Berita Terkini

Tabligh Akbar ‘Satukan Langkah Waspadai Syiah’ di Solo

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Belum genap satu bulan pasca Deklarasi dan Pengukuhan Pengurus Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Solo Raya (1/1/2017) lalu, kini ANNAS Solo Raya menggelar Tabligh bertema: “Satukan Langkah Waspadai Kesesatan Syiah”. Gelaran ini sengaja digelar dengan maksud untuk mengingatkan ummat Islam bahwa Syiah telah menista bukan hanya 1 ayat Al Qur’an namun Syiah telah ministakan seluruh isi Al Qu’an, tutur Ketua ANNAS Solo Raya, Tengku Azhar, Lc melalui sambungan telepon.

Akan hadir dan memberikan tausiyahnya dalam gelaran tabligh tersebut di antaranya, Ketua Umum ANNAS Pusat, K.H. Athian Ali M. Da’i, Lc. M.A.; Ketua Majelis Syuro ANNAS Pusat, Habib Ahmad bin Zein Al Kaff dan Ketua Dewan Syuro ANNAS Solo Raya, K.H. Drs. Abdullah Manaf Amin.

Panitia mengundang seluruh ummat Islam dan khususnya ummat Islam Se-Solo Raya dan sekitarnya untuk menghadiri tabligh yang dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Januari 2017 (Kamis malam Jum’at)

Waktu : Pukul 19.30 WIB – Selesai

Tempat : Masjid At Taqwa Komplek SMA Al Islam 1 Jl. Honggowongso 94 Kota Surakarta

Sambutan :

  1. Ketua ANNAS Solo Raya, Ust. Tengku Azhar Al Muhairy, Lc.
  2. Ketua MUI Surakarta, Prof. Dr. dr. Zainal Arifin Adnan, Sp., Pd-KR-FINASIM

Dalam waktu dekat akan segera dideklarasikan ANNAS di beberapa provinsi di antaranya Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Timur.

Majelis Hakim Tolak Permohonan PH Ahok Hadirkan Saksi Berbaris

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Permohonan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Ahok untuk menghadirkan saksi berbarisditolak Majelis Hakim. Majelis menilai, saksi berbaris tidak perlu dihadirkan sebab saksi pelapor sudah memenuhi panggilan sidang.

“Saksi sudah hadir, saksi berbaris tidak perlu dihadirkan. Majelis akan menilai secara adil kesaksian saksi,” kata ketua Majelis Hakim Ahok, Dwiarso di Gedung Kementan RI, Ragunan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga turut keberatan atas permohonan PH itu. JPU menjelaskan, permintaan PH tidak perlu dilakukan karena penjelasan saksi sudah cukup dalam aspek materil.

“PH lebih mempretanyakan aspek formal, bukan materil. Pada prinsipnya tidak perlu Majelis untuk memanggil berbarisan,” katanya.

Sebelumnya, pada pemeriksaan saksi pelapor asal Padangsidempuan dan Palu PH meminta Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi berbaris. PH mengaku perlu karena ada sedikit keterangan yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan dengan keterang saksi.

Walau demikian, Majelis tetap mempertahankan argumennya untuk menolak permohonan tersebut.

Reporter: M Fajar

Rezim Meradang, Ulama Digelandang, Umat Menghadang

PASCA aksi bela Islam jilid 1,2 dan 3 yang dibidani oleh GNPF MUI, kekuatan umat Islam semakin terbingkai. Gerakan umat Islam mampu menembus benteng-benteng kedholiman dan ketidakadilan yang selama ini sulit untuk ditembus. Kondisi ini sekaligus meruntuhkan stigma yang sering dilancarkan mereka terhadap Islam serta meneguhkan bahwa hari ini Islam di Indonesia sudah tidak lagi berlandaskan group value tetapi Islam value.

Ini dibuktikan dengan tumpah ruahnya umat Islam dari berbagai mata angin nusantara lintas ormas dan madzhab menghadiri parlemen jalanan dengan agenda dan cita-cita yang sama. Gerakan ini terus terawat dan terjaga sehingga kekuatannya masih tetap utuh dan memiliki energi yang besar untuk senantiasa terus mengawal dan meluruskan rezim yang sudah keluar dari khittah para pendiri bangsa.

Perlu kita refleksi secara mendalam akan sejarah lahirnya bangsa ini bahwa aktor utama yang membidani lahirnya bangsa ini adalah mereka para ulama. Para ulama bahu membahu menyumbangkan tenaga, pikiran dan darahnya untuk kelahiran bangsa ini. Kalaulah bukan karena pekikan takbirnya, maka sudah hilanglah bangsa ini direbut oleh para penjajah kafir barat.

Pasca Indonesia merdeka, peran ulama sangat vital. Mereka dengan ketulusannya merawat dan menjaga keutuhan bangsa ini tanpa pernah terbesit sedikitpun jabatan dan kekuasaan sebab mereka sadar bahwa tugas utama mereka adalah perekat bagi umat, penjaga keutuhan bangsa. Tetapi sayang, meminjam pepatah klasik ‘air susu dibalas dengan air tuba’, keikhlasan para ulama untuk merawat negeri ini dibayar dengan pengkhianatan dan jeruji besi.

Realitas yang terjadi hari ini pun demikian. Peristiwa hari ini merupakan de javu dari zaman orde lama dan orde baru dimana kecintaan akan negeri yang diekspresikan melalui ide dan aksi dibayar dengan intimidasi dan kriminalisasi. Sementara mereka yang jelas menista negeri, merampok negeri dan memecah belah keutuhan NKRI selalu dipuji dan dilindungi.

Sungguh ironi sekali negeriku ini pasca ditetapkannya si penista sebagai tersangka, situasi politik negeri mengalami kegaduhan yang begitu dahsyat. Wajah manis negeri ini berubah menjadi wajah yang sensitif, rezim melancarkan berbagai tipu muslihat untuk mengelabui umat Islam. Sebab dengan diprosesnya hukum si penista akan meruntuhkan grand desain yang sudah mereka rancang untuk menguasai dan menjajah Indonesia.

Harus diakui bahwa gerakan people power super damai yang berhasil digelar merupakan agenda yang diinisiasi ulama untuk merespon dan menindaklanjuti keresahan umat Islam akan polemik kasus penista agama yang tidak direspon secara serius oleh pemerintah. Gerakan umat ini seakan-akan membuka kotak pandora yang dikunci begitu rapat oleh penguasa, satu persatu tabir itu terkuak ke publik sehingga wajar rezim secepat kilat mengolah isu untuk mengalihkan fokus umat. Tetapi cara klasik itu kembali gagal, sebab melalui peran besar ulama umat semakin terdidik dan tercerahkan sehingga umat tidak mudah terjebak oleh perangkap yang dipasang oleh rezim.

Rezim semakin panik dan kelimpungan karena mantra-mantra yang dijalankan tidak cukup berhasil untuk menghipnotis umat. Mantra kambing hitam, adu domba dan belah bambu tidak mampu meruntuhkan shaaf umat Islam yang sudah tersusun begitu kokoh dan rapat. Manuver atau kebohongan yang dilancarkan oleh mereka hanya semakin mengokohkan persatuan umat Islam, bahkan semakin meneguhkan garis pembeda idealisme dan uangisme.

Maka strategi terakhir yang dilancarkan rezim adalah strategi refresif orde baru yang justru menabrak alam demokrasi dan reformasi yang mereka junjung tinggi. Strategi itu mereka ekspresikan dengan mengintimidasi ulama. tentu ulama-ulama yang dianggap oleh mereka tokoh sentral, yang dianggap merongrong kekuasaannya.

Meminjam kalimat yang dibuat oleh Voltaire, sang filusuf Perancis, bahwa politik adalah seni merancang kebohongan. Kalimat ini begitu relevan dengan apa yang dilakukan oleh rezim penguasa saat ini. Mereka melancarkan banyak kebohongan sebagai modal kekuatan politiknya untuk bisa menggelandang ulama ke meja pesakitan.

Mereka membuat narasi untuk meyakinkan nalar umat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka atas dasar menjaga keutuhan bangsa. Mereka juga mengggelontorkan opini berlindung di balik keberagaman dan kebinekaan padahal publik tahu bahwa kebijakan politik yang digulirkan begitu mengancam kebinekaan dan keberagaman yang selama ini dirawat oleh umat Islam.

Ketika ulama sudah dikapasitaskan sebagai musuh oleh rezim maka ini adalah tragedi besar. Sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan rusak tatkala penguasa memusuhi ulama. Bukan tidak mustahil kondisi sosial politik di negeri ini akan semakin gaduh ketika penguasa berbuat ketimpangan dan memaksakan diri untuk tetap mengkriminalisasi ulama.

Kondisi ini menegaskan bahwa sejarah terus terulang ketika kiprah ulama dibalas dengan air tuba. Maka sangat terasa, begitu kentara tatkala rezim ini sangat begitu ramah kepada para penista dan perampok bangsa ketimbang terhadap ulama dan para ahli warisnya.

Negeri amanah Illahi ini dibangun dengan tinta, darah dan air mata. Umat Islam memiliki saham terbesar negeri ini. Pekik takbir, tinta ulama dan darah para syuhada telah mampu mengantarkan negeri ini menuju gerbang kemerdekaan. Namun, tatkala negeri ini diurus oleh para penyamun yang terjadi adalah ketimpangan di berbagai sendi sendi kehidupan yang kini dirasakan oleh umat. Jika ini terus dibiarkan maka yang terjadi adalah pengadilan jalanan (Virgilente).

Negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Mereka yang sumpah serapah menjaga konstitusi sejatinya sudah melanggar konstitusi. Vox populi vox dai mereka rubah menjadi vox rezim vox dai atau suara rezim suara tuhan. Umat akan tampil di garda terdepan untuk mengahadang, kekuatan umat hari ini sudah benar-benar terkonsolidasikan sehingga benar-benar mampu menghasilkan energi yang begitu dahsyat.

Kebijakan rezim yang tidak berpihak terhadap Islam hanya akan mendatangkan malapateka bagi rezim itu sendiri. Cukuplah belajar dari keruntuhan orde lama, orde baru, runtuhya Soviet serta tumbangnya Kemalisme. Sebab, kebangkitan umat bukan hanya mitos belaka, kondisi itu benar adanya dan hari ini kita umat Islam Indonesia tampil untuk menyongsong kebangkitan itu. Mengembalikan kejayaan serta kedaulatan bangsa, sebab Islam sejatinya hadir bukan hanya sekedar berasumsi. Lebih dari itu Islam hadir sebagai solusi.

Penulis: Feishal Kertapermana

Ulama Dikriminalisasi, Ansharusyariah: Upaya Serupa Dilakukan Musyrikin Quraisy

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir menilai upaya kriminalisasi ulama dengan berbagai tuduhan merupakan upaya untuk meredam dakwah Islam. Menurutnya, fenomena tersebut mirip dengan upaya kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW.

“Ini persis apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy pada saat awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah,” katanya, Selasa (24/1/2017).

Orang-orang musyrik Quraisy saat itu, kata dia, terus berupaya menanamkan ketakutan pada masyarakat terhadap sosok Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawanya.

“Nanti akan ada orang yang namanya Muhammad dia itu punya ilmu sihir yang begitu dahsyat yang dengan omongannya saja kamu akan tersihir. Maksud omongan Rasul ini adalah Al Qur’an,” terangnya.

Selain itu, Ustadz Iim, sapaannya, menambahkan kriminalisasi juga dialamatkan terhadap simbol-simbol Islam. Kasus terbaru, lafadz tauhid dalam bendera merah putih misalnya, pemerintah begitu cepat menindak. Akan tetapi, lanjut dia, pemerintah justru melarang aparat untuk sweeping simbol-simbol PKI dan yang notabene adalah musuh negara.

“Upaya yang sama (dengan Quraisy) dilakukan pemerintah saat ini, yaitu menanamkan fobia terhadap Islam,” pungkasnya.

Reporter: Ally Muhammad Abduh

Inilah Keterangan Syeikh Al Maqdisi Terkait Kerjasama Turki dengan Rusia di Suriah

YORDANIA (Jurnalislam.com) – Pada tanggal 18 Januari, Rusia mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan udara bersama dengan Turki terhadap posisi kelompok Islamic State (IS) di dalam dan sekitar Al Bab, Suriah. Turki dan sekutu-sekutunya telah memimpin pertempuran di darat sebagai bagian dari Operasi Perisai Efrat (Euphrates Shield), yang telah merebut sejumlah wilayah kelompok IS di Suriah utara. Namun hingga pekan lalu, Rusia bukan lagi bagian dari operasi yang dipimpin Turki, The Long War Journal mengatakan, Senin (23/01/2017).

Keadaan itu berubah ketika kementerian pertahanan Rusia mengatakan bahwa “sembilan jet tempur Rusia dan delapan jet tempur Turki bersama-sama telah menyerang target di Al Bab,” menurut Al Jazeera. “Hari ini angkatan udara Rusia dan Turki sedang melakukan operasi udara bersama pertama mereka untuk menyerang [Islamic State] di pinggiran Al Bab,” Letnan Jenderal Sergei Rudskoi, dari Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim.

Pengumuman itu menarik teguran tajam dari Syeikh Abu Muhammad al Maqdisi, seorang ulama al Qaeda berpengaruh yang tinggal di Yordania. Syeikh Maqdisi mengecam keputusan Turki untuk bekerja sama dengan Rusia dan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al Assad.

Sebuah pernyataan Syeikh Maqdisi berjudul, “Perisai Efrat telah menjadi Perisai Rusia dan Bashar,” tersebar di media sosial, termasuk di Arab dan saluran Telegram berbahasa Inggris yang terkait dengan ulama jihad itu. “Hari ini Rusia telah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka telah meluncurkan serangan udara bersama dengan Turki terhadap kelompok IS di kota Al Bab,” pesan itu berbunyi, “dan bahwa itu dikoordinasikan dengan rezim Bashar!”

Maqdisi berpendapat bahwa walaupun operasi bersama saat ini menargetkan IS, mereka bisa memperluas untuk kemudian menargetkan Jabhat Fath al Sham (JFS).

“Saat ini mereka memerangi kelompok IS,” Maqdisi memperingatkan, “dan segera akan melawan JFS dan faksi jihad lain-lain.”

Syeikh al Maqdisi menasihati kelompok-kelompok jihad dan pejuang Islam di Suriah yang bekerja sama dengan Turki sebagai bagian dari Operasi Perisai Efrat. “Oleh karena itu, mereka yang mengeluarkan Fatwa yang memberi izin partisipasi dalam Perisai Efrat harus merevisi Fatwa mereka dan membebaskan diri dari operasi itu.” Syeikh Maqdisi melanjutkan: “Fatwa mereka mengizinkan itu (Perisai Efrat) telah menjadi Perisai untuk Bashar dan Putin!”

Syeikh Maqdisi tidak secara khusus menyebutkan kelompok yang ada.

JFS mengeluarkan pernyataan tahun lalu menolak kerjasama terbuka dengan Turki terkait ini. Tetapi kelompok yang lain membenarkan kerjasama dengan Turki. Dewan fatwa Ahrar al Sham bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa bersekutu dengan Turki di bawah bendera Operasi Perisai Efrat secara agama diperbolehkan.

Saat pendapat Maqdisi muncul, tidak semua jihadis dan pejuang Islam setuju dengan posisi Ahrar al Sham. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Para jihadis bukanlah robot. Ada perbedaan pendapat, bahkan dengan ulama al Qaeda itu sendiri berbeda pendapat adalah hal yang biasa, yang terpenting bagaimana proses terbaik untuk Suriah dan begitu juga di tempat lain yang bisa menguntungkan Islam. Berbagai sekolah pemikiran telah berkembang dalam jaringan al Qaeda. Dan keputusan untuk bekerja sama dengan Turki dilaporkan juga kontroversial dalam Ahrar al Sham sendiri.

Setelah Syeikh Maqdisi telah bicara terang-terangan, setidaknya di media sosial, tentang apa yang ia lihat sebagai perangkap untuk bekerja sama dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pasukan Turki di Suriah, tokoh al Qaeda lainnya membolehkan kerjasama dengan Turki tapi dengan syarat tertentu.

Syeikh Nasser bin Ali al Ansi, seorang tokoh Qaeda al di Semenanjung Arab (AQAP) yang juga menjabat sebagai wakil general manager al Qaeda sampai syahidnya pada April 2015, sebelumnya menangani kerjasama dengan Turki dan Qatar. Dalam sesi tanya jawab yang dirilis secara online pada awal tahun 2015, Syeikh al Ansi ditanya bagaimana para jihadis harus berurusan dengan negara-negara seperti Qatar dan Turki, yang kebijakannya cenderung menguntungkan para mujahidin.

Syeikh Al Ansi menjawab bahwa, “Tidak ada salahnya mengambil manfaat dari kepentingan yang saling bersinggungan, selama tidak harus mengorbankan sesuatu dalam iman atau ajaran kita. Namun, hal ini tidak serta merta kemudian membolehkan mereka untuk berkolaborasi dengan Amerika dalam perang mereka melawan mujahidin. Para jihadis harus memperhatikan detail ini,” Syeikh al Ansi memperingatkan.

Dengan kata lain, anggota al Qaeda dan jihadis lain yang berpikiran seperti al Qaeda bisa mendapatkan keuntungan dari bekerja dengan Turki dan Qatar, asalkan Turki dan Qatar tidak melewati batas dengan membantu Amerika terlebih perang melawan mujahidin, hal ini dilarang. Tentu saja, logika yang sama bisa diterapkan untuk Turki dan kolusi barunya yaitu dengan Rusia, apakah memerangi mujahidin atau tidak?

Dalam video yang diposting secara online pada bulan Oktober tahun 2016, Dr. Abdallah Muhammad al Muhaysini menjelaskan mengapa mujahidin tidak tertarik untuk melancarkan serangan di Turki. Meskipun mengaku menjadi jihad independen, Syeikh Muhaysini yang dikenal sebagai ulama tinggi al Qaeda di Suriah dan merupakan penasihat JFS. Syeikh Muhaysini menjelaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok tunggal yang memiliki hak untuk memulai operasi di Turki, karena ini adalah masalah yang mempengaruhi semua mujahidin di Suriah nantinya.

Pada bulan November tahun 2016, Syeikh Muhaysini menindaklanjuti sambutannya mengenai Turki dengan mengkritik kelompok Islamic State yang meluncurkan operasi di Turki. Muhaysini mengecam Abu Bakr al Baghdadi yang memesan operasi tersebut, mengatakan bahwa Turki adalah arteri bagi yang terluka untuk mendapat perawatan dan tempat yang aman bagi jutaan orang yang melarikan diri dari api peperangan.

Pernyataan Syeikh Maqdisi masih banyak dikutip di jaringan global Al Qaeda. Namun dilihat dari pernyataan baru-baru ini di media sosial, ia menegaskan tidak mendukung bekerja dengan Turki, atau unsur pemerintahnya karena telah membantu Rusia.

Dalam pesan lain yang diposting di Telegram pada 7 Januari, Syeikh Maqdisi menulis: “Erdogan secara terbuka bersekutu dengan Kuffar [kafir] Rusia dan mendukung mereka melawan Mujahidin. Namun beberapa orang ingin melihat dia sebagai pewaris Dinasti Utsmani dan membangkitkan kembali Khalifa atau Khalifah yang mendapat petunjuk kenabian.”

Saluran Telegram berbahasa Inggris yang terkait dengan Maqdisi memposting nasihat lain terhadap Turki pada 15 Januari, “Turki bukan Kekhalifahan Utsmani, melainkan dinyatakan dalam konstitusinya bahwa Turki adalah negara sekuler,” tulis Maqdisi. “Dan tentaranya yang berpartisipasi di sisi Rusia dan tentara salib dalam perjuangan mereka melawan kaum Muslim adalah tentara NATO sekuler dan bukan tentara Islam.”

“Erdogan bukan Mujaddid (pembawa kebangkitan) dari kemuliaan Khilafah Islam yang benar, seperti diklaim oleh kelompok berkompromi pada Rusia,” Maqdisi menasihati dengan kata-kata yang tajam. “Sebenarnya dia [Erdogan] bangga dengan sekularisme dan cenderung ke arah itu dan ia berada di antara mereka yang melawan Jihad dan melancarkan plot terhadap jihadis, dan proyek mereka.” Namun perlu dicatat bahwa Ahrar al Sham tidak pernah menyebut Erdogan sebagai pembawa kebangkitan Khilafah Islam yang benar. Sebaliknya, beberapa pihak dalam Ahraral Sham hanya menyukai pendekatan pragmatis terhadap Turki, yang kabarnya telah mendukung Ahrar, itu saja.

Syeikh Maqdisi menulis bahwa “dukungan Erdogan bagi para pengungsi dan aliansi dengan beberapa revolusioner [di Suriah] tidak membuatnya jadi tidak bersalah dari keyakinan sekuler atau dari dukungannya pada Tentara Salib dan orang-orang Yahudi melawan kaum Muslim.” Menariknya, Syeikh Muhaysini mengatakan bahwa dukungan Turki bagi pengungsi dan bantuan umum bagi mereka yang berjuang di Suriah sebagai alasan untuk menghindari serangan di Turki.

Saat kritik Syeikh al Maqdisi terungkap, jihadis dan para aktivis Islam telah lama memiliki perbedaan pendapat atas hubungan mereka dengan Turki. Tapi itu adalah hal yang biasa.

Lagi, PM Zionis Perintahkan Bangun 2.500 Pemukiman Yahudi di Palestina

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu memerintahkan untuk pembangunan 2.500 unit pemukiman baru di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, lansir Anadolu Agency, Selasa (24/01/2017)

“Kami sedang membangun dan akan terus membangun,” kata PM zionis dalam pernyataan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa sebagian besar unit rumah baru akan dibangun di blok permukiman yang sudah ada di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur.

“Sedikitnya 100 unit perumahan baru akan dibangun di pemukiman Beit El dekat Ramallah,” kata Haaretz.

Surat kabar itu melanjutkan bahwa Netanyahu telah mengatakan kepada Komite Menteri Urusan Keamanan Nasional keputusannya untuk mengangkat semua pembatasan pembangunan pemukiman di Yerusalem Timur.

Persetujuan Netanyahu untuk unit perumahan baru yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki adalah yang kedua sejak Donald Trump menjabat presidenan AS.

Pada hari Ahad, pemerintah yahudi juga memutuskan pembangunan 566 unit pemukiman baru di tanah Palestina, Yerusalem Timur.

Turki mengecam keras keputusan tersebut dan mendesak segera menghentikan “pemukiman ilegal” di tanah Palestina.

“Kami menyerukan Israel untuk berhenti bersikeras mengejar pendekatan bermasalah yang menghancurkan visi solusi dua-negara dengan mengabaikan hukum internasional dan hak asasi manusia,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Perundingan Astana Hari Kedua: Mulai dari Menolak Iran Hingga Isu JFS

ASTANA (Jurnalislam.com) – Rusia,Turki dan Iran berjanji untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh di Suriah, namun negosiator oposisi menyatakan keberatan atas peran Iran dalam memantau gencatan senjata, Aljazeera melaporkan, Selasa (24/01/2017).

Tiga kekuatan regional pada hari Selasa di ibukota Kazakhstan, Astana, mengumumkan penciptaan mekanisme trilateral untuk mengamati dan memastikan dipatuhnya gencatan senjata, yang telah ada sejak akhir Desember.

Tiga kekuatan regional tersebut juga sepakat bahwa kelompok yang mewakili oposisi dalam pertemuan pekan ini, akan mengambil bagian dalam putaran baru pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB bulan depan di Jenewa.

Osama Abu Zaid, penasihat hukum untuk Tentara Pembebasan Suriah (the Free Syrian Army-FSA), mengatakan partisipasi oposisi dalam pembicaraan Jenewa tergantung pada apakah tuntutan mereka, yang dipresentasikan kepada Rusia, diterima.

“Kami menyajikan skema mekanisme untuk memantau dan melaksanakan gencatan senjata,” kata Abu Zaid saat press briefing tak lama setelah pernyataan bersama itu dibuat.

“Rusia telah berjanji untuk meninjau [tuntutan kami] dalam sepekan dan mengatakan akan membuat keputusan dengan Turki selama pertemuan mereka di Astana setelah tujuh hari.”

Pernyataan trilateral bersama juga menetapkan bahwa pemerintah Suriah dan oposisi sepakat untuk bersama-sama melawan IS (Islamic State) dan Jabhat Fath al Sham (JFS), dan tidak memasukkan mereka dalam kelompok gencatan senjata, namun para pejabat oposisi membantah bahwa mereka tidak membahas JFS harus dikeluarkan dari gencatan senjata.

Komunike menggunakan nama Jabhah Nusrah untuk kelompok yang sekarang dikenal sebagai Jabhat Fath al Sham, yang berganti nama tahun lalu.

Jabhat Fath al Sham adalah salah satu pemain terkuat di darat dan sering berjuang bersama unsur oposisi yang diwakili di Astana.

“Ini adalah pernyataan bersama oleh tiga negara. Bukan pernyataan kami, kami bukan pihak yang menandatangani perjanjian ini. Ini adalah perjanjian antara Rusia, Iran dan Turki. Mereka dapat menandatangani perjanjian yang mereka inginkan. Tapi dari pihak kami, kami mengatakan kami memiliki banyak tuntutan,” kata Abu Zeid.

Perwakilan oposisi juga mengatakan keberhasilan perundingan akan tergantung pada penghapusan semua milisi asing dukungan Iran [milisi Syiah Iran, Irak, Afghanistan dan Lebanon] dari Suriah dan kemampuan Moskow dan Ankara untuk memastikan bahwa Iran mematuhi perjanjian.

Dua hari pembicaraan Astana, yang diselenggarakan oleh Rusia dan Turki, terjadi saat Moskow memimpin diplomatik dalam perang Suriah setelah intervensi militer 2015 yang membuat gelombang konflik makin panas dalam mendukung rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad.

Sebelum pertemuan dimulai, pengamat berharap melihat negosiasi tatap muka pertama antara pemerintah dan perwakilan dari oposisi bersenjata sejak pertempuran dimulai pada tahun 2011, tetapi oposisi menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan langsung karena pertempuran masih berlanjut di daerah wilayah baru di luar ibukota, Damaskus, dan menolak proposisi Iran yang mungkin akan menjadi penjamin ketiga – di samping Rusia dan Turki – dalam komunike akhir gencatan senjata.

Delegasi Rusia menghabiskan dua hari bolak-balik antara pertemuan dengan pemerintah Suriah, Iran – salah satu sekutu terkuat mereka, dan pertemuan dengan oposisi dan Turki, pendukung utama kelompok oposisi yang beroperasi di negara tersebut.

Pembicaraan tersebut menandai awal dari inisiatif diplomatik terbaru untuk mengakhiri perang hampir enam tahun yang telah menyebabkan banyak kehancuran, menewaskan hampir setengah juta orang, dan membuat setengah dari populasi mengungsi.

Pemimpin delegasi rezim Suriah, Bashar al-Jaafari, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa pertemuan berhasil mencapai tujuan konsolidasi penghentian permusuhan untuk jangka waktu tetap dan membuka jalan bagi dialog antara Suriah.

Tapi baik Jaafari juga Staffan De Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah, tidak bisa memberikan rincian spesifik tentang bagaimana mekanisme tiga-arah yang baru didirikan dapat membantu meningkatkan gencatan senjata dan mencegah kekerasan lebih lanjut.

De Mistura hanya mengatakan PBB siap membantu pihak-pihak dalam mekanisme trilateral dan memastikan bahwa mekanisme trilateral akan membantu memperkuat kualitas gencatan senjata.

Di tempat lain, oposisi telah menyerukan penghentian segera serangan pemerintah di Wadi Barada, sebuah daerah di pedesaan Damaskus yang menjadi lokasi pasokan air utama ibukota.

Tapi Jaafari mengatakan pada hari Selasa bahwa operasi akan terus berlangsung untuk mendorong “jihadis” dari daerah.

“Ini adalah tentang membebaskan sumber utama air,” kata Jaafari. “Selama ada orang yang merampas air bagi tujuh juta orang di ibukota, kita akan melanjutkan operasi.”

Rezim Assad menuduh mujahidin Jabhat Fath al-Sham bertanggung jawab karena memotong pasokan air bagi 5,5 juta warga Suriah di Damaskus sejak akhir Desember.

Wakil oposisi membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa Jabhat Fath al-Sham tidak hadir di daerah tersebut dan bahwa pemboman itu justru dilakukan rezim yang semestinya bertanggung jawab karena mengganggu pasokan air.

Pada satu titik selama pembicaraan Astana, oposisi juga mengancam akan menarik diri dari pembicaraan jika rezim Assad menolak untuk menghentikan serangan mereka di sana.

Perekam Pidato Ahok di Pulau Seribu Terlihat ‘Takut’ Berikan Kesaksian

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Hakim menegur kameramen perekam pidato Ahok di Pulau Seribu, Nurcholis Madjid yang terlihat ketakutan saat akan memberikan kesaksian. Dalam sidang ketujuh yang digelar di Auditorium Kementan, Selasa (24/1/2017) itu ia menjadi saksi fakta kedua setelah Lurah Pulau Panggang.

“Anda tidak usah takut kepada atasan anda disini, dia sekarang terdakwa dan anda saksi,” terang salah seorang anggota Majelis Hakim.

Ia mengatakan, seorang saksi disumpah untuk memberikan keterangan yang benar guna pemeriksaan selanjutnya. “Jangan takut karena terdakwa adalah atasan anda, jadi jangan takut, semua yang berdiri disini (sebagai saksi) harus memberikan kesaksian yang jujur,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Majelis Hakim menilai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemprov DKI itu takut disebabkan bahasa tubuh yang saksi berikan. Mulai dari suara kecil sampai tubuh yang suka bergetar.

“Suara yang kencang, atasan anda (Ahok) saja suaranya kencang, masa anda tidak? Malu dong,” sindir Hakim.

Reporter: M Fajar/INA

Lurah Pulau Panggang Benarkan Ahok Ucapkan ‘Dibohongi Pakai Al Maidah 51’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Yulihardi selaku Lurah Pulau Panggang dalam persidangan ketujuh kasus penistaan agama dengan terdakwa BTP alias Ahok. Ia adalah saksi fakta pertama yang didengarkan kesaksiannya dalam sidang pagi ini, Selasa (24/1/2017). Yulihardi terlihat cukup tenang menjawab pertanyaan dari majelis hakim.

“Terdakwa memberikan sambutan terkait program panen ikan kerapuh, mengusulkan raskin memakai kartu, membeli beras sesuai selera masyarakat, setelah itu panen raya,” katanya menjawab pertanyaan ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi.

Ia juga menjelaskan, dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ia mendengar terdakwa Ahok mengucapkan dugaan penistaan agama. “Dugaan penistaan agama, pada saat sambutan. Secara garis besar ingat Pak Basuki mengatakan ‘dibohongi pakai al maidah 51,” ungkapnya.

Lurah yang menjabat sejak Juni 2016 itu mengaku tidak terlalu fokus pada saat mendengar ucapan Ahok yang diduga menista agama. Sebab saat itu ia ditugaskan untuk mengamankan acara.

“Saya ditugaskan untuk mengamankan dan menertibkan acara. Saya kurang fokus, tapi saya mendengar dengan jelas dari Youtube dan TV,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat itu ia mengetahui Ahok sedang mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. “Tahu akan ada pilkada saat 27 September kemarin, tahu Ahok jadi calon gubernur,” paparnya.

Menanggapi itu, terdakwa Ahok membenarkan kesaksian Lurah Pulau Panggang itu. “Semua disampaikan benar,” jelas Ahok.

Hingga berita ini diturunkan persidangan dengan agenda mendengarkan para saksi masih berlangsung.

Reporter: M Fajar

Sidang Ketujuh Ahok, Tim Advokasi GNPF Berharap PH Terdakwa Fokus pada Dakwaan JPU

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sidang Ketujuh kasus penodaan agama dengan terdakwa BTP alias Ahok kembali digelar di Auditorium Kementan, Raguna, Jakarta, Selasa (24/1/2017). Tim Advokasi GNPF MUI Koordinator Persidangan, Nashrullah berharap dalam sidang kali ini tim penasehat hukum terdakwa dapat fokus pada dakwaan bukan pada pribadi saksi.

“Karena saya rasa selama beberapa kali persidangan yang digali justru pribadinya para saksi sehingga substansi daripada dakwaan tidak menjadi pokok bahasan, saya sangat sayangkan hal ini,” katanya kepada Jurniscom di luar Auditorium Kementan, Senin (24/1/2017).

Dengan begitu, lanjutnya, bobot persidangan diharapkan bisa menjadi lebih kuat.

Agenda persidangan ketujuh BTP ini masih mendengarkan keterangan para saksi pelapor dan saksi fakta yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU).

Tiga saksi pelapor adalah Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi Saputra, dan Iman Sudirman. Saksi tersebut seharusnya bersaksi pada persidangan sebelumnya, pada 17 Januari 2017, namun mereka tidak hadir dan akan kembali dihadirkan pada persidangan Selasa ini.

Kemudian dua saksi fakta yang dihadirkan adalah Lurah Pulau Panggang Yuli Hardi, dan Nurkholis Majid seorang pegawai tidak tetap dari Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta.

“Saksi pelapor tiga orang dan saksi fakta dua orang, yaitu Pak Lurah dan dari pemprov DKI yang ngeshoot (kameramen),” ungkap Nashrullah.

Reporter: M Fajar