Berita Terkini

Lebih dari 100 Tahun, Pembangunan Masjid Pertama di Athena akan Selesai Akhir April

YUNANI (Jurnalislam.com) – Lebih dari 100 tahun tanpa Masjid, akhirnya pembangunan Masjid pertama di Athena akan selesai pada akhir April, menurut sumber-sumber di perusahaan bangunan.

Sumber di perusahaan konstruksi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembatasan berbicara dengan media, mengatakan kepada Anadolu Agency hari Selasa (21/02/2017) bahwa pembangunan Masjid, yang dimulai November lalu, dijadwalkan akan selesai dalam waktu dua bulan.

Pembangunan kerangka logam Masjid hampir selesai, dan pekerjaan berjalan seperti yang direncanakan, kata sumber-sumber.

Masjid di ibukota Yunani itu terletak di bekas pangkalan angkatan laut di kawasan pusat kota Votanikos.

Parlemen Yunani pada Agustus lalu meloloskan RUU yang mengizinkan pembangunan Masjid pertama sejak abad ke-19tersebut. Namun “patriot” Yunani yang memproklamirkan diri mereka sendiri menghentikan pembangunannya dan menduduki Masjid. Konstruksi dimulai kembali pada awal November setelah polisi menengahi untuk mengakhiri pendudukan.

Masjid tidak akan bertingkat tinggi dan tidak akan memiliki menara. Masjid ini akan dapat menampung hingga 350 jamaah serta memiliki area parkir dan rekreasi di atas lokasi yang memiliki lebar dua blok. Anggaran untuk konstruksi adalah sekitar € 887.000.

Setelah konstruksi, administrasi Masjid akan berada di bawah sebuah dewan yang terdiri dari pejabat negara dan perwakilan komunitas Muslim yang ditunjuk oleh Departemen Pendidikan, Penelitian dan Agama Yunani.

Muslim di Athena saat ini memenuhi kewajiban agama Islam di sekitar 70 Masjid darurat, atau Masjid kecil.

Setelah pembukaan Masjid Athena, 70 Masjid darurat tersebut tetap harus mendapatkan izin.

Setelah Diterjang Badai Kini Dilanda Banjir, Belasan Ribu Warga California Mengungsi

CALIFORNIA (Jurnalislam.com) – Ribuan warga California Utara meninggalkan rumah mereka saat banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat terus menerus membanjiri tepi sungai pada hari Rabu (23/02/2017).

Sekitar 14.000 orang telah diperintahkan untuk meninggalkan wilayah San Jose, kota terbesar keempat California saat banjir setinggi dada terjadi di dalam lingkungan mereka. 36.000 lainnya juga direkomendasikan oleh otoritas untuk melarikan diri, World Bulletin melaporkan, Rabu.

Wilayah Rockspring sangat parah menyebabkan responden pertama menyelamatkan sedikitnya 225 orang dari pasang air pada hari Selasa.

Pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi sepanjang tujuh mil (11 kilometer) di Coyote Creek Selasa, membentang dari sekitar pusat kota ke dekat San Francisco Bay.

Hampir 100 orang lebih diselamatkan dalam operasi semalam, menurut media lokal.

Pada hari Rabu, pemerintah memperluas daerah evakuasi di sepanjang wilayah Coyote Creek yang menghadapi peningkatan ancaman banjir.

Walikota San Jose Sam Liccardo mengakui kepada wartawan pada hari Selasa bahwa kota ini memiliki kekurangan dalam memberitahukan warga mengenai bencana.

“Setiap kali kita mengajak orang keluar dari rumah mereka dari atas kapal, berarti kita telah gagal. Jelas kita gagal jika orang-orang pertama kali mendengar bahwa mereka harus keluar dari rumah mereka ketika kita memberitahu mereka dari perahu, “katanya.

California Utara sebelumnya dilanda badai yang menuangkan hujan lebat dan hujan salju di daerah yang sebelumnya dilanda kekeringan tersebut.

Waduk terbesar Santa Clara County, Anderson Reservoir, dibanjiri air pada hari Ahad dan Senin yang akhirnya tumpah ke danau buatan dan membanjiri Coyote Creek, menyebabkan banyak kerugian di San Jose selama 24 jam terakhir.

Banjir memuncak pada hari Selasa, menurut Distrik Air Santa Clara Valley (the Santa Clara Valley Water District), yang memperingatkan bahwa arus air yang tinggi diperkirakan terjadi di Coyote Creek sepanjang Rabu pagi.

Babak Baru Pembicaraan Damai Suriah, Mediator PBB: Bentuk Pemerintahan Baru

JENEWA (Jurnalislam.com) – Mediator PBB untuk membicarakan perang di Suriah, Staffan de Mistura, mengecilkan harapan untuk kemajuan penting menjelang perundingan yang direncanakan di kota Jenewa Swiss.

“Apakah saya mengharapkan terobosan? Tidak, saya tidak mengharapkan terobosan,” katanya kepada wartawan di markas PBB, Rabu (22/02/2017), sehari sebelum dimulainya babak keempat pembicaraan yang ditujukan untuk mencari solusi politik bagi konflik Suriah yang berkepanjangan, lansir Aljazeera.

Meskipun pembicaraan Jenewa dipandang sebagai upaya diplomatik yang paling serius dibanding sebelumnya, perselisihan agenda dan perbedaan pendapat lama antara oposisi dan rezim Assad mengenai masa depan Suriah membuatnya ragu apakah kemajuan akan dapat dicapai.

De Mistura mengatakan ia bertekad untuk mempertahankan “momentum yang sangat pro-aktif” untuk melakukan diskusi politik membahas pemerintahan baru, konstitusi baru dan pemilihan di bawah pengawasan PBB, berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

Namun dalam beberapa hari terakhir mediator PBB itu menghindar dari menggunakan frase “transisi politik” untuk menggambarkan tujuan dari pembicaraan. “Transisi politik” adalah istilah yang digunakan pihak oposisi Suriah dengan meniadakan Bashar al-Assad.

Selama negosiasi yang dipimpin PBB putaran sebelumnya, pemerintah Suriah menolak membahas nasib Assad – masalah utama pertentangan antara kedua belah pihak.

Pembicaraan intra-Suriah terjadi pada pertemuan multilateral, yang difasilitasi oleh Rusia, Turki dan Iran, di ibukota Kazakhstan, Astana, untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata nasional yang rapuh yang ditengahi oleh Rusia dan Turki sejak 30 Desember.

Negosiasi di Astana dimaksudkan untuk membuka jalan menuju negosiasi politik di Jenewa, namun gencatan senjata hancur sepanjang bulan lalu akibat serangan rezim pada oposisi yang tetap berlangsung, sementara janji-janji untuk membangun mekanisme monitoring tidak terpenuhi.

Pejabat dari delegasi oposisi, yang dibagi antara perwakilan militer dan politik, sama-sama menyatakan sedikit harapan untuk pembicaraan.

“Ketika kepatuhan terhadap gencatan senjata tidak ada,” dan ketika ada “permainan yang dimainkan menggunakan istilah internasional untuk transisi politik dan konstitusi, maka negosiasi tidak akan menggembirakan,” Yehya al Aridi, penasihat Komite Negosiasi Tinggi (the High Negotiations Committee), organisasi payung oposisi utama, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Semakin jauh permasalahan menjadi semakin rumit, dengan agenda yang saling bertentangan. Tidak hanya dari dua pihak utama yang terlibat konflik, tetapi juga di dalam internal pihak kami,” katanya kepada Al Jazeera.

Belum lagi pertikaian dalam barisan kelompok oposisi telah sangat melemahkan dan membagi oposisi Suriah sepanjang bulan lalu.

Hal-hal tersebut, ditambah dengan ketidakpastian kebijakan AS mengenai Suriah di bawah Presiden Donald Trump, juga pergeseran prioritas Turki – pendukung tradisional kelompok oposisi Suriah – dan intervensi militer Rusia tahun 2015 dalam mendukung Assad, telah sedikit mempengaruhi oposisi baik secara politik maupun militer.

“Tidak terlihat ada solusi sekarang. Realitas di lapangan semakin buruk,” Fares Bayoush, seorang komandan Tentara Pembebasan Suriah, mengatakan kepada Al Jazeera.

Omar Kouch, seorang analis Suriah, mengatakan bahwa walaupun kehadiran gencatan senjata membuat putaran pembicaraan menjadi sangat berbeda, “tidak ada indikasi bahwa pembicaraan Jenewa keempat ini akan serius menemukan solusi”.

Kouch mengatakan, kemungkinan untuk mencapai solusi sangatlah kecil, mengingat serangan rezim yang terus terjadi pada beberapa wilayah di Suriah, tidak adanya dominan faksi Kurdi Suriah – Partai Demokrat Persatuan (PYD) – di meja perundingan dan perpecahan utama dalam oposisi.

“Seperti dalam setiap putaran perundingan, kita mulai dengan banyak harapan untuk menemukan solusi, tapi kemudian pembicaraan selesai dan tidak ada yang dicapai. Bahkan, hal-hal menjadi lebih buruk,” katanya kepada Al Jazeera.

Dengan tidak bersedianya kedua belah pihak dalam membuat konsesi politik, tidak jelas bagaimana negosiasi bisa menjembatani kesenjangan dan menemukan solusi.

Namun, oposisi Suriah berharap untuk menekan konsolidasi gencatan senjata, pembebasan tahanan, mencabut blokade atas wilayah terkepung dan mengamankan transisi politik dari pemerintah Syiah Assad.

“Hal utama adalah bahwa tidak ada pengajuan. Kami berusaha sangat keras, untuk mengurangi kerugian,” kata Aridi.

Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) Luncurkan Buku ‘Perjuangan yang Dilupakan’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Co-Founder Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) Rizki Lesus meluncurkan buku berjudul Perjuangan yang Dilupakan: Mengulas Perjuangan Umat Islam yang Ter(di)lupakan dalam Sejarah Indonesia, Februari 2017. JIB bekerjasama dengan penerbit ProU media.

Menurut Rizki, komunitas Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) sejak tahun 2013 melalui laman jejakislam.net terus menyuarakan peran penting Islam dan umat Islam dalam sejarah nasional Indonesia yang selama ini terkesan terlupakan, khususnya dalam pembahasan pelajaran dan kurikulum sejarah nasional.

“Kami melihat bahwa ada upaya memisahkan keislaman dan keindonesiaan, kawan-kawan prihatin akan penafsiran sejarah Indonesia yang tidak berpandangan Islam serta seakan mengubur peran besar Islam dalam bangsa ini,” katanya di Jakarta baru-baru ini.

Padahal, JIB menilai bahwa peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan sangatlah besar. Sebagai contoh, dalam buku Perjuangan yang Dilupakan, dipaparkan bagaimana para ulama berjuang bahkan hingga nilai-nilai Islam bahkan mewujud dalam konstitusi dan dasar negara.

Belum lagi ribuan umat Islam yang terpanggil berjihad melawan penjajah mempertahankan NKRI. “Resolusi jihad NU dan Perang Sabil Masyumi menggerakkan umat sehingga kita kenal 10 November kini sebagai Hari Pahlawan,” katanya.

Dalam buku perdana JIB ini juga, dikisahkan bagaimana para diplomat muslim Indonesia menuai kesuksesan dalam lawatan diplomatik mereka ke Negara-negara Arab. Bahkan, menurut Rizki, Presiden Soekarno sendiri langsung menyambut utusan Liga Arab yang bertaruh nyawa masuk ke Indonesia.

“Ada kisah-kisah menggugah, seperti misalnya Soekarno berkata, ‘Antara negeri-negeri Arab dan Indonesia mudah tercapai perhubungan persaudaraan yang kekal, karena antara kita timbal balik ada terdapat pertalian agama,” tambahnya.

Buku setebal hampir 300 halaman ini berisikan pelbagai kisah tentang arti pengorbanan, cinta, perjuangan, impian, dll dengan gaya bahasa ringan atau dengan istilah ‘sastrawi.’

“Kami berharap JIB dapat terus menerbitkan buku-buku tentang sejarah. Saat ini sudah ada Majalah Jejak Islam digital di website kami, kami juga ada program diskusi bulanan ikhtiar untuk terus merawat ingatan akan NKRI,” pungkasnya.

Seperti diketahui, komunitas Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) sejak tahun 2013 melalui laman jejakislam.net secara berkala menerbitkan tulisan terkait sejarah Indonesia seperti tentang komunisme dan PKI, sejarah perjuangan umat Islam, dll dan juga memiliki program pustaka umat yang mendokumentasikan buku lawas dalam format digital.

JIB juga rutin menggelar diskusi bulanan dan Masjid Unpas Bandung dan di Jakarta. Pembaca dapat memesan buku atau berpartisipasi dengan mengikuti laman JIB di Facebook JIB – Komunitas Pencinta Sejarah Islam, twitter @jejak_islam atau nomor 087825640046. (jib/rilis)

Wiranto: ‘Pemerintah Akan Hancur Tatkala Dipertentangkan dengan Islam’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto menegaskan, Islam tidak boleh dipertentangkan dengan pemerintah. Sebab, Islam sangat identik dengan perjuangan berdirinya bangsa Indonesia.

“Tatkala pemerintah dipertentangkan dengan Islam, maka pemerintah akan hancur, kintir,” tegas Wiranto dalam pertemuan dengan sejumlah ulama di kantornya, Selasa (21/2/2017).

Menurutnya, sebagai bangsa dengan penganut Islam terbesar di dunia, Islam telah membawa Indonesia sebagai bangsa yang menjungjung tinggi toleransi terhadap kaum minoritas.

“Jika dilihat dari perspektif sejarah, Islam identik dengan perjuangan Bangsa Indonesia dengan segala toleransinya sehingga kaum minoritas di Indonesia diharapkan mengerti akan hal itu,” imbuhnya.

Wiranto menjamu kunjungan sejumlah ulama sepuh di kantornya pada Selasa (21/2/2017). Dalam kesempatan itu para ulama bergantian menyampaikan permintaan dan tuntutan mereka menanggapi situasi politik Indonesia saat ini. Hadir dalam pertemuan itu, KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, KH. Salahuddin Wahid, KH. Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atos, KH. Prof. Didin Hafidhuddin, KH. Muhammad Yunus, dan Ust. Ahmad Parlaungan.

Kepada Wiranto, para ulama mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dalam kasus penodaan agama oleh Basukit Tjahaja Purnama (Ahok). Para ulama juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengistimewakan terdakwa yang belum lama ini kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Reporter: Yan Adytia

 

Menkopolhukam: ‘Hukum Nasional Kita Sedang Sakit’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto menerima kunjungan silaturahmi sejumlah ulama sepuh di kantornya, Selasa (21/2/2017). Selain silaturahmi, kedatangan sejumlah ulama itu untuk membahas situasi politik yang tengah bergejolak saat ini.

“Saya kira pertemuan ini sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan negara,” kata Wiranto membuka pertemuan.

Wiranto mengatakan, untuk menunjang tegaknya negara ulama dan umara (pemerintahan) harus sejalan. Jika tidak, kata dia, negara tidak akan berjalan dengan baik.

“Negara ini bisa jejeg kalau kita melakukan ajaran Islam dimana dalam negara itu ada istilahnya dilaksanakannya ilmunya para ulama, lalu bijaksananya para umara, lalu dermawannya para pengusaha, lalu doanya para kaum dhuafa. Nah, tatkala antara ulama dan umara ini tidak kompak, maka negara itu tidak baik,” jelasnya.

Terkait situasi politik Indonesia yang sedang bergejolak terutama setelah munculnya kasus Ahok, Wiranto membuka komunikasi dengan Habib Rizieq utuk mencegah adanya pertikaian antara pemerintah dan rakyat.

“Komunikasi tidak boleh ditutup terutama kepada para ulama yang mampu menenangkan dan meluruskan persepsi pada rakyat,” imbuhnya.

Ia juga menekankan, tidak ada Negara di manapun yang ingin mengkriminalisasi rakyatnya. Wiranto menjelaskan bahwa hukum adalah kesepakatan kolektif secara berjenjang yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan.

Untuk melaksanakan hukum tersebut, lanjut dia, dibutuhkan aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum adalah orang-orang yang terpilih yang tidak boleh tebang pilih. Kendati demikian, Wiranto juga mengakui jika hukum nasional Indonesia saat ini dalam keadaan tidak sehat.

“Memang hukum nasional kita sementara sedang sakit. Nah, ini tugas saya untuk membersihkan itu,” kata Wiranto

Wiranto juga menjelaskan, negara tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat mengkriminalisasi rakyatnya.

“Tidak pantas pemerintah mengkriminalkan rakyatnya dengan senjata hukum. Padahal hukum itu kan tidak bisa digunakan sebagai senjata karena hukum tidak bisa diinterverensi oleh pemerintah,” pungkasnya.

 

Reporter: Yan Adytia

Berita kiriman Tim Media Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur

KH. Ma’shum: ‘Jangan Kriminalisasi Mereka yang Memperjuangkan Keadilan’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan pondok pesantren Al-Ishlah Bondowoso, KH. Muhammad Ma’shum mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dalam kasus penistaan agama oleh BTP alias Ahok. Menurutnya, masyarakat melihat adanya ketidakadilan dalam kasus tersebut.

“Jika proses hukum Ahok dilakukan secara tegas, maka tidak akan ada keresahan oleh umat Islam yang berimbas pada terjadinya aksi-aksi demonstrasi,” kata Kyai Ma’shum dalam kunjungannya ke Menkopolhukam, Wiranto di Jakarta, Selasa (21/2/2017). Kendati demikian, Kyai Ma’shum juga mengingatkan bahwa sesungguhnya umat Islam adalah umat yang cinta damai.

Beliau juga menyinggung soal kasus kriminalisasi sejumlah ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. “Mohon para aktivis, kyai, habaib, dan yang lainnya, yang sedang memperjuangkan penegakkan hukum berkeadilan, jangan dikriminalisasi,” tegasnya.

Kyai Ma’shum memandang, ketimpangan penegakkan hukum terlihat jelas ketika proses hukum Basuki Tjahaja Purnama dibandingkan dengan berbagai kasus hukum yang menjerat para ulama. Ia menekankan pentingnya penegakkan hukum berkeadilan untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap hukum.

“Jika rakyat sudah tidak percaya pada hukum, maka negara akan berpotensi sulit mengendalikan emosi rakyat,” tandasnya.

Sejumlah ulama sepuh menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukan), Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Mereka terdiri dari KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, KH. Salahuddin Wahid, KH. Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atos, KH. Prof. Didin Hafidhuddin, KH. Muhammad Yunus, dan Ust. Ahmad Parlaungan. Selain bersilaturahmi, kedatangan mereka juga untuk membahas situasi politik di Indonesia.

Reporter: Yan Adytia

 

Parlemen Irak Tuntut Milisi Peshmerga atas Penyiksaan Brutal pada Warga Sunni

IRAK (Jurnalislam.com) – Komite hak asasi manusia parlemen Irak pada pada hari Senin menuntut Baghdad dan Erbil untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh pasukan Peshmerga Kurdi terhadap pengungsi warga sipil Sunni (muslim).

Permintaan itu menyusul munculnya video online yang menunjukkan pasukan Peshmerga menyerang warga sipil Arab yang melarikan diri dari wilayah utara Irak yang dikuasai kelompok Islamic State (IS), lansir World Bulletin Selasa (21/02/2017).

Seorang anggota parlemen Kurdi berkelit dengan mengatakan video menggambarkan sebuah “insiden terisolasi”, yang, tegasnya, sedang dieksploitasi oleh “pihak-pihak tertentu” untuk tujuan politik.

Pada hari Sabtu, aktivis online memposting sebuah video di Facebook yang menunjukkan pasukan bersenjata – yang ia katakan adalah pasukan Peshmerga – menyiksa warga sipil Sunni (muslim) yang baru saja melarikan diri dari distrik Al-Hawija selatan Mosul yang dikuasai IS.

“Kami mengutuk perlakuan brutal yang dilakukan oleh pasukan Peshmerga terhadap warga sipil pengungsi Sunni yang terjadi di daerah Molla Abdullah provinsi Kirkuk,” Abdul-Raheem al-Shammari, ketua komite parlemen, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Tindakan oleh pasukan Peshmerga ini adalah pelanggaran hak yang mencolok terhadap warga sipil tak bersenjata,” tambahnya.

Al-Shammari juga menyerukan penyelidikan atas insiden tersebut oleh pejabat di Baghdad dan Erbil. Erbil adalah ibukota administratif wilayah semi-otonom Kurdi di Irak utara, di mana insiden itu diduga berlangsung.

Bulan Sabit Merah: 74 Mayat Pengungsi Terdampar di Pantai Libya

TRIPOLI (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 74 mayat migran tidak berdokumen telah terdampar di pantai Libya, kata seorang pejabat Bulan Sabit Merah Libya (Libyan Red Crescent–LRC) Selasa (21/02/2017), lansir Anadolu Agency.

Muhannad Karima, seorang pejabat LRC berbasis di kota pesisir Zawiya, mengatakan tim LRC telah dikirim ke tempat kejadian setelah mayat-mayat tersebut ditemukan di pantai wilayah Al-Harsha Zawiya.

“Mayat-mayat itu orang-orang Afrika, termasuk tiga wanita,” kata Karima.

“Mereka belum dikubur, mereka masih tetap di pantai di kantong mayat,” tambahnya.

“Beberapa mayat masih tetap di laut karena kita tidak memiliki peralatan untuk menarik mereka,” keluhnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, pantai Libya telah mendi tempat transit bagi para migran tidak berdokumen, terutama dari sub-Sahara Afrika, yang berharap untuk menyeberangi Laut Mediterania ke Eropa.

Baru Sehari Umumkan Penghentian Operasi Militer, 4 Muslim Rohingya Ditemukan Tewas

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pemerintah Myanmar mengatakan pada hari Selasa (21/02/2017) bahwa empat warga Muslim Rohingya ditemukan tewas di daerah Rakhine di bagian barat negara itu yang dilanda konflik.

Kantor Penasihat Negara Aung San Suu Kyi mengatakan dalam siaran pers bahwa mayat tiga wanita dan seorang pria ditemukan terkubur di dekat desa Luu Pan Pyin di wilayah Maungdaw Kamis lalu, 16 Februari, lansir World Bulletin Selasa.

“Polisi sedang menyelidiki siapa korban ini,” katanya, menambahkan bahwa tiga mayat laki-laki tersebut memiliki luka dalam, sementara mayat wanita tidak memiliki luka.

Mayat mereka ditemukan sehari setelah pemerintah mengumumkan akhir operasi militer di daerah yang sebagian besar ditempati oleh Muslim minoritas Rohingya.

Myanmar berada di bawah kecaman internasional karena tindakan keras militer terhadap warga sipil Rohingya di bagian utara negara bagian Rakhine, yang telah berada di bawah pengendalian militer sejak sekelompok orang menewaskan sembilan polisi Oktober lalu.

Menyusul meningkatnya keprihatinan atas pelanggaran hak Muslim Rohingya, Myanmar mengakhiri operasi militer pada 15 Februari.

Tentara dan polisi dilaporkan melakukan berbagai bentuk pelanggaran termasuk pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan brutal, dan penghilangan warga di daerah tersebut selama operasi militer sejak awal Oktober.

Sebuah laporan baru-baru ini yang ditugaskan oleh Kepala HAM PBB Zeid Ra’ad al-Hussein menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi terhadap warga sipil Rohingya bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan paling sadis.

Kelompok advokasi mengklaim bahwa ratusan Rohingya, yang dijelaskan oleh PBB sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia telah tewas dalam operasi militer Myanmar.

Diperkirakan 66.000 Rohingya telah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh sejak Oktober, menurut PBB, dan ada 22.000 pengungsi di dalam Myanmar.

Selama operasi, pasukan Myanmar telah melakukan pelanggaran seperti perkosaan massal dan pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak dan bayi, pemukulan brutal, pembakaran desa-desa, dan penghilangan warga hingga penyembelihan.