Berita Terkini

JENEWA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah memperingatkan risiko pembantaian etnis di Myanmar saat dia meminta otoritas negara tersebut untuk menghentikan pembunuhan, penganiayaan dan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Hampir 125.000 pengungsi Rohingya – kebanyakan wanita dan anak-anak – telah melintasi perbatasan ke Bangladesh dalam 11 hari terakhir, melarikan diri dari serangan pasukan Myanmar yang telah membakar desa-desa dalam menanggapi serangan yang diduga dilakukan para pejuang Rohingya.

Sejak kekerasan putaran terakhir dimulai pada 25 Agustus, sedikitnya 400 orang tewas dalam bentrokan dan serangan brutal militer pada warga sipil.

“Keluhan dan penderitaan Rohingya yang belum terselesaikan telah membusuk terlalu lama dan menjadi faktor yang tak terbantahkan dalam destabilisasi regional,” kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York, lansir Anadolu Agency, Selasa (5/9/2017).

“Pihak berwenang di Myanmar harus mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri lingkaran kekerasan yang sadis ini dan untuk memberikan keamanan dan bantuan kepada semua pihak yang membutuhkan,” tambahnya.

Guterres juga mendesak Dewan Keamanan untuk mengupayakan ketenangan, mengirim sebuah surat langka kepada 15 anggota Dewan Keamanan yang mengatakan bahwa “masyarakat internasional memiliki tanggung jawab melakukan upaya bersama untuk mencegah krisis meningkat lebih jauh.”

James Bays dari Al Jazeera, yang melaporkan dari kantor pusat PBB di New York, mengatakan: “Ada kekhawatiran nyata dari PBB mengenai situasi kemanusiaan karena eksodus manusia ini dan banyaknya orang yang melintasi perbatasan ke Bangladesh.”

Pemimpin PBB pekan lalu telah mendesak pengamanan oleh pasukan keamanan untuk menghindari bencana kemanusiaan akibat eksodus pengungsi, dan kembali meningkatkan penekanannya pada hari Selasa.

Dewan Keamanan PBB bertemu pekan lalu untuk membahas krisis tersebut, namun tidak ada pernyataan resmi setelah pertemuan tertutup tersebut.

“Mengikuti surat Guterres ini, kami kemungkinan akan segera bertemu dengan Dewan Dewan lainnya,” kata Bays.

Badan pengungsi PBB, UNHCR, juga menyuarakan keprihatinan serius atas keamanan muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh.

“Beberapa melaporkan bahwa anggota keluarga mereka dibakar, atau ditembak, dipotong-potong, disembelih atau disayat sampai mati,” kata Duniya Khan, juru bicara UNHCR.

“Selama pelarian, banyak yang melarikan diri ke hutan atau gunung, bersembunyi dan berjalan berhari-hari sebelum mereka sampai di darat atau sungai dan melintasi perbatasan.”

Dia menambahkan: “Beberapa dari mereka juga mengatakan kepada kami bahwa mereka telah berjalan selama tiga hari, dan mereka tidak memiliki makanan apa pun selain air hujan atau air di atas tanah.”

Rohingya dipandang sebagai imigran ilegal di sebagian besar Myanmar yang beragama Buddha dan telah mengalami penganiayaan selama beberapa dekade, menurut kelompok hak asasi manusia.

Muslim Rohingya dipaksa untuk tinggal di bawah penindasan pemerintah Myanmar, pembatasan apartheid tentang gerakan dan kewarganegaraan.

PBB telah berulang kali meminta Myanmar untuk memberikan hak bagi warga Rohingya, dan sebuah laporan PBB baru-baru ini mengatakan bahwa tindakan brutal terhadap minoritas Muslim dapat dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Guterres mengatakan pada hari Selasa bahwa pemerintah Myanmar harus memberi semangat kepada warga Rohingya atau sedikitnya memberi status legal yang memungkinkan mereka memiliki kehidupan normal, termasuk kebebasan bergerak, akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan dan layanan kesehatan.

Badan anak-anak PBB, UNICEF, mengatakan 80 persen pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh adalah perempuan dan anak-anak.

Di negara bagian Rakhine utara, pekerja UNICEF tidak dapat menjangkau 28.000 anak yang membutuhkan perawatan saat proyek air bersih, sanitasi dan perbaikan sekolah ditangguhkan, kata badan bantuan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pejabat di negara tersebut berkelit dengan menyalahkan pejuang Rohingya atas pembakaran rumah dan kematian warga sipil namun pemantau hak dan muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh mengatakan bahwa tentara Myanmar memaksa mereka keluar dengan melakukan pembakaran dan pembantaian.

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Penyiksaan sistematis terhadap minoritas Muslim sedang meningkat di seluruh Myanmar dan tidak hanya terbatas pada negara bagian Rakhine di barat laut, yang baru-baru ini telah mengirim sedikitnya 123.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris mengatakan.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma (the Burma Human Rights Network-BHRN) mengatakan pada hari Selasa (5/9/2017) bahwa penganiayaan tersebut didukung oleh pemerintah, beberapa biksu Buddha negara tersebut dan kelompok sipil ultra-nasionalis, lansir Aljazeera.

“Transisi ke demokrasi telah memungkinkan menjadi dugaan kuat untuk mempengaruhi peraturan pemerintah yang baru, dan telah memperkuat sebuah narasi berbahaya yang menjadikan warga Muslim sebagai kelompok asing di Burma yang mayoritas disana beragama Buddha (Myanmar),” kata kelompok tersebut dalam sebuah laporan.

ISAC Desak PBB Usut Pelanggaran HAM Militer Myanmar Atas Muslim Rohingya

Laporan ini berisi lebih dari 350 wawancara di lebih dari 46 kota dan desa selama periode delapan bulan sejak Maret 2016.

Pemerintah Myanmar tidak segera menanggapi laporan tersebut.

Pihak berwenang menolak tuduhan diskriminasi dan mengatakan pasukan keamanan di Rakhine meluncurkan operasi yang sah melawan “militan”.

Pasukan keamanan Myanmar dan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi menghadapi kecaman internasional atas penderitaan kaum minoritas Muslim Rohingya baru-baru ini.

Rohingya telah dipaksa untuk hidup di bawah pembatasan apartheid untuk bergerak dan memiliki kewarganegaraan.

Gelombang kekerasan terakhir, yang pertama kali dimulai Oktober lalu ketika sebuah kelompok pejuang kecil Rohingya melakukan perlawanan, menyerang pos-pos perbatasan, lalu dibalas dengan operasi militer yang terburuk yang pernah terjadi di Rakhine selama bertahun-tahun, PBB mengatakan dalam tanggapannya bahwa tentara Myanmar telah melakukan pembantaian kaum Muslim.

Aung San Suu Kyi, mantan tahanan politik penguasa militer Myanmar, mendapat tekanan yang meningkat atas ketidakpeduliannya untuk berbicara melawan perlakuan yang biadab terhadap Muslim Rohingya oleh pemerintahannya.

Aliansi Advokat Muslim Desak PBB Adili Aung San Suu Kyi

Dia tidak berkomentar sejak kekerasan terakhir terjadi pada 25 Agustus.

Selain Muslim Rohingya, laporan BHRN juga meneliti gambaran yang lebih luas tentang Muslim dari berbagai etnis di seluruh Myanmar, menyusul gelombang kekerasan komunal pada tahun 2012 dan 2013.

Dikatakan bahwa banyak umat Islam dari semua etnis yang kartu identitas nasionalnya ditolak, sementara akses ke masjid telah diblokir di beberapa tempat.

Sedikitnya 21 desa di sekitar Myanmar telah dijadikan sebagai “zona tertutup” bagi umat Islam, yang didukung oleh pihak berwenang, katanya.