Berita Terkini

Menlu Turki Panggil Dubes AS Terkait Insiden Diplomatik di Washington

ANKARA (Jurnalislam.com) – Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Senin (22/5/2017) memanggil duta besar AS untuk Turki demi memprotes “tindakan agresif dan tidak profesional” yang dilakukan personil keamanan Amerika terhadap tim perlindungan menteri luar negeri di luar kedubes Turki di Washington pekan lalu, lansir Anadolu Agency.

Insiden tersebut terjadi pada 16 Mei ketika Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengunjungi ibukota AS bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam tur resminya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump. Sekelompok pemrotes anti-Turki bentrok dengan beberapa orang Turki-Amerika, yang telah berkumpul di luar kantor kedutaan untuk menyambut presiden Turki tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin, kementerian tersebut mengatakan “pernyataan protes tertulis dan lisan” telah disampaikan ke duta besar A.S. atas tindakan personil Amerika yang “bertentangan dengan peraturan dan praktik diplomatik”.

“Secara resmi telah meminta agar pihak berwenang AS melakukan penyelidikan penuh atas insiden diplomatik ini dan memberikan penjelasan yang diperlukan,” katanya.

“Dalam pertemuan dengan duta besar tersebut, ditekankan bahwa penyimpangan keamanan yang dialami selama Presiden kita berada di Washington, disebabkan oleh ketidakmampuan otoritas AS untuk melakukan tindakan pencegahan yang memadai di setiap tahap program resmi dalam kunjungan kenegaraan yang sangat penting,” kata kementerian tersebut.

Kunjungan Trump Disambut Bentrokan Warga Palestina dengan Serdadu Zionis, 11 Terluka

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pasukan zionis Yahudi pada Senin (22/5/2017) menembak dan melukai sedikitnya 11 warga Palestina yang melakukan aksi di Tepi Barat yang dijajah, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang terkepung untuk mendukung tahanan Palestina yang meringkuk di penjara Israel.

Ratusan pemrotes memblokir jalan di kota-kota di Tepi Barat pada hari Senin. Toko-toko dan kantor-kantor pemerintah ditutup, tempat transportasi umum terhenti dan jalan-jalan utama di kota-kota Palestina kosong dari orang-orang dan mobil.

Kantor Berita Palestina Ma’an mengatakan pasukan Israel menembak dan melukai 11 pemrotes Palestina saat terjadi bentrokan di Tepi Barat.

Aksi mogok makan massal tahanan Palestina di dalam penjara zionis memasuki hari ke-36 pada hari Senin.

Ma’an memperkirakan bahwa lebih dari 1.300 warga Palestina saat ini ditahan di balik jeruji besi di penjara Israel, sementara media Israel melaporkan jumlah mereka hanya ratusan orang.

Komite urusan tahanan Palestina juga menyerukan “hari kemarahan (day of rage)” pada hari Selasa, ketika Trump mengunjungi Tepi Barat, agar “suara tahanan didengar oleh presiden”.

Aksi mogok makan tersebut dipimpin oleh Marwan Barghouti, seorang pemimpin senior faksi Fatah yang dipenjara selama 15 tahun, yang mengatakan bahwa semua upaya untuk memperbaiki kembali kekhawatiran mereka telah gagal.

Tuntutan pelaku aksi mogok makan meliputi kunjungan keluarga yang lebih lama dan lebih teratur, sambungan telepon rumah dipasang di penjara dan perawatan kesehatan yang lebih baik bagi sekitar 6.500 orang Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Bersamaan dengan kelompok hak asasi manusia dan analis yang berpendapat bahwa aksi mogok makan Palestina memasuki tahap genting, kemarahan juga berkembang di jalanan.

Farah Bayadsi, seorang pengacara di kelompok advokasi narapidana Addameer yang berbasis di Tepi Barat mengatakan bahwa para pelaku aksi mogok makan tidak dapat bertemu langsung dengan pengamat dari Komite Palang Merah Internasional (the International Committee for the Red Cross ICRC).

Meskipun situasi kesehatan mereka menurun, banyak tahanan dipindahkan bolak-balik ke beberapa penjara yang berbeda, Bayadsi mengatakan kepada Al Jazeera.

Alaa Tartir, direktur program di Al-Shabaka: Jaringan Kebijakan Palestina (Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network), mengatakan bahwa pihak berwenang Israel berharap untuk menghentikan aksi mogok makan sebelum kunjungan presiden AS.

“Salah satu prioritas Israel sekarang, saat kunjungan Trump mulai berlangsung, adalah untuk mengakhiri mogok makan ini dan memperkuat solidaritas dengan para pelaku aksi mogok makan di jalan-jalan Tepi Barat yang diduduki,” katanya kepada Al Jazeera menjelang kedatangan Trump. “Untuk mencapai tujuan ini, menggunakan tindakan kekerasan dan teknik penindasan adalah obat mujarab bagi Israel.”

Tartir menambahkan: “Seiring mogok makan meningkat, Israel menjadi lebih peduli dan gugup.”

Layanan Penjara Israel tidak menanggapi permintaan Al Jazeera untuk memberikan komentar.

Protes tersebut bertepatan dengan kunjungan Presiden anti Islam, Donald Trump, ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki.

Aksi mogok makan tersebut telah menutup Kota Tua Yerusalem, lokasi Trump saat mengunjungi tempat suci pada hari Senin.

Tidak Ada Bukti, Humas LUIS: Dakwaan JPU Dipaksakan

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Endro Sudarsono mengatakan, dakwaan jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Social Kitchen dipaksakan. Sebab, kata dia, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan semua tuduhan JPU tersebut.

Baca juga: Anggota DPR: Tugas Jurnalistik Jangan Dihadapkan dengan Konsekuensi Hukum

“Pertama bahwa istilah penutupan paksa, istilah sweeping tidak ditemukan di dalam fakta-fakta persidangan, itu dikembangkan oleh polisi dan jaksa yang sifatnya adalah asumsi,” katanya dalam sidang pledoi di PN Semarang, Senin (22/5/2017).

Selain itu, Endro juga mengungkapkan, semua saksi hingga rekaman CCTV membuktikan dengan jelas bahwa dirinya beserta 8 terdakwa lainnya tidak melakukan perusakan dan penganiayaan sebagaimana dakwaan JPU.

“Karena kami audiensi silaturrahmi mengantar surat, tidak ada saksi, tidak ada bukti kami melakukan apa yang telah dituduhkan JPU. Jadi istilah sweeping dan penutupan bukan istilah-istilah yang ditemukan dalam persidangan, tapi dipaksakan jaksa untuk menuntut kami yang seolah-olah itu adalah fakta persidangan,” terangnya.

Baca juga: Munarman: Siapapun Bisa Dikriminalisasi Selama Oposisi

Sidang lanjutan kasus Social Kitchen digelar kemarin di PN Semarang mengagendakan pembacaan pledoi terdakwa. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan pasal 169 tentang pemufakatan jahat dengan hukuman 6 bulan penjara dipotong masa tahanan.

Sidang Pledoi Social Kitchen, PH: Bebaskan, Tuntutan JPU “Cacat” Hukum

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Sidang kasus Social Kitchen yang menjerat tokoh Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan wartawan Panjimas.com, kembali digelar di PN Semarang, Senin (22/5/2017). Sidang mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pledoi) terdakwa.

Penasehat hukum terdakwa, Anies Prijo Ansharie, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan tidak bersalah kepada para terdakwa. Sebab, tuntutan JPU tidak beralasan dan mengabaikan fakta sidang alias “cacat” hukum.

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Tumpas Gerakan Minahasa Merdeka

“Membebaskan terdakwa 1 sampai 8 dari segala tuduhan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pasal 167 (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP,” ujarnya di depan majelis hakim.

Anies menjelaskan, berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan pengrusakan dan penganiayaan.

“Berdasarkan fakta persidangan tersebut di muka, maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kedelapan terdakwa melakukan perbuatan merusak barang dan penganiayaan,” papar dia.

Selain itu, ia menyatakan LUIS bukanlah perkumpulan ilegal untuk melakukan pemufakatan jahat seperti yang dituduhkan JPU dalam pasal 169 ayat. LUIS, kata dia, memiliki akta notaris dan AD/ART yang baik sebelum melakukan aksi.

Baca juga: Gerakan Minahasa Merdeka Malah Didiamkan, Haedah Nashir Minta Pemerintah Tak Tebang Pilih

Anies menegaskan, apa yang dilakukan para terdakwa merupakan kepedulian kepada masyarakat untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di kafe Social Kitchen. “Yaitu adanya pelanggaran melebihi jam malam, penjualan miras dan adanya pertunjukan porno aksi,” pungkasnya.

Menanggapi pledoi dari penasehat hukum terdakwa, JPU akan melakukan replik untuk menjawabnya pada sidang selanjutnya yang akan digelar pagi ini.

Al Qaeda Kecam Arab Saudi atas Kesepakatan dengan Donald Trump

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Pada tanggal 20 Mei, media Al Qaeda, yaitu As Sahab, mengeluarkan sebuah pesan audio dari putra mendiang Syeikh Usamah bin Laden, Hamza bin Laden. Hamzah mengikuti jejak ayahnya mengkritik keluarga kerajaan Saudi. Pidatonya merupakan bagian kedua dalam rangkaian yang ditujukan ke the House of Saud. Bagian 1, di mana Hamza meminta perubahan rezim, dirilis Agustus lalu.

Dia tidak menyebut Presiden Trump atau delegasi Amerika. Sebaliknya, ia berfokus pada dekade awal dinasti Saudi, menggambarkannya sebagai rezim korup yang melayani kepentingan Barat.

Kemudian, pada tanggal 21 Mei, al Qaeda menerbitkan buletin Al Nafir ke-15 (lihat gambar di bawah artikel). Newsletter satu halaman tersebut ditujukan untuk kunjungan Trump. “Para penguasa Al Saud dan semua penguasa murtad hadir di hadapan kita hari ini dalam upacara yang sia-sia untuk menawarkan kesetiaan dan memperbarui kesetiaan mereka kepada master Tentara Salib Gedung Putih yang penuh kebencian, Trump,” tulis buletin tersebut.

Beberapa jam sebelum Al Nafir dirilis secara online, Presiden Trump menghadiri sebuah upacara dengan Raja Salman dan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sissi untuk memperingati pembukaan Pusat Global untuk Memerangi Ideologi Ekstrimis di Riyadh. Al Nafir mengkritik langkah tersebut, dengan alasan bahwa “penguasa” telah benar-benar berkomitmen untuk membangun “tentara murtad dalam memerangi syariat jihad dan para mujahidin dengan alasan memerangi teror dan terorisme.” Pusat Global tersebut akan digunakan “untuk melawan iman, Kemurnian, dan komitmen, di bawah seruan untuk melawan ekstremisme, keterbelakangan, dan intoleransi,” Al Qaeda menjelaskan.

Di Al-Nafir, Al Qaeda juga menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah Saudi memberikan uangnya kepada rakyat daripada menginvestasikannya dalam kesepakatan pertahanan dan pengaturan lainnya dengan AS. Al Qaeda menegaskan dua hal ini – Saudi menyalahgunakan dana dan penciptaan pusat baru – mengikuti kemauan AS untuk memperbarui seruan jihad.

Syeikh Ayman al Zawahiri Bantah Tuduhan IS atas Al Qaedah

“Jadi, inilah Tentara Salib dan orang-orang murtad, dan mereka telah mencuri uang Anda, melawan agama Islam Anda, menumpahkan darah Anda, dan melanggar kehormatan Anda,” Al Nafir melanjutkan. “Kapan Anda akan kembali ke agama Islam Anda dan melakukan jihad dengan sebenar-benarnya Jihad di jalan Allah?”

Al Qaeda telah meningkatkan profil media Hamza sejak musim panas 2015, saat dia pertama kali diperkenalkan sebagai tokoh jihad terkemuka. Pada tanggal 13 Mei, hanya satu pekan sebelum pesan anti-Saudi Hamza yang baru, As Sahab merilis pidato lain putra Syeikh Usamah tersebut. Dalam pembicaraan itu, Hamza memberikan nasehat kepada “pencari kesyahidan” yang tinggal di Barat.

Dalam pesan terakhirnya, Hamza mengatakan pemerintah Saudi mengumumkan versi palsu sejarahnya sendiri, dengan alasan bahwa “generasi telah membangkitkan” ketidakpedulian terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada tahun-tahun pertama abad ke-20, ketika the House of Saud bangkit. Hamza bin Laden sangat ingin menjelaskan warisan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud (Ibn Saud), yang menggambarkannya sebagai agen intelijen Inggris. Hamza mengatakan, ketika sejarah diceritakan secara tepat maka umat Islam “akan memahami besarnya ketidakadilan yang dibawa” negara mereka dan kemudian berupaya “mengembalikan” hak-hak mereka yang dicuri”.

Berpisah dengan Al Qaeda, Inilah Rilisan Terjemahan Lengkap Syeikh al Jaulani

Hamza memaparkan bahwa Ibn Saud bekerja dengan Inggris sejak awal, mencari “persetujuan” mereka sebelum meninggalkan Kuwait (tempat keluarga Saud tinggal) dan menaklukkan kota Riyadh pada tahun 1902. Riyadh dan sebagian besar semenanjung Arab dikendalikan oleh pasukan Ibn Rashid, yang berkoalisi dengan Khilafah Ottoman saat itu, bahwa Ibn Saud hanya bisa memperluas kekuasaannya dengan mengorbankan sekutu kekhilafahan Ottoman dan dia meminta bantuan dari Inggris untuk melakukannya. Dari perspektif agama Islam, ini melanggar hukum Islam, karena Ibn Saud menyerang sesama Muslim saat bekerja dengan Inggris.

Menurut bin Laden, Arab Saudi yang mengisahakan penaklukan awal Ibn Saud mengabaikan “pelanggaran syariah ini,” termasuk serangan terhadap sekutu Ottoman “untuk melayani Inggris” dan “pembunuhan Muslim yang melawan hukum”.

Hamza mengingatkan bahwa Kapten William Henry Irvine Shakespear, seorang utusan Inggris, bertugas sebagai penasihat militer Ibn Saud dan “memerintah” pasukan Muslim sambil mengatur “barisan mereka.” Ini adalah bagian dari dukungan “finansial dan militer” Inggris yang lebih luas untuk Ibn Saud. Ini semua adalah “bukti nyata” dukungan Inggris, jelas Hamza, dan menimbulkan “hegemoni Tentara Salib” di wilayah tersebut.

Hubungan awal Saudi dengan Barat berakibat penguasaan Inggris terhadap Palestina dan, kemudian, pembentukan negara Israel.

Syeikh Usamah bin Laden pernah menjelaskan bahwa ada konspirasi “Zionist-Crusader” melawan Muslim. Putranya, Hamza, melanjutkan tema ini, menjadikannya salah satu pokok pembicaraannya dan mengungkap House of Saud menjadi bagian darinya.

Putra Syeikh Usamah: Al Qaeda telah Berkembang Pesat Meskipun Hadapi Perang 15 Tahun

Hadiri “Ngobras” #9 JIB ‘Lahirnya Komunisme di Indonesia’ di Masjid Ulul Absar Unpas

BANDUNG (Jurnalislam.com) – 23 Mei 1920, Partai Komunis Indonesia dibentuk. PKI kemudian menjelma menjadi salah satu partai politik yang berpengaruh di Indonesia hingga tahun 1965. Bagaimana awalnya kelahiran Partai Komunis Indonesia? Mengapa ia bisa muncul dari sebuah gerakan Islam? Bagaimana respon gerakan Islam saat itu?

Simak Ngobrol Bareng Sejarah Indonesia (NGOBRAS) #9 “Lahirnya Komunisme di Indonesia” bersama JIB dan DKM Ulul Abshor, Rabu 24 Mei 2017 ini!

Gerakan Minahasa Merdeka Malah Didiamkan, Haedah Nashir Minta Pemerintah Tak Tebang Pilih

SOLO (Jurnalislam.com) – Munculnya gerakan Minahasa Raya Merdeka menuai banyak kecaman dari banyak pihak, termasuk Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ia meminta pemerintah tak melakukan tebang pilih dalam menentukan suatu kelompok yang mengancam negara. Menurutnya, jangan sampai terkesan hanya paham agama saja yang dituduh mengancam negara.

“Jadi paham apapun,tindakan apapun, dari golongan apapun, termasuk yang mengusung separatisme dan ancaman merdeka, darimana pun datangnya, itu harus dimasukan dalam kategori yang akan melawan negara,jadi bukan hanya yang berideologi agama, termasuk yang lain seperti komunisme,”katanya dihadapan wartawan seusai meresmikan gedung baru RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (20/5/2017).

Menurut Haedar Nashir, pemerintah harus obyektif dan adil dalam menindaklanjuti terhadap upaya-upaya suatu kelompok atau golongan yang mengancam NKRI, bukan hanya untuk kelompok-kelompok yang berdasarkan keagamaan saja.

“Jadi kalau boleh kita memberi masukan, bikin kriteria obyektif yang transparan dan demokratis tentang tindakan paham dari apa yang akan melawan negara, dan konstitusi, yang tidak hanya diperuntukan satu kasus atau kelompok,”ungkapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwa muncul deklarasi yang menamakan dengan Minahasa Raya Merdeka dalam aksi bebaskan Ahok, namun sayangnya hal tersebut tidak dikatakan upaya makar terhadap pemerintah oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian.

Anyone Can Be Criminalized If In Opposition: Munarman

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Senior lawyer Munarman said the Indonesian people in the current regime are generally very likely to be criminalized as opponants against the authorities. That, he explained, is due to the nature of power and such a power will not like the parties who criticize or opposes them.

“We are just waiting for the right moment,” he said in a discussion themed ‘Ranu and Threat of Criminalization to Journalist’ at Sofyan Inn Hotel, Tebet, Jakarta, Sunday (21/05/2017).

He explained, according to Gramsci’s theory, in an attempt to subdue an opponent in two ways, namely domination and hegemony.

Domination, Munarman explained, is using power-ridden tools. Namely with formal power (law) or authoritarianism.

“The law itself is actually a tool of repression provided deliberately to the ruler to control the public,” he said.

The People’s Hostile Government While the law as a means of social control, he said, then used the way hegemony. That is the conquest of the weak. So, he pointed out, many do not realize someone works for the authorities because they think the ruler is in the right.

As for, continued Munarman, Muslims today are in dihegemony condition, not hegemonize. Because the ruling is a secular political ideology.

Therefore, it would be considered strange when a Muslim journalist breaks up that in religious language is called immorality.

“So as long as the valuesheld by the authorities or a civilization is a value that is damaged or contains damage, as long as it also happens it will be a inhibition of journalists who refuse obedience,” he explained.

Therefore, Munarman rate, criminalization as faced by Muslim journalist Ranu Muda while covering the disobedience is due to downstream from the battle of a civilization.

He urged, it is important for the Islamic media to educate the public in advance about aspects of domination in Gramsci’s theory before the regulation can later be used as an instrument of repression to prevent acts of disobedience.

“I think the function of Islamic media to encourage it, to play in its great framework. Islamic media should enter the battle of civilization, “he added.

“Because as long as its civilization is contradictory, surely the opposite will be hit constantly,” concluded the Spokesman of the Islamic Defenders Front (FPI).

Reporter: Yahya G. Nashrullah (INA)

Translator: Taznim

Journalistic Work Should not Be Faced with Legal Consequences

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Members of the Commission of the House of Representatives, Muhammad Arwani Thomafi said, freedom of the press in Indonesia is relatively good when viewed from the growth and ease of establishing media. However, he said, part of jurnalistic rights is to obtain information and also freedom in opinion and expression.

“What the public should be allowed to hear,” he said.

However, Arwani highlighted the existence of press actions confronted with legal remedies related to coverage in certain places. For example in government development projects.

“When doing journalistic tasks you should not be subject to legal consequences,” he explained.

This PPP politician judging, it disrupts the freedom of the press that is guaranteed by the constitution. Namely the Press Law as a legal umbrella. Undermind creativity and intelligent efforts of the press.

“Do not let journalistic workers be harassed,threatened, or even criminalization,” said Arwani.

 

Reporter: Yahya G. Nashrullah (INA)

Translator: Taznim

Anggota DPR Ini Takjub Antusiasme Jamaah Subuh di Masjid Riyyadul Jannah Boyolali

BOYOLALI (Jurnalislam.com) – Subuh berjamaah di Masjid Riyadul Jannah (MRJ) Boyolali pada Ahad (21/5/2017) dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari. Kegiatan juga diisi dengan tausyiah bertema “Merajut Ukhuwah untuk Sinergi Dakwah.

Dalam kesempatan itu, Kharis mengungkapkan kekagumannya melihat jamaah shalat subuh yang membludak.

“Saya tidak menyangka pada hari ini saya saksikan sebuah masjid di tengah kampung dengan jamaah yang sangat banyak, kalau pengajian isro mi’roj dan pengajian akbar lainnya mungkin biasa, tapi ini luar biasa,” terangnya kepada Jurnalislam, Ahad (21/5/2017).

Ia menjelaskan, jika masjid dikelola dengan baik maka akan berdampak positif pada lingkungan di sekitarnya. “Masjid Riyadhul jannah sudah membuktikannya, seperti Masjid Jogokaryan di Jogja,” sambungnya.

Sementara itu Ketua DKM MRJ, Ustadz Sayyaf mengatakan, selain menjadi sumber keberkahan dan turunnya pertolongan Allah SWT, shalat subuh berjamaah juga merupakan cikal bakal kebangkitan umat Islam. Oleh sebab itu ia mengimbau kepada takmir-takmir masjid untuk lebih lebih serius mengelolanya.

“Kita tahu shalat subuh juga menjadi tolak ukur keimanan seseorang apakah dia mukmin atau munafik. Kita berpedoman kepada doa nabi, Ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi maka dengan sholat subuh maka berkah dan pertolongan Allah akan turun,” terangnya.

Masjid Riyadul Jannah terletak di Desa Ngreni, Simo, Boyolali. Dengan manajemennya yang baik, masjid ini sering dijadikan objek studi banding oleh takmir-takmir masjid di daerah Jawa Tengah.

Reporter: Ridho Asfari