Pemerintah Saudi Minta Tolong PM Irak Perbaiki Hubungan Riyadh dengan Iran

14 Agu 2017 08:29:03

RIYADH (Jurnalislam.com) – Pemerintah Arab Saudi telah meminta bantuan perdana menteri Irak untuk memperbaiki hubungan Riyadh dan Teheran, menurut laporan berita, Aljazeera melaporkan.

Mengutip Qasim al-Araji, menteri dalam negeri Irak, saluran satelit Irak Alghadeer melaporkan bahwa Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, telah meminta Haider al-Abadi untuk memimpin mediasi dengan Iran.

“Selama kunjungan kami ke Arab Saudi, mereka juga meminta kami untuk melakukannya, dan kami mengatakan hal itu kepada pihak Iran. Pihak Iran melihat permintaan ini secara positif,” kata Araji seperti dikutip oleh Alghadeer pada hari Ahad (13/8/2017).

“Setelah Irak meraih kemenangan, Arab Saudi mulai mencari Irak, sesuai ukuran dan peran utama Irak yang sebenarnya.

“Ketenangan dan stabilitas dan kembalinya hubungan antara Iran dan Arab Saudi memiliki dampak positif di kawasan ini secara keseluruhan.”

Araji mengunjungi ibukota Iran, Teheran, pada hari Sabtu untuk membahas “beberapa masalah” dengan pejabat tinggi Iran, menurut laporan. Dia juga mengunjungi Arab Saudi pada bulan Juli.

Kantor berita Iran ISNA mengutip Araji di Farsi yang mengatakan bahwa Muhammad bin Salman ingin “mengurangi ketegangan” dengan Iran.

Secara terpisah, Muqtada al-Sadr, pemimpin Syiah Irak yang berpengaruh, mengumumkan di situsnya bahwa dia akan mengunjungi UEA pada hari Ahad.

Pada bulan Juli, Sadr melakukan kunjungan yang jarang ke Arab Saudi, di mana dia bertemu dengan Muhammad bin Salman dan pejabat lainnya.

Sadr, seorang tokoh Syiah Irak, memimpin sejumlah besar penduduk miskin kota Baghdad dan kota-kota di selatan, termasuk Saraya al-Salam, atau milisi Syiah Peace Brigade.

Dia sekarang dilihat sebagai seorang nasionalis yang telah berulang kali menyerukan demonstrasi menentang korupsi di pemerintah Irak, dan pendukungnya telah melakukan demonstrasi besar di Baghdad yang menyerukan reformasi pemilihan.

Kunjungan oleh warga Irak tersebut terjadi karena wilayah Teluk Arab tetap terlibat dalam krisis yang terburuk dalam beberapa tahun – sebuah perselisihan antara Qatar dan sebuah blok pimpinan Saudi yang terdiri dari UEA, Bahrain dan Mesir.

Berbicara kepada Al Jazeera pada hari Ahad, Saad Jawad, seorang profesor ilmu politik di London School of Economics, menyebut gerakan diplomatik Saudi-Irak “aneh”.

Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr

“Jika Arab Saudi (berada dalam sebuah perselisihan) dengan Qatar karena hubungan Qatar dengan Iran … bagaimana mereka bisa meminta Irak untuk mengubah hubungan mereka dengan Iran?

“Saudi tahu betul bahwa Irak sedikit bias dalam hubungannya dengan Iran, dan mereka berada di bawah pengaruh Iran.”

Jawad mengatakan Arab Saudi bisa meminta broker yang lebih netral seperti Kuwait atau Oman, yang keduanya memiliki “hubungan baik” dengan Iran.

Bagi Reza Khaasteh, seorang jurnalis untuk situs Iran Front Page yang berbasis di Teheran, tawaran tersebut merupakan “langkah tulus” Riyadh mengingat “sinyal baru-baru ini antara kedua belah pihak”.

Khaasteh menunjukkan bahwa menjelang pengumuman pada hari Ahad, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengadakan pembicaraan singkat dengan mitranya dari Iran Javad Zarif di pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul pada tanggal 1 Agustus.

“Jadi kita bisa menafsirkan perintah pangeran mahkota Saudi untuk mediasi sebagai kelanjutan dari semua perkembangan positif tersebut dan beberapa kata antara Jubeir dan Zarif. Ya, keduanya mencari hubungan yang lebih baik, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan.”

Irak yang mayoritas beragama Syiah berada di antara Syiah Iran dan kerajaan Teluk Arab yang diperintah Sunni termasuk Arab Saudi. Pada tahun 2016 Irak menawarkan untuk menengahi antara kedua negara.

Pada bulan Januari 2016, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah terjadi serangan oleh pemrotes di kedutaan besarnya di Teheran.

Para pemrotes dengan marah bereaksi terhadap keputusan Arab Saudi untuk mengeksekusi pemimpin agama Syiah Nimr al-Nimr, yang dibunuh bersama 46 orang lain, banyak dari mereka Muslim, yang dihukum karena tuduhan terorisme.

Pada saat itu, dua kekuatan regional saingan tersebut telah terlibat dalam perang kata-kata menyusul kematian jamaah haji Iran di luar Mekkah pada tahun 2015.

Iran mengatakan sedikitnya 460 warganya terbunuh dalam insiden tersebut, namun Arab Saudi secara resmi melaporkan bahwa hanya 131 warga Iran yang tewas.

Arab Saudi dan Iran satu sama lain juga menuduh mendukung proxy dalam perang di Yaman dan Suriah.

Laporan berita hari Ahad oleh ISNA mengutip Araji yang mengatakan bahwa Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud sebelumnya telah mengajukan permintaan yang sama kepadanya.

Araji dilaporkan mengatakan kepada Salman bahwa Riyadh “harus menunjukkan perilaku terbaik terhadap peziarah Iran”, dengan mengizinkan mereka mengunjungi pemakaman Janna al-Baqi, sebuah situs penting bagi Syiah yang berada di Madinah.

“Pihak Saudi telah membuat janji-janji tertentu dalam hal ini, dan pintu-pintu pemakaman sudah terbuka bagi para peziarah Iran,” Araji mengatakan, menurut sebuah terjemahan bahasa Inggris oleh Iran Front Page dari laporan ISNA.

Dalam laporan yang sama, Abdolreza Rahmani Fazli, menteri dalam negeri Iran, dikutip saat mengatakan bahwa penting untuk menghormati dan mempertahankan “martabat” peziarah Iran, menambahkan bahwa Iran telah “selalu mencari hubungan baik dengan Arab Saudi.” Kebijakan Iran adalah untuk memiliki kerjasama yang efektif dengan negara-negara regional, dan Teheran belum pernah menjadi pihak yang pertama memutuskan hubungannya dengan pihak lain,” katanya.

Pembubaran Ormas, Mendagri Sebut FPI Sedang Diawasi

13 Agu 2017 05:51:01

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengaku sudah dua tahun mengawasi aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Hasil pengawasan dan pengamatan itu akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, kepolisian, serta tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah.

“Sebab, kami memutuskan apakah ormas ini layak dibubarkan atau tidak, harus memiliki bukti kuat. HTI sebelum dibubarkan sudah 10 tahun pembuktiannya,” kata dia usai diskusi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017) dilansir Republika.

Menurutnya, pembuktian selama dua tahun masih kurang maksimal. Oleh karena itu, Kemendagri akan melakukan klarifikasi data menggunakan sejumlah foto dan video serta alat bukti lain.

Kendati demikian, Tjahjo tidak memberikan tanggapan pasti apakah FPI akan dibubarkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun dia membenarkan ada ormas yang segera dibubarkan oleh pemerintah, selain HTI.

Menurut Tjahjo, ormas yang akan dibubarkan itu ormas kecil. Meski terbilang kecil, dia menilai, ormas tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Dia juga berpendapat ormas itu juga melakukan kegiatan yang anarkis.

Ormas yang masih belum diungkapkan identitasnya ini melakukan kegiatan di sejumlah daerah. Tjahjo menyebut ormas ini cukup punya nama di daerah.

“Tunggu tanggal mainnya saja (pembubaran). Itu ormas kecil kok,” ujar Tjahjo.

Dia menambahkan pembubaran ormas tidak terkait pada agama. “Ormas yang dibubarkan tidak terbatas ormas agama. Ormas umum dan sosial pun jika radikal tetap bisa (dibubarkan),” kata Tjahjo.

Pada 19 Juli lalu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham) Freddy Harris telah mencabut Surat Keterangan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan ini menindaklanjuti Perppu No 2 tahun 2017 tentang Ormas yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Minta Jadi Tahanan Rumah, Pengacara Ustadz Abu Bakar Ba’asyir Akan Surati Jokowi

13 Agu 2017 05:24:13

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengacara Ustadz Abu Bakar Ba’asyir berencana berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dan berharap ada kebijaksanaan untuk kliennya agar dikembalikan ke keluarga atau menjalani sisa hukumannya di dekat keluarga.

“Kami sudah ke MA, Dirjen Pemasyarakatan, ya mudah-mudahan ada kebijaksanaan. Tetapi kami akan menyurati lagi kepada Presiden,” kata Achmad Michdan di kantor MER-C di Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017) dilansir Republika.

Michdan mengatakan, di usia yang memasuki 80, Ustadz Abu kerap sakit-sakitan. Beberapa hari lalu bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami pembengkakan di kaki. Pembengkakan di kaki ini sudah dialami ustadz Abu selama dua tahun terakhir dan kambuh-kambuhan.

Menurutnya, kondisi dan usia ustadz Abu yang sudah senja harusnya menjadi pertimbangan kemanusiaan bagi pemerintah. Dia berharap pemerintah bisa mengembalikan ustadz Abu ke keluarganya untuk mendapat pelayanan dan perawatan lebih baik. Apalagi, kata dia, orang tua seperti ustadz Abu perlu dekat dengan keluarga untuk menjalani masa tua.

“Sejak lama kami minta supaya menjalani pidana kalau tidak bisa di rumah ya dekat keluarga, untuk memudahkan masalah kesehatan,” ujar pengacara yang menjadi bagian dari Tim Pembela Muslim (TPM) itu.

Michdan menambahkan, saat ini tim pengacara sedang melakukan pembicaraan terkait hal tersebut. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendoakan kesehatan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Dia berharap kliennya itu bisa menjalani masa tua sebagaimana mestinya.

Pihak keluarga juga meminta pemerintah mengembalikan terpidana kasus terorisme itu kepada pihak keluarga atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Putra ketiga ustadz Abu, Abdul Rochim Ba’asyir, berharap pemerintah mempertimbangkan permintaan ini. Usianya yang menginjak 80 tahun membuat pendiri ponpes Al Mukmin Ngruki itu kerap sakit. Ditambah dengan keberadaanya yang menghuni sel isolasi.

“Pemerintah bisa melihat sisi kemanusiaan. Diambil sebuah kebijakan yg manusiawi, mungkin diberikan kelonggaran, kalau bisa dikembalikan ke keluarga,” kata dia di kesempatan yang sama.

Sajikan Tarian Tak Senonoh, LUIS Minta Pemkot Solo Tindak Tegas Primadona Pub & Karaoke.

12 Agu 2017 06:31:53

SOLO (Jurnalislam.com)- Minta Primadona Pub & KIaraoke ditindak, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) menyambangi Komplek Balai Kota Solo di Jl. Jendral Sudirman No. 2,Surakarta, Kamis, (10/8/2017).

Tempat hiburan yang berlokasi di Bengawan Sport Center Jebros Solo ini disinyalir melanggar Perda karena menampilkan tarian tak senonoh. Perwakilan LUIS diterima Plt. Kepala bidang Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Said Romahdhon, Kepala Dinas Pariwisata Solo Basuki Anggoro dan Kepala Satpol PP Sutarjo.

“Devinisi pub itu makan, minum, dan music. Tapi kok di sana temukan seksi dance, yang hanya memakai pakaian dalam. Selain itu baru tutup pukul 02.00 . Jelas ini telah melanggar peraturan daerah yang berlaku. Kami minta Pemkot segera tindak tegas,” kata Humas LOUSI Endro Sudarsono.

Senada dengan Endro, Ketua LUIS Edi Lukito mengungkap fakta bahwa parahnya, yang datang ke Pub tidak hanya orang dewasa, tetapi pelajar juga bisa masuk.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kota Solo, Muhammad Said Romadhon berterima kasih atas laporan LUIS. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.

” Kita juga akan kordinasikan, terkait hiburan malam yang harusnya punya etika dan kami akan sampaikan laporan ini ke Wali Kota Solo. Selanjutnya, ada pembinaan teknis dari Dinas Pariwisata,” terangnya.

Geruduk DPRD Surakarta, AMPS : Jangan Pilih Calon Pendukung Perppu Ormas

11 Agu 2017 23:10:32

SOLO (Jurnalislam.com) – Massa Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk tolak Perppu Ormas di depan Gedung DPRD Surakarta, Laweyan, Surakarta, Jumat (11/8/2017).

Koordinator aksi Sigit Yudhistira menegaskan bahwa mahasiswa menolak diterbutkannya Perppu Ormas dan mendesak pemerintah mencabutnya.

“Tidak adanya dasar kuat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden masih bisa melakukan kunjungan kerja dan aktifitas lainnya. Artinya negara normal-normal saja, jadi bukan kegentingan yang memaksa, tapi keadaan yang dipaksa genting dan itupun subyektif,”katanya kepada Jurnalislam.com dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, lanjutnya, melalui Perppu tersebut, pemerintah bisa dengan sewenang-wenang membubarkan ormas yang tak sejalan dan akan mengarah ke rezim otoriter.

“Perpu ini menyimpang dari proses hukum dan pembubaran sebagaimana diatur UU ormas. Ini menunjukan pemerintah sedang mengarah ke Pemerintahan Diktator dan sewenang-wenang pada suara kritis masyarakat,”imbuhnya.

Untuk itu, ia mendesak pihak DPR untuk menolak Perppu tersebut. Dan untuk umat Islam, ia mengimbau agar jangan sampai memilih calon wakil rakyat dan pemimpin yang pro terhadap Perppu Ormas.

“Khusus umat Islam, kami menyeru kaum muslimin untuk tidak memilih Partai, Bupati, Gubenur, dan Presiden yang menerbitkan dan mendukung Perppu Ormas yang isinya sangat Refrensif, Otoriter dan anti Islam,”pungkasnya.

Ribuan Santri, Ulama, dan Kiai Aswaja Sambangi DPRD Jatim Tolak Perppu Ormas

11 Agu 2017 23:01:05

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Aswaja (FKU) Jawa Timur mendatangi gedung DPRD Jatim menolak Perppu Ormas, Jumat (11/8/2017).

Aksi yang dipimpin oleh KH Joko Santoso dari Ponpes di Mojokerto ini mendesak DPRD Jatim segera meneruskan aspirasi para ulama dan Kiai Jawa Timur pada pemerintah agar segera mencabut Perppu Ormas no 2 tahun 2017.

Para ulama dan kiai Aswaja menilai, Perppu ini akan mengancam kegiatan dakwah Islam dan memberanggus orang-orang yang kritis. Hal ini telah dibuktikan dengan sikap pemerintah yang represif dan otoriter menangkap ulama dan tokoh kritis serta membubarkan Ormas yang berseberangan dengan pemerintah.

KH Qoyyum, biasa dipanggil Abah Qoyum dari Malang menegaskan bahwa Islam memiliki peran besar dalam kemerdekaan bangsa ini, sehingga tak pantas Perppu diarahkan ke ormas Islam.

“Mereka telah berjuang mengusir penjajah di bawah komandan ulama dan kiai. Jangan lupakan sejarah dengan meminggirkan mereka, perannya sangat besar dalam menjaga keberagaman di negeri ini, dan sudah berlangsung puluhan tahun,” pungkasnya.

Aksi yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 15.00 ini berjalan tertib dan lancar. Aksi diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap dan doa yang disampaikan oleh Kyai Abdul Karim dari Ponpes Baron Nganjuk.

Hadirilah! Tabligh Akbar ‘Damailah Bekasi’

11 Agu 2017 21:02:23

Bumi Bekasi yang damai tiba-tiba panas, digegerkan video viral insiden pembantaian Muhammad Al-Zahra Zoya yang diduga mencuri ampli mushalla usai shalat Ashar. Tanpa Belas Kasihan, tukang servis elektronik anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini ditangkap, dianiaya, dikepruk, dilucuti dan dibakar hidup-hidup hingga tewas.

Mengapa mereka beringas tak beradab? Bagaimana pandangan Islam dan budaya Bekasi terhadap aksi pembantaian orang yang baru diduga mencuri?

Mari wujudkan Islam rahmatan lil ‘alamin di Bumi Bekasi.
Temukan jawabannya dalam kajian ini.

HARI/TANGGAL:
Ahad, 13 Agustus 2017 (20 Dzulqa’idah 1438)

WAKTU:
Ba’da Shalat Zhuhur, Pukul 13.00 – 15.00 WIB

NARASUMBER:

1. Ustadz Farid Ahmad Okbah, M.A.
(Direktur Islamic Center Al-Islam Bekasi, Pembina IDC)

2. Ustadz Dr Abdul Chair Ramadhan, SH, MH
(Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat)

3. H. Damin Sada Asegap
(Panglima SIJAB, Tokoh Jawara Bekasi)

MODERATOR:
Ustadz Badru Tamam, M.Pd.I.
(Redaktur Senior voa-islam.com)

TESTIMONI:
Keluarga Muhammad Al-Zahra (Zoya)

TEMPAT:
Masjid Nurul Islam, Islamic Center Kota Bekasi
Jl Ahmad Yani No22, Kota Bekasi, Jawa Barat

CONTACT PERSON:
Bang Adi (08175.7000.20)

Ajak keluarga, saudara, kerabat dan teman-teman, siapkan infaq terbaik untuk membantu anak yatim keluarga almarhum Muhammad Al-Zahra.

PENYELENGGARA:
Panitia Tabligh Akbar
Infaq Dakwah Center (IDC)

MEDIA PARTNER:
– Voa-islam.com

– Panjimas.com
– Islamkafah.com
– Tabloid Syiar Islam
– Suara-Islam.com
– MuslimDaily.net
– Arrahmah.com
– Ahad.co.id
– Berdakwah.net
– UmmatPos.com
– HarianAmanah.id

– Jurnalislam.com

Taliban Rebut Kembali Distrik Jani Khel dari Pasukan Afghanistan Dukungan AS

11 Agu 2017 08:39:03

PAKTIA (Jurnalislam.com) – Imarah Islam Afghanistan (Taliban) merebut kembali kendali distrik Jani Khel di Paktia dari pasukan Afghanistan tadi malam, Kamis (10/8/2017). Distrik ini telah berpindah tangan tiga kali selama dua pekan terakhir, Long War Journal melaporkan.

Kekalahan berulang Jani Khel kepada Taliban menunjukkan kesulitan yang dihadapi pasukan Afghanistan dukungan NATO-AS dalam mempertahankan distrik-distrik yang diperebutkan.

Pejabat Afghanistan dan Taliban memastikan bahwa Jani Khel jatuh ke tangan Taliban. Seorang pejabat Afghanistan mengatakan kepada TOLONews bahwa pasukan Afghanistan mundur dari pusat distrik setelah mujahidin Taliban melancarkan serangan mereka.

“Pasukan Afghanistan meminta dukungan udara selama bentrokan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan sehingga harus mundur dari kabupaten tersebut,” kata seorang pejabat kepada kantor berita Afghanistan tersebut.

Provinsi Paktia adalah markas besar Jaringan Haqqani – sub kelompok kuat Taliban yang berbasis di Afghanistan timur dan di wilayah kesukuan Pakistan. Sirrajuddin Haqqani, pemimpin Jaringan Haqqani, menjabat sebagai salah satu dari dua wakil amir Taliban.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Voice of Jihad, media resmi Taliban, Taliban melaporkan bahwa “lebih dari 12 pasukan boneka tewas dan sedikitnya 17 lainnya menderita luka-luka” setelah pejuang Taliban menguasai markas besar polisi, pusat administrasi distrik dan keamanan sekitarnya. Pos terdepan Taliban mengatakan dua pejuangnya tewas dan tiga lainnya terluka.

Selain itu, Taliban menyebutkan bahwa pihaknya “merebut sejumlah besar senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya dari musuh.” Pernyataan ini mungkin benar, karena Taliban menyita sejumlah besar senapan mesin, peluncur RPG, senapan, dan peti amunisi serta kendaraan militer, termasuk truk pickup HUMVEEs dan Ford Ranger milik AS, saat melewati Jani Khel lebih dari dua pekan yang lalu.

Distrik tersebut telah diperebutkan secara konsisten selama lebih dari satu tahun, sejak Taliban menyerangnya pada 27 Agustus 2016. Pasukan Afghanistan dan NATO merebut kembali pusat distrik tersebut, namun Taliban tetap berada di pinggiran kota dan mengepung pasukan Afghanistan yang ditempatkan di sana. Maret lalu, Imarah Islam Afghanistan menyebutkan bahwa seluruh wilayah distrik berada di bawah kendali Taliban kecuali hanya enam persen yang belum dikendalikan.

Taliban menguasai pusat distrik Jani Khel pada tanggal 25 Juli 2017 dan menguasainya lebih dari sepekan sebelum pasukan Afghanistan merebutnya kembali pada 4 Agustus. Setelah itu, Direktorat Intelijen Nasional Afghanistan mengklaim bahwa mereka telah menangkap seorang pejuang dari Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), sebuah kelompok pejuang yang berbasis di Pakistan.

Menurut pejuang SSP yang ditangkap, dia dilatih di sebuah kamp di Pakistan, di mana pemimpin kelompok Pakistan Jaish-e-Mohammad, Lashkar-e-Jhangvi, dan Sipah-e-Sahaba Pakistan secara teratur berkhotbah.

“Mereka meminta kami pergi ke Afghanistan untuk melakukan Jihad fie Sabilillah,” kata pejuang tersebut, menurut TOLONews. “Mereka meminta saya untuk pergi ke bagian timur

Afghanistan. Beberapa lainnya dikirim ke barat dan semuanya tersebar. ”

Pejuang SSP mungkin telah menjadi anggota Al Qaeda di anak benua India, cabang Al Qaeda di Asia Selatan dan Tengah. Al Qaeda di subkontinen India dibentuk pada bulan September 2014 dan mencakup unsur-unsur dari beberapa kelompok jihadis Pakistan, Afghanistan, dan India. AQIS melapor ke Taliban dan berperang di samping mereka di Afghanistan.

Jaringan Haqqani secara terbuka meminta jihadis asing untuk bergabung dalam barisan mereka dan melawan pasukan AS (NATO) dan pasukan boneka Afghanistan bentukan barat, dan mereka sangat terkait dengan al Qaeda.

IS Klaim Bunuh 4 Polisi Mesir

11 Agu 2017 08:21:34

SINAI UTARA (Jurnalislam.com) – Kelompok Islamic Stae (IS) mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah mobil patroli pada hari Rabu (9/8/2017) yang menewaskan empat polisi Mesir di Sinai Utara, AMAQ, kantor berita kelompok IS tersebut mengatakan pada hari Kamis (10/8/2017), lansir Al Arabiya News Channel..

Pihak berwenang di Arish, ibu kota provinsi Sinai Utara, sedang memburu orang-orang bersenjata yang menembaki mobil patroli tersebut, lapor surat kabar Al-Ahram pada hari Rabu.

Serangan terhadap pasukan keamanan sering terjadi di Mesir sejak tentara, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi setelah menggulingkan Presiden Mesir yang sah dari Ikhwanul Muslimin, Mohamed Mursi, dengan kudeta berdarah militer al Sisi pada 2013.

Kekerasan tersebut terkonsentrasi di Semenanjung Sinai, namun juga meluas menyerang orang-orang Kristen Koptik di Mesir, minoritas terbesar di negara tersebut.

Rezim Syiah Assad Bombardir 2 Wilayah Zona De-eskalasi

11 Agu 2017 08:14:00

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya empat orang tewas dalam pemboman rezim Nushairiyah Suriah di dua wilayah yang termasuk dalam “zona de-eskalasi”, karena tentara Suriah merebut daerah yang dikuasai oposisi di dekat perbatasan dengan Yordania.

Rami Abdel Rahman, kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR), sebuah kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, mengatakan pada hari Kamis (10/8/2017) bahwa seorang pria tewas dini hari dalam serangan udara di desa Tal Dahab di dekat kota Al-Houla di pusat Suriah, lansir Aljazeera.

“Zona de-eskalasi” diumumkan pada bulan Mei oleh Turki sebagai pendukung oposisi dan Iran dan Rusia, sekutu rezim, setelah melakukan pembicaraan di Kazakhstan.

Abbas Abu Osama, seorang penduduk kota Al-Houla, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa enam serangan melanda kota asalnya pada Kamis siang.

“Korban pertama kami, tewas dalam serangan udara di Tal Dahab dekat Al-Houla”, katanya.

Serangan di daerah tersebut adalah yang pertama sejak gencatan senjata diumumkan satu pekan yang lalu.

Seorang wanita, seorang pria dan seorang anak terbunuh dan tujuh orang lagi luka-luka dalam penembakan di sebuah kota di Hammamyeh di daerah Ghouta Timur dekat ibukota Damaskus, kata SOHR.

Serangan Hammuriyeh terjadi sehari setelah tembakan rezim Assad menewaskan lima warga sipil dan melukai 10 lainnya di kota terdekat Kfar Batna, menurut SOHR.

Serangan udara juga menghantam wilayah yang dikuasai oposisi di distrik Jobar di Damaskus dan distrik Ain Tarma yang berdekatan.

Sejauh ini tiga “zona de-eskalasi” telah disepakati: di Ghouta Timur, bagian utara provinsi Homs tengah, dan di selatan Suriah.

Zona keempat, di provinsi Idlib barat laut, belum diimplementasikan.