Penulis: Mazaya

Muhammadiyah Apresiasi Niat Menag Ingin Rangkul Semua Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar menyambut baik keinginan menag, tapi menag harus memperjelas keinginannya membangun bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengatakan bahwa yang disampaikan menag bagus. Karena supaya suatu bangsa maju syaratnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa harus kuat.

Tapi dia juga mempertanyakan bangsa yang ingin dibangun bersama itu bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag ini. Tapi sikap dan pandangannya ini harus diperjelas.

“Sehingga ajakan beliau (membangun bangsa) tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tapi ajakan beliau akan menguntungkan semua orang yang ada di negeri ini,” kata Buya Anwar, Kamis (9/1/2020).

Ia menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII).

Bangsa yang ingin dibangun MUI adalah bangsa dan NKRI yang maju. Namun tidak hanya sekedar maju, tapi juga adil dan beradab.

Sekretaris Jenderal MUI ini mengingatkan, pembangunan Indonesia sudah berhasil tapi yang menikmati masih kalangan tertentu dan segelintir orang.

Sebab banyak undang-undang yang berlaku di negeri ini dan perilaku pejabat di negeri ini yang hanya berpihak ke segelintir orang yaitu pemilik kapital.

“Sehingga kurang berpihak kepada UMKM, koperasi dan rakyat kecil, sehingga pembangunan yang kita selenggarakan selama ini telah berhasil membuat orang Indonesia menjadi orang kaya di dunia tapi sebagian besar rakyat kita masih dililit oleh kemiskinan,” ujarnya.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag yang ingin merangkul semua ormas Islam.

Tapi sikap dan pandangan menag ini harus diperjelas. Maka MUI akan mengundang menag untuk menghadiri KUII.

Dia menegaskan, di ajang KUII menag bisa sampaikan secara detail ajakan merangkul semua ormas Islam. Supaya ajakannya memiliki arti dan makna yang besar bagi bangsa ini.

Sumber: republika.co.id

 

Kongres Umat Islam Fokus Strategi Umat Majukan NKRI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan kembali menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7.

Dalam kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Maju, Adil, dan Beradab.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Amirsyah Tambunan menyebut penekanan perwujudan NKRI yang maju, adil, dan beradab merupakan cita-cita konstitusional. Sebagai bangsa Indonesia, maka tugas umat Islam pula untuk memikirkan cara mewujudkan hal tersebut.

“Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) akan dilaksanakan 26-29 Februari di Bangka Belitung. Saat ini sampai hari pelaksanaan, MUI akan melaksanakan kelompok diskusi terpumpun (FGD) agar saat pelaksanaan topik yang dibahas lebih mendalam,” ujarnya saat konferensi pers perihal KUII ke-7 di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Ia menyebut pemilihan lokasi di Bangka Belitung karena melihat potensi wisata halal yang dimiliki provinsi tersebut. Potensi ini bisa dipromosikan tidak hanya pada wisatawan nasional tapi juga skala internasional.

MUI juga menilai dengan dilaksanakannya kongres skala nasional ini di daerah Bangka Belitung, diharap dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan wisata halal di Indonesia. Tidak hanya mengangkat nama daerah dan kulinernya tapi juga pendapatan nasional.

Terkait kelompok diskusi terpumpun yang telah beberapa kali digelar MUI guna membahas topik-topik yang angkat diangkat, Wasekjen MUI Misbahul Ulum menyebut sudah ada beberapa ide gagasan yang dibahas. Di antaranya perihal keadaan ekonomi.

“Nanti juga akan dilakukan diskusi tentang politik menurut pandangan Islam. Di kongres, gagasan-gagasan atau topik yang sudah dibahas ini akan dikupas lagi secara lebih tajam,” ucapnya.

Ia menyebut dalam acara kongres tahunan yang digelar akhir Februari ini akan dihadiri 700 peserta. Tidak hanya dari kalangan MUI seluruh Indonesia, tapi juga diikuti ormas Islam se-Indonesia, Perguruan Tinggi Islam, lembaga pendidikan seperti pesantren, dan para cendekiawan muslim.

Sumber: republika.co.id

MUI: Jika Umat Islam Maju, Bangsa Juga Akan Maju

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) telah membawa perubahan peta perpolitikan dengan mengarusutamakan Islam.

“Ada kesadaran lebih tinggi untuk politik kebangsaan, keumatan, dan politik praktis,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Zaitun Rasmin, di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dia mengatakan hal itu terkait dengan pengaruh pada masa kini dari KUII IV pada 2015 di Yogyakarta.

MUI akan menyelenggarakan KUII V di Bangka Belitung tahun ini dengan mengangkat tema “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab”.

Zaitun mengatakan tema KUII tahun ini memiliki kemiripan dengan tema dari penyelenggaraan sebelumnya.

Meski ada kemajuan dengan perubahan pemetaan perpolitikan, kata dia, tetapi dari aspek ekonomi umat Islam yang belum kunjung membaik.

“Dilihat dari perjalanan setelah penyelenggaraan KUII 2015, dari aspek ekonomi kita masih jauh. Tema KUII kemarin relevan maka perlu diperkuat lagi,” katanya.

Menurut dia, kemajuan umat Islam salah satu faktor pentingnya ditopang oleh aspek ekonomi.

Memperbaiki ekonomi umat, kata dia, berarti juga meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. “NKRI ini general. Umat Islam maju maka bangsa juga maju. Umat tidak tertinggal dan anak bangsa lain tidak tertinggal,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

BSMI Beri Beasiswa Pendidikan Pemuda Jawijaya Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pengurus Nasional (DPN) BSMI menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan gelombang pertama untuk anak-anak Jayawijaya, Papua. Bantuan berasal dari ZISKES BSM yang menghimpun dana dari zakat, infak, sedekah para karyawan RSU Al Fauzan, Klinik pratama Al Fauzan dan BSMI. ZISKES BSMI juga memiliki anak-anak binaan setingkat SD-SMA

Sekretaris Jenderal BSMI Muhammad Rudi mengatakan, program pemberian beasiswa ke anak-anak Jayawijaya adalah program gelombang pertama yang diikuti delapan anak-anak muda papua.

Rudi menjelaskan awalnya program ini adalah program BSMI Jayawijaya. Salah satu relawan BSMI Jayawajiya Anggita Fatimah Siregar melihat ada potensi yang bisa dikembangkan dari anak-anak Wamena, Jayawijaya.

“Akhirnya setelah pulang, relawan kita Anggi membawa delapan anak untuk disekolahkan di Batam. Sekarang 7 orang sudah kelas 3 SMA dan satu orang kelas 2 SMA. Ada yang bersekolah di Sekolah Penerbangan, Pelayaran dan SMA umum,” papar Rudi saat memberikan beasiswa di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Rudi menerangkan, DPN BSMI akan memfasilitasi anak-anak Papua agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Mereka semua ingin melanjutkan kuliah, beberapa Fakultas Kedokteran sudah menawarkan. Semoga nanti mereka bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi dan kembali ke Tanah Papua dengan bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni,” ujar Rudi.

Ketua BSMI Jayawijaya periode 2014-2015 Mukri Nasution menambahkan, pihaknya sejak awal mulai menginisiasi bantuan pendidikan bagi anak-anak Wamena. Ia menyebut delapan anak yang mendapat bantuan pendidikan dan hidup sehari-hari oleh Anggi berasal dari daerah pinggiran.

“Mereka dari desa-desa. Kalau di Jayawijaya banyak anak-anak setelah lulus SMP atau SMA tidak lagi melanjutkan pendidikan. Kita bawa mereka keluar untuk mendapat pendidikan kemudian nanti bisa kembali membangun Papua,” ujar dia.

Mukri mengatakan, BSMI juga sempat memberikan kursus singkat Bahasa Inggris dengan mengirimkan delapan anak tersebut ke Kampung Inggris di Kediri. “Ya kami patungan, saya carikan bantuan dari relasi dokter-dokter. Selain delapan anak ini masih banyak anak-anak Papua yang berpotensi. Semoga program ini bisa berkelanjutan,” ujar dia.

Salah satu penerima beasiswa, Rahim Lani yang sekolah di SMK Pelayaran mengucapkan terima kasih kepada BSMI atas bantuan pendidikan yang diterimanya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada BSMI yang membantu biaya pendidikan saya. Semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bagi Papua,” papar dia.

Desak Pemerintah Tegas terhadap Cina, Ansharusy Syariah: Ini Penjajahan yang Nyata

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Jamaah Ansharu Syariah ustaz Abdul Rohim Ba’asyir mendesak pemerintah untuk dapat bersikap tegas terhadap permasalahan di Natuna, menurutnya, apa yang dilakukan oleh Cina di perairan Natuna adalah sebuah penjajahan.

“Kalau memang benar itu Natuna mau dicaplok oleh Cina, jelas itu penjajahan yang nyata, dan seharusnya pemerintah melakukan persiapan persiapan untuk pembelaan, jangan sampai ada bagian dari negeri ini dicaplok oleh orang lain,” katanya kepada jurnalislam.com, Kamis (9/1/2019).

“Cukuplah peristiwa Timor Timor yang lepas dari kita, dan bangsa ini harus terus menjaga kedaulatannya karena negara ini adalah amanah dari para pejuang, dari para mujahid, yang berjuang melawan penjajah lalu kemudian Allah Subhanahu Wata’ala berikan negeri yang barokah ini,” imbuhnya.

Selain itu, katanya, pemerintah harus bisa tegas terhadap Cina, dan jangan kemudian membebek karena karena utang kemudian tidak punya sikap atau jadi kelu lidahnya untuk berkomentar tegas terhadap permasalahan di Natuna.

“Ini harus berani, karena kalau tidak bisa jadi Natuna ini hanya sekedar tes psikis bagaimana respon pemerintah Indonesia, kalau nggak ada respon maka mereka akan bertindak dengan semena mena untuk kemudian mencaplok dan bisa bisa nanti suatu hari Sumatra itu akan dicaplok oleh mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ustaz iim mengajak masyarakat bersatu untuk melawan penjajahan ini.

“Bersatu dalam rangka untuk membela kedaulatannya, dalam rangka untuk membela hak haknya dan melawan pejajahan apapun yang terjadi di muka bumi ini,” tandasnya.

Sudarto Tersangka Sebar Hoaks, MUI: Serahkan Proses Hukum

Redaktur: Mazaya

PADANG (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus aktivis lembaga Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang, Sudarto (45) kepada penegak hukum.

Ketua MUI Kota Padang, Ustaz Duski Samad, saat dihubungi dari Padang, Rabu (8/1/2020), menyatakan dia yakin aparat bertindak sesuai dengan koridor hukum.

“Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka biarlah hukum yang bicara dan tidak boleh masyarakat mengintervensi hukum,” kata dia.

Menurut dia, kepolisian tentunya sudah punya cukup alat bukti saat memutuskan untuk menangkap dan menetapkan Sudarto sebagai tersangka.

“Jika semua orang bisa bicara seenaknya tentu kacau republik ini, akan lebih baiknya kita serahkan saja kasus ini pada aparat hukum,” kata dia, lalu mengajak warga mendukung aparat penegak hukum menangani perkara tersebut.

sumber: republika.co.id

 

Mahfud: Alat Bukti Cukup untuk Penetapan Status Tersangka Sudarto

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, aktivitis Sumbar, Sudarto, tidak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, status tersangkanya tak bisa dihindari karena proses hukum dan ada pelaporan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat.

“Status tersangkanya tidak bisa dihindari karena itu hukum. Dan orang yang melapor. Sekarang tidak ditahan dan Polri sedang mengupayakan ada mediasi, sehingga yang akan ditempuh nanti restorative justice bukan formal semata,” ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Ia menuturkan, bukti-bukti serta keterangan saksi yang dikumpulkan sudah mencukupi untuk menetapkan Sudarto sebagai tersangka, ditambah lagi hasil analisis ahli bahasa dan teknologi informasi.

Akan tetapi, kepolisian kini tengah mengupayakan jalur mediasi untuk menyelesaikan kasus Sudarto tersebut

“Kalau Polri itu kan tugasnya untuk menegakkan hukum. Kalau syarat-syaratnya dipenuhi ya tersangka dong. Bahwa itu nanti tidak dilanjutkan, itu kan tergantung dari pihak-pihak, karena ini kan laporan. Ada yang melapor,” kata Mahfud.

Mahfud meminta persoalan ini diselesaikan secara adil.  Selain itu Mahfud mengatakan kasus Sudarto tergantung pihak yang berperkara.

Sebar Hoaks Ada Larangan Natal di Sumbar, Sudarto Jadi Tersangka

Redaktur: Mazaya

PADANG (Jurnalislam.com) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat menetapkan aktivis Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Sudarto sebagai tersangka penyebaran berita bohong mengenai pelarangan perayaan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Polisi, Selasa (7/1) menangkap Sudarto di kediamannya di Jalan Veteran, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sekitar pukul 13.30. Setelah diperiksa, Polda Sumbar menetapkan Sudarto sebagai tersangka.

“Statusnya sudah ditetapkan tersangka, kami sudah melaksanakan sesuai prosedur dan SOP (standar operasional prosedur). Beliau kami tetapkan tersangka setelah gelar perkara kemarin,” Direskrimus Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Juda Nusa, di Markas Polda Sumbar.

Sudarto diamankan polisi karena postingan di sosial media. Di mana aktivis 46 tahun tersebut menyebarkan informasi adanya pelarangan perayaan Natal di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

Juda menjelaskan Sudarto ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani gelar perkara sehari sebelum penangkapan. Juda menyebut polisi sudah melaksanakan prosedural yang sah dalam menangkap dan menetapkan Sudarto sebagai tersangka.

“Setelah pemeriksaan, langsung penahanan badan,” ucap Juda.

Juda menilai postingan yang dibuat Sudarto mengandung unsur kebencian. Unggahan mengenai pelarangan natal di Nagari Sikabau, Dharmasraya menurut Juda hanya salah satu dari beberapa unggahan kebencian yang dibuat Sudarto.

Juda menulis adanya pelarangan natal di Nagari Sikabau. Usai mendapatkan informasi tersebut, Polda kata Juda memeriksa ke Dharmasraya di mana polisi mendapati perayaan nagari yang dimaksud berlangsung aman dan damai.

Sumber: republika.co.id

Usaha Kecil Dapat Fasilitas Urus Sertifikasi Halal Gratis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemberian fasilitas gratis dalam mengurus sertifikasi produk halal khusus diberikan bagi usaha mikro kecil (UMK) sektor makanan dan minuman yang menghasilkan omzet maksimal Rp 1 miliar per tahun.

“Mekanismenya besok akan dilaporkan ke wapres,” kata Airlangga Hartarto di kantornya, Rabu (8/1/2020).

Menurut dia, biaya mengurus sertifikasi halal diberikan untuk semua pengurusan mulai dari registrasi hingga pemberian sertifikat halal. Airlangga tidak menyebutkan target jumlah pelaku usaha yang akan diberikan fasilitas itu, namun diberikan bagi seluruh pelaku UMK.

Sedangkan terkait anggaran, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang rencananya akan dilaksanakan bersama dengan Wapres Ma’ruf Amin, Kamis (9/1). Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah akan mempermudah proses mulai registrasi hingga sertifikat halal berada di tangan pelaku usaha.

Meski begitu, Sri Mulyani belum memberikan perincian anggaran yang akan dikeluarkan untuk memberikan subsidi biaya nol dalam mengurus sertifikasi produk halal itu. Ia menyebut estimasi anggaran untuk nol biaya itu akan dikalkukasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Namun pelaksanaan untuk menjangkau sampai jutaan usaha kecil itu seperti apa, itu nanti dibahas,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Menag Sambangi MUI, Bahas Masalah Kebangsaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Fachrul Razi menyambangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bertemu Dewan Pertimbangan MUI membincang persoalan bangsa.

Fachrul tiba di gedung MUI pukul 12.58 WIB. Dia langsung menuju lantai empat aula MUI, Fachrul diterima langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Prof Din Syamsuddin, Wakil Wantim MUI Prof Azyumardi Azra dan Prof Nasaruddin Umar.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengatakan pertemuan dengan Menag adalah pertemuan strategis untuk berbicara dari hati ke hati terkait masalah kebangsaan.

Menurut dia, setiap perbedaan adalah suatu yang wajar.

“MUI memandang pemerintah adalah shadiqul hukumah, yaitu mitra strategis,” ujarnya.