JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi unjuk rasa di empat tahun masa pemerintahan Jokowi-JK di depan Istana Negara, Senin (22/10/2018).
Dalam aksinya, mereka melakukan long march dari Patung Kuda di Jl. Medan Merdeka Barat menuju depan Istana Merdeka. Selain itu mereka menyatakan saat ini kondisi Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan.
KAMMI menyerukan lima poin yang membuat rakyat Indonesia prihatin. Yaitu utang negara, kedaulatan pangan, kedaulatan hukum, tenaga kerja asing, dan narkoba.
KAMMI menjelaskan, meningkatnya utang negara semakin membuktikan bahwa kinerja pemerintahan saat ini cenderung mengalami kemerosotan dalam pengelolaan negara. Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2018 tercatat sebesar USD 360,7 miliar atau Rp 5.484 triliun (estimasi kurs 15.206 per dolar AS). Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 181,3 miliar atau Rp 2.756 triliun dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 179,4 miliar atau Rp 2.727 triliun. Bahkan, analisa Moody’s dari Bloomberg pada Mei 2018 bahwa Indonesia dalam kondisi berbahaya jika dilihat dari jumlah utang luar negerinya.
“Rakyat tidak dapat dibohongi dengan angka-angka yang diciptakan oleh pemerintah, tapi rakyat dapat merasakan secara langsung efek dari kebijakan-kebijakan yang dilontarkan pemerintah,” ungkap koordinator lapangan Aksi Mahasiswa, Deni Setiadi.
Mengenai kedaulatan pangan, KAMMI menyindir drama Menteri Perdagangan dengan Kepala Bulog yang sempat ‘panas’ beberapa waktu lalu.
Menurut KAMMI, hari ini ketidakkompakan birokrasi secara nyata dipertontonkan melalui perseteruan tersebut.
Deni memaparkan, Data Angka Ramalan (ARAM) I 2018 BPS yang menyebut, produksi padi diperkirakan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 83,0 juta. Mengacu data produksi ini, diperkirakan pada 2018 produksi beras mencapai 48 juta ton, sementara kebutuhan beras dalam negeri sekitar 30 hingga 33 juta ton per tahun.
“Ini menunjukkan produksi dalam negeri sudah jauh melebihi kebutuhan dalam negeri. Stok beras tidak hanya ada di gudang Bulog, tetapi juga ada di rumah tangga, industri, hotel, restoran, dan katering. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi harus Impor Beras, namun fakta yang terjadi Kemendag tetap ngotot dengan kebijakan Impor Beras, ada apa?,” tuturnya.
Sedangkan di bidang kedaulatan hukum, KAMMI menilai pemerintah saat ini telah gagal paham dalam mengamalkan sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan tak adanya satu kasuspun pelanggaran HAM masa lalu yang diselesaikan tuntas selama pemerintaan Jokowi.
Padahal, pada masa kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dan menghapus impunitas. Komitmen tersebut juga tercantum dalam visi, misi, dan program aksi Nawa Cita milik Jokowi.
“Salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu,” ungkapnya.
Soal tenaga kerja asing, KAMMI menyebut Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) itu cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal masih butuh lapangan pekerjaan.
Poin terakhir soal narkoba, KAMMI mengungkit pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan bahwa bandar narkoba yang tertangkap sampai saat ini baru 20%. Sisanya masih berkeliaran mengoperasikan jejaring peredaran narkoba di semua golongan usia dan profesi.
“Ironisnya, bandar yang sudah dipenjara pun masih bisa mengatur bisnis ilegal dari balik bui. Sementara jumlah pengedar dan gembong narkoba yang ditangkap masih sangat sedikit. Kerugian negara mencapai puluhan triliun setiap tahunnya,” ucap Deni.
