Berita Terkini

Ekstremis Hindu India Pukuli Pria Muslim Sampai Mati

INDIA (Jurnalislam.com) – Seorang pria Muslim di negara bagian Uttar Pradesh utara dipukuli sampai mati pada hari Selasa (2/5/2017) oleh tersangka anggota kelompok Hindu ekstrem karena diduga membantu tetangganya kawin lari dengan seorang gadis Hindu, media India melaporkan pada hari Rabu (3/5/2017).

Pejabat polisi Bulandshahar mengatakan kepada Anadolu Agency pada hari Rabu: “Kami telah menangkap tiga terdakwa dalam kasus ini dan mencari yang lainnya.”

Sedikitnya 10 anggota Hindu Yuva Vahini, sebuah organisasi yang didirikan oleh Kepala Menteri negara bagian Uttar Pradesh, Yogi Adityanath pada tahun 2002, terlibat dalam serangan terhadap Ghulam Mohammad, 59 tahun, menurut anak korban.

Penyerang tersebut dilaporkan menuduh bahwa tetangga Mohammad, Yusuf berusia 19 tahun, diduga telah menculik seorang gadis Hindu pekan lalu. Mereka menuduh Mohammad diduga membantu tetangganya lalu membunuhnya.

Orangtua gadis itu juga mengajukan keluhan penculikan terhadap Yusuf.

Pada hari Selasa, para penyerang membawa Ghulam Mohammad ke tempat yang terpencil dan memukulinya sampai mati.

Telah terjadi peningkatan serangan terhadap umat Islam di Negara bagian terbesar di India tersebut setelah Adityanath mengambil alih jabatan sebagai menteri utama negara pada bulan Maret tahun ini.

Bulan lalu, anggota Hindu Yuva Vahini menyerang pasangan di dalam rumah mereka di kota Meerut, menuduh sang pria Muslim memaksa wanita Hindu tersebut untuk menerima Islam sebagai agamanya.

Penasihat Militer Rusia untuk Suriah Tewas Ditembak Sniper

SURIAH (Jurnalislam.com) – Seorang “penasihat” militer Rusia ditembak mati oleh seorang penembak jitu di Suriah, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Selasa (2/5/2017), tanpa menentukan lokasi atau tanggalnya, lansir ElDorar AlShamia Rabu (3/5/2017).

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa tentara yang tewas tersebut bernama “Alexei Pochelnikov”, dan berada di Suriah dalam kelompok penasihat militer Rusia, yang dipercayakan untuk unit pelatihan artileri untuk tentara rezim Suriah.

Moskow tidak mengakui keberadaan tentara Rusia di Suriah, dan mengatakan mereka adalah penasihat dan pelatih militer.

Kementerian Pertahanan Rusia bulan lalu mengumumkan pembunuhan seorang perwira Rusia di Suriah, seorang penasihat militer bagi pasukan rezim Syiah Suriah, dan mengatakan bahwa “perwira tersebut tewas setelah terjadi pertempuran dengan beberapa jihadis” di area pelatihan, tanpa menyebutkan lokasi atau menjelaskan lebih detail.

Kantor berita Reuters dalam sebuah penyelidikan sebelumnya melaporkan jumlah korban tewas tentara Rusia jauh lebih tinggi daripada yang diumumkan.

 

Aliansi Umat Islam Pasuruan Desak Jokowi Copot Jaksa Agung dan JPU Ahok

PASURUAN (Jurnalislam.com) – Semarak menuntut keadilan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyeruak hingga Pasuruan, Jawa Timur.

Ratusan umat Islam Pasuruan bernamakan Aliansi Umat Islam melakukan aksi unjuk rasa di depan kejaksaan negara Pasuruan, Rabu (3/5/2017) menuntut rendahnya tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kasus Ahok. Aliansi menilai, hal itu merupakan bentuk ketidakadilan.

Selain itu, warga Pasuruan ini mendesak presiden Joko Widodo untuk mencopot Jaksa Agung beserta JPU kasus Ahok. Sebab, kebijakan mereka dinilai telah menyakiti hati umat Islam.

“Tuntutan ini bukanlah tidak beralasan. Salah satu alasannya, Jaksa Agung adalah kader partai pengusung sang penista agama,” ungkap Nawawi, korlap aksi dilokasi.

Aksi yang digelar mulai jam 9 pagi ini, berakhir dengan diterimanya perwakilan dari massa aksi dan diterima oleh kepala kejaksaan negeri Pasuruan.

Reporter: Br

Milad ke-85, Haedar Nasir Apresiasi Langkah Strategis Pemuda Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengapreasi langkah strategis organisasi otonom Pemuda Muhammadiyah. Ia menilai dalam 85 tahun perjalanannya, Pemuda Muhammadiyah tetap memegang syariat Islam sebagai dasar berorganisasi.

Ia mengatakan, Muhammadiyah sebagai ayah dari Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program-program strategis yang dijalankan, terutama program ekonomi umat yang sedang digalakkan.

“Kami beri apresiasi tinggi untuk Pemuda Muhammadiyah, sebagai ayah, atas kiprah pelopor Muhammadiyah, bisa mengkritisi, dan menggerakkan pemuda. Sekarang masuk ke gerakan ekonomi,” katanya dalam acara milad ke 85 Pemuda Muhammadiyah di auditorium KH Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).

Karakter dakwah, amar ma’ruf nahi munkar Muhammadiyah, kata dia, harus melekat pada organisasi yang diketuai Dahnil Anzar ini.

“Tentu dengan pemahaman yang komprehensif, tidak ghuluw (berlebihan -red). Nahi munkar harus diimbangi dengan amar ma’ruf yang tidak kalah penting,” ungkapnya.

“Harus seimbang,” tambahnya.

Kendati demikian, Haedar mengimbau untuk tidak euforia dan tetap memegang teguh nilai syariat Islam dalam menjalankan organisasi yang sedang melaju itu.

“Islam tetap harus diamalkan dengan kita, itu adalah sumber utamanya. Perdalam aktifitas Islam, dimensi Islam, akhlak, jangan sampai lepas,” pesan Haedar.

Selama ini, Pemuda Muhammadiyah telah melibatkan diri dalam peran-peran strategis pemberdayaan ekonomi umat, pemihakan kepada kaum mustadl’afin, perlawanan terhadap koruptor, dan seterusnya. Dalam acara tasyakuran ini, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah juga meluncurkan situs e-commerce Mallmu.com.

Reporter: Zuhal

Jika Negara Tak Tegas Kepada Penista Agama, Biarlah Agama yang Melakukannya Sendiri

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir mengatakan, jika Negara tidak mampu menegakkan hukum terhadap penista agama, maka biarlah agama tersebut melaksanakan hukumnya sendiri.

“Orang yang menista agama itu harus dihukum berat, kalau negara ini tidak bisa menegakkan hukum kepada para penista agama, maka biarlah agama tersebut yang melakukan hukumnya,” katanya kepada Jurnalislam.com di Solo, Rabu (3/5/2017).

Pria yang karib disapa Ustadz Iim ini menilai, negara tak mampu lagi menunjukkan identitasnya sebagai negara hukum. Sebab, hukum di negara ini telah dipermainkan oleh kelompok tertentu.

Ustadz Iim mengungkapkan, ketidakadilan hukum dalam kasus Ahok sangat jelas terlihat. Oleh sebab itu, jika vonis Ahok tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka bukan tidak mungkin umat Islam akan mengambil sikap sesuai yang diperintahkan dalam syariat.

“Tetapi untuk menegakkan hukum syariat di Indonesia ini masih ada halangan. Sehingga umat Islam mengambil kesempatan yang ada untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menghukum si penista agama. Tapi kalau dengan cara ini kemudian tidak bisa, maka saya yakin umat islam akan mengambil sikap sesuai dengan cara yang ada di agamanya,” terangnya.

Terkait Aksi Simpatik 55, Ustadz Iim mengimbau umat Islam untuk berpartisipasi. Aksi tersebut dikatakan sebagai peringatan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal terhadap Ahok.

“Setidaknya upaya ini adalah upaya yang Insya Allah memberikan manfaat kepada islam di Indonesia ini. Walaupun ini mungkin kecil namun setidaknya ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada kita tidak melakukan apa apa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta’ala mudahkan umat ini untuk bisa meraih kemuliaanya dan memberikan kebaikan didalam syariat-NYA,” pungkasnya.

Jama’ah Ansharusy Syariah sendiri telah menginstruksikan seluruh wilayah untuk mengikuti aksi yang disebut-sebut akan diikuti oleh jutaan umat Islam itu.

Reporter: Arie Ristyan

Menjelang Aksi Simpatik 55, GNPF Serahkan Surat Audiensi ke Mahkamah Agung

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Delegasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution, hari ini (3/5/2017) menyambangi Mahkamah Agung RI di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Kedatangannya bersama tim untuk menyampaikan surat permohonan audiensi sehubungan dengan kegiatan aksi simpatik menjaga independensi hakim yang akan dilaksanakan oleh GNPF MUI pada 5 Mei mendatang.

“Hari ini kami sudah menyampaikan surat permohonan audiensi ke Mahkamah Agung terkait pelaksanaan aksi simpatik 55. Surat sudah diterima oleh Humas Mahkamah Agung dan menurut keterangannya akan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung,” katanya di lokasi.

Nasrulloh berharap pada aksi simpatik 55 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat besok, Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya berkenan menerima perwakilan GNPF MUI.

“Harapan kami perwakilan GNPF MUI dapat diterima Ketua Mahkamah Agung dan sekaligus dapat menyampaikan dukungan secara langsung ikhwal putusan perkara penodaan agama yang akan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Mei 2017”, ujarnya.

Selain menyampaikan surat permohonan audiensi, Nasrulloh juga menyampaikan 1 bundel berkas surat kepada Mahkamah Agung. Surat tersebut berisi dukungan agar majelis hakim dapat memutus perkara penodaan agama ini berdasarkan keyakinan hati nuraninya dengan mempertimbangkan keadilan masyarakat.

“Seperti yang kami serahkan ke PN Jakarta Utara, kami juga menyerahkan 1 bundel berkas sebanyak 600 halaman lebih berisi surat dukungan, yurisprudensi putusan perkara penodaan agama pasal 156a huruf a KUHP, Pandangan dan Sikap Keagamaan MUI, SEMA No. 11 Tahun 1964, dan video aksi bela Islam,” ungkapnya.

lebih lanjut dari itu, penyerahan berkas dokumen ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis agar putusan yang akan dibacakan Selasa, (9/5/2017) benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya umat Islam.

Reporter: HA

Berbau Komunis, Gedung Acara Pameran Seni di Semarang Disegel

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam Semarang (FUIS) bersama ormas lainnya merespon beredarnya pamflet acara berbau komunis yang akan diselenggarakan di bekas Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jalan Parang Kembang No. 14, Tlogosari Kulon, Semarang pada 3-6 Mei 2017. Dalam pamflet itu tertera kutipan berbunyi “Bersama kita sadarkan anak bangsa, PKI bukan ancaman tapi solusi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia”.

FUIS mendatangi Lurah Tlogosari pada Rabu (3/5/2017) siang untuk mengkonfirmasi acara pameran seni bertajuk “Melihat Lebih Dalam Widji Thukul” tersebut.

Dalam pertemuan itu, Lurah Tlogosari, Eko Yuniarto mengaku belum menerima pemberitahuan dari panitia penyelenggara. “Selama ini kami belum menerima surat ijin dari RT dan RW berkenaan acara tersebut, dari polsekpun belum ada ijin keramaian,” sambungnya.

Humas FUIS, Danang Setyadi menilai acara tersebut berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

“Dan apabila acara tersebut tetap dijalankan jangan salahkan masyarakat jika terjadi apa-apa,” ujar Danang.

Sementara itu, perwakilan ormas Laskar Merah Putih, Rahmanto menilai, acara itu sangat berbahaya, terlebih PKI adalah organisasi terlarang di Indonesia.

“Kami menolak paham radikal komunis karena sudah banyak yang gugur, para kiayi, TNI, dan polisi,” ucap Rahmanto.

Dari audiensi itu, dihasilkan pernyataan bersama, yaitu kesepakatan penolakan terhadap acara itu. Pernyataan itu ditandatangani oleh Lurah Tlogosari Kulon, Ketua RW 20 Kelurahan Tlogosari Kulon, Babinsa dan para ormas-ormas yang hadir. Surat Pernyataan itu kemudian ditempelkan di gedung yang rencananya akan digunakan untuk acara.

Sebelumnya, acara itu akan diselenggarakan mulai tanggal 1-6 Mei 2017 di Gedung Serikat Islam Jalan Ligu Selatan Kp. Gendong, Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang. Namun akhirnya dibatalkan karena mendapat penolakan dari KOKAM Semarang dan FPI Jawa Tengah.

Berangkat dari Pusdai, API Jabar Ikuti Aksi Simpatik 55

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Asep Syaripudin menegaskan, pihaknya akan berpartisipasi dalam Aksi Simpati 55 GNPF-MUI pada hari Jumat (5/5/2017) besok.

Dikatakan Asep, aksi 5 Mei merupakan aksi yang ke-33 dalam ikhtiarnya memenjarakan terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Sungguh pun begitu, pada aksi 5 Mei nanti diharapkan ikhwah fillah API Jabar tetap all out untuk mengikuti aksi tersebut,” katanya kepada Jurnalislam.com di Bandung, Rabu (3/5/2017).

Menurutnya, aksi tersebut sangat penting sebagai bagian dari optimalisasi ikhtiar agar Ahok divonis dengan hukuman maksimal, yatiu 5 tahun penjara.

Saat dikonfirmasi terkait kabar 1 juta warga Jabar yang akan dikerahkan oleh API, Asep tidak memungkirinya. Sebagai basis gerakan Islam, kata Asep, Jawa Barat sangat berpotensi

“Masyarakat Jawa Barat sangat antusias sekali mengikuti aksi 55. Insya Allah dari Jawa Barat akan banyak yang mengikuti aksi 55,” ujarnya.

Rombongan API akan berangkat pada hari Kamis (4/5/2017) malam dengan menggunakan bus dari Pusdai Jabar.

Reporter: Agus Cahyanto

Sambangi PN Jakut, GNPF Berikan Surat Dukungan dan Yurisprudensi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tim advokasi GNPF MUI menyambangi Pengadilan Jakarta Utara, Rabu (3/5/2017). Rombongan diterima oleh Kepala Humas Pengadilan, Hasiholan Sianturi. Kedatangan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Pengadilan, khususnya majelis hakim sebagaimana kewenangannya untuk memberikan putusan seadil-adilnya dalam kasus penistaan agama Ahok.

Ketua tim advokasi GNPF MUI, Nasrulloh Nasution juga menguatkan majelis hakim untuk tidak takut atas intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana dugaan terjadi pada Jaksa Penuntut Umum.

“Kita meminta majelis hakim agar dalam putusannya terbebas dari segala intervensi pihak luar,” tegas Nasrulloh.

Bersamaan dengan itu Nasrulloh juga memberikan satu bundel dokumen setebal 575 halaman berisi perkara penodaan agama yang telah diputus pengadilan.

“Kita berharap majelis hakim mempertimbangkan keadilan yang telah hidup dan sudah dirasakan masyarakat bahwa selama ini penoda agama dihukum pidana penjara,” paparnya.

Nasrulloh dan rombongan selanjutnya bergerak menuju Mahkamah Agung untuk menyampaikan hal yang sama.

Reporter: HK

Ketua Majelis Hakim Cecar Social Kitchen Soal Tarian Telanjang dan Miras

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Hakim Unggul SH.MH menegaskan, Islam mengajarkan amar ma’ruf nahi munkar. Pernyataan itu disampaikan terkait langkah Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) yang mensomasi Social Kitchen yang menggelar pornoaksi dan menjual miras.

Karena itu, Unggul meminta agar kafe dan resto di Solo itu menaati norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.

“Kalau di situ ada tarian telanjang, apakah itu penghargaan terhadap wanita?” tanya Unggul kepada Marketing Social Kitchen, Ita dalam Sidang lanjutan Insiden Social Kitchen di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/5/2017).

Ita yang duduk di depan majelis hakim hanya terdiam. Tak lama berselang, Unggul kembali bertanya kepada perwakilan Social Kitchen itu.

“Sekarang pertanyaannya apa penghargaan kita kepada perempuan? Kalau memiliki anak perempuan, apakah ibu setuju anak perempuan ibu melalukan seperti itu?”

“Tidak, pak,” jawab Ita, pelan yang hadir dengan mengenakan rok dan baju lengan panjang bermotif biru.

Unggul juga menyinggung terkait penjualan minuman keras oleh Social Kitchen. Sebelumnya, Ita mengakui jika Social Kitchen menjual miras karena telah mengantongi izin.

“Ibu kan beragama Islam. Apakah Islam membolehkan menjual miras?”

“Tidak pak,” jawab Ita.

Usai memberikan kesaksian, INA mencoba meminta keterangan Ita l soal tarian telanjang dan penjualan miras. Namun Ita mengelak untuk memberikan keterangan lebih jauh.

“Tanya pemiliknya aja deh. Jangan tanya saya,” ujar Ita yang segera pergi meninggalkan pengadilan.

Reporter: Pizaro/INA