Penulis: Mazaya

Pendidikan Agama Dinilai Penting untuk Masyarakat Badui Muslim

Redaktur: Mazaya

LEBAK(Jurnalislam.com) — Yayasan Spririt Membangun Ukhuwah Islamiyah (Yasamu) mencetak masyarakat Badui Muslim menjadi sumber daya manusia (SDM) yang andal. Dengan demikian, kehidupan mereka menjadi lebih baik.

“Kami berharap masyarakat Badui Muslim bisa hidup mandiri dengan pendidikan yang dimilikinya itu,” kata Ketua Yasamu H Ashari di Kampung Lembah Barokah Ciboleger Kabupaten Lebak, Banten, Senin (24/8).

Masyarakat Badui Muslim yang tinggal di pemukiman Lembah Barokah Ciboleger tersebar di kluster Arrojak, Arrohman, Arrohim dan Assalam dengan jumlah 50 kepala keluarga (KK). Anak-anak disini wajib menerima pendidikan mulai jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Mereka juga tinggal di pesantren untuk mendalami ilmu agama Islam.

Orang tua mereka juga wajib mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap Ahad malam dengan mendatangkan ustaz dan kiai dari luar daerah.Pengajian itu untuk meningkatkan pemahaman ajaran Islam yang benar bersumber Alquran dan Hadits, sebab mereka para mualaf perlu memiliki akidah yang kuat dan keyakinan.

“Kami yakin melalui pengajian itu dipastikan pemahaman agama Islam juga nilai-nilai ibadah meningkat,” kata dia.

Menurut dia, pengajian yang dilaksanakan tersebut dengan metode ceramah yang disampaikan ustaz maupun kiai. Yasamu juga mendatangkan da’i dari Depok.Pengajian dengan membahas tentang ilmu fiqh atau tata cara beribadah dengan melaksanakan shalat lima waktu, ibadah puasa pada bulan Ramadhan hingga melaksanakan haji ke tanah suci Makkah.

Selain itu, Islam mengajarkan  tentang muamalah atau bermasyarakat dengan menyebar kebaikan, kasih sayang, hidup damai, rukun juga toleransi hingga mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .”Seluruh biaya pendidikan anak-anak Badui, termasuk pengajian dan tempat tinggal mereka ditanggung oleh yayasan,” kata dia.

Benong (50) seorang warga Badui Muslim mengaku sejak enam tahun lalu bersama anggota keluarga menjadi mualaf tanpa paksaan.Saat ini, dia merasa  bahagia karena anak-anak mereka bisa belajar menimba ilmu pendidikan umum dan agama di pesantren.

Setiap pekan, dia pun rajin mengikuti pengajian secara langsung juga belajar membaca Alquran dan doa-doa.Beruntung, dia tinggal di pemukiman milik Yasamu dengan lahan seluas 10 hektare dengan puluhan warga Badui mualaf lainnya.”Kami dan keluarga tinggal di sini diberikan bimbingan ajaran Islam dengan pengajian secara gratis dan diwajibkan mengikuti pengajian untuk memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang benar,” kata dia.

Sementara itu, KH Denny Abdul Wahab, seorang da’i dari Depokmenyampaikan bahwa ajaran Islam itu wajib melaksanakan shalat lima waktu sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Masyarakat Badui Muslim jangan sampai meninggalkan shalat lima waktu, karena perintah Allah SWT

Sumber: republika.co.id

Pandemi Paksa Pejabat Tinggi DKI Kerja di Rumah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Munculnya pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah memaksa beberapa pejabat tinggi bekerja dari rumah (work from home/WFH).

Para pejabat yang melakukan WFH tersebut antara lain Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Artal Reswan W Soewardjo, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari, dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti.

“Mereka kini kerja dari rumah demi pencegahan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/8).

Ada dugaan para pejabat tinggi di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta tersebut terpapar Virus Corona jenis baru itu, tetapi Chaidir membantah hal tersebut. “Tidak (terpapar), hanya melakukan WFH. Ini untuk mencegah, anda silakan bekerja di rumah atau di kantor, daripada kena Covid-19,” ucap Chaidir.

Paparan Covid-19 memang telah masuk ke lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya yang baru adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati terkonfirmasi positif Covid-19.

Hal itu dibenarkan oleh Chaidir yang menyebutkan ia tahu kabar tersebut pada Senin pagi kemarin dari Suzi setelah hasil swab-nya menyatakan terkonfirmasi positif. Saat ini, kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI menjalani isolasi mandiri dan tetap bekerja dari rumah.

Sementara, Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta ditutup sementara selama tiga hari akibat kejadian tersebut guna dilakukan disinfeksi.

Chaidir menambahkan Pemprov DKI senantiasa mengingatkan agar protokol kesehatan Covid-19 diikuti dengan sungguh-sungguh, memberlakukan WFH dan Work From Office (WFO) dengan kapasitas perbandingan 50 persen:50 persen, pemberlakuan jam kerja sif.

“Namun pada saat sekarang ini untuk pencegahan, dilakukan screening atau pemeriksaan secara massal terhadap pegawai atau masyarakat melalui ujiswab maka terindikasi muncul beberapa hal yang dinyatakan positif,” tuturnya.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Akui Sulit Batasi Pergerakan Warga

Redaktur: Mazaya

BEKASI (Jurnalislam.com) — Sebagai daerah penyangga yang letaknya sangat dekat dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi punya risiko tinggi terhadap penularan Covid-19.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengaku sulit untuk mengawasi gerak gerik warganya di wilayah berpenduduk 3,003 juta jiwa dalam sensus penduduk 2019 lalu itu.

“Sulit. Kan kita punya 32 cek poin itu masuk dari Bogor, Depok, Jakarta, Kabupaten Bekasi, jumlahnya gak kira-kira kalau 32 pintu masuk. Warga kita ga cuma 500 ribu jiwa, ini kan 2,4 juta itu yang tercatat belum yang lalu lintas, yang mengontrak,” jelas Pepen, sapaan akrabnya, Senin (24/8).

Kendati begitu, pihaknya tetap akan mengimbau para warga untuk menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pepen mengakui, wilayah yang dipimpinnya merupakan daerah yang menjadi titik pertemuan antara kabupaten maupun kota-kota lainnya.

Di sisi lain, hal ini membuat pihaknya tak bisa sembarangan menutup akses. “Kita kan gak bisa tutup (akses), semua pintu punya komunikasi kabupaten dan kota lainnya yang punya penduduk sedemikian rupa,” terang Pepen.

Beberapa cara sempat dilakukan untuk menekan jumlah penularan kasus positif di Bekasi, seperti pengecekan di 32 titik oleh petugas. Namun, hal itu tak lagi dilakukan. Seiring selesainya libur panjang Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah, Pepen mengimbau kepada para warga yang baru kembali ke Bekasi untuk lapor ke puskesmas terdekat.

“Ya kalau mau tertib dan jelas, seumpanya dia dari luar kota harus lapor. Begitu dia dari Jawa karena semuanya khawatir ya masuk saja ke puskemas untuk rapid,” terang Pepen.

Pada Senin (24/8), jumlah total penumpang kereta api jarak jauh yang turun di Stasiun Bekasi ada 1.868 orang. Masing-masing terbagi dalam tiga hari, di antaranya 483 penumpang pada Sabtu (22/8) dan 715 penumpang pada Ahad (23/8).

Rapid test
Pepen pun meminta warganya yang baru bepergian dari luar kota untuk inisiatif melapor ke puskesmas terdekat. Hal itu dilakukan untuk menekan potensi penularan Covid-19. “Kalau mau tertib dan jelas, seumpanya dia dari luar kota harus lapor. Begitu dia dari Jawa karena semuanya khawatir ya masuk saja ke puskemas (untuk) rapid,” jelas Pepen.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, meski belum melakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap masyarakat yang tak patuh protokol, namun saat ini pihak pemkot ingin membangun kesadaran dari warga.

“Membangunnya dari approach. Jadi kalau dia pergi terus pulang dia membawa persoalan diketemukan (positif), sehingga nanti ada intervensi satu sama lain, dia masih tidak menyadari itu yang sebenarnya kita minta pakai masker itu kan bukan buat dia, tapi buat org lain,” tuturnya.

Sejauh ini, pihak Pemkot Bekasi sudah melakukan upaya dalam penanganan. Seperti, penyediaan tes cepat dan usap untuk umum di Stadion Patriot Candrabraga, Kota Bekasi setiap hari. Di samping itu, pihak pemkot juga mulai melakukan tracing di tingkat RW yang ditemukan ada cluster keluarga.

Setidaknya, sudah ada 259 RW dari 53 kelurahan di seluruh Bekasi yang akan menjalani tes cepat massal sejak Senin (24/8). Penentuan jumlah RW dilihat dari banyaknya kasus positif di wilayah tersebut. Masing-masing RW memiliki jatah lima sampel untuk dites.

Sumber: republika.co.id

OKI Tak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Redaktur: Mazaya

RIYADH (Jurnalislam.com) — Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini berlaku hingga Israel mengakhiri pendudukannya di tanah Arab dan Palestina.

“Membangun hubungan normal antara negara-negara anggota organisasi (OKI) dan negara pendudukan Israel tidak akan tercapai sampai akhir pendudukan Israel atas tanah Arab serta Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk al-Quds (Yerusalem),” kata Sekretaris Jenderal OKI Yousef Al-Othaimeen pada Senin (24/8) dikutip laman Anadolu Agency.

Al-Othaimeen menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah masalah inti bagi OKI. Dia menyebut Inisiatif Perdamaian Arab yang dicetuskan pada 2002 merupakan pilihan strategis dan solusi untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel.

Inisiatif Perdamaian Arab disahkan pada KTT Arab di Beirut, Lebanon pada 2002. Inisiatif tersebut mengusulkan pembentukan hubungan normal antara negara-negara Arab dan Israel. Namun Israel harus terlebih dulu menarik diri dari semua tanah yang didudukinya sejak 1967.

Pemerintah Israel telah berulang kali menyatakan penolakan atas inisiatif tersebut dan menyerukan adanya perubahan mendasar di dalamnya. Pada 13 Agustus lalu, Israel berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu tercapai dengan bantuan Amerika Serikat (AS). Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun.

Di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, Israel disebut setuju untuk menangguhkan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan rencana aneksasi tidak sepenuhnya disingkirkan.

Pascakesepakatan dengan UEA, Menteri Intelijen Israel Eli Cohen mengatakan negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan negara Teluk maupun negara Muslim di Afrika. Bahrain dan Oman adalah dua di antaranya. “’Saya pikir, Bahrain dan Oman ada dalam agenda kesepakatan ini,” ujarnya.

Cohen pun menyebut negaranya dapat menjalin kesepakatan normalisasi hubungan dengan Sudan dalam waktu dekat. “Perjanjian normalisasi dengan Sudan akan segera hadir. Perjanjian bersejarah ini dapat ditandatangani sebelum tahun baru,” kata Cohen kepada Israeli Public Broadcasting Corporation (KAN) pada 16 Agustus lalu.

Sumber: republika.co.id

Pandemi Harus Jadi Ajang Transformasi Inovasi dan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan pandemi Covid-19 bisa menjadi batu loncatan untuk transformasi inovasi dan ekonomi.

Ia mencontohkan, dalam beberapa bulan ke belakang perguruan tinggi di Indonesia menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang bisa memunculkan bisnis baru.

“Pandemi ini bisa jadi batu loncatan untuk transformasi. Kita lihat ke belakang, dalam beberapa minggu saja ratusan kampus berhasil melakukan pembelajaran secara daring. Sehingga bisa saja transformasi ekonomi secara masif terjadi, dimulai dengan bisnis baru berbasis digital yang saat ini sedang marak dikembangkan,” kata Nizam, dalam keterangannya, Senin (24/8) lalu.

Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi selama pandemi membutuhkan kerjasama antara pemangku kepentingan. Sebab, kondisi pandemi ini membuat ekonomi dunia tertatih-tatih menghadapi ketidakpastian.

Menurut Nizam, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dengan baik agar Indonesia bisa melewati masa pandemi ini.

“Ekonomi dunia sedang tertatih-tatih menghadapi pandemi yang tak kunjung berakhir. Tantangan besar bagi kita semua untuk Indonesia mencapai pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi ini tidak mudah, namun jika kita bergotong royong bersama pemerintah rasanya tidak ada hal yang tidak mungkin,” kata dia lagi.

Di dalam menghadapi pandemi, Nizam mengatakan perlu ada pemeliharaan dan pemulihan ekonomi nasional. “Ekspor berbasis inovasi dan teknologi maupun produk nasional bisa dilakukan. Selain program ini kami juga bersama-sama mendorong kewirausahaan bisnis maupun sosial,” ujar dia.

Sumber : republika.co.id

Pemprov Banten Denda Rp 100 Ribu Bagi Pelanggar Protokol

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Pergub tersebut mengatur panduan hingga sanksi denda sebesar Rp 100 ribu bagi pelanggar.

Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan Pergub ini merupakan turunan dari Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Saat ini pihaknya akan mematangkan SOP dan linimasa dari pelaksanaan Pergub tersebut.

“Sepakat bahwa satu pekan pertama ini penekanannya lebih ke sosialisasi dan edukasinya. Pekan kedua baru kita penerapan sanksi dan evaluasi,” jelasnya, Senin (24/8).

Wagub juga meminta agar ASN di Provinsi Banten bisa menjadi contoh yang baik dalam penerapan pergub ini.

“Jadi jangan sampai nanti masyarakat justru melihat kita (aparat) sendiri yang tidak konsisten,” katanya.

Menurut Andika, penerapan Pergub tersebut terlebih dahulu akan dilakukan di zona sampling yaitu di tempat-tempat pusat keramaian.

“Jadi tahap awal, penerapan ini akan berlaku di tempat-tempat umum seperti perkantoran, instansi lembaga, tempat pariwisata, lembaga pendidikan, terminal, stasiun, dan lainnya,” ujarnya.

Sanksi juga berlaku bagi pengelola atau penanggung jawab tempat umum. Jika didapati melanggar akan dikenai sanksi maksimal Rp 300 ribu. Adapun bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi mulai dari surat teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan.

Sumber: republika.co.id

Hajatan di Bekasi Harus Berizin dan Patuhi Protokol

Redaktur: Mazaya

BEKASI (Jurnalislam.com) — Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengizinkan warganya untuk menggelar hajatan atau pesta pernikahan di tengah pandemi Covid-19. Pepen, sapaan akrabnya, tetap mengeluarkan instruksi kepada para camat agar mempertimbangkan risiko warga berkumpul menghadiri hajatan.

Begitu pula dengan warga yang menggelar pesta lebih meriah, sambung dia, harus tetap dapat izin dari pihak kepolisian.

“Izinnya ke kecamatan. Kalau dia mau ada dangdutan izinnya ke polsek. Bukannya ga boleh tapi diatur sedemikian rupa,” kata Pepen di Stadion Patriot Candrabraga, Kota Bekasi, Senin (24/8).

Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 jumlah kerumunan harus diatur. Kapasitas tempat dan jumlah tamu yang datang tak boleh melebihi aturan, yang itu bukan berarti tidak boleh, hanya diatur. Dia sudah memberi instruksi kepada setiap camat untuk memberikan izin orang hajatan, dengan mengacu lus ruangan yang digunakan dan jumlah tamu yang hadir.

“Kalau ada hajatan tanahnya (kalau bisa) 50 meter, ya kalau engga jadikan drive thru, jangan ngumpul atau dengan jumlah tertentu,” terang Pepen.

Dia mengaku, Pemkot Bekasi belum menerapkan sanksi kepada warga yang kedapatan melanggar aturan tatanan hidup baru di Kota Bekasi. Hal itu termasuk dalam hal penyelenggaraan pesta pernikahan. Pepen merasa lebih memilih cara persuasif agar masyarakat juga tidak dirugikan jika Pemkot Bekasi hanya menerapkan denda jika ada yang melanggar.

“Sanksi moral saja. Ini kan kita pandemi ini persoalannya dalam, saya lebih baik pada persuasif dan humble,” pungkasnya.

Sumber: republika.co.id

PKS – PKB Bertemu, Bahas Isu Keumatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR bersilaturahim ke kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Senin (24/8). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku, kedatangannya ke kantor Fraksi PKB untuk bersilaturahim sekaligus meminta masukan terkait dengan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang diinisiasi PKS.

“Untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi PKB terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg, yakni RUU Perlindungan Ulama yang diubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama,” kata Jazuli, Senin (24/8).

 

PKS mengaku, meminta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draf yang dibuat Fraksi PKS. Terutama, dalam RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama yang diinisiasi PKS tersebut. Fraksi PKS meyakini bahwa Fraksi PKB termasuk yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang diusulkan Fraksi PKS. “Karena ini banyak menyangkut ulama, kiai, dan tokoh agama yang harus kita lindungi,” tutur Anggota DPR asal Banten II ini.

Selain itu, keduanya juga menyoroti terkait RUU Pemilu. Fraksi PKS mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen sebesar lima persen. “Kami berharap, kenaikan dilakukan secara bertahap atau gradual sehingga penyederhanaan terjadi secara alami dengan kesadaran dan tanpa paksaan,” tutur Jazuli.

sumber: republika.co.id

 

Kota Bogor Akan Terapkan PSBB Tingkat RW

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com) — Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan Pemerintah Kota Bogor ke depan memilih untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis komunitas, yakni pada tingkatan kelurahan dan rukun warga (RW). Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor tidak akan mundur untuk menerapkan PSBB.

Saat ini, penyebaran Covid-19 di Kota Bogor saat ini trennya meningkat dan penularannya bergeser pada klaster keluarga. “Kita tidak mungkin mundur ke PSBB sebelumnya yang berskala Kota Bogor. PSBB itu kan skalanya besar, sudah tidak tepat. Ke depan kita akan ke PSBB berbasis komunitas,” kata Bima Arya menjawab pertanyaan pers di sela kunjungannya ke beberapa sekolah untuk mengecek pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kecamatan Bogor Selatan, Senin (24/8).

Bima menilai konsep PSBB berbasis komunitas saat ini lebih tepat diterapkan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga dan permukiman. Bima menyebut dirinya mendapat laporan bahwa klaster keluarga di Kota Bogor saat ini sudah meningkat lagi menjadi 43 keluarga dengan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 157 kasus.

Menurut dia, sebagian besar kasus positif Covid-19 baru adalah karena terpapar dari orang di lingkungan keluarganya yang aktif dan orang yang tampak sehat tapi sebenarnya pembawa virus atau orang tanpa gejala (OTG). “Sebagian besar penularan Covid-19 di keluarga dan komunitas, karena penularan dari OTG yang aktif. Kalau kita pelajari polanya, ada orang lanjut usia dan anak-anak di rumah yang tidak kemana-mana, tapi bisa terpapar Covid-19,” katanya.

Karena itu, kata dia, pada penerapan PSBB berbasis komunitas Pemerintah Bogor akan memaksimalkan para relawan dan komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor untuk pemantauan dan penelusuran kasus dan potensinya munculnya kasus baru. “Kita akan fokus pada basis komunitas. Ada komunitas pendidikan, karang taruna, PKK, dan anak-anak muda. Semua kita minta bantuannya untuk berperan serta melakukan kampanye masif Covid-19 sampai ke tingkat keluarga,” terangnya.

Sumber: republika.co.id

 

Peran Relawan Sangat Penting Dalam Penanggulangan Bencana

Redaktur: Mazaya

MOJOKERTO(Jurnalslam.com) – Usai menggelar berbagai kegiatan selama dua hari, para relawan dari organisasi mitra Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim, sejenak meluangkan waktu untuk bersantai.

Dalam acara yang dikemas dalam Jambore Relawan Penanggulangan Bencana Jatim, para relawan dihibur dengan musik elekton dan pembagian berbagai door prize. Mereka juga ditantang dengan kuis-kuis yang menarik.

Tak lupa hidangan kambing guling, sate, dan gulai, turut menyemarakkan acara yang berlangsung pada Sabtu (22/8) malam di Obis Camp, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Api unggun menambah suasana kian meriah.

Kabid Penanggulangan Kebencanaan (PK) BPBD Jatim Gatot Subroto yang membuka acara ini turut men-support para relawan untuk terus berkegiatan meski pandemi Covid-19 belum usai.

“Kami di BPBD Jatim tak ada apa-apanya tanpa dukungan relawan. Kami tanpa relawan tak bisa turun ke masyarakat hingga pelosok-pelosok desa,” ungkap Gatot Subroto dalam sambutannya.

Ia mengakui peran relawan sangat penting. Bahkan ia harus rela balik dari Jakarta untuk ikut hadir dalam acara bersama para relawan. Sebelumnya, Gatot Subroto mengikuti rapat di BNPB di Jakarta.

Gatot juga mengungkapkan pesan dari Kepala BNPB Doni Monardo. Doni mengajak semua pihak, termasuk relawan untuk tiada lelah dan menyerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita tidak akan menang melawan Covid-19 bila tidak disiplin,” ungkap Gatot Subroto mengutip pernyataan Kepala BNPB.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Dwi Rossantiana mengungkapkan, kegiatan Rakor BPBD Jatim bersama para organisasi mitra SRPB Jatim mendapat animo tinggi. Termasuk pula pelatihan yang diadakan kepada para relawan se-Mojokerto Raya maupun jambore relawan pada malam harinya.

“Terima kasih kepada para relawan maupun para organisasi mitra SRPB Jatim yang telah hadir di acara ini. Mulai dari awal hingga berakhirnya acara,” ungkap perempuan yang kerap disapa Ocha ini.(*)