Berita Terkini

Kampanye Kebencian di India Terhadap Bahasa Urdu Karena Dianggap bahasa Muslim

Redaktur: Mazaya

INDIA(Jurnalislam.com) – Pekan lalu, kelompok sayap kanan Hindu di India memaksa sebuah perusahaan terkemuka untuk menarik iklan musim perayaannya setelah menampilkan beberapa kata dari bahasa Urdu, yang dikenal di negara itu sebagai “bahasa Muslim.”.

Perusahaan FabIndia, mengeluarkan iklan untuk Diwali (festival penting umat Hindu yang jatuh bulan depan), menampilkan koleksi pakaian terbarunya dengan teks iklan berbunyi: “Jashn-e-Rivaaz”.

“Jashn” dalam bahasa Urdu berarti perayaan sedangkan “Riwaaz”, yang sebenarnya adalah “Riwaaj”, berarti tradisi. Jika diterjemahkan menjadi “Perayaan Tradisi”.

Tetapi seorang anggota parlemen muda dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi, yang sering menjadi berita utama karena pernyataan Islamofobianya, tidak senang dengan iklan itu.

“Deepavali bukan Jashn-e-Riwaaz,” tulis Tejasvi Surya (30 tahun), di Twitter, menyebut Diwali dengan nama yang lebih tradisional.

“Upaya Abrahamisasi festival Hindu yang disengaja ini, yang menggambarkan model tanpa pakaian tradisional Hindu, harus disingkirkan.” tegasnya.

FabIndia adalah nama toko di India yang menjual pakaian, furnitur, perabot rumah tangga, dan makanan. FabIndia memiliki ratusan showroom di seluruh negeri dan luar negeri.

Lebih lanjut Surya juga mengatakan agar perusahaan tersebut diberi sanksi,

“perusahaan harus menghadapi biaya ekonomi untuk kesalahan yang disengaja seperti itu”.

Segera, anggota BJP lainnya dan kelompok nasionalis Hindu lainnya mulai menyerang FabIndia di media sosial, menuduh merek tersebut “menyakiti” sentimen keagamaan umat Hindu.

“Proyek Hindutva melihat bahasa Urdu sebagai bahasa ‘Muslim’. Dan membuat bahasa Urdu tidak terlihat adalah bagian dari proyek besar untuk meminggirkan komunitas Muslim, bahkan secara fisik menghilangkannya,” terang Nivedita Menon, profesor di Pusat Studi Politik di Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi, kepada Al Jazeera. (27/10/2021)

“Hindutva” mengacu pada gerakan supremasi Hindu berusia seabad yang berusaha mengubah India menjadi negara etnis Hindu. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

Indonesia Islamic Economic Forum Bahas Strategi Penguatan Keuangan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan cita-cita Sustainable Development Goals (SDGs). Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu dimobilisasi secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan implikasi yang signifikan.

Keuangan syariah dan investasi berdampak menjadi dua instrumen yang dapat dioptimalkan dalam memberikan fasilitas pemberdayaan ekonomi-sosial bagi masyarakat miskin.

Sektor keuangan syariah telah tumbuh sebesar 200 miliar USD pada tahun 2003 menjadi sekitar 1,8 triliun USD pada tahun 2014, dan mencapai 2,7 triliun USD pada tahun 2021. Sementara itu, Investasi berdampak yang didefinisikan sebagai investasi dana dengan tujuan untuk menghasilkan dampak sosial dan lingkungan juga menunjukan pertumbuhan yang positif.

Data Global Impact Investors Network (GIIN) menyebutkan pada 2018 terdapat 228 miliar USD aset investasi berdampak dan terus meningkat hingga dua kali lipat pada tahun berikutnya. Kedua instrumen Ini menjadi sumber pembiayaan potensial mendorong pembangunan dan membantu mengentaskan kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyelenggarakan Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) ke-VIII dengan tema “Enhancing Sustainable Community Empowerment through Islamic Finance and Impact Investment” pada Jumat, 29 Oktober 2021 secara virtual. IIEF ini menjadi forum tahunan bagi MES sedunia untuk membahas isu-isu seputar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global.

Hadir memberikan keynote speech pada kesempatan kali ini Menteri Investasi yang juga Wakil Ketua Umum III PP MES; Bahlil Lahadalia. Dalam membuka keynote speechnya Bahlil menegaskan bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki korelasi yang kuat dengan keberadaan UMKM dalam negeri. Kontribusi UMKM terhadap PDB yang mencapai 60% menjadikan sektor ini perlu didorong secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Data BPS menunjukan dalam konteks kontribusi UMKM terhadap PDB itu sebesar 60%. Tidak hanya itu, dari total 131 juta kontribusi tenaga kerja yang ada di negara kita, 120 juta di antaranya berasal dari UMKM” tegas Bahlil.

Bahlil menuturkan, hingga saat ini UMKM masih terkendal dengan aspek legalitas dan proses sertifikasi. 40 persen dari total UMKM di Indonesia adalah non formal. Oleh karena itu, menurutnya implemetasi UU Cipta kerja yang di dalamnya mengatur perihal perijinan UMKM sangat penting dilakukan. Hal itu juga didukung dengan kemudahan akses yang bisa diperoleh secara gratis oleh UMKM melalui Online Single Submission (OSS).

“Kementerian investasi berkomitmen pada dua hal, pertama mendorong legalitas dari para pelaku UMKM sehingga dapat lebih mudah mendapatkan akses pemmbiayaan di perbankan. Kita bisa tingkatkan kredit lending dari 18% itu menjadi 30%. Kedua, sesuai amanat UU cipta kerja pasal 90, kami sudah melakukan inisiasi bagi setiap pengusaha yang berinvestasi di Indonesia baik itu dari foreign investment maupun PMDN untuk wajib berkolaborasi dengan UMKM di dalam negeri” tutur Bahlil.

Para narasumber yang hadir pada forum IIEF kali ini antara lain, Direktur Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Durham; Prof. Mehmet Asutay, Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia; Djauhari Oratmangun, dan Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Singapura; Mohd. Khair Mohamed Noor, serta dipandu oleh Pengurus Pusat MES; Dripa Sjabana.

 

Wakaf Dinilai Berkontribusi Pada Pembangunan Nasional Singapura

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Direktur Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Durham Prof. Mehmet Asutay,  yang berkesampatan menjadi narasumber pertama dalam Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) ke-VIII dengan tema “Enhancing Sustainable Community Empowerment through Islamic Finance and Impact Investment” pada Jumat, 29 Oktober 2021 menekankan pentingnya instrumen keuangan syariah yang berorientasi pada prinsip- prinsip moral. Dirinya menyebutkan ada tiga refleksi ekonomi syariah moral, yaitu berkeadilan, berkelanjutan, dan perbaikan.

“Kita harus melihat secara khusus dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah bagaimana ia diproduksi, dan tunduk pada regulasi yang sama yang memungkinkan untuk memenuhi dasar-dasar ekonomi syariah. Sudah saatnya mengubah strategi baru keuangan syariah menuju konsep ekonomi moral syariah” jelas Mehmet.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia; Djauhari Oratmangun, yang menjadi narasumber kedua menerangkan bahwa keberadaan UKM sangat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi China. Hal tersebut perlu dijadikan peluang untuk menciptakan langkah-langkah strategis bagi ekonomi terutama ekonomi syariah di Indonesia.

“Perkembangan UKM semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi China. Mereka mendorong lebih dari 99 persen dari semua perusahaan di China saat ini. Langkah-langkah strategis yang dilakukan China dapat dipelajari oleh UMKM di Indonesia agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas” terang Djauhari.

Adapun Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Singapura; Mohd. Khair Mohamed Noor, yang menjadi pemateri terakhir memaparkan terkait pentingnya optimalisasi instrumen wakaf. Menurutnya wakaf menjadi salah satu yang sangat diprioritaskan di negara Singapura.

“Pada akhirnya, pengembangan produk wakaf telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional di Singapura. Oleh karenanya pemerintah kita sangat mendukung. Tantangan kami ke depan adalah mengembangkan properti wakaf kami menjadi lebih produktif dan inovatif” papar Khair.

Pelaksanaan IIEF-VIII ini dirangkai dengan Silaturrahim Kerja Nasional (Silaknas) MES dan menjadi bagian dari gelaran International Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Hasil pembahasan dari forum ini akan dituangkan dalam bentuk keputusan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti melalui rilisan kebijakan atau program yang berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

 

Ini 4 Hal Prioritas Pengembagan Ekonomi Syariah di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wapres  KH Ma’ruf Amin dalam Silaturahim Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menekankan bahwa kehadiran MES harus dapat dirasakan oleh masyarakat melalui program yang membawa solusi dan kemaslahatan, serta menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha masyarakat terutama UMKM.

Dirinya juga berharap agar konsep ekonomi syariah yang merupakan al-iqtishadiyah al-Ishlahiyah dapat menjadi kerangka dasar dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Sebagaimana juga yang disampaikan dalam MUNAS MES, bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan konsep ekonomi perbaikan yakni al-iqtishadiyah al-Ishlahiyah. Oleh karena itu, kita harapkan dapat menjadi kerangka dasar pemulihan ekonomi nasional” tegas Ma’ruf.

Lebih lanjut Maruf menambahkan bahwa saat ini ekonomi dan keuangan syariah secara kelembagaan telah diperkuat melalui Perpres No. 28 tahun 2020 tentang KNEKS. Melalui Perpres tersebut, pengambangan ekonomi dan keuangan syariah telah difokuskan pada empat hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, pengembangan dan perluasan industri keuangan syariah termasuk penguatan institusi mikro syariah, pengembangan dana sosial syariah melalui ziswaf, serta pengembangan dan perluasan akivitias usaha syariah bagi pelaku UMKM.

“MES harus dapat mengawal keempat fokus tersebut dalam bentuk program yang kongkrit dan dapat terukur dari waktu ke waktu.” tambah Ma’ruf.

Dalam menutup arahannya, Ma’ruf menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang terpadu antara lembaga. Menurutnya dua hal tersebut menjadi kunci utama untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Kunci utama percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada sinergi dan kolabirasi yang terpadu antara lembaga. saya berharap MES dapat bersiniergi dengan berbagai pihak terutama pemerintah untuk menyukseskan berbagai program yang telah dirancang”tutup Ma’ruf.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan kerja sama antara MES bersama dengan sejumlah lembaga, di antaranya yaitu, Yayasan Santripreneur Indonesia tentang Pelatihan, Inkubasi, dan Pendampingan Pelaku Usaha, dan PT Surveyor terkait Kerja sama Pengembangan Pemasaran, dan Pemeriksa Produk Halal.

Pelaksanaan Silaknas MES ini dirangkai dengan acara Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) dengan tema “Enhancing Sustainable Community Empowerment through Islamic Finance and Impact Investment” dan menjadi bagian dari gelaran International Sharia Economic Festival (ISEF) 2021 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dalam kesempatan tersebut juga

diluncurkan aplikasi marketplace syariah pertama yang digagas oleh MES DKI Jakarta yang diberi nama Pasyar.

Meski dilanda kondisi pandemic COVID-19, sepanjang tahun 2021, MES secara konsisten menghadirkan program – program inklusif dan implementatif dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Program Indonesia International Halal Fair, pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM, peluncuran Indeks saham syariah IDX-MES BUMN 17, serta sejumlah program literasi melalui roadshow keuangan syariah di berbagai daerah merupakan bagian dari program MES yang dapat terealisasikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Silaknas MES Dorong Penguatan Ekonomi Umat Melalui Kolaborasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyelenggarakan Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) pada Jumat, 29 Oktober 2021 secara hybrid bertempat di Jakarta Convention Center.

Mengusung tema “Mendorong Kebangkitan Ekonomi Umat melalui Penguatan Sinergi dan Optimalisasi Potensi Organisasi” Silaknas ini menjadi momentum untuk menjalin silaturrahim, koordinasi, komunikasi dan evaluasi antar seluruh jenjang kepengurusan MES, baik wilayah khusus, wilayah provinsi, dan daerah guna menguatkan visi dan misi dalam mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, hadir memberikan sambutan mewakili Ketua Umum PP MES yaitu Ketua III; Firdaus Djaelani dan Gubernur Bank Indonesia; Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar PP MES, serta pemberian arahan sekaligus membuka Silaknas oleh Wakil Presiden RI; KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina PP MES.

Firdaus Djaelani dalam sambutanya menyampaikan bahwa Silaknas menjadi sarana untuk bersilaturrahim dan berdiskusi guna menghasilkan gagasan terbaik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan internal organisasi. Dirinya menjelaskan bahwa seluruh program kerja MES yang saat ini berjalan membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, baik di internal pengurus maupun dan segenap pemangku kepentingan.

Dirinya memaparkan bahwa saat ini MES terus memperluas jaringannya dengan membentuk kepengurusan MES di luar negeri yaitu Rusia, Maroko, Sudan, Singapura, Tiongkok, Korea Selatan. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan terbentuk kepengurusan di Uni Emirate Arab, Brunei Darussalam, Pakistan, dan Thailand.

“Pengembangan jaringan kepengurusan MES ini akan terus dilakukan terutama untuk meningkat peran MES dan Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah di dunia internasional” papar Firdaus.

Lebih lanjut Firdaus menjelaskan bahwa saat ini MES tengah mendorong revitalisasi sejumlah badan otonom dan semi otonom MES, di antaranya MES Foundation, Badan Mediasi Ekonomi Syariah, E-lerning ekonomi syariah, dan LSP Ekonomi Syariah.

“Keseluruhan badan otonom dan semi otonom ini akan lebur menjadi satu dan berfokus pada tiga bidang yaitu pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat.” Jelas Firdaus.

Sementara itu Perry Warjiyo selaku Ketua Dewan Pakar MES dalam sambutannya menjelaskan sejumlah program kerja yang telah dilakukan oleh Dewan Pakar MES sepanjang tahun 2021 ini antara lain forum Muhadatsah Dewan Pakar yang merupakan forum bulanan, forum Munaqosah Dewan Pakar yang menjadi pertemuan 6 bulanan, serta Ijtima Dewan Pakar yang menjadi agenda rapat tahunan.

Ketiga program tersebut menjadi langkah ikhtiar segenap Dewan Pakar MES dalam menghasilkan solusi dan gagasan yang konstruktif atas sejumlah isu-isu krusial dan strategis terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

“Kami sebagai Dewan Pakar diminta untuk menjalankan amanah dalam bentuk usulan dan masukan sesuai dengan kapasitas kami terhadap rencana dan implementasi program kerja dari pengurus harian” jelas Perry.

Perry mejabarkan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebgai Dewan Pakar MES, pihaknya mengacu pada Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2019-2024 dan Blueprint ekonomi syariah oleh Bank Indonesia.

“Kami dari Dewan Pakar mencoba menjelaskan dan mendetailkan apa saja langkah yang diperlukan dalam membangun kerja sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai sarana untuk mengembangkan program percepatan dan penerapan ekonomi dan keuangan syariah” jelas Perry.

BMH Yogyakarta Salurkan Bak Penampungan Air Bersih di Gunungkidul

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com)–Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatuallah (BMH) Perwakilan Yogyakarta bantu masyarakat yang biasa terdampak kekeringan di Gunungkidul jika musim kemarau tiba. Secara simbolis bantuan bak tersebut diserahkan kepada takmir masjid Al-Barokah yang berada dusun Tipes, Botodayakan, Rongkop, Gunungkidul, Jumat (29/10/21).

Syai’in Kodir selaku kepala divisi Program BMH Yogyakarta mengemukakan, bantuan pembuatan bak tersebut menyasar kepada masjid-masjid pelosok Gunungkidul yang belum memiliki bak penampungan air bersihnya.

“Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Gunungkidul terkenal dengan wilayah yang tandus, gersang, perbukitan dan masyarakat susah mendapatkan air bersih ketika musim kemarau telah tiba. Sasaran kami adalah masjid-masjid yang belum ada bak penampungannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, dalam penyaluran bantuan BMH menyasar kepada masjid-masjid karena bisa dimanfaatkan orang banyak untuk keperluan ibadah dan kepentingan masjid.

“Sasaran kami masjid-masjid yang tidak memiliki penampungan airnya karena untuk kepemanfaatannya lebih luas dibanding disalurkan ke warga-warga langsung, sehingga masyarakat yang mau beribadah tidak kesusahan air untuk berwudhu. Alhamdulillah program ini berjalan atas kerja sama kami dengan Kitabisa.com,” tambahnya.

Sujoko salah satu takmir masjid Al-Barokah mengatakan untuk satu kampung di dusun Tipes hanya memiliki dua saluran air yang dimanfaatkan bersama secara bergiliran termasuk untuk masjid yang ada di kampungnya.

“Di kampung kami hanya ada dua meteran saluran air PDAM  yang dimanfaatkan bersama-sama oleh satu kampung. Sehingga pemakainnya dijadwal agar semua rumah bisa merasakannya. Dan biasanya air tidak sampai sini, karena wilayah kami termasuk kampung paling ujung,” kata Sujono

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada BMH yang telah membangunkan bak penampungan air untuk masjid di wilayahnya.

“Alhamdulillah dengan keberadaan bak ini insyaAllah bisa menampung air hujan untuk keperluan warga dalam beribadah di masjid seperti halnya wudhu. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada tim BMH yang telah membantu kami merealisasikan program ini,” kata Suratin. / Adam

Ketegangan Antar Umat Beragama Meningkat di India Setelah Insiden Massa Hindu Menyerbu Masjid

Redaktur: Mazaya

INDIA(Jurnalislam.com) – Ketegangan tinggi terjadi di beberapa negara bagian Tripura timur laut India pada hari Jumat (29/10/2021) setelah serangkaian serangan terhadap Muslim minoritas, yang disebut sebagai bentuk pembalasan atas kekerasan terhadap umat Hindu di negara tetangga Bangladesh pada awal bulan ini.

Otoritas negara mengerahkan polisi dan pasukan paramiliter dan melarang pertemuan lebih dari lima orang di daerah-daerah di mana serangan dilaporkan. Polisi mengatakan setidaknya satu masjid, beberapa toko dan rumah milik Muslim di bagian utara negara bagian itu telah dirusak sejak Selasa. Tidak ada korban kematian yang dilaporkan.

“Beberapa pembuat onar sangat mengganggu perdamaian dan kerukunan di Tripura,” kata Perwira Polisi Senior Bhanupada Chakraborty, seraya menambahkan bahwa situasi telah terkendali.

Para pemimpin Muslim mengatakan bahwa massa Hindu menyerang masjid-masjid dan membakar properti mereka menyusul unjuk rasa pada Selasa oleh Vishwa Hindu Parishad (VHP), sebuah kelompok nasionalis Hindu garis keras yang terkait dengan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Chakraborty mengatakan polisi di Tripura telah melakukan pendataan kasus-kasus setelah serangan itu, tetapi tidak menyebutkan siapa pelakunya. Tidak ada penangkapan yang dilakukan sejauh ini.

Vinod Sonkar, seorang anggota parlemen dari partai Modi yang menguasai negara bagian Tripura, mengatakan pemerintah telah membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kekerasan tersebut.

Tripura berbatasan dengan Bangladesh dan penduduk Muslim berjumlah kurang dari 9% dari hampir 4 juta penduduk di negara bagian itu.

Mohammad Salam, seorang ulama Muslim di kota Panisagar di Tripura utara, mengatakan ratusan anggota VHP yang meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim menyerbu sebuah masjid pada hari Selasa dan mengobrak-abriknya. Dia mengatakan mereka juga membakar beberapa properti Muslim.

“Kami hidup dalam ketakutan sejak saat itu,” kata Salam.

Serangan-serangan terbaru menunjukkan tentang meningkatnya ketegangan antar agama di India.

“Ada ketakutan psikosis di kalangan umat Islam di Tripura setelah insiden itu,” kata Islamuddin, anggota parlemen oposisi Muslim dari Tripura.

“Otoritas negara bisa bereaksi sedikit lebih cepat untuk mengendalikan situasi.” sambungnya.

Sementara pada hari Kamis, pemimpin partai oposisi utama Kongres Rahul Gandhi juga mengutuk serangan itu.

“Mereka yang melakukan kebencian dan kekerasan atas nama Hindu bukanlah Hindu tetapi orang-orang munafik. Sampai kapan pemerintah berpura-pura buta dan tuli?” tulisnya di Twitter. (Bahri)

Sumber: AP News

Muktamar NU ke-34 di Lampung Akan Digelar Secara Hybrid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Panitia Muktamar Nadhlatul Ulama ke-34 telah melaksanakan rapat perdana pada Rabu (27/10) sore.

Rapat dipimpin Ketua Steering Committee (SC) KH M Nuh dan Sekretaris SC KH Asrorun Niam Sholeh bersama Ketua Organizing Committee (OC) KH Imam Aziz dan Sekretaris OC KH Syahrizal.

“Salah satu hasil rapatnya adalah, Muktamar tetap dilaksanakan di Lampung dan dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring),” kata Kiai Asrorun, Kamis (28/10).

Kiai Asrorun mengatakan, terkait pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung, panitia berkoordinasi dengan pemerintah. Khususnya koordinasi terkait dengan pengendalian Covid-19.

Dia menerangkan, hasil rapat memutuskan Muktamar NU ke-34 dilaksanakan secara hybrid yakni secara daring dan luring. Skenarionya Muktamar dipusatkan di tiga tempat.

Pembukaan Muktamar di pesantren Darus Saadah dan diikuti peserta di lokasi, di UIN Raden Intan Lampung, dan Universitas Malahayati. \”Panitia berkomitmen untuk mewujudkan Muktamar yang sejuk,\” kata Kiai Asrorun.

Dia mengatakan, indikator kesuksesan Muktamar NU ke-34, di samping sukses penyelenggaraan, juga terwujudnya kebersamaan serta kontribusi pemikiran untuk mewujudkan kemaslahatan, peta perkhidmatan NU dalam satu abad kedua.

Terkait waktu Muktamar NU ke-34, Kiai Asrorun menambahkan, tetap terjadwal pada 23-25 Desember 2021.

Sebelumnya, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konbes NU 2021 September, menyepakati eberapa materi yang dibahas pada Muktamar ke-34 mendatang. Yaitu Bahtsul Masail Waqi’iyyah, dan Bahtsul Masail Maudhuiyyah, dan Bahtsul Masail Qanuniyyah.

Bahtsul Masail Waqi’iyyah menyisakan materi tentang cryptocurrency dalam perspektif fiqih Islam. Bahtsul Masail Maudhuiyyah atau tematik menyisakan masalah tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sedangkan Bahtsul Masail Qanuniyyah menyepakati satu masalah yang tidak dibahas dalam Munas Alim Ulama tetapi akan dibahas pada Muktamar mendatang, yaitu Undang-Undang tentang Penodaan Agama.

Sumber: republika.co.id

Rapor Merah untuk Kinerja DPR!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberi rapor merah terhadap kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun 2021-2022. Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma, mengatakan, nilai tersebut diberikan berdasarkan rendahnya capaian legislasi DPR pada Masa Sidang I Tahun 2021-2022 lalu.

“Kinerja legislasi DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2021-2022 kembali menorehkan angka merah dengan hanya mampu menghasilkan satu RUU prioritas yakni RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Padahal dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang I ini, Ketua DPR RI menyodorkan tujuh RUU prioritas untuk dibahas,” kata Leo dalam webinar bertajuk ‘Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I, Tahun Sidang 2021-2022: DPR Masih Jadi Stempel Pemerintah’, Kamis (28/10).

Leo mengatakan, buruknya capaian legislasi DPR masih beruntung dengan disahkannya empat RUU kumulatif terbuka, yakni RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Persetujuan ASEAN, RUU tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

“Dengan hasil itu, pengesahan empat RUU kumulatif terbuka memang menjadi berkah bagi DPR untuk menutup borok lemahnya kinerja legislasi. Apalagi pengesahan dua RUU terkait APBN memang sudah seharusnya terjadi karena tuntutan siklus anggaran yang tak terelakkan dan bagian dari pengejawantahan fungsi anggaran DPR,” ujarnya.

Leo menjelaskan, rendahnya produktifitas DPR di fungsi legislasi dibarengi dengan keputusan ‘gila’ DPR yang menambah empat RUU baru dalam daftar prioritas 2021, yaitu RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah DPR tersebut dinilai sulit dipahami.

Selain itu, Leo juga mengatakan, progres pembahasan atas 37 RUU prioritas 2021 nampak stagnan dengan 14 RUU yang proses pembentukannya memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I (pembahasan) di berbagai alat kelengkapan DPR. Lalu sebanyak enam RUU masih dalam tahapan penyusunan, empat RUU dalam proses penetapan usul, sembilan RUU belum tersentuh sama sekali.

“Dari perkembangan proses pembahasan RUU seperti di atas, terlihat betapa beratnya beban AKD DPR dalam menjalankan fungsi legislasi,” tuturnya.

Leo menambahkan, sementara di waktu bersamaan, AKD tertentu melakukan penyusunan sekaligus pembahasan RUU. Tentu saja beban ganda membahas lebih dari satu RUU pada AKD tertentu akan memecah fokus mereka untuk menyelesaikan salah satu RUU.

“Cara kerja seperti ini sangat mungkin menjadi salah satu penyebab minimnya RUU yang bisa diselesaikan,” kata Leo.

Sumber: republika.co.id

Satgas Ancam Tutup Aktivitas Ekonomi kalau Klaster Baru Muncul

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (pemda) bertindak tegas terhadap pembukaan aktivitas sosial ekonomi yang terbukti menyebabkan klaster baru atau kenaikan kasus. Bahkan, Wiku meminta agar kegiatan sosial ekonomi tersebut untuk ditutup sementara.

“Apabila terdapat aktivitas sosial ekonomi yang mulai berjalan atau diuji cobakan namun terbukti menyebabkan klaster atau kenaikan kasus, saya meminta pelaksana dan pemerintah daerah setempat untuk tegas menutup sementara dan mengevaluasi pembukaan aktivitas terkait,” ujar Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Jumat (29/10).

Wiku mengatakan, peningkatan mobilitas penduduk ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mempertahankan penurunan kasus, terutama seiring dengan menurunnya kasus dan pembukaan aktivitas sosial ekonomi.

Menurut dia, peningkatan mobilitas ini akan tetap aman dari Covid-19 jika masyarakat selalu menghindari kerumunan dan menjaga jarak.

Karena itu, ia mengimbau agar pengelola fasilitas publik memastikan adanya petugas untuk melakukan skrining di pintu masuk melalui aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan oleh para pengunjung di dalam fasilitas publik itupun juga harus terus diawasi.

“Kepada pengunjung, jangan ragu untuk saling mengingatkan apabila ada yang tidak disiplin protokol kesehatan,” kata dia.

Wiku meyakini, jika setiap masyarakat bertanggung jawab dalam menjalankan protokol kesehatan, maka periode libur Natal dan Tahun Baru pun tak akan menyebabkan terjadinya lonjakan kasus.

Sumber: republika.co.id