Penulis: Mazaya

ACT Kirim 1000 Ton Bantuan Logistik untuk TNI dan Nelayan Natuna

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan bantuan sebanyak 1.000 ton logistik pangan pada nelayan serta TNI di Kabupaten Natuna.

Hal itu dilakukan guna memberikan dukungan kepada pihak yang terlibat agar dapat mempertahankan perairan Natuna dari klaim sepihak Cina.

 

Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP) Ahyudin menjelaskan bahwa pasokan pangan tidak boleh berhenti mengalir kepada masyarakat dan TNI yang berjaga di perairan Natuna.

 

“Setiap hari, nggak boleh berhenti, kita kirimkan ini, pertama beras kan itu makanan pokok kita, yang kedua air mineral, yang ketiga kita ikut membawa uang cash dari donasi masyarakat untuk membeli yang dijual nelayan disana,” terangnya di Menara 165, Jakarta, Jumat (10/1).

 

Selain itu, bantuan lainnya yakni pemberian hewan ternak berupa sapi sebanyak 100 ekor. Saat ini, 10 sapi sudah disembelih dan dibagikan kepada para TNI serta masyarakat setempat.

 

“Jadi sisi logistik itu penting juga dalam suasana seperti ini, agar tidak ada masyarakat Indonesia yang hidup disana rawan pangan, kelaparan. Kita juga tidak mau TNI kita yang berada di garda terdepan kekurangan bekal, meskipun saya yakin udah ada yang ngurus itu, tapi nggak ada salahnya kan,” kata dia.

 

Ia juga mengatakan, 100 relawan juga akan dikirimkan kembali pada pekan ini. Langkah tersebut diambil agar keperluan dan pendistribusian logistik dapat berjalan dengan lancar.

 

“Kita punya 400 ribu relawan, tapi relawan kita kesana paling 100 orang dalam pekan ini. Bangsa manapun jangan pernah mengganggu bangsa ini dan bangsa ini juga jangan jadi perampok untuk bangsa sendiri,” tegasnya.

Kemenag Cabut Izin 11 Biro Haji Umrah, Ini Daftarnya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW) bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadi kewajiban. Hal ini diatur dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M Arfi Hatim mengatakan, Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 PPIU. Sanksi diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, ke-11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai BPW.

 

Padahal, menurut Arfi, Pasal 48 ayat (4) PMA 8/2018 mengatur, paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata. Jika tidak bisa dipenuhi, maka pada ayat (5) diatur sanksi izin operasionalnya sebagai PPIU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

“Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya,” kata Arfi di Jakarta, Jumat (10/01/2020).

 

Dia mengatakan, sejak terbit PMA 8 Tahun 2018, PPIU diberikan waktu satu tahun untuk melakukan sertifikasi sebagai BPW. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

 

“Nah, tegulasi tersebut mengamanatkan pelaksanaan sertifikasi BPW,” ujarnya.

Berikut data 11 PPIU yang dicabut izinnya:

  1. PT. Madani Mitra Mulia
  2. PT. Kayangan Mandiri Utama
  3. PT. Witami Prabuana Cipta
  4. PT. Arhas Bugis Tour & Travel
  5. PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana
  6. PT. Alharam Wisata Illah
  7. PT. Hijau Tumbuh Kembang
  8. PT. Fahmul Fauzy
  9. PT. Kalam Imran Farok Tours
  10. PT. Praba Arta Buana Utama
  11. PT. Fatuha Amanah Wisata Insani

ACT Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah Jaga Perairan Natuna

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga kemanusiaan global Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak semua elemen bangsa untuk semangat membela upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga perairan Natuna dari upaya pencaplokan.

“Momentum peristiwa perairan Natuna ini menjadi momentum yang baik untuk menyampaikan ini segamblang-gamblangnya kepada masyarakat, termasuk sikap ketegasan pemerintah pun harus sampai ke masyarakat, termasuk generasi milenial. Sehingga ada energi yang muncul di milenial itu. Ada hal yang lebih konkret berkesesuaian dengan spirit bangsa ini,” kata Presiden Global Islamic Philanthropy (GIP) Ahyudin dalam Konferensi Pers Aksi Bela Indonesia Bersama Jaga Natuna di Kantor ACT, Jakarta, Jumat (10/01/2020).

Ia mengatakan bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia harus bersatu padu menjaga keutuhan negeri ini dari upaya penjajahan bangsa lain.

“Melindungi perairan Natuna, yang berada di garda terdepan, merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, tidak hanya tentara dan masyarakat di Natuna.” katanya.

Dan wujud dukungan tersebut, katanya, dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara, salah satunya memberikan dukungan materi berupa logistik pangan bagi para tentara yang saat ini terus menjaga perairan Natuna dan masyarakat di sana.

Masyarakat nelayan di Natuna, katanya, selain terkena dampak cuaca buruk, mereka juga terkena dampak dari upaya pencaplokan di wilayah perairannya yang memaksa mereka untuk tidak melaut.

“Oleh karena itu, bantuan materi dari setiap elemen bangsa ini sangat diperlukan,” katanya.

Kemudian, selain memberikan bantuan materi, seluruh masyarakat Indonesia juga dapat menunjukkan dukungan dengan menjadi relawan yang dibutuhkan dalam penyaluran bantuan logistik dan bantuan lainnya.

Masyarakat juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan semangat bagi mereka yang berada di garda terdepan sehingga terjalin semangat patriotisme membela negeri ini.

Ahyudin mengatakan bahwa klaim Cina atas perairan Natuna yang menjadi bagian dari Indonesia merupakan gangguan besar.

Oleh karena itu, setiap elemen bangsa harus marah dan serius menangani masalah tersebut.”Ayo pemuka agama, tokoh masyarakat, politikus, pengusaha, suarakan semangat pembelaan untuk bangsa ini dalam kasus Natuna ini,” katanya lebih lanjut.

Indonesia Didorong Jadi Kiblat Produk Halal Internasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh yang digagas MUI akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang. Bangka Belitung menjadi tempat kongres kelima setelah kongres sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 2015 silam.

“Kita pilih Bangka Belitung sebagai tempat kongres karena Bangka Belitung memiliki potensi wisata halal yang bisa dipromosikan ke wisatawan nasional dan internasional,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Indonesia dengan mayoritas umat Islam terbesar diharapkan dapat menjadi kiblat umat Islam dunia dalam soal halal.

Hal ini juga untuk menyumbang pendapatan nasional dari sektor halal, baik usaha maupun jasa.

“Ini upaya untuk mempromosikan wisata halal, baik lokasi maupun kuliner dan juga bisa untuk meningkatkan ekonomi,” katanya.

Ribuan Elemen Umat Akan Hadiri KUII, Bahas Ekonomi hingga Politik Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh yang digagas MUI  akan dilaksanakan di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang. Bangka Belitung menjadi tempat kongres kelima setelah kongres sebelumnya berlangsung di Yogyakarta, Jawa Tengah pada 2015 silam.

Salah satu pembahasan dalam kongres adalah terkait Wisata Halal.

Wakil Sekjen MUI, Nadjamuddin Ramli mengatakan bahwa halal kini sudah menjadi gaya hidup. Misalkan, dia mendapati negara seperti Jepang, Korea, bahkan Amerika Latin yang mengkampanyekan gaya hidup halal di negaranya.

“Kemarin saya baru pulang dari Afrika Selatan, disana juga mengembangkan budaya halal. Kita tentu bersyukur, Bangka Belitung sebagai patron MUI dapat menjadi wadah Kongres Umat Islam Indonesia ketujuh,” ujarnya.

Sementara, Wasekjen MUI, Misbahul Ulum menambahkan, untuk lebih menajamkan tema KUII VII, MUI telah dan akan mengadakan beberapa FGD dengan beberapa tema berbeda.

Jika saat ini masih fokus pada ekonomi, ke depan yaitu pembahasan politik menurut pandangan Islam.

“Jadi, nanti ketika ada kongres umat Islam, maka permasalahan lebih tajam lagi,” katanya.

Kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, ulama, cendikiawan, Universitas Islam, Ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.

Melalui KUII, MUI Usung Indonesia Maju, Adil, dan Beradab di 2045

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh di Bangka Belitung pada 26-29 Februari mendatang.

Tema kegiatan lima tahunan mendatang, yaitu “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Beradab.”

“Mengapa dipilih tema itu, 2045 Indonesia akan merdeka 100 tahun, maka kami akan menyusun langkah strategis besar ke depan untuk menjadikan Indonesia yang maju adil dan beradab,” kata Wakil Sekjen MUI, Valina Subekti di kantor MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Valina menjelaskan, sampai hari ini, setelah 74 tahun merdeka, nyatanya cita-cita dari pendiri bangsa belum dapat diwujudkan oleh pemerintah. Di mana pada pembukaan konstitusi alinea empat, tugas pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa dari tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, dan aktif menjaga perdamaian dunia.

“Jadi bagaimana caranya mewujudkan Indonesia yang adil sejahtera tentu beradab. Tentu cita-cita pendiri bangsa sudah jelas dan nyata,” katanya.

Dalam kegiatan KUII ini, rencananya akan dihadiri hampir seribu peserta dari berbagai komponen bangsa Indonesia, mulai dari tokoh, masyarakat, universitas Islam, ormas Islam, hingga Kementerian, dan Presiden serta Wakil Presiden. KUII ini juga akan membahas isu agama, sosial dan kebudayaan.

“Nanti kami akan melakukan rembukkan nasional, misalnya bagaimana membangun kehidupan politik yang bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia,” ujarnya.

Termasuk membahas sistem politik, praktik politik dan aktor politik, apakah selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Menurut dia, elektoral demokrasi Indonesia paling maju di Asia bahkan di dunia.

“Tapi, pada sisi lain memunculkan praktek politik yang tidak sesuai, seperti politik uang dan politik transaksional. Mengapa itu terjadi, apakah itu dilakukan oleh aktor politik atau diakibatkan oleh sistem politik, ini yang akan kita bahas,” jelasnya.

Sementara, pada bidang ekonomi, akan dirumuskan masukan kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Pasalnya, dia menilai, jurang kesenjangan ekonomi saat ini masih dalam.

“Termasuk kepemilikan aset yang tidak merata,” ujarnya.

PDIP: Pansus Jiwasraya Belum Diperlukan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Fraksi PDI Perjuangan masih belum menunjukkan kesetujuan terkait pembentukan panitia khusus (pansus) kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya.

PDIP memilih menyerahkan tugas pada lembaga sesuai tugas masing-masing.

“Kami lebih menekankan solusi korporasi untuk kepentingan nasabah, kepercayaan masyarakat dan stabilitas industri jasa keuangan,” kata anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Rabu (7/1/2020).

Hendrawan menilai, lembaga-lembaga yang berwenang sudah bergerak terkait hasil kasus Jiwasraya.

Ia mencontohkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung, sudah melakukan upaya bersama-sama menuntaskan kasus tersebut.

“Jadi sebagai lembaga politik, kami mendukung langkah-langkah yang mereka lakukan. Akar masalahnya sudah jelas, seperti yang disampaikan BPK hari ini,” ujarnya.

Untuk sementara, kata Hendrawan, prioritas utama masih pada penyelesaian dengan mekanisme korporat. Hendrawan menilai, upaya yang ditempuh harus solutif untuk menyelesaikan pengembalian dana nasabah, memelihara kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian, dan stabilitas sistem keuangan.

Hendrawan menambahkan, masalah Jiwasraya sudah terendus sejak krisis 1998. Untuk hal itu, upaya penyehatan dilakukan dengan banyak cara, seperti relaksasi regulasi, pemberian kekhususan tertentu, terapi reasuransi dan revaluasi aset, serta terakhir penerbitan Jiwasraya Saving Plan.

“Namun, tata kelolanya memang amburadul, penuh kejanggalan, sehingga masalah tidak dapat dengan baik,” katanya.

Sumber: republika.co.id

OK OCE Targetkan 200 Ribu Wirausahawan Jakarta 2020

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE) yang digadang pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno kala Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kembali digelorakan Indra Uno.

Kakak kandung Sandiaga Uno itu menargetkan penciptaan 200 ribu wirausahawan pada tahun 2022 mendatang. Target yang berakhir pada akhir masa jabatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu diungkapkan Indra sejalan dengan janji kampanye Anies-Sandi.

Hal tersebut katanya juga sejalan dengan visi dan misi Anies-Sandi dalam mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota. “Gerakan OK OCE berperan dalam membantu peningkatan lapangan kerja melalui wirausaha, khususnya di DKI Jakarta,” ungkap Indra dalam siaran tertulis pada Kamis (9/1/2020).

“Lewat OK saya sangat yakin kita bisa,” tambahnya. Oleh karena itu, Indra mengajak para pelaku UMKM, para mentor OK OCE serta seluruh peserta untuk ikut andil dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya Ibu Kota. Bahkan, Indonesia disebutkannya salah satu negara yang menduduki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga.

“Wirausaha menjadi solusi atas masalah pengangguran yang ada saat ini. Malahan banyak dari perusahaan raksasa seperti Bukalapak.com ataupun Tokopedia berawal dari usaha garasi yang sederhana,” jelas Co-Founder OK OCE Indonesia itu.

Bersamaan, Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi menyebutkan, pengembangan OK OCE dibarengi lewat pelatihan. Seperti pelatihan bertajuk ‘Menumbuhkan UMKM Jakarta Naik Kelas’ yang digelar di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu (8/1).

Sumber: republika.co.id

HMI: Kasus Jiwasraya Harusnya Momentum Bersih-bersih BUMN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam membenahi BUMN didukung banyak pihak termasuk Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI).

Mereka menilai, upaya yang dimulai dari pembenahan Jiwasraya itu merupakan usaha yang progresif.

“BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi Bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya perampokan sistemik dan jenis scandal lainnya,” kata PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Kamis (9/1/2020).

Dia berpendapat, kasus Jiwasraya bisa jadi momentum bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi masih rapi tersembunyi. Menurutnya, kasus itu bisa mengungkap kasus yang belum sempat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

“Inisiatif bersih-bersih menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erik Tohir secara signifikan akan mengungkap banyak kasus lainnya di tubuh BUMN,” katanya.

Menurutnya, pemulihan manajemen BUMN melalui skema Holding dan penerapan the right man on the right place di posisi strategis perusahaan-perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung. Apalagi selama ini, kata dia, BUMN biasanya sering menjadi sapi perah bagi elit dan oligarki.

“BUMN mesti bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan perilaku direksi-direksi BUMN,”usulnya.

Sumber: republika.co.id

PBNU Nilai Kemenag Memang Seharusnya Rangkul Seluruh Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, sudah menjadi tugas Kementerian Agama (Kemenag) mengurus ormas-ormas Islam.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menyampaikan ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

KH Marsudi mengatakan, keinginan menag merangkul dan mengajak semua ormas Islam itu bagus. Sebab sesungguhnya tidak ada Kemenag kalau tidak ada agama Islam dan agama-agama lainnya. Agama Islam ada dan ada pengelolanya, yakni ormas-ormas Islam.

“Dengan mengurusi keagamaan, berarti mereka Kementerian Agama harus mengurusi itu (ormas-ormas Islam), harus itu suatu kewajiban, kewajiban dia (Kemenag), job description (Kemenag) memang itu,” kata KH Marsudi, Kamis (9/1/2020).

Ia menerangkan, umat Islam dan ormas Islam di Indonesia bermacam-macam. Semua ini sudah menjadi kewajiban Kemenag untuk mengurusi umat Islam dan ormas-ormas Islam yang bermacam-macam.

Maka keinginan menag merangkul ormas-ormas Islam harus direalisasikan melalui program Kemenag.

Menurutnya, Kemenag harus membuat program untuk merealisasikan keinginan menag merangkul semua ormas-ormas Islam.

Kemudian programnya diberitahu ke stakeholder terkait. Sehingga dapat diketahui keinginan dan kebutuhan stakeholder supaya program yang dibuat Kemenag nyambung.

“Programnya Kemenag mestinya dikasih tahu kepada stakeholder biar nyambung, kalau tidak nanti hanya menjalankan program demi program tapi tidak nyambung,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id