INDIA(Jurnalislam.com)- Nasionalis Hindu yang didukung oleh pemerintah federal yang dipimpin Narendra Modi telah meluncurkan kampanye menargetkan minoritas Muslim di India.
Negara ini telah menyaksikan banyak kampanye kebencian dan siklus kekerasan terhadap Muslim dalam delapan tahun terakhir. Insiden hukuman mati tanpa pengadilan, kejahatan rasial, undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif, penahanan aktivis Muslim, kampanye menentang jilbab dan pembongkaran rumah milik Muslim miskin adalah beberapa insiden menonjol yang terjadi sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 2014.
Sekarang, mereka menjalankan kampanye untuk mengubah masjid dan monumen bersejarah termasuk Taj Mahal dan Qutub Minar yang dibangun oleh penguasa Muslim di era abad pertengahan di India menjadi kuil.
Para pemimpin yang tergabung dalam kelompok nasionalis Hindu mengajukan petisi di pengadilan, membuat pernyataan publik dan mengadakan protes menuntut untuk menyatakan monumen dan masjid ini sebagai kuil. Mereka mengklaim bahwa monumen dan masjid ini dibangun oleh penguasa Muslim abad pertengahan setelah menghancurkan kuil dan sekarang mereka harus diberikan hak untuk berdoa di tempat-tempat ini.
“Ini adalah hari-hari ketika mitos didahulukan daripada fakta sejarah,” jelas Sayed Ali Nadeem Rezavi terkait klaim yang dilakukan oleh nasionalis Hindu tentang masjid dan monumen tersebut.
“Seseorang dapat terlibat dengan mereka yang tertarik untuk menemukan kebenaran, bukan mereka yang cenderung mendistorsi masa lalu,” kata Sayed, yang merupakan mahasiswa fakultas di jurusan sejarah Universitas Muslim Aligarh (AMU) di India, sebagaimana dilansir The New Arab pada Rabu (15/06/2022)
“Mereka mengklaim bahwa monumen dan masjid ini dibangun oleh penguasa Muslim abad pertengahan setelah menghancurkan kuil dan sekarang, mereka harus diberi hak untuk berdoa di tempat-tempat ini”, imbuhnya.
Rajneesh Singh, seorang pemimpin nasionalis Hindu yang berkuasa dari Partai Bharatiya Janata (BJP), mengajukan petisi di Pengadilan Tinggi Allahabad di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian utara di mana biksu garis keras BJP, Yogi Adityanath menjadi menteri utama. Dalam petisinya, ia mengklaim bahwa Taj Mahal adalah kuil Hindu kuno bernama ‘Tejo Mahalaya’ dan menuntut untuk membuka beberapa gerbang monumen yang tertutup.
Pada 14 Mei, pengadilan menolak permohonan dan menegur pemohon. Bahkan setelah petisi ditolak, Singh tidak menyesali klaim liarnya tentang Taj Mahal.
Taj Mahal yang terletak di Agra adalah Situs Warisan Dunia UNESCO yang dibangun oleh penguasa Muslim Shah Jahan pada abad ke-17 untuk mengenang istri tercintanya Mumtaz Mahal.
Qutub Minar Warisan Dunia UNESCO lainnya, yang dibangun oleh Raja Muslim Qutb-ud-in-Aibak pada abad ke-12 di Delhi, juga diklaim sebagai bekas kuil oleh nasionalis Hindu. Pada Desember 2021, sebuah petisi diajukan di pengadilan Delhi menuntut restorasi kuil-kuil ini yang diduga dihancurkan oleh penguasa saat itu dan hak untuk berdoa di lokasinya. Pengadilan telah menolak petisi tersebut tetapi pada bulan Februari 2022 pemohon mengajukan keberatan atas perintah tersebut di pengadilan yang lebih tinggi.
Pada tanggal 10 Mei, para aktivis dari kelompok nasionalis Hindu bahkan berkumpul di dekat Qutub Minar untuk beribadah di tempat yang disebut monumen ‘Stempel Wisnu’ mengacu pada sebuah nama kuil Hindu.
“Berapa banyak kesalahan yang akan Anda perbaiki? Bagaimana dengan penganiayaan monumental terhadap Buddhis dan Jain, kuil dan tempat ibadah mereka yang tercatat telah dihancurkan dan diubah menjadi Vaishnava atau Shaiva (kuil)?”
Selain monumen bersejarah, ada juga masjid yang diklaim oleh nasionalis Hindu. Kampanye yang sedang berlangsung terhadap masjid Gyanvapi, yang terletak di kota suci umat Hindu Varanasi, kini menjadi perbincangan publik setelah pengadilan di kota tersebut menutup sebagian masjid pada Mei hanya karena klaim keberadaan relik Hindu (Shivling) di tempat keagamaan Islam.
Pengadilan pertama-tama mengizinkan survei masjid atas permohonan beberapa wanita Hindu dan kemudian menerima klaim yang dibuat oleh pengacara mereka tanpa mendengarkan pihak masjid. Sebuah komisi dibentuk untuk kemudian menyelidiki masalah ini.
“Pengadilan seharusnya tidak mengizinkan survei masjid terjadi. Setelah menyegel daerah itu, akan sulit bagi umat Islam untuk mengambilnya kembali”.
Pengacara yang mewakili masjid menuduh pengadilan bias dan mengatakan bahwa air mancur tak bernyawa secara keliru dinyatakan sebagai peninggalan Hindu (Shivling). Komite masjid melanjutkan ke Mahkamah Agung menuntut untuk membatalkan perintah pengadilan setempat, karena adanya undang-undang tahun 1991 tentang Ibadah, yang melarang perubahan status tempat keagamaan, banyak orang berharap bahwa pengadilan tertinggi akan menyatakan perintah pengadilan setempat batal demi hukum. Namun justrus yang terjadi sebaliknya, membiarkan bagian masjid itu tetap tertutup tetapi mengizinkan umat Islam untuk shalat di bagian masjid yang lain.
Berbicara kepada The New Arab tentang hal itu, Nilanjan Mukhopadhyay, penulis dan seorang jurnalis, menyebut perintah Mahkamah Agung itu “mengecewakan.”
“Dalam kasus masjid Gyanvapi, saya sangat kecewa dengan pendirian Mahkamah Agung sejauh ini. Pengadilan seharusnya tidak mengizinkan survei masjid berlangsung. Setelah survei, klaim pihak Hindu tentang ditemukannya peninggalan Hindu di masjid juga diterima.” katanya.
“Setelah menyegel daerah itu, akan sulit bagi umat Islam untuk mengambilnya kembali. Secara bertahap, umat Hindu akan datang untuk berdoa di sana yang dapat berbahaya bagi masjid di masa depan,” kata Nilanjan, penulis The Demolition And The Verdict: Ayodhya And Proyek Untuk Mengkonfigurasi Ulang India.
Bukunya tentang masjid bersejarah Masjid Babri yang dihancurkan oleh nasionalis Hindu yang dipimpin oleh para pemimpin BJP pada tahun 1992 mengklaim bahwa masjid itu dibangun setelah menghancurkan sebuah kuil. Saat ini, sebuah kuil agung sedang dibangun di atas tanah masjid itu setelah Mahkamah Agung menyerahkan tanah untuk pembangunan kuil atas dasar agama Hindu.
Banyak orang termasuk pemimpin politik Muslim terkemuka Asaduddin Owaisi menarik kesamaan antara kampanye yang sedang berlangsung untuk mengubah masjid menjadi kuil dengan insiden pembongkaran masjid Babri.
“Ini adalah ulangan buku teks Desember 1949 di Masjid Babri. Tatanan ini sendiri mengubah sifat keagamaan masjid. Ini merupakan pelanggaran terhadap UU 1991. Ini adalah kekhawatiran saya dan itu menjadi kenyataan. Masjid Gyanvapi dulu dan akan tetap menjadi masjid sampai hari penghakiman, Insya Allah,” kata Asaduddin, presiden All India Muslim Majlis Ittehadul Muslimeen (AIMMIM).
Tidak hanya masjid Gyanvap Varanasi, nasionalis Hindu juga menargetkan masjid Shahi Eidgah Mathura, masjid Teelewali Lucknow, Masjid Jama Bhopal, masjid Malali Karnataka negara bagian selatan dan masjid Srirangapatna.
“Dampak terbesar dari kampanye ini akan meninggalkan masyarakat India, bahwa hal itu akan menghambat perkembangan masyarakat. Hal ini akan membangun permusuhan terus-menerus dalam kelompok orang yang berbeda, yang sejauh ini merupakan kekhawatiran terbesar. Masyarakat akan tetap gesekan, dan sewaktu-waktu bisa pecah,” pungkas Nilanjan. (Bahri)
Penulis: Waquar Hasan, seorang jurnalis yang tinggal di New Delhi. Dia meliput pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kebencian di India.
Penerjemah: Bahri
Sumber: The New Arab
