Berita Terkini

Rusia Akan Putus Pasokan Gas ke Negara Barat

Redaktur: Mazaya

MOSKOW(Jurnalislam.com) — Kremlin mengatakan Rusia mungkin akan menahan pasokan gas ke konsumen lain. Setelah mereka sempat memutus pasokan ke Polandia dan Bulgaria karena mereka menolak membayar impor gas dengan rubel.

 

Juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan permintaan Presiden Vladimir Putin mengubah pembayaran impor gas dengan rubel disebabkan negara-negara Barat membekukan aset cadangan mata uang Rusia. Ia mengatakan Barat “mencuri” aset itu “dalam tindakan tidak bersahabat yang tak pernah terjadi sebelumnya.”

Dalam konferensi pers Peskov memperingatkan konsumen-konsumen Eropa mungkin akan melihat kerannya di matikan bila mereka menolak untuk membayar gas dengan rubel saat jatuh tempo. Peskov menegaskan menolak mengubah metode pembayaran mencerminkan hasrat Barat.

“(Untuk) menghukum Rusia dengan cara apa pun hingga merugikan konsumen, pembayar pajak mereka sendiri dan produsen,” Peskov, Rabu (27/4/2022).

Ia membantah tuduhan Uni Eropa langkah Rusia menahan pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria sebagai pemerasan. “Rusia masih merupakan pemasok energi yang dapat diandalkan dan mengikuti kewajiban kontraktualnya,” kata Peskov.

Peskov mengatakan permintaan menggunakan rubel semata-mata urusan teknis. Tidak mengubah harga atau syarat kontrak lain.

Sumber: republika.co.id

 

 

Iran dan Cina Sepakat Perluas Kerja Sama di Bidang Militer

Redaktur: Mazaya

TEHERAN(Jurnalislam.com) – Iran dan Cina sepakat memperluas kerja sama bilateral di bidang militer. Hal itu diharapkan dapat memberikan keamanan yang lebih baik bagi kedua negara.

“Dalam pertemuan (pada Rabu, 27 April 2022) dengan menteri pertahanan China, kami sepakat memperluas kerja sama bilateral dalam latihan militer bersama, pertukaran strategi, masalah pelatihan, dan bidang umum lainnya antara angkatan bersenjata kedua negara, sehingga kami dapat memberikan keamanan yang lebih baik bagi wilayah kedua negara,” kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri kepada awak media di Teheran, dikutip Al Arabiya.

Menteri Pertahanan China Wei Fenghe memang mengunjungi Iran pada Rabu. Selain bertemu Bagheri dan pejabat tinggi Iran lainnya, Wei pun disambut Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam pertemuannya dengan Wei, Raisi menggambarkan hubungan Iran dan China sebagai relasi strategis.

“Kami mengejar hubungan strategis ini (dengan China) terlepas dari perkembangan internasional dan berdasarkan kepercayaan politik timbal balik. Keberhasilan implementasi perjanjian kerja sama komprehensif 25 tahun adalah prioritas dalam hal ini,” kata Raisi, seperti dilaporkan kantor berita Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA).

Pada 2021, Iran dan China telah menandatangani perjanjian kerjasama 25 tahun untuk memperkuat hubungan ekonomi serta politik. Pada Januari lalu, Iran dan Cina bersama Rusia, menggelar latihan angkatan laut bersama di Samudra Hindia bagian utara. Itu merupakan latihan gabungan ketiga mereka sejak 2019.

 

Sumber: republika.co.id

Covid RI Melandai, Satgas Masih Terapkan Protokol Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah informasi beredar yang menyebut pandemi Covid-19 telah berakhir. Hal ini menyusul beredarnya pesan berantai di WhatsApp yang menyebut empat poin putusan Mahkamah Agung Nomor 31 Tahun 2022 yang ditegaskan Wiku sebagai informasi keliru.

Wiku menegaskan pemerintah Indonesia masih tetap akan memantau kasus Covid-19  dalam enam bulan ke depan. Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia saat ini telah melandai. Karena itu, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa untuk membolehkan masyarakat mengendorkan protokol kesehatan. “Keputusan ini  disertai dengan pertimbangan ahli di bidangnya,” katanya.

Kedua, lanjut Wiku, tidak benar bahwa aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM terkait penyalahgunaan data pribadi. Ini mengingat input data pribadi dilakukan dengan persetujuan pemilik informasi terlebih dahulu dan data ini telah disimpan serta terjaga dengan baik di pusat data nasional Kementerian Kominfo dan diawasi oleh BSSN.

Wiku mengatakan, pada prinsipnya putusan Mahkamah Agung ini diterbitkan untuk menjadi payung hukum demi menjamin penyediaan vaksin halal dalam program vaksinasi nasional.

“Sejauh ini seluruh vaksin yang ada di Indonesia masih bisa digunakan karena alasan kedaruratan berdasarkan fatwa MUI,” ujarnya.

Wiku menjelaskan, kehalalan sebuah produk umumnya juga dipertimbangkan dari bahan dan turunannya yang digunakan dalam proses pembuatan dan dinyatakan tidak sah sesuai hukum syariat.

Namun, seiring dengan meningkatnya kapasitas vaksin halal seperti Sinovac dan vaksin lainnya maka penggunaan vaksin Covid-19 untuk umat muslim akan digantikan sepenuhnya dengan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal terakhir.

Sumber: republika.co.id

 

Veto Amerika di PBB Dinilai Jadi Sumber Masalah Perdamaian Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim menilai ukungan kuat Amerika yang antara lain ditunjukkan melalui Veto di sidang Dewan Keamanan PBB menjadi rintangan serius atas upaya memerdekakan Palestina.

 

“Langkah yang sangat penting dilakukan ialah dukungan dari negara-negara anggauta PBB untuk melakukan tekanan terhadap zionis Israel. Namun demian, berkaca kepada pengalaman, maka harus diyakinkan agar Amerika tidak lagi menggunakan veto,” kata dia baru-baru ini.

 

Menurutnya,  upaya-upaya diplomatik  untuk meyakinkan Amerika dengan demikian juga sangat penting agar Amerika bersedia merubah cara pandang dan politik luar negerinya supaya lebih lebih fair, adil dan benar-benar diorientasikan kepada pembelaan terhadap kemanusiaan dan perdamaian.

 

“Ini memang sulit akan tetapi harus dilakukan. Indonesia bisa memainkan peran penting. PBB harus jauh lebih demokratis dan berdaya supaya berbaga keputusan penting yang menyangkut masa depan Palestina benar-benar mendapatkan jaminan dan pengawalan yang lebih pasti. Salah satu letak kuncinya ialah Amerika dan negara -negara lain pemegang Veto,”pungkasnya.

Indonesia Didorong Perjuangan Palestina hingga Meraih Kemerdekaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa mengatasi Israel-Palestina sama sekali tidak cukup melalui kutukan akan tetapi harus ada langkah-langkah pasti dan kongkrit yang dilakukan secara terus menerus oleh sebuah kerjasama global, a global friendship and alliance yang efektif sehingga Israel benar-benar tak berdaya dan menghentikan seluruh tindakan kotor.

 

“MUI bersetuju dengan sejumlah keputusan penting yang dihasilkan dalam pertemuan luar biasa OKI. MUI memandang, bagi bangsa Indonesia dan harusnya juga bagi negara-negara anggauta OKI lainnya, perjuangan untuk membela Palestina harus terus dilakukan dengan mewujudkan  kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan rakyat Palestina,” kata dia dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com baru-baru ini.

 

Ia menilai bahwa masih banyak dan besar hambatan yang dihadapi untuk terwujudnya Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.

 

“Antara lain ialah pertentangan faksional Palestina Hammas-Fatah yang belum terselesaikan, lemahnya persatuan negara-negara Timur Tengah,”tambanya.

 

Butuh Keberanian untuk Boikot Produk Israel Secara Konsisten

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim menilai ukungan kuat Amerika yang antara lain ditunjukkan melalui Veto di siding Dewan Keamanan PBB menjadi rintangan serius atas upaya memerdekakan Palestina.

“Ini obstackles yang cukup serius yang harus menjadi perhatian internasional. Sehubungan dengan itu dukungan negara-negara OKI, misalnya,  haruslah benar-benar kongkrit, efektif dan berdampak kuat bagi penghentian imperialisme Israel,” kata dia baru-baru ini.

 

Menurutnya beberapa hal bisa dilakukan untuk mendukung Palestina seperti menghentikan kegiatan import barang-barang produk Israel.

 

“Boikot terhadap produk Israel ini penting dilakukan oleh semua negara-negara anggauta OKI. Butuh keberanian, ketabahan dan konsolidasi. Disamping itu, langkah untuk mereview hubungan diplomatik dengan Israel yang dilakukan oleh negeri-negara anggauta OKI yang selama ini telah melakukan normalisasi hubungan diplomatic juga sebuah langkah penting dan patriotic dan akan sangat membentu penyelesaian Israel-Palestina dan penciptaan perdamaian,” pungkasnya.

MUI Apresiasi Pertemuan Luar Biasa OKI Bahas Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Terkait dengan pertemuan luar biasa OKI yang diselenggarakan di Jeddah hari Senin kemarin, MUI menyampaikan apresiasi.

 

Apresiasi MUI juga disampaikan kepada Duta Besar Eko Hartono sebagai wakil tetap Indonesia untuk OKI yang telah menunjukkan sikap tegas dan pembelaan kuat pemerintah Indonesia terhadap perjuangan untuk kemerdekaan rakyat dan bangsa Palestina.

 

“Bagi MUI, sebagaimana yang sudah sering dinyatakan sebelumnya, perjuangan bangsa Palestina adalah meruapakan perjuangan abadi sepanjang pemerintah Zionis Israel masih menunjukkan kecongkaannya melakukan aneksasi, genosida, menerapkan politik Apartheid serta tidak menghentikan penjajahannya terhadap Palestina,”kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim.

 

Menurutnya, Israel adalah pemerintah yang paling brutal yang secara terus menerus hingga abad XXI ini melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, agama, budaya dan hukum internasional.

 

“Tindakan-tindakan negara jumawa Israel ini harus dihentikan melalui berbagai cara dan dilakukan oleh elemen masyarakat internasional. Isu Israel-Palestina bukan isu lokal dan  bukan juga konflik politik lokal. Akan tetapi  ini merupakan tragedi dan sejarah kelam politik dan kemanusiaan dan bahkan agama yang sangat menyayat yang dipertontonkan secara global,” pungkasnya.

Pesantren Didorong Bermitra dengan Lembaga untuk Kemajuan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan agama seperti pesantren. Pesantren bahkan menjadi motor penggerak perekonomian yang tidak hanya bermanfaat bagi para santri, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, dibutuhkan pola kemitraan dengan melibatkan berbagai pihak untuk terus mengembangkan kegiatan Pemberdayaan umat tersebut.

“Saya mendorong supaya pemberdayaan ekonomi umat, terutama pesantren. Saya melihat Al-Ittifaq harus terus dikembangkan supaya jangkauan kemitraan pesantren diperluas. Masih banyak yang bisa dikembangkan, salah satunya dengan komunitas-komunitas masyarakat,” pesan Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin saat menerima Pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kediaman Wapres Jl. Diponegoro Jakarta, Rabu sore (27/4/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa pola kemitraan yang dapat dikembangkan oleh pesantren dapat melibatkan berbagai lembaga, seperti badan usaha atau lembaga pendidikan tinggi.

“Kemudian banyak yang bisa diberdayakan, berbagai kemitraan dengan lembaga, BUMN, BUMD, dengan berbagai lembaga mungkin juga dengan perguruan tinggi, supaya (mendapat) feedback “, ujar Wapres.

Terkait dengan karakter daerah yang beragam, Wapres pun memberikan arahan untuk mengembangkan model pemberdayaan umat agar disesuaikan dengan karakter daerah tersebut.

“Mungkin juga untuk misalnya daerah seperti pegunungan seperti apa, dataran rendah seperti apa, mungkin juga model (pengembangan ekonomi umat) disesuaikan”, imbuhnya.

Dari sisi dukungan pemerintah, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

“Memang pesantren-pesantren itu bisa mandiri. Itu harapan saya. Saya dorong terus melalui Kementerian Koperasi dan UKM supaya terus membantu melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir untuk terus diperkuat, yang dulunya kurang terserap”, terangnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq K.H. Dandan Mudawarulfallah menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Al-Ittifaq sudah lebih dari 30 tahun menjalankan pendidikan dengan turut mengasah kemampuan para santri dengan ilmu pengetahuan agribisnis yang terus dikembangkan hingga dapat menembus pasar luas.

“Alhamdulillah sejak tahun 1970 Pondok Pesantren Al-Ittifaq sudah mulai mengembangkan pendidikan berbasis pesantren agribisnis. Dari kegiatan pendidikan agribisnis ini diharapkan para santri mempunyai skill. sejak tahun 1990 produk kami sudah bisa diterima di pasar modern”, tuturnya.

Sementara Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Agus Setia Irawan menyebut bahwa titik awal kemitraan dengan pondok pesantren lainnya dimulai pada saat pandemi Covid-19 merebak. Momen ini justru dimanfaatkan oleh pesantren untuk melakukan transfer ilmu agar dapat bermanfaat bagi pesantren lain.

“Pada 2020 terjadi pandemi dan banyak pondok pesantren di banyak daerah yang kesulitan, memang berbanding terbalik dengan Al-Ittifaq karena produk kami adalah pertanian, sayuran, buah-buahan yang kami distribusikan ke modern market. Saat 2020 mulai nilai-nilai yang ada pada Al-Ittifaq bisa disebarkan ke seluruh ponpes, 2020 di awal kita melakukan kemitraan dengan 10 Ponpes di Jawa Barat, saat ini sudah ada 76 Pesantren di Sumatra dan Jawa”, tambahnya.

Sebagai informasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq didirikan pada 1 Februari 1934 oleh K.H. Mansyur. Berlokasi di Kampung Ciburial, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pada akhir bulan Maret yang lalu Wapres menyambangi Pondok Pesantren tersebut dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Barat guna meninjau kegiatan agribisnis yang berlangsung di sana.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur Learning Centre Inkubator Alec Irfan Sadikin, Kepala Protokoler Al Ittifaq M. Alfan Yunus, Kepala Sekolah SMK Pertanian Pondok Pesantren Al Ittifaq Daud Nurdin, Direktur Alifmart Evi Fitri Sumiati.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing M. Zulkarnain.

 

13 Perwakilan Kedubes Hadiri Public Hearing Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar Public Hearing bersama 13 kedutaan besar negara sahabat. Hadir, Duta Besar atau perwakilan Filipina, Jerman, Perancis, Singapura, Malaysia, Selandia Baru, Belarusia, Jepang, Uni Eropa, Canada, Uni Emirat Arab, CIna, dan Hungaria.

Public Hearing bertujuan menyosialisasikan perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan pihaknya secara pro aktif mengadakan pertemuan dengan para duta besar, dan Lembaga Halal Luar Negeri. Kegiatan kali ini merupakan pertemuan  kedua yang dilakukan secara offline.

“Halal bukan lagi jadi isu agama tertentu, halal berkembang menjadi sebuah market maupun industri yang berkembang bukan hanya dalam segi domestik tetapi juga berkembang secara global. Halal jadi standar kualitas, mutu higienitas yang juga berdampak pada ekonomi. Perubahan paradigma pasca regulasi JPH dapat dilihat dari perspektif yuridis, aspek sosiologis, filosofis, ekonomi, hingga transformasi digital,” ujar Aqil Irham di Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Aqil juga menjelaskan bahwa dari perspektif yuridis, saat ini sudah tidak ada lagi negara-negara ataupun otoritas halal yang berhubungan langsung dengan MUI, karena untuk penerbitan sertifikasi halal sepenuhnya telah dipegang oleh negara, dalam hal ini BPJPH.

Lebih lanjut, Aqil menyampaikan data pendaftar Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Menurutnya,  sampai hari ini, terdapat 77 LHLN dari 34 negara yang telah submit dan mengupload dokumen di ptsp.halal.co.id. “Kami akan meminta bantuan kepada ambassador agar mengomunikasikan hal ini, baik kepada LHLN atau juga Halal Center, terkait alur sampai pada proses MRA,” terang Aqil.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket menyampaikan terima kasih kepada BPJPH atas undangan public hearing. Menurutnya, hal itu sangat penting untuk Uni Eropa. Apalagi, LHLN tersebar di 27 negara yang termasuk anggota Uni Eropa. Sebab, 9% total populasi Uni Eropa  adalah muslim dan 80 % produk Indonesia telah di ekspor ke Uni Eropa. Vincent berharap bisa segera dilaksanakan MoU.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi JPH Siti Aminah mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mempererat kerjasama BPJPH dengan negara sahabat, sekaligus mensosialisasikan isu mengenai regulasi JPH.

Masjid Baiturahim Jayapura Harus Dijaga, Jadi Ikon Umat Islam Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnaislam.com)– Masjid Raya Baiturrahim Papua merupakan masjid terbesar di Provinsi Papua sekaligus sebagai ikon umat Islam di tanah Papua yang memiliki daya tampung sekitar 3.000 hingga 5.000 jamaah per hari. Untuk itu, eksistensinya perlu untuk selalu dijaga.

“Masjid Baiturrahim Jayapura merupakan ikon umat Islam di Papua. Karena itu, harus dijaga keberadaannya, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berbagai kegiatan yang lain, termasuk pembinaan umat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima secara virtual Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Jayapura Papua di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu sore (27/04/2022).

Lebih jauh, Wapres menjelaskan, pengembangan Masjid Raya Baiturrahim Papua tersebut perlu menghadirkan fungsi-fungsi masjid yang bersentuhan dengan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, ataupun pelayanan kesehatan. Adapun salah satu alternatif pengembangan masjid dapat berupa pendirian balai latihan kerja (BLK).

“Nanti kita akan usulkan supaya kalau masih ada tanahnya, dibuatkan balai latihan kerja (BLK) untuk latihan-latihan yang menjadi penguasaan Masjid Baiturrahim. Saya harapkan begitu nanti, supaya benar-benar dikelola dengan baik,” ungkapnya.

“Harapan saya, agar masjid ini dapat difungsikan betul seperti masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi, itu juga menjadi pusat kegiatan dan pengembangan Islam yang sangat berpengaruh dalam rangka pengembangan ajaran Islam,” sambung Wapres.

Wapres menambahkan bahwa Papua ini merupakan salahsatu daerah percontohan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penyebaran dakwahnya, Masjid Raya Baiturrahim Papua perlu mengedepankan narasi-narasi kerukunan.

“Saya minta dakwah yang dijalankan di Masjid Baiturrahim ini, dakwah yang sifatnya narasi-narasi atau ungkapan-ungkapan kerukunan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan membangun kerja sama dengan agama-agama yang lain,” pesannya.

Dalam kesempatan ini, Wapres pun mengajak seluruh komponen bangsa di tanah Papua untuk tidak mewariskan konflik dan permusuhan kepada generasi mudanya, melainkan perdamaian dan kesejahteraan.

“Oleh karena itu, saya minta bantuan semua, termasuk dari kepala-kepala suku, bagaimana supaya masyarakat Papua itu sejahtera, aman, dan damai,” ajak Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Masjid Raya Baiturrahim Papua, Abdul Kahar Yelipele memaparkan, Masjid Raya Baiturrahim Papua ini dibangun pada 1971 dan mulai direnovasi sejak 2006 karena melihat antusiasme masyarakat Papua terhadap ajaran agama Islam. Adapun progres pembangunannya saat ini mencapai sekitar 95 persen.

“Masjid ini masih memerlukan biaya untuk pembangunan pagar di belakang masjid dan menara,” ucap Kahar.

“Saya ingin masjid ini, sebagai miniaturnya masjid seluruh umat Islam di Papua, ingin menjadi masjid yang megah dan bagus,” imbuhnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain, Pengawas Pembangunan Masjid Raya Baiturrahim Papua Rasyid Mayang dan salah seorang kepala suku besar di Kabupaten Jayawijaya Wamena Abdurahman Kosay.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.