Oleh: Novita Fauziyah*
(Jurnalislam.com)–Visi Indonesia ke depan makin jelas arahnya. Lewat pidato yang disampaikan oleh Presiden terpilih dalam acara bertajuk “Visi Indonesia” pekan lalu dirinya menyampaikan tentang investasi asing di Indonesia.
Dikutip dari bisnis.tempo.co (14/7) dirinya menyampaikan “Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, karena itu jangan alergi terhadap investasi asing”.
Pernyataan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa investasi asing ke depan akan semakin diteguhkan. Sebelumnya memang sudah berjalan dan persentasenya makin naik. Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dikutip dari bisnis.tempo.co.id (14/7) menunjukkan realisasi Triwulan 1 2019 total mencapai Rp 195,1 triliun.
Nilai ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Adapun perinciannya, nilai investasi dalam negeri sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun.
Dari angkat tersebut sangat terlihat jelas bahwa nilai dari investasi asing lebih besar ketimbang investasi dalam negeri. Investasi tersebut bergerak di sektor publik dan menjadi hajat hidup orang banyak.
Dilansir dari suara.com (30/4), terdapat lima besar sektor usaha yaitu transportasi, gudang dan telekomunikasi (19,1 %), listrik, gas dan air (17 %), konstruksi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran (9,7 %), serta pertambangan (7,7 %).
Proyek-proyek yang tersebar dalam berbagai sektor usaha tersebut adalah bentuk dari liberalisasi atas nama investasi. Segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru dikuasai oleh swasta bahkan asing. Rakyat tidak bisa lagi menikmati haknya secara gratis dan mudah karena adanya liberalisasi. Siapa yang memiliki modal besar dialah yang akan menguasai.
Alasan lapangan pekerjaan yang dilontarkan seiring dengan bebasnya investasi asing bukanlah dampak yang menguntungkan bagi Indonesia. Faktanya pos-pos lapangan pekerjaan pun makin dimudahkan untuk orang asing, apalagi pasca keluarnya Pepres tentang Tenaga Kerja Asing beberapa waktu lalu.
Sementara rakyat Indonesia hanya menikmati remah-remah lapangan pekerjaan yang tak seberapa dibanding para pemilik modal yang meraup untung yang besar.
Sebagai pemilik modal tentu berhak atas segala sesuatu dari negara yang dituju. Asing bisa mendikte negara tujuan dalam hal kebijakan yang arahnya menguntungkan bagi pemilik modal.
Konsekuensi pahit harus siap diterima oleh sebuah negara jika tidak mematuhi mereka. Negara di sini hanya berperan sebagai pengatur saja agar mekanisme pasar berjalan dengan lancar.
Inilah konsekuensi jika negara menerapkan sistem kapitalistik sekuler, lemah tak berdaya di hadapan asing dan rakyat menjadi korbannya. Sementara imperialisme asing makin menguat.
Sesungguhnya untuk menjadi negara yang kuat dan bervisi ideologis ia tidak boleh memiliki ketergantungan kepada pihak asing. Negara yang kuat akan memiliki kemandirian dari sisi pangan, ekonomi, pemerintahan, militer dan sebagainya. Tidak akan mengandalkan investasi asing apalagi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.
Segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak haram jika pengelolaanya diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Untuk menjadi negara yang bervisi kuat maka sudah semestinya mencampakkan sistem kapitalisme dan menerapkan sistem yang ditentukan Sang Pencipta yang menciptakan manusia yaitu Islam.
Islam memiliki seperangkat aturan yang komprehensif untuk mewujudkan kehidupan yang mulia, menciptakan kesejahteraan yang hakiki.
Allah berfirman “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (TQS. Al A’raf: 96).
*Penulis adalah pendidik generasi
