Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menyoroti pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 menjadi UU.

Muhyiddin menilai pengesahan aturan itu sebenarnya telah membabat habis dan mengebiri wewenang DPR sebagai wakil rakyat.

“Kini giginya (DPR) sudah ompong bagaikan singa tua. Ia hanya kelihatan gagah dan menakutkan tapi sudah powerless,” kata Muhyiddin dalam keterangan resminya, Jumat (15/5).

Muhyiddin memandang, kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. DPR justru lunak dalam pengesahaan UU nomor 1 tahun 2020. Padahal ia merasa aturan itu berdampak negatif buat rakyat.

“Semua mengkhawatirkan munculnya pemerintahan tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah akan sangat otoriter dan tak bisa dikendalikan,” ujar Muhyiddin.

Selama ini, Muhyiddin mengingatkan, bahwa kebijakan amburadul dan sewenang-wenang terbukti menyengsarakan rakyat. Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan menciptakan frustasi massal.

“Demo-demo rakyat dengan skala apapun tak lagi direspon karena DPR sudah terkoptasi dan aspirasi rakyat mandeg,” ucap Muhyiddin.

Diketahui, (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diresmikan DPR sebagai UU mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Bentuknya diantaranya bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

Ada sejumlah pasal yang bermasalah dalam UU tersebut. Pertama, substansi Pasal 27 menghilangkan pengawasan konstitusional oleh DPR. Sehingga membuat lembaga yudisial pun tidak bisa menyidangkan perkara mengenai penyimpangan yang bisa saja dilakukan pejabat publik dalam penanganan COVID-19.

Pasal tersebut juga memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pejabat negara. Tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan UU penanganan COVID-19 itu tidak bisa dijadikan objek gugatan.

Kemudian, pasal 28 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pandemi Covid 19 tak dapat dipungkiri telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Hal tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap kelancaran distribusi pangan yang dapat menggangu ketahanan pangan hingga di tingkat rumah tangga.

Mengutip pernyataan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi terkait hal itu, dia menyebut bahwa ketahanan pangan harus dibangun melalui kemandirian dan kedaulatan pangan, yang mampu memproduksi sendiri bahan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

”Seringkali disampaikan Pak Mentan Syahrul Yasin Limpo bahwa tidak boleh 267 juta penduduk Indonesia ada yang mengalami kelaparan. Artinya apa, kita harus menjamin bahwa setiap individu harus hidup sehat aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus bangun ketahanan pangan kita berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan,” ungkapnya saat menjadi pembicara dalam diskusi online bersama petani dan penyuluh selruuh Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Jumat (16/5).

Agung juga menyatakan Kementan telah mengembangkan kegiatan Pertanian Keluarga, Pekarangan Pangan Lestari (PPL) dan Lumbung Pangan Masyarakat.

“Saya titip tiga kegiatan ini, tolong dikawal Kostratani, Kostrada dan Kostrawil. Penyuluh itu banyak berperan, mulai dari tiap kegiatan harus dikawal pelaksanaannya,” ujarnya.

Pendekatan pertanian keluarga yang terpenting, kata Agung adalah komitmen pemerintah daerah, keterlibatan pemuda dan kesetaraan gender dan penyediaan pendidikan vokasi, pelatihan, pendampingan dan penerapan teknologi. Selain itu juga penguatan akses keluarga petani terhadap permodalan, sarana produksi dan asuransi usaha tani.

Yang tidak kalah penting, dia menyebut pengembangan budidaya pangan yang beragam, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk keberlanjutan usaha tani dan menjaga biodiversitas.

“Dan ini tentu sangat erat kaitannya dengan kawan kawan di Polbangtan, gunakan Pertanian Keluarga ini sebagai media vokasi,” ujar Agung. Dia meyakini jika kegiatan P2L dan pertanian keluarga ini terus dioptimalkan dan dikembangkan maka ketahanan pangan di Indonesia akan terus berkelanjutan.

“Kegiatan ini akan memicu mereka untuk mandiri dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangannya, bahkan dapat menambah pendapatan sehingga ini bisa berkelanjutan, mereka akan terus menanam untuk menjadi sumber pendapatan ekonomi mereka, itu yang penting” ujarnya.

Tahun ini, sasasran P2L ada di 3.876 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan saat ini dana bantuan permerintah sudah masuk ke rekening kelompok.“Transfer dananya sudah terlaksana ke kelompok. Tinggal realisasi fisiknya. Sedangkan Pertanian Keluarga yang tadi itu kita scaling up dari P2L ini,” ujarnya.

Agung menaruh harapan besar kepada Penyuluh Pertanian/Kostratani untuk turut mengawal kegiatan ini di lapangan agar terus berkelanjutan.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Bulan Ramadan hampir berakhir. Kementerian Agama akan kembali menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Syawal 1441H. Sidang isbat akan digelar pada Jumat, 22 Mei mendatang.

Menteri Agama Fachrul Razi dijadwalkan akan memimpin langsung sidang isbat. Karena masih pandemik Covid-19, sidang isbat dilakukan mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak semua perwakilan hadir secara fisik di kantor Kementerian Agama.

“Isbat awal Syawal digelar 22 Mei 2020. Sesuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, serta Komisi VIII DPR,” terang Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Agus Salim, di Jakarta, Sabtu (16/05).

“Peserta dari unsur pimpinan ormas Islam kita undang untuk mengikuti sidang isbat melalui aplikasi pertemuan dalam jaringan,” lanjutnya.

Peliputan juga akan dilakukan secara terbatas. Menurut Agus, Kemenag bekerjasama dengan TVRI untuk menjadi TV Pool. Media yang ingin menyiarkan sidang isbat awal Syawal bisa berkoordinasi dengan TVRI. “Kami juga memanfaatkan medsos Kemenag untuk melakukan live streaming,” tuturnya.

Dijelaskan Agus, tahapan sidang isbat dilakukan sebagaimana awal Ramadan lalu. Sesi pertama dimulai pukul 17.00 WIB, berupa pemaparan posisi hilal Awal Syawal 1441H oleh anggota Falakiyah Kemenag Cecep Nurwendaya. Setelah Magrib, sidang Isbat dibuka Menteri Agama RI, dilanjutkan laporan data hisab dan hasil rukyatul hilal dari  80 titik di seluruh Indonesia.

“Hasil sidang isbat akan diumumkan Menteri Agama secara telekonferensi dan disiarkan langsung oleh TVRI sebagai TV Pool dan live streaming medsos Kemenag,” tutupnya.