Berita Terkini

Keppres BPIH Terbit, Ini Biaya Haji Per Embarkasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440H/2019M sudah terbit. Keppres Nomor 8 Tahun 2019 mulai diundangkan hari ini, Kamis (14/03).

Keppres BPIH diterbitkan setelah Kementerian Agama dan DPR RI menyepakati besaran biaya haji tahun ini pada 4 Februari 2019. Keppres ini mengatur BPIH untuk jemaah haji reguler dan BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

Setelah Keppres BPIH terbit, maka tahapan selanjutnya adalah pelunasan BPIH.

“Pelunasan tahap pertama akan berlangsung dari 19 Maret – 15 April 2019 dan tahap kedua mulai tanggal 30 April – 10 Mei 2019. Pelunasan BPIH ini dilakukan dengan mata uang rupiah,” tegas Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saepulloh di Jakarta dalam keterangan tertulisnya kepada media.

“BPIH disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, baik secara tunai atau non teller,” lanjutnya.

Ditjen PHU sudah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler 1440H/2019M. Jemaah haji yang meninggal setelah ditetapkan berhak melakukan pelunasan, bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan.

Berikut ini daftar besaran BPIH 1440H/2019M jemaah haji reguler per embarkasi:
1. Embarkasi Aceh Rp30.881.010;
2. Embarkasi Medan Rp31.730.375;
3. Embarkasi Batam Rp32.306.450;
4. Embarkasi Padang Rp32.918.065;
5. Embarkasi Palembang Rp33.429.575;

  1. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp34.987.280;
    7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp34.987.280;
    8. Embarkasi Solo Rp36.429.275;
    9. Embarkasi Surabaya Rp36.586.945;
    10. Embarkasi Banjarmasin Rp37.885.084;
  2. Embarkasi Balikpapan Rp38.259.345;
    12. Embarkasi Lombok Rp38.454.405; dan
    13. Embarkasi Makassar Rp39.207.741.

Berikut ini daftar besaran BPIH 1440H/2019M TPHD per embarkasi:
1. Embarkasi Aceh Rp66.645.504;
2. Embarkasi Medan Rp67.363.504;
3. Embarkasi Batam Rp67.905.304;
4. Embarkasi Padang Rp68.363.504;
5. Embarkasi Palembang Rp68.566.804;

  1. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp69.963.504;
    7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp69.963.504;
    8. Embarkasi Solo Rp71.163.504;
    9. Embarkasi Surabaya Rp71.492.104;
    10. Embarkasi Banjarmasin Rp72.118.504;
  2. Embarkasi Balikpapan Rp72.243.504;
    12. Embarkasi Lombok Rp72.523.504; dan
    13. Embarkasi Makassar Rp73.543.504.

 

JK Tutup Musabaqah Hafalan Qur’an dan Hadist tingkat Asia Pasifik

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wakil Presiden Jusuf Kalla menutup Musabaqah Hafalan Qur’an dan Hadis (MHQH) Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Ali Su’ud tingkat Asia Pasifik di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Wapres mengapresiasi gelaran MHQH, yang merupakan hasil kerjasama atase Agama Arab Saudi di Jakarta dan Kementerian Agama ini.

Menurutnya MHQH memiliki peran untuk menampakkan syiar Islam dan pemahaman terhadap Al-Quran. Ia pun  berharap, gelaran  MHQH dapat terus berlanjut.

“Ini yang selalu diinginkan dan diharapkan khususnya kepada generasi muda, bukan hanya membaca tapi juga mempraktekkan ajaran-ajaran islam dengan baik,” kata Wapres, Kamis (14/03).

“Selamat kepada peserta yang telah mencapai hasil terbaiknya. Dan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas penyelenggaraan MHQ dan hadis Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz Alu Su’ud,” lanjut Wapres.

Sementara itu dalam laporannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan penyelenggaran MHQ dan Hadis tingkat Asean Pasifik ini telah digelar sejak tanggal 11 hingga 14 Maret 2019.

“MHQH ini merupkan rangkaian MHQH serupa tingkat nasional dan Asean yang digelar sebelumnya,” terang Menag.

MHQH tingkat nasional, kata Menag,  28 sd 31 januari 2019 lalu, yang diikuti sebanyak 151 peserta terdiri dari 124 peserta hafalan quran. Terdiri dari  96 peserta putri yang ikut hafalan 30 jus, 20 jus, 15 jus dan 10 jus serta 27 peserta hafalan hadis.

Sedangkan tingkat Asean diikuti 88 peserta dan 17 oficial dari 18 negara. Pesertanya berasal dari Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, Timor Leste, Khazakztan, Kirqistan, Usbekistan, Tazakistan, Azerbaizan, Myanmar, Australia, Rusia, Kambodia, New Zealand dan Kepulauan Fiji.

sumber : kemenag.go.id

158 Juta Wisatawan Muslim Jadi Pasar Menjanjikan Wisata Halal

JAKARTA (Jurnalislam.com)– — Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutono menuturkan pariwisata halal bagi Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Peluang ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia karena ia mengakui, pariwisata halal sebetulnya sudah mendarah daging di negara yang mayoritas Muslim ini.

“Jadi, sekarang atau tidak sama sekali. Kesempatan terbagus ini dimiliki Indonesia dengan pertimbangan karena pariwisata halal telah menjadi darah daging. Karena itu, ini akan menjadi satu core values yang akan menjadi tumpuan kita semua,” Rabu (13/3).

Anang menjelaskan, Muslim traveler di belahan dunia telah menjadi pangsa pasar yang besar. Ia mengatakan, total ada 158 juta Muslim traveler yang melakukan perjalanan wisata dari satu negara ke negara lain.

“Di luar sana itu ada market yang sangat besar, yang namanya Muslim traveler. Di seluruh dunia, yang bergerak dari satu negara ke negara lain itu jumlahnya besar, ada 158 juta,” ungkap dia.

Sayangnya, Anang mengakui, hanya 3 juta orang dari total jumlah wisatawan Muslim itu yang berwisata ke Indonesia. Padahal, lanjut dia, pariwisata bisa meningkatkan kualitas hidup manusia dengan sebuah transaksi bisnis di mana ini kemudian menjadi industri ekonomi yang besar.

“Indonesia sudah memiliki darah daging pariwisata halal. Ini menjadi satu selling point yang sangat kuat. Dan pariwisata halal sudah menjadi tren dunia,” tutur dia.

Dampaknya, papar Anang, banyak negara hendak merebut market pariwisata halal yang sebesar 158 juta itu. Thailand, ungkapnya, sekarang sedang membenahi infrastruktur dan destinasinya. Karena mereka tahu bahwa pasar pariwisata halal yang besar ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian.

Trickle down effect of economics industry-nya sangat tinggi. Banyak negara berlomba-lomba termasuk Jepang dan Korea Selatan,” imbuh Anang.

Sumber : republika.co.id

 

Masjid Kantor Dianggap Dorong Performa Perbankan Syariah

JAKARTA (Jurnalislam.com) — BNI Syariah mengembangkan pelatihan manajemen masjid untuk segmen perkantoran dalam program Focus Group Discussion (FGD) “Manajemen Masjid Kantor”, Rabu (13/3).

Acara pelatihan ini diikuti oleh pengelola masjid yang ada di sejumlah gedung perusahaan.

Kegiatan bertujuan meningkatkan profesionalitas manajemen masjid. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo berharap acara dapat meningkatkan pengelolaan masjid kantor dalam hal keuangan, organisasi, program dan pengelolaan usaha mandiri masjid.

“Melalui FGD Manajemen Masjid Kantor, kami berharap bisa mencetak takmir-takmir masjid yang profesional yang dapat mengelola masjid kantor secara optimal,” kata Abdullah Firman.

Acara FGD merupakan acara yang pertama kali dilakukan BNI Syariah dengan mengundang pengurus DKM Masjid Kantor.

Sebelumnya BNI Syariah mengadakan Pelatihan Manajemen Masjid secara umum pada tahun 2018, diikuti oleh 2.284 peserta dan 1.256 masjid di 10 kota di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar dan Bandung.

Selain peningkatan kapasitas, acara diharapkan dapat mempererat silaturahim antar DKM masjid perkantoran dan sharing knowledge mengenai pengelolaan masjid. Selain itu, dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai manajemen masjid kantor.

“Agar dapat memakmurkan masjid dan lebih jauh lagi mendatangkan keberkahan bagi pengurus masjid dan segenap pegawai,” katanya.

Ke depannya, BNI Syariah berencana mengadakan FGD serupa untuk masjid di mal atau pusat perbelanjaan. Pada tahun 2019 Program Pelatihan Manajemen Masjid akan dilaksanakan di 20 kota selama bulan Maret sampai dengan Desember 2019 melibatkan 4.000 peserta dan 2.000 masjid.

Pada pelaksanaan program ini di tahun 2018, BNI Syariah berhasil meningkatkan pertumbuhan jumlah dan volume rekening masjid di seluruh wilayah lokasi pelaksanaan program.

Hal ini menopang portofolio DPK BNI Syariah secara keseluruhan di tahun 2018 mencapai Rp 35,50 triliun, tumbuh sebesar 20,82 persen dengan jumlah nasabah mencapai lebih dari tiga juta.

 

 

Produk Cat Maritex Kantongi Sertifikat Halal

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kesadaran produsen untuk membuat produk halal untuk konsumen muslim, mulai tumbuh di Indonesia.

Produk halal, ternyata tak hanya menjadi trend untuk produk makanan, obat, kosmetik, kain dan kaos kaki saja.

Bahkan, produsen cat asal lokal asal Bandung PT Rajawali Hiyoto yang memiliki merek cat Maritex, sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk produknya.

Menurut Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, PT Rajawali Hiyoto awalnya sebagai produsen cat mempertanyakan tentang perlu tidaknya produk cat disertifikasi. Kemudian, MUI memproses sertifikasi ini.

“Ini sifatnya kan sukarela proses sertifikasi halalnya. Nah PT Rajawali ini pro aktif luar biasa. Jarang ada perusahaan cat yag pro aktif. Saya salut kerena mereka mengerjakan sesuatu yang tak populis,” paparnya.

Lukman menilai, cat harus disertifikasi halal karena bersentuhan langsung dengan ibadah.

Cat pun, bersentuhan dengan masjid. “Kalau masjid di cat pake bahan mengandung najis, ibadahnya bagaimana,” katanya.

Lukman mengatakan, untuk mengeluarkan sertifikasi halal pada produk cat ini, pihaknya harus meneliti kandungan catnya. Ternyata, cat bahannya mengandung pigmen, binder (resin), solvent, dan additive.

“Nah, bindernya ini bisa mengandung gelatin. Kan gelatin ada yang berasal dari babi,” katanya.

Menurut Lukman, MUI memeriksa semua berbagai bahan pembuat cat yang bisa mengandung gelatin. “Nah ini lah yang kami sertifikasi. Produk Maritex ini aman semua bahannya halal,” katanya.

Menurut Brand Image Maritex, Yusup Aristiana, perusahaannya, perusahaanya ingin menyukseskan program pemerintah untuk memberikan produk halal bagi semua masyarakat.

Di sisi lain, perusahannya pun melihat peluang bisnis dari produk halal tersebut. Karena, masyarakat Indonesia mayoritas muslim.

“Kesadaran masyarakat akan produk halal sudah tumbuh. Dengan melihat peluang ini, kami berharap loyalitas dari konsumen untuk menggunakan produk halal kami,” katanya.

Target pasar produknya ini, menurut Yusup, kelas menengah ke bawah. Namun, perusahaannya akan terus mengembangkan produk cat halalnya ini agar pasarnya semakin luas. Jadi, tak hanya akan berhenti di merek maritex. Tahap selanjutnya, akan ada program lainnya.

Sumber : republika.co.id

 

 

Usung Tema Moderasi Agama, Kemenag Gelar Pelatihan Dai Nasional

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agama (Kemenag) bekerjasama dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar program Penguatan Kader Muballigh Tingkat Nasional Tahun 2019.

Gelaran ini mengusung tema “Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Pengkaderan diikuti perwakilan MUI seluruh provinsi di Indonesia.

Tiap provinsi mengutus 3 peserta, terdiri dari 2 Dai atau Muballigh (pria) dan 1 Muballighah (wanita). Khusus Provinsi DKI Jakarta, ada 7 Peserta, 4 Muballigh dan 3 Muballighah.

“Selamat mengikuti pelatihan muballigh-muballighah. Semoga Allah membimbing, meridhoi setiap langkah kita semua,” kata Staff Ahli Kemenag Bidang Management dan Organisasi Oman Fathurrahman saat membuka acara yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (13/3/19).

Di setiap kesempatan, lanjut Oman, Menteri Agama selalu mengingatkan agar Dai menyampaikan esensi kepada masyarakat, bukan pemahaman teks agama secara tekstual.

Tiga tahun terakhir, Kemenag terus menggelorakan moderasi beragama. Sebab, Indonesia merupakan bangsa yang cukup beragam.

“Beragama di Indonesia ya hakikatnya bernegara, berIndonesia, begitu sebaliknya,” kata Oman.

Kemenag, kata dia, saat ini sedang membuat buku putih moderasi beragama serta modul tanya jawab moderasi beragama. Kedua buku ini nantinya bisa digunakan sebagai rujukan dalam beragama di Indonesia.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin menyampaikan, acara ini menjadi bagian dari upaya Kemenag untuk mengakomodir dan mengoptimalisasi gerakan dakwah di Indonesia.

Kegiatan yang serupa juga sudah pernah dilaksanakan Kemenag beberapa tahun lalu yang diberi nama PCDMI (Pelatihan Calon Dai Muda Indonesia).

“Sekarang kita ulang kembali dengan Penguatan Kader Muballigh, dan bekerja sama dengan MUI. Ini perdana, dan selanjutnya kita akan mengkader 680 muballigh untuk terus dapat memberikan penguatan moderasi beragama,” ungkapnya.

Jakarta Jadi Tuan Rumah Festival Gaya Hidup Halal 2019

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Industri halal Indonesia beberapa waktu terakhir memiliki daya tarik yang sangat tinggi di masyarakat. Selain faktor jumlah penduduk muslim yang besar, semakin banyak masyarakat yang menjadikan halal sebagai ‘value’ dalam kehidupan mereka.

Hal inilah yang mendorong digelarnya festival halal terbesar di Indonesia yang diberi tajuk Muslim Lifestyle Festival 2019. Festival ini menghadirkan segala bentuk gaya hidup halal, mulai dari makanan hingga produk keuangan.

“Yang ditekankan dari halal bukan hanya jenisnya, tapi juga berkaitan dengan lifestyle yang ingin dicontohkan kepada masyarakat. Yang seperti apa halal itu, untuk muslim tentu sesuatu yang diizinkan terkait Alquran,” kata Direktur Utama LIMA Events Lia Andasari saat konferensi pers Muslim Lifestyle Festival dan Islamic Tourism Expo 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Pameran ini menggabungkan konsep B2B dan B2C dengan tiga fitur khusus yakni pendidikan Islam, pojok bisnis kreatif, dan konferensi. Eksibitor yang hadir mewakili seluruh sektor industri syariah dan halal seperti halal foodIslamic finance, halal travel & tourism, modest fashion, halal media, dan halal cosmetics & pharmaceuticals.

Selain pameran produk, pengunjung juga bisa menghadiri panggung ukhuwah, workshop, presentasi produk, edukasi umat, serta business matching.

Sumber : viva.co.id

Bom Sibolga dan Tantangan Indonesia Pasca Kejatuhan ISIS

Oleh: Harits Abu Ulya*

(Jurnalislam.com)–“ISIS di Suriah sudah “down”, dalam kontek domestik Indonesia disebut akan menyisakan “drama” kelanjutan dari para simpatisannya. Bagaimana prakiraan konfigurasinya mereka?;

Baru-baru ini, terjadi kembali kasus usaha penangkapan orag diduga simpatisan ISIS oleh polisi di Sibolga Sumatera Utara.

Saat ISIS di Suriah masih eksis;simpatisan ISIS yang di Indonesia ada yang hijrah pindah ke wilayah kekuasaan ISIS-Suriah dan ada yang bertahan di Indonesia untuk mengembang biakkan paham mereka sembari ada yang terlibat penguatan kelompok seperti kepada kelompok Santoso di Poso yang berlanjut ke Ali Kalora, atau beberapa person gabung dengan kelompok Abu Sayaf di Filipina.

 

Soal hijrahnya ke Suriah; Ada yang berangkat rombongan sekeluarga suami istri dan anak. Ada juga yang berangkat sendiri meninggalkan keluarga mereka di Indonesia. Ada juga berangkat rombongan sesama simpatisan ISIS.

 

Soal dana; Mereka hijrah dengan biaya swamandiri, atau di bantu dari sesama simpatisan.Akhirnya mereka ada yang berhasil masuk Suriah wilayah ISIS dan paling banyak adalah tertahan di Turki gagal masuk ke Suriah.

Berangkat dari Indonesia dengan memanfaatkan berbagai jenis visa; umroh, wisata, kerja dll. Dan dikemudian hari sebagian besar mereka tertangkap kemudian dideportasi balik ke Indonesia.

Juga ada beberapa orang sengaja pulang  dari Suriah ke Indonesia dan akhirnya di tangkap pihak kepolisian RI. Yang tidak hijrah; beberapa person ada yang dituduh melakukan aksi dengan pola “lonewolfe” atau sel-sel kecil gabungan beberapa orang seperti kasus tragedi serangan di Tamrin Jakarta.

 

Akhirnya mereka tertangkap dan menjadi napiter dan juga ada yang terbunuh saat penindakan. Dan diluar itu, mereka adalah simpatisan yang aktif di dunia maya dan dunia nyata untuk mempropagandakan pemikiran-pemikiran ekstrimnya melalui beragam modus.

 

Bagaimana paska kejatuhan ISIS?

 

Rezim akan di hadapkan tantangan bagaimana mereduksi potensi ancaman dari semua para simpatisan ISIS yang tersisa di Indonesia. Komposisi mereka;

 

  1. Napiter yang terkait kasus ISIS. 2. Mantan Napiter yang terkait kasus ISIS. 3. Para deportan dari wilayah Turki yang gagal bergabung dengan ISIS di Suriah. 4. Para simpatisan diluar point 1, 2 & 3 yang terdiaspora di beragam tempat dan saat ini posisi “tidur”. 5. Dan para deportan dari Suriah yaitu WNI yang tertangkap paska jatuhnya ISIS di Suriah dan yang akan dipulangkan balik ke Indonesia.

 

Paling tidak dari semua komposisi di atas populasinya bisa menyentuh kisaran 1500 atau 2000 orang. Dan catatan pentingnya adalah; Jika proses deradikalisasi pada person-person yang masuk dalam komposisi di atas gagal maka akan membuka potensi munculnya ancaman terhadap keamanan dengan berbagai level ancamannya.

 

Fenomena terkini;

 

Kasus ledakan bom rakitan saat penangkapan Husein alias Abu Hamzah di Sibolga Sumut itu hanya satu sequel dari proses preventif seperti halnya usaha preventif yang dilakukan ditempat lain seperti di Lampung, Jogyakarta, Kalbar dan tempat lainnya.

Mereka adalah sisa-sisa simpatisan yang terdeteksi dianggap punya potensi melakukan aksi teror (jika melihat indikasi ketersediaan material bom rakitan yang ada di mereka).

Selama ini bom rakitan adalah material favorit untuk dijadikan alat teror. Dunia maya (internet) menyediakan informasi melimpah terkait guiden pembuatan bom dan ini memudahkan bagi peminat aksi teror belajar dan meracik secara efesien.

 

Dan perlu di catat, baik sebelum dan sesudah ISIS jatuh, sebenarnya banyak juga simpatisan ISIS yang ada di Indonesia kemudian sadar (taubat) dan meninggalkan ISIS karena beragam faktor & sebab. Mereka bukan lagi ISISER (sebutan anggota/simpatisan ISIS di Indonesia).

 

Andaikan masih ada aksi-aksi teror di Indonesia paska runtuhnya ISIS maka pemicunya kemungkinan;

 

[1]. Dendam kepada aparat kepolisian, [2]. Pemikiran ekstrem yang masih terinternalisasi seperti halnya sebelum lahirnya ISIS. [3]. “Keputus asaan” yang dilabeli sebagai bentuk loyalitas kepada ISIS. [4]. Bergabung dengan kelompok kecil seperti Ali Kalora, kelompok Abu Sayaf atau membuat embrio baru di tempat yang memungkinan bagi mereka. [5]. By design artinya produk permainan “intelijen gelap” karena sebuah order kepentingan tertentu.

 

Diluar isu ISIS, teror dan aksi terorisme bisa datang dari kelompok separatis OPM, atau aksi-aksi teror terkait dengan konstestasi Politik 2019, dan tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah teror dalam wujud serbuan budaya asing, narkoba, eksploitasi SDA oleh kapitalisme dll yang bisa menghancurkan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia dengan segenap warga dan tumpah darahnya.

 

Penulis adalah Pengamat Terorisme, Direktur  Community of Ideological Islamic Analyst 

Kerap Dijadikan Alat Pidana, Ini Kata ICMI Menyoal Perbedaan Pikiran

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, suasana nyaman yang dibangun secara baik sejak reformasi dapat rusak, jika perbedaan pendapat dan pikiran selalu dijadikan alat untuk mempidanakan seseorang.

Menurutnya, tidak semua manusia umumnya masyarakat di sebuah negara, harus sama ide dan pendapatnya. Termasuk soal agama dan pilihan politik.

“Kalau semua orang masuk penjara, nanti negara kosong cuma gara-gara beda pendapat. Nanti kita kekurangan penjara sebab kepenuhan,” katanya melalui rilis yang diterima Jurniscom, Rabu (13/3/2019).

Jimly mengatakan, proses penegakan hukum memang baik dan dibutuhkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendati demikian, hukum juga diberlakukan terhadap hal yang khusus dan berpengaruh buruk kepada masyarakat dan negara.

“Beda pendapat dan pikiran itu biasa. Biarkan saja,” ungkapnya.

Jimly menyebut, perbedaan pendapat amat wajar dan dibutuhkan untuk membangun bangsa lebih baik.

Bila seluruh proses masalah perbedaan pendapat dijadikan alat laporan pidana, maka, kata dia, nantinya dapat muncul perasaaan perlakuan yang tidak sama antara satu orang dengan lainnya.

Pendapat Jimly tersebut didasari kerapnya berbagai masalah yang diselesaikan melalui jalur hukum pidana hanya sebab kontroversi ide, perbedaan pendapat, adu argumentasi di linimasa media sosial menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019.