori berlebihan sebenarnya tidak ideal untuk berbuka puasa. Jadi, tetaplah berbuka dengan air, itu lebih sehat.

 

Sumber: republika.co.id

BPOM Keluarkan Izin Darurat Vaksin Cina Sinopharm

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 buatan perusahaan farmasi China, Sinopharm. Rencananya vaksin Sinopharm akan dimanfaatkan dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

“Hari ini kami menyampaikan pengumuman sudah diberikan EUA untuk vaksin produksi Beijing Bio-Institute Biological Products yang merupakan unit dari Sinopharm, anak perusahaan China National Biotech Group. Intinya adalah vaksin Sinopharm,” kata Kepala BPOM, Penny Lukito, dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/4) siang.

Sebelum memberikan izin penggunaan darurat, kata Penny, BPOM telah melakukan evaluasi vaksin Sinopharm yang melibatkan Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) serta para klinisi terkait lainnya. Tim tersebut melaporkan vaksin Sinopharm memiliki efikasi atau tingkat kemanjuran sebesar 78 persen berdasarkan studi klinik fase tiga yang telah dilakukan di Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dengan subjek sekitar 42 ribu orang.

“Berdasarkan hasil evaluasi terhadap data mutu, produksi, ataupun studi preklinik dan klinik dapat disimpulkan pemberian vaksin Sinopharm dua dosis dengan selang pemberian 21 hingga 28 hari menunjukkan profil keamanan yang dapat ditoleransi dengan baik dan efikasi secara respons untuk meningkatkan imun yang baik,” katanya.

Hasil uji klinik fase tiga juga menunjukan kejadian efek samping lokal berskala ringan yang paling sering dilaporkan adalah bengkak, rasa sakit, kemerahan, sekitar 0,01 persen atau sangat jarang. “Efek samping lokal berat yang dilaporkan sangat kecil sekali dengan frekuensi kejadian kira-kira 0,01 persen, jadi sangat jarang. Efek samping sistemik yang sering dilaporkan adalah sakit kepala 12 persen, nyeri otot 3,3 persen, batuk dan lainnya. Efek samping bersifat ringan dan umum apabila mendapatkan suntikan vaksin,” katanya.

Efek samping yang serius secara sistemik, kata Penny, adalah sakit kepala, nyeri otot, diare. Namun laporan ini jumlahnya juga sangat kecil sekitar 0,1 persen.

Berdasarkan latar belakang hasil evaluasi mutu secara menyeluruh mulai dari kontrol mutu, bahan awal, hingga proses pembuatan, kata Penny, hasilnya secara umum memenuhi syarat mutu untuk vaksin dan dapat digunakan serta berkualitas baik. “Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan juga pertimbangan manfaat serta risiko, bahwa kita dalam situasi pandemi maka BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin Sinopharm pada masa darurat atau EUA pada 29 April 2021 dengan nomor EUA 2159000143A2 untuk vaksin dengan kemasan satu vial berisi 0,5 mili atau satu dosis vaksin,” katanya.

 

Nuzulul Qur’an, Wapres Ajak Umat Jadi Pelopor Ekonomi Hijau

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak umat Islam Indonesia untuk menjadi pelopor green economy (ekonomi hijau). Menurut Wakil Presiden, konsep green economy merupakan sebuah model ekonomi yang  telah dicontohkan dalam Al-Qur’an.

“Kita sebagai umat Islam sudah semestinya menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan green economy. Saya berharap ulama menjadi pelopor dan penggerak konsep ekonomi hijau,” ujar Wapres saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan Nuzulul Qur’an 1442H/2021M, Kamis (29/4/2021) malam.

Wapres menyampaikan, green economy diyakini dapat mencegah efek rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Karena, model ekonomi ini dibangun atas dasar kesadaran pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktifitas manusia sebagai pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas.

Sementara, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, peringatan Nuzulul Qur’an tahun 1442 H tahun ini merupakan momentum untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Qur’an.

“Karena itulah peringatan Nuzulul Qur’an tingkat kenegaraan ini, merupakan bagian penting dalam menjaga tradisi Keislaman, khususnya dalam mendekatkan Al-Qur’an dengan kehidupan,” kata Menag yang menyampaikan sambutan dari Auditorium HM. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Ia menambahkan, peringatan ini juga menjadi momentum untuk meneladani nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Peringatan Nuzulul Qur’an yang jatuh tepat di bulan Ramadan adalah bagian penting dari Keislaman kita. Nuzulul Qur’an adalah momentum untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Qur’an, meneladani spirit Al-Qur’an dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Menag.

Indonesia – Mesir Perkuat Hubungan Keagamaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk RI, Ashraf Sultan. Kedua belah pihak membahas kerja sama di bidang keagamaan, pendidikan, dan harmonisasi umat beragama.

Duta Besar Mesir untuk RI, Ashraf Sultan mengatakan hubungan Mesir dengan Indonesia sudah terjalin cukup lama terutama dalam hubungan keagamaan dan pendidikan terutama dengan Al Azhar.

“Kami merasa mendapat kehormatan bekerja sama dengan Indonesia terutama di bidang pendidikan dan keagamaan. Di mata kami Indonesia memiliki peran penting dalam menyebarluaskan Islam yang moderat. Kami berharap kerja sama yang lebih luas lagi dan kami mengundang Bapak Menteri untuk berkunjung ke Mesir,” kata Ashraf Sultan, Kamis (29/4/2021).

Pertemuan Menag dengan Dubes Mesir berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta.

“Atas dasar itu semua kami ingin mendiskusikan kerangka kerja sama konferensi antara negara yang lebih luas sekaligus mengundang Bapak Menteri untuk berkunjung ke Mesir, Al Azhar termasuk ke tempat pemantauan gerakan radikalisme di Mesir,” sambung Ashraf Sultan.

Ia menambahkan Mesir memiliki kemiripan dengan Indonesia. Di Mesir ada minoritas kristen yang populasinya sekitar 15 persen dan Yahudi di bawah populasi Kristen. Dalam konteks hubungan pembaharuan dan harmonisasi, pemerintah Mesir selalu melakukan dialog dengan minoritas.

“Sebagai contoh Presiden kami mempunyai kebiasaan dengan melibatkan para tokoh agama Islam dalam perayaan agama minoritas. Ini sebagai bentuk perhatian negara kepada umat minoritas. Untuk itulah kami berharap Mesir dan Indonesia dapat menggelar konferensi yang membahas tentang harmonisasi umat beragama,” harap Ashraf Sultan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesempatan itu mengatakan hubungan Indonesia dengan Mesir sudah lama terjalin dengan baik. Mesir, lanjut Menag, merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

“Kami sangat menyambut baik dan senang bahwa kami diberi kesempatan dan diundang berkunjung ke Mesir dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara begitu juga dengan diundang berkunjung ke tempat pemantauan gerakan radikal di Mesir. Kami berterima kasih kepada pemerintah Mesir yang telah memberi perlindungan untuk mahasiswa Indonesia di Mesir,” kata Menag.

Indonesia dijelaskan Menag memiliki banyak agama dan budaya yang beragam. Problem saat ini norma degradasi dan ideologi ektremisme berkembang dengan cepat seiring hadirnya momen politik. Tiga tahun lalu ia berkunjung ke Mesir dan menyaksikan harmoni kehidupan keagamaan di Mesir.

“Indonesia perlu belajar dengan Mesir selain dengan negara Arab lainnya. Kami sudah menjalin kerja sama dengan UEA terkait Moderasi Beragama dan Islam moderat. Kami berharap kerja sama dengan Mesir. Kami menyakini dengan cara ini kita dapat menjaga nama baik Islam di mata dunia,” tandas Menag.

 

 

Haji di Tengah Pandemi: Perlu Ada Keluwesan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kurang dari lima bulan, umat muslim di dunia akan memasuki musim haji 1442H/2021M. Ini adalah kali kedua musim haji di tengah masa pandemi covid-19. Karenanya, dalam penyelenggaraan manasik haji, perlu ada kelonggaran.

Hal ini dikemukakan pakar fikih yang juga Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT Muhammadiyah) Wawan Gunawan Abdul Wahid saat menyampaikan materi dalam Bahtsul Masail Perhajian, di Ciawi, Bogor.

“Bila tahun ini jemaah haji kita diberangkatkan, maka perlu disusun manasik haji yang memberikan kelonggaran, namun tetap memperhatikan kemabruran serta perlindungan jiwa jemaah,”ujar Wawan, Rabu (28/4/2021).

Perlindungan jiwa terhadap jemaah harus menjadi perhatian bagi penyusunan manasik di masa pandemi menurut Wawan karena menjaga keselamatan jiwa merupakan tuntunan agama. “Jangan sampai jemaah haji menjadi korban covid-19. Satu saja menjadi korban, itu akan membunuh kemanusiaan. Maka yang harus kita usahakan itu adalah menjaga diri itu,”imbuh Wawan.

Wawan mengapresiasi Kemenag yang telah menggelar Bahtsul Masail Perhajian dengan tema “Haji di Masa Pandemi”. Ia berharap hasil dari Bahtsul Masail ini selanjutnya dapat segera dikompilasi dan disosialisasikan kepada calon jemaah haji.

Ia juga menyampaikan, Islam merupakan agama yang memiliki tiga karakteristik: Muyassir (memberi fasilitas yang meringankan), Aysar  (memberikan pilihan termudah), dan Yassiru (mempermudah tidak mempersulit). Karenanya, dalam penyusunan manasik haji di masa pandemi juga perlu menerapkan hal-hal tersebut.

“Kalau kita bisa menjelaskan sejak awal kepada umat, InsyaAllah tidak akan ada keraguan dan keresahan pada jemaah saat nanti mendapat panggilan menunaikan ibadah haji di masa pandemi ini,”ungkap pria yang juga merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta ini.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Moqsith Ghazali yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. “Haji di masa pandemi memang harus dimaklumi tidak akan ideal. Hal ini harus dipahami oleh para calon jemaah haji saat ini. Karenanya pemahaman ini juga harus disampaikan sejak awal,”kata Moqsith.

 

MUI: Pemberangkatan Haji Harus Pertimbangkan Keselamatan Jiwa Jemaah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Pemerintah untuk mempertimbangkan  berbagai aspek dengan seksama sebelum memberangkatkan jemaah haji Indonesia di masa pandemi covid-19 ini.  Salah satu aspek utama yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah saat ini adalah keselamatan jiwa jemaah serta risiko penularan covid-19.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am saat menyampaikan materi secara daring terkait Istitha’ah Haji di Masa Pandemi dalam Bahtsul Masail Perhajian, di Ciawi, Bogor. Menurut Ni’am, di masa pandemi, pertimbangan public health perlu menjadi pijakan dalam membuat kebijakan peribadatan.

“Dalam konteks ibadah haji, sekalipun pemerintah Arab saudi membuka haji dan Indonesia mendapatkan porsi namun harus diperhatikan potensi yang menularkan atau tidak. Negara boleh memberikan pembatasan serta meminimalisirkan kontak,” ujar Ni’am, Rabu (28/4/2021).

Pemerintah, lanjut Ni’am,  tentu menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan tersebut. Karenanya perlu mempertimbagkan indikator kesehatan dengan ahli yang memiliki kompetensi dan profesionalitas, selanjutnya kredibilitas.

“Kalau seandainyapun Saudi membuka haji untuk Indonesia tetapi menurut pendekatan kesehatan potensi tinggi terhadap penularan dan mutasi virus lebih ganas misalnya, maka kita tidak boleh memaksakan penyelenggaraan haji. Biarkan regulasi istithaah yang diterapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama,” sambung Ni’am.

Ni’am menyampaikan, ada tiga pandangan tafsir terkait istitha’ah. Pertama, pandangan Imam Syafi’y dan dan Ahmad Bin Hanbal yang mengatakan Istithaah hanya menyangkut dalam bidang biaya. Dalam pandangan ini, orang yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji, maka dianggap sudah memenuhi kriteria istithaah.”Oleh karena itu ia wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya,”jelas Ni’am.

Kedua, pandangan Imam malik yang mengatakan bahwa istithaah menyangkut kesehatan badan. Orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri, tidak dipandang sudah memenuhi kriteria istithaah. Meskipun ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk  membiayai orang lain untuk menghajikannya, karena itu dia belum berkewajiban menunaikan haji baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain jika tidak sehat.

“Yang ketiga Abu Hanafiah yang menyatakan bahwa istithaah pada dasarnya meliputi dalam bidang biaya dan kesehatan badan,” jelasnya.

Lebih lanjut Niam menerangkan tiga produk MUI yang bisa dijadikan sandaran referensi pelaksanaan haji saat pandemi. “MUI memiliki 3 tiga produk yang menjadi referensi yaitu: pertama, keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI tahun 2018 tentang istithaah kesehatan haji, kedua fatwa MUI tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram dan terakhir fatwa MUI tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19,” terangnya.

Komaruddin Hidayat Lantik Pejabat Rektoran UIII

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com) – Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof. Dr. Komaruddin Hidayat  melantik Wakil Rektor, Dekan, dan Kepala Pusat  Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kampus UIII Depok, Jumat (23/04).

Empat pejabat yang dilantik, yaitu; Bahrul Hayat, Ph.D sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Sumber Daya Manusia, Prof. Noorhaidi, S. Ag, MA, M. Phill, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Studi Islam, Dr. Philips Jusairo Vermonte sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dan Chandra Baskoro Budi Nugroho, ST, MBA sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Hadir sebagai saksi pelantikan, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Riset dan Kelembagaan Prof. Dr. Jamhari dan Sekretaris UIII Dr. Chaider S. Bamualim.

Kepada para pejabat yang dilantik,  Komaruddin Hidayat berharap dapat bersama mewujudkan cita-cita, visi dan misi UIII. “Di tangan saudara-saudara kita harapkan, kita amanatkan, dan kita titipkan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu  cita-cita UIII. Saya yakin, bahwa yang menggerakkan kita untuk bersama di UIII karena kesamaan cita-cita, visi dan misi,  itulah yang menyatukan kita,” ujar Komaruddin.

Komarudin mengatakan,  cita-cita, pemikiran adalah induk perbuatan. “Kita bergerak, beraktifitas digerakkan oleh visi, misi dan pemikiran. Dan pemikiran kita jauh lebih besar dari batasan-batasan fisik kita, pikiran kita menjangkau lebih luas dibanding domain wilayah kita,” terang Komaruddin.

Ia mengungkapkan, keberadaan UIII ini tercipta dari sebuah mind set, pikiran dan imajinasi  bersama. “Dan hari ini merupakan langkah strategis, historis, kita melangkah ke arah yang lebih formal, yang semula hanya sekedar mimpi, imajinasi, mind set, sekarang sudah mulai kita tuangkan dalam sebuah lembaga. Namun demikian kita harus tetap menjaga mind set, bahwa cita-cita ini jauh lebih besar dari apa yang telah diraih selama ini. Bahkan ini ibarat melangkah 100 km ke depan, bahkan 1000 km, kita telah mulai dari langkah pertama,” ujarnya.

‘Tak Ada Dispensasi Mudik untuk Santri’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dispensasi khusus kepada santri dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran tahun ini. Langkah ini dilakukan demi terjaganya keselamatan jiwa bersama dari bahaya dan ancaman Covid-19.

Menag Yaqut mengakui, kebijakan larangan mudik ini tidak mudah diterima oleh kalangan pesantren. Apalagi, biasanya jelang Hari Raya Idul Fitri, rata-rata ponpes telah mengakhiri masa pembelajarannya.

“Untuk itu kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri maupun orang tua santri untuk bisa memahami aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa kita bersama dari ancaman paparan virus Covid-19,” ujar Menag Yaqut di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Menurut Menag yang akrab disapa Gus Yaqut ini, potensi melambungnya kembali kasus Covid-19 di Indonesia sangat tinggi pada saat Lebaran. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah berikhtiar dengan membuat kebijakan pengetatan maupun pelarangan bagi seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kesuksesan upaya pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satgas Covid-19 No 13 Tahun 2021 ini juga banyak dipengaruhi sejauhmana masyarakat bisa mematuhi dengan baik isi aturan tersebut.

Melalui Surat Edaran (SE) No 04 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021,  Menag juga meminta masyarakat terus menjaga protokol kesehatan dalam rangka menjaga keselamatan jiwa pribadi, keluarga maupun lingkungan di tengah pandemi Covid-19.

Dengan dasar tersebut, Gus Yaqut berharap semua masyarakat termasuk kalangan santri untuk bisa memahami secara baik munculnya pelarangan mudik saat Lebaran tahun ini.

Menurut Menag, mudik bagi santri bukanlah persoalan ringan. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali saat ini, dibutuhkan kontrol ketat dalam pelaksanaan di lapangan.

“Pergerakan jutaan santri ke berbagai daerah dalam waktu hampir bersamaan sangat rawan memunculkan klaster-klaster baru penularan virus. Bahaya lebih besar pun mengancam jika sampai rumah, virus itu turut memapar para anggota keluarganya. Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik, potensi penularan virus pada Kiai dan Ibu Nyai,” jelas Gus Yaqut.

Upaya mengontrol santri saat di rumah juga bukan hal yang mudah. Sebab jumlah mereka juga tak sebanding dengan petugas yang ada. Di sisi lain, upaya pemulangan santri ke ponpes usai Lebaran juga memunculkan persoalan yang tak kalah ringan. Santri wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, karantina dan sebagainya sebelum benar-benar bersih dari virus. “Ini tentu membutuhkan banyak hal yang tidak mudah diselesaikan dalam tempo yang mepet,” kata Menag.

Meledaknya kasus Covid-19 seperti di India dan Thailand beberapa hari terakhir juga menjadi pelajaran berharga agar semua masyarakat selalu waspada terhadap ancaman virus ini.

”Hukum mudik adalah sunah, sementara menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan adalah wajib. Untuk itu peniadaan mudik ini adalah upaya pemerintah dalam melindungi warga dari Covid-19,” kata Gus Menag.

Atas tak adanya pelonggaran khusus kepada kalangan santri ini, Kementerian Agama secara aktif menyosialisasikan hal ini ke kalangan ponpes maupun pemerintah daerah. Menag Yaqut meminta para pengelola ponpes untuk bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para santri dan orang tuanya. Dengan komunikasi yang aktif, Menag optimistis, kebijakan ini akan bisa diterima dengan  baik.

Menag juga meminta para pengelola ponpes untuk mengisi masa libur santri dengan membuat kegiatan-kegiatan di internal yang positif dan menyenangkan.

“Di pondok itu juga tidak kurang berkahnya dengan meningkatkan amaliah, belajar dan mengaji. Sebab itu, mari menunda dulu sejenak untuk bertemu keluarga agar semua terlindungi. Silaturahmi, sungkem di Hari Raya Idul Fitri juga bisa dilakukan melalui virtual tanpa  mengurangi makna,” terang Menag Yaqut.

Menag berpesan agar pengelola ponpes dan santri terus menjaga protokol kesehatan Covid-19 dengan berpatokan 5 M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Sinergi BEI dan MES Luncurkan Indeks IDX-MES BUMN 17

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru yang dinamakan IDX-MES BUMN 17 pada Kamis (29/04). Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Jumlah indeks saham bertema syariah yang masih terbatas juga menjadi salah satu latar belakang untuk menambah pilihan indeks syariah baru. Saat ini baru terdapat 3 indeks syariah, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dan Jakarta Islamic Index (JII).

Pasar Modal Syariah dalam satu dekade terakhir mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan. Jumlah saham syariah meningkat secara pesat 84 persen, lebih tinggi dari peningkatan total jumlah saham tercatat sebesar 65 persen. Peningkatan juga terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian sebesar 8,16 persen per tahun, yaitu dari Rp2,41 triliun per hari pada tahun 2011 menjadi Rp8,54 triliun per hari pada Maret 2021.

Di sisi lain, BEI juga mencatat saham-saham BUMN dan afiliasinya merupakan penggerak Pasar Modal Indonesia. Sejumlah 34 Perusahaan Tercatat BUMN dan afiliasinya memiliki porsi kapitalisasi pasar sebesar 24 persen dari total kapitalisasi pasar BEI. Selain itu, pada tahun 2020 nilai transaksi saham BUMN tersebut juga memiliki porsi 37 persen dari total nilai transaksi di BEI. Oleh karena itu, melanjutkan sinergi yang telah terbentuk untuk pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia, BEI dan MES pada kesempatan ini bekerjasama menerbitkan Indeks IDX-MES BUMN 17.

BEI dan MES berharap peluncuran indeks ini dapat menjadi salah satu indikator peranan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah dan dapat mengakomodasi ketertarikan investor Pasar Modal Indonesia untuk berinvestasi pada saham syariah dan BUMN. Selain itu, Indeks IDX-MES BUMN 17 juga dapat menjadi tolak ukur baru bagi investor untuk berinvestasi saham-saham syariah.

Konstituen Indeks IDX-MES BUMN 17 dipilih dari saham-saham syariah yang masuk ke dalam ISSI dan merupakan saham Perusahaan Tercatat BUMN dan afiliasinya. Selanjutnya, penentuan 17 saham konstituen Indeks IDX-MES BUMN 17 dipilih berdasarkan likuiditas transaksi di Pasar Reguler terbaik, kapitalisasi pasar terbesar, dan juga mempertimbangkan kinerja keuangan, serta tingkat kepatuhan yang baik.

Dompet Dhuafa dan UGM Tandatangani Kerjasama Teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Gemah ripah loh jinawi, julukan bagi Indonesia, negeri agraris kepulauan dengan perairan dan lahan pertanian yang begitu luas. Namun, sayangnya nasib sebagian besar petani atau petani tambak maupun nelayan, masih belum masuk di level sejahtera. Biaya tinggi dan manajemen penghasilan yang tak seberapa, membuat banyak petani kelimpungan.

Ada sejumlah masalah yang mengintai pertanian kita di saat krisis pandemi. Pertama, lahan sawah kian menyusut. BPS mencatat, luas lahan baku sawah menurun dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektare empat tahun setelahnya. Kedua, upah sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan turun 5,95% akibat pandemi Covid-19.
Menjadi yang turun kedelapan terbesar dari seluruh lapangan usaha. Rata-rata upah pekerja di sektor tersebut sebesar Rp 1.907.188,- per bulan atau kedua terendah dari 12 lapangan pekerjaan utama yang ada. Artinya, sektor ini belum mampu sepenuhnya menjadi bantalan ekonomi dalam masa resesi. Minimnya kesejahteraan petani di kala pandemi tergambar dari nilai tukar petani (NTP) yang sempat menyentuh titik terendah pada Mei 2020 menjadi 99,47. Penyebabnya adalah penurunan indeks harga yang diterima petani (IT) lebih besar dari harga yang dibayar petani (IB). IT menurun 0,86% dan IB turun 0,01%. Petani terbilang sejahtera jika NTP menyentuh 100. (Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian)

Dompet Dhuafa sebagai lembaga sosial kemanusiaan yang salah satu fokusnya dalam pemberdayaan masyarakat pra sejahtera, terutama di pedesaan, turut menyasar sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Di mana para pelakunya banyak terhimpit masalah ekonomi (saat ini). Berbagai upaya dan inovasi dilakukan untuk menciptakan produktivitas hasil pertanian yang optimal. Dengan mengembangkan dan menumbuhkan skala ekonomi mereka dari aspek pertanian, peternakan dan perikanan yang digeluti secara lebih baik. Sehingga dampaknya lebih optimal.
Dengan pengelolaan program zakat produktif untuk pembiayaan beragam program pemberdayaan tersebut, nantinya diharapkan berdampak untuk menstabilkan rantai pemasaran termasuk harga hasil panen. Sehingga para petani dan peternak dapat memasuki level yang lebih baik.

Hal tersebut tentu tak dapat bergulir dengan kerja sendiri saja. Sangat membutuhkan kolaborasi yang terukur, berupa pengembangan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan yang maksimal. Kemudian juga tenaga pendamping yang handal dan hasil kaji dampak (riset) yang teruji menjadi tolok ukur keberhasilannya. Oleh karena itu, Dompet Dhuafa menggandeng Universitas Gadjah Mada dalam menciptakan berbagai inovasi yang dapat membantu merealisasikan tujuan tersebut.

“Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh dukungan banyak pihak dari para expert di bidangnya masing-masing. Untuk itu kami merangkul banyak pihak, salah satunya UGM yang memiliki experties di banyak disiplin ilmu,” ungkap Nasyith Majidi, selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika, saat menyampaikan sambutannya di Yogyakarta, Rabu, 28 April 2021.

Senada dengan Nasyith, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng, selaku Rektor UGM menyatakan, “UGM terbuka, siap membantu dan bersinergi dengan Dompet Dhuafa di berbagai bidang. Sehingga dapat meluaskan manfaat bagi masyarakat”.