Penulis: Mazaya

Mahasiswa KKN UIN Walisongo Gelar Webinar Peningkatan Imun Ketakwaan di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

BOJONEGORO(Jurnalislam.com)– Tim KKN mandari inisiatif terprogram dari rumah angkatan ke – 11 kelompok 1 UIN Walisongo Semarang menggelar webinar moderasi beragama dengan tema “Peningkatan Imun Ketaqwaan di Tengah Pandemi Covid-19”.

Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi video conference zoom yang telah diikuti oleh 80 peserta. Pada pelaksanaan webinar moderasi beragama ini, tim KKN MIT DR KE – 11 kelompok 1 menggandeng Dekan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai narasumber, yakni bapak Dr. Ismail, M.Ag. Acara ini berlangsung mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Webinar moderasi beragama ini dilaksanakan untuk mewujudkan sikap moderasi beragama dalam pentinganya menjaga ketaqwaan dalam menghadapi pandemi covid-19 kepada seluruh kalangan masyarakat, tak terkecuali pada generasi muda.

“Menanamkam sikap moderasi beragama dalam menjaga ketaqwaan diri kepada Allah merupakan salah satu jalan yang membawa dan mengarahkan kita menuju jalan kebaikan. Hal inilah yang mendasari mengapa tim kami mengambil tema Peningkatan Imun Ketaqwaan di Tengah Pandemi Covid-19”. Ungkap wemby singgang B. Y. selaku koordinator kelompok 1 KKN MIT DR KE – 11.

Selama pelaksanaan webinar, bapak Dr. Ismail, M.Ag. selaku narasumber memaparkan, “perlunya peningkatan imunitas ketaqwaan di tengah wabah covid-19. Terdapat bebrapa pilar dalam meningkatan imunitas ketaqwaan, yakni: 1) pilar tasamuh, 2) pilar tawatun dan 3) pilar ta’adul. Dalam menghadapi wabah covid-19, sangat diperlukannya sikap untuk menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah serta menjadi seorang muslim yang cinta akan negara kesatuan republik Indonesia”.

Bukan hanya penyampaian materisaja, pada webinar ini juga diberikan sesi tanya jawab bagi seluruh peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dialami seputar tema tersebut.

Meskipun peserta yang hadir belum mencapai target yang diharapkan, akan tetapi webinar dengan tema “peningkatan imun ketaqwaan di tengah pandemi covid-19” dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan sambuatan yang baik dari para peserta webinar selama acara berlangsung.

Harapan diadakannya webinar ini, kita semua dapat lebih memahami tentang moderasi beragama khususnya di tengah pandemi covid-19 dan bagaimana menyikapi permasalha yang muncul didalmnya.

Kemenag Klaim Wakaf Diinvestasikan dalam Sektor Keuangan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021. GNWU ini kemudian mendapat respon beragam dari masyarakat, terutama terkait penggunaan dana wakaf yang dihimpun.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengklaim mekanisme pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Dirjen memastikan bahwa pengelolaan wakaf uang hanya diinvestasikan untuk produk keuangan syariah.

“Secara garis besar, pengelolaan wakaf uang hanya bisa dilakukan melalui investasi produk keuangan syariah,” kata Kamaruddin, di Jakarta, Kamis (28/01).

Ia menjelaskan, pengelolaan wakaf uang akan dipercayakan kepada nazhir (pengelola wakaf) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sudah mendapat izin dari Menteri Agama. Pihak yang menjadi nazhir dalam GNWU adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen.

“Uang wakaf yang terhimpun kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan syariah yang resmi. Misalnya, deposito mudharabah, musyarakah, bahkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),” jelas Dirjen.

Menurut Dirjen, pembiayaan proyek pemerintah hanyalah salah satu bentuk instrumen investasi. Itupun sepanjang instrumen tersebut berbasis syariah, dengan tetap memperhatikan kehendak wakif.

“Jadi, sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara hanyalah salah satu instrumen syariah yang memberikan yield (bagi hasil) tertentu. Terserah nazhir mau diinvestasikan ke instrumen yang mana, sepanjang sesuai dengan ketentuan UU dan aturan Syariah,” sambungnya.

Meski begitu, Kamaruddin Amin mengakui bahwa SBSN atau sukuk saat ini merupakan instrumen investasi unggulan. Sebab, karakteristiknya sangat aman, serta memberikan imbal hasil yang bersaing. “Sehingga, wajar jika nazhir sebagai portofolio manager mempertimbangkan instrumen tersebut,” ujar Dirjen.

Dari hasil investasi syariah wakaf uang itu, apapun jenisnya, sebanyak 90 persennya akan dimanfaatkan untuk program pemberdayaan umat dengan membagikannya kepada penerima manfaat wakaf (mauquf ‘alaih). Sedangkan 10 persen lainnya dapat digunakan oleh nazhir sebagai pengelola aset wakaf.

“Adapun pokok wakafnya tidak akan berkurang sama sekali,” imbuh Dirjen.

“Dalam melakukan pengawasan, pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, Kementerian Agama berpedoman pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009,” pungkasnya.

 

Ketum MUI: Tanpa Akhlak Bangsa akan Rusak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar, menyampaikan akhlak adalah inti dari ajaran agama Islam. Ketiadaan akhlak membuat bangsa yang sekalipun banyak orang saleh akan hancur.

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Istighasah dan Muhasabah untuk Negeri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (28/01) secara virtual.

Kiai Miftach, begitu akrab disapa mengutip hadits Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab pernah datang ke hadapan Rasulullah bertanya, “Adakah kami ini akan rusak, hancur, dan binasa padahal di antara kami masih banyak orang-orang yang soleh? Rasulullah menjawab, “Betul, bisa terjadi manakala akhlak, moral, sudah tidak menjadi sebuah bangsa, sebuah generasi.”

Dia menambahkan, semua peradaban tergantung bagaimana akhlak karimah. Sudah banyak negara yang kuat pada zaman dahulu runtuh karena moral dan akhlaknya. Seperti yang dikatakan sastrawan asal Mesir, Ahmad Syauqi, “Bangsa yang besar ditentukan sebagaimana berdirinya dan tegaknya akhlak. anakala akhlak runtuh, rusak, maka keberdayaan, peradaban, kekuatan sebuah negara akan runtuh pula.”

“Itulah mengapa Rasulullah SAW disifati dalam Alquran dengan sifat yang hakiki ini  dalam surat Al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Kelemahan sebuah bangsa, tutur Kiai Miftach, adalah saat tidak memegang teguh akhlak terpuji. Akhlak adalah hal terpenting untuk menentukan apakah sebuah peradaban akan tergusur atau tidak dari permukaan bumi.

Tidak adanya akhlak tersebut bisa menggerogoti kekuatan anak bangsa, terutama kaum mudanya. Mereka menjadi sulit bersaing dengan negara lain dengan ketiadaan akhlak, tiada pula cita-cita luhur.

“Di pundak para pemudi kita, dalam semangat mengisi kehidupan ini, perlu menunjukkan moralitas yang baik. Karena akhlak penentu kedudukan yang sangat tinggi,” papar Kiai Miftach.

Corona 1 Juta Kasus, IDEAS: Kebijakan Penanganan Pandemi Sangat Mengkhawatirkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono menilai bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kritis pasca episode 1 juta kasus, dimana pengendalian transmisi Covid-19 oleh pemerintah masih sangat mengkhawatirkan.

Transmisi penyebaran Covid-19 terkini cenderung semakin tidak terkendali yang antara lain ditunjukkan dengan semakin besarnya jumlah kematian kasus harian dan pemakaman dengan protap Covid-19.

“Lemahnya kepemimpinan melawan pandemi, terutama di awal krisis, membuat Indonesia kehilangan golden moment mencegah penyebaran wabah ke penjuru negeri,” kata Yusuf Wibisono dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Yusuf menambahkan bahwa Ambisi tinggi memulihkan ekonomi secepatnya, membuat kebijakan menanggulangi pandemi selalu lemah dan lamban, sejak awal hingga kini.

Berdasarkan data yang IDEAS himpun, untuk mencapai 100 ribu kasus yang ke-1, dibutuhkan 148 hari, namun terkini untuk mencapai 100 ribu kasus yang ke-10 hanya dibutuhkan 9 hari saja.

Untuk mencapai 5 ribu kematian kasus positif yang ke-1 dibutuhkan 151 hari, namun untuk mencapai 5 ribu kematian kasus positif yang ke-5 hanya dibutuhkan 24 hari saja.

“Bila kematian kasus suspek dan probable ikut diperhitungkan, maka angka kematian karena Covid-19 akan melonjak tajam,” ujar Yusuf.

Per 26 Januari 2021 atau hari ke-330, terdapat lebih dari 1 juta kasus positif infeksi covid-19 di Indonesia dengan lebih dari 28 ribu orang meninggal dunia.

Dengan tingkat kematian dari kasus infeksi (case fatality rate/CFR) 2,8 persen, Indonesia menjadi yang terburuk diantara negara-negara berkembang dengan kasus besar seperti Turki (1,0 persen), India (1,4 persen), Bangladesh (1,5 persen), Pakistan (2,1 persen) dan Brasil (2,5 persen).

“Data tersebut adalah perhitungan konservatif. Angka kematian resmi yang dilaporkan ini sangat mungkin lebih rendah dari kenyataannya (underreporting),” papar Yusuf.

Lapor Covid-19 pada 20 Desember 2020 melaporkan angka kematian kosnervatif dari seluruh kasus adalah 2,5 kali lipat dari angka resmi yang dilaporkan pemerintah, yang hanya menghitung kematian dari kasus positif saja.

“Temuan tersebut ini dikuatkan oleh data pemakaman di DKI Jakarta. Per 24 Januari 2021, jumlah pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Jakarta adalah 3,3 kali lipat dari jumlah kematian kasus positif,” ungkap Yusuf.

Mengendalikan Covid-19 secepatnya merupakan hal krusial bagi negeri dengan populasi 270,2 juta orang. Prioritas terbesar adalah menyelamatkan 151,6 juta penduduk Jawa, pulau dengan kepadatan dan mobilitas penduduk tertinggi, diikuti Bali dan Nusa Tenggara Barat dengan 8,7 juta penduduk, destinasi wisata utama dengan keterpaparan eksternal tertinggi.

“Pandemi yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri, sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global. Kita membutuhkan kebijakan drastis memerangi pandemi,  PSBB atau terlebih lagi PPKM, saat ini tidak lagi memadai,” ucap Yusuf.

Menurut dia PSBB adalah kebijakan yang paling minimal, setengah langkah menuju kebijakan yang optimal yaitu karantina wilayah. Semakin lambat upaya mencegah eskalasi pandemi, semakin suram prospek perekonomian.

“Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek adalah pil pahit yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tutup Yusuf.[]

Marak Bencana, Wantim MUI Ajak Masyarakat Bermuhasabah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof. DR. KH. Maruf Amin berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama mencari solusi dalam menghadapi berbagai kerusakan dan bencana yang saat ini sedang melanda Indonesia.

 

Pada saat bangsa Indonesia berjuang dalam melawan pandemi Covid-19, bencana alam juga menyusul secara berangsur di beberapa wilayah. Menurutnya, kondisi ini harus menjadikan masyarakat Indonesia untuk lebih melihat dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

“Adanya berbagai musibah dan kerusakan yang sekarang ini yang utama adalah kita melihat bagaimana ini terjadi, lalu kita bersama mencari solusi dalam mengatasi masalah tersebut,” ucapnya saat menyampaikan taushiyah dalam acara Muhasabah dan Istighasah untuk Negeri, Kamis (28/01) malam yang berpusat di Majis Istiqlal Jakarta.

 

Setiap apa yang terjadi di dunia adalah akibat ulah manusia, dan dalam situasi yang seperti ini, ia berpesan kepada masyarakat agar tidak saling menyalahkan. Islam adalah Ar-Risalah Al-Ilahiyyah, agama dengan tuntutan untuk melakukan perbaikan yang menyangkut seluruh lini kehidupan.

 

“Ini tugas kita. Kita tidak boleh hanya menggerutu hanya menyalahkan orang tetapi sebaiknya kita mencari solusi-solusi yang bisa kita berikan dalam rangka menyelamatkan situasi kepada keadaan yang semula,” tambahnya.

 

Di dunia ini ada aturan yang disebut dengan nidzhamul kauniyah yakni aturan alam yang jika dilanggar maka akan menimbulkan kerusakan. Ini menyangkut masalah berbagai hal yang menjadi karakteristik dari keadaan alam, bumi, langit dan semuanya itu ada tata aturan yg diberikan Allah swt dan itu untuk kemaslahatan manusia.

 

Wakil Presiden RI ini juga menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di dunia terbagi menjadi dua, yakni al-fasadul maddi (kerusakan fisik), dan al-fasadul ma’nawi (non fisik dan perilaku). Seperti terjadinya Banjir di Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, selain terjadi karena faktor iklim global namun juga ada factor campur tangan manusia yang seringkali melakukan kerusakan lingkungan.

 

“Ini adalah contoh dari nidhamul kauniyah, karena eksploitasi, mengambil, dan menggunakan dunia ini dengan tidak menjaga tata nilai nidhamul kauniyah,” imbuhnya.

Kasus Corona Tinggi, Tempat Tidur RS Akan Ditambah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Peningkatan kasus positif covid-19 masih terus melonjak. Hingga saat ini, terdapat 1.012.350 orang yang terpapar virus corona asal Wuhan, China tersebut.

Terlebih, liburan panjang juga menyumbang pertambahan kasus yang signifikan. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir mengatakan, pada libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu, baseline BOR sudah pada posisi 70-75 persen.

“Karena baseline BOR kita itu sudah pada posisi 70-75 persen. Sehingga dengan kenaikan 20 persen kasus, maka ini kita tentunya berada pada titik kritis,” ungkap Kadir dalam update Peningkatan Kapasitas Rumah Sakit Tangani Pasien Covid-19 secara virtual, Rabu (27/1/2021).

Hal tersebut mengakibatkan kurangnya kapasitas tempat tidur dan ruang rawat isolasi Covid-19. Kadir pun membandingkan libur panjang pada Juli dan September 2020 lalu dimana kenaikan kasus masih bisa diimbangi dengan kapasitas tempat tidur di RS rujukan Covid-19 yang masih di kisaran angka 50-55%.

“Pada libur panjang Juli dan September belum ada masalah karena jumlah kenaikan kasus masih bisa diimbangi oleh jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19. Karena pada saat itu BOR kita pada posisi 50-55 persen,” kata Kadir.

Menanggapi hal tersebut, Kemenkes pun memberikan instruksi agar rumah sakit melakukan penambahan tempat tidur setidaknya sebanyak 40 persen untuk ruang isolasi Covid-19 yang diikuti dengan penambahan ICU sebanyak 20 persen.

“Untuk wilayah zona merah, Menkes telah memberikan instruksi untuk melakukan penambahan tempat tidur sebanyak 40 persen untuk isolasi, dan 20% persen untuk ICU,” ujar Kadir.

Sedangkan untuk zona kuning, pihak rumah sakit diimbau untuk melakukan konversi tempat tidur sebanyak 30 persen. Sedangkan zona hijau, juga bisa melakukan konversi tempat tidur sebanyak 10 persen.

Meski bukan berada di zona merah, kota-kota yang menjadi zona hijau dan zona kuning juga tetap diimbau untuk meningkatkan kapasitas tempat tidurnya guna menjaga diri dari lonjakan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Di sisi lain, Kadir juga berpesan bahwa meningkatkan fasilitas kesehatan bukanlah satu-satunya jalan untuk melawan Covid-19. Covid-19 tidak akan bisa diberantas jika yang bekerja hanya pemerintah atau para dokter saja, melainkan juga harus ada peran aktif dari masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan.

“Kita mengharapkan kolaborasi semua pihak, terutama masyarakat karena mereka adalah garda terdepan. Peningkatan disiplin itu harus dilakukan dari tingkatan yang paling rendah seperti RT dan RW yang bisa mengimbau warganya masing-masing untuk menerapkan 3M (Menjaga jarak, Mencuci tangan, Memakai masker),” pungkas Kadir

Sumber: okezone.com

Pemerintah Belum Bayar Rp 1 Triliun ke RS Rujukan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah disebutkan belum membayar klaim biaya perawatan rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 senilai hampir Rp 1 triliun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan pembayaran bisa belum dilakukan karena setidaknya dua alasan.

Pertama, karena dispute. Kedua karena anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum cair sehingga tagihan belum bisa dibayar.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengaku pembayaran klaim selama ini berjalan lancar. “Kecuali kalau collecting verifikator yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata menemukan ada kasus yang dispute atau ketidaksesuaian antara klaim yang diajukan dengan dokumen yang dikirimkan dan aturan yang kami pegang. Kemudian pihak rumah sakit diminta untuk melengkapi dokumen itu,” ujarnya saat konferensi pers virtual FMB9, Rabu (27/1).

Selain itu, ia menyebutkan klaim yang masuk di akhir Desember 2020 membutuhkan proses verifikasi selama dua pekan atau 14 hari oleh BPJS Kesehatan. Kemudian pembayaran selama Desember juga belum bisa dibayarkan karena sudah akhir tahun dan Kemenkeu sudah tutup buku.

“Kemudian selama Januari 2021 kami belum melakukan pembayaran karena anggaran yang diajukan untuk pembayaran ini masih proses di Kemenkeu. Dengan demikian anggaran belum cair,” katanya.

Kemenkes berjanji akan segera melakukan pembayaran setelah Kemenkeu mencairkan dana. Apalagi, dia menambahkan, pemerintah telah membayar klaim biaya perawatan medis Covid-19 sebesar hampir Rp 15 triliun mulai dari Maret 2020 hingga saat ini. “Dana ini untuk membayar 1.683 rumah sakit (RS),” katanya.

Sebelumnya Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mencatat ada sekitar 2.900 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 1.800 di antaranya adalah milik swasta.

Dari catatan ARSSI, rumah sakit milik daerah atau swasta di wilayah Jabodetabek, tingkat okupansi (hunian) sudah lebih dari 80 persen. Di tengah tuntutan untuk menambah kapasitas, menurut Iing yang juga Direktur Regional RS Hermina, ternyata pemerintah sejak Oktober-Desember belum membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19. Nilainya mendekati angka Rp 1 triliun.

“Padahal itu sangat kami butuhkan untuk operasional rutin dan menambah kapasitas seperti diminta pemerintah,” kata Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg Iing Ichsan Hanafi.

Sumber: republika.co.id

Persekutuan Gereja: Polemik Jilbab SMKN 2 Padang Sudah Selesai

Redaktur: Mazaya

PADANG(Jurnalislam.com)— Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Sumatra Barat Pendeta Titus Wadu mengatakan pihaknya menilai persoalan penggunaan jilbab di SMKN 2 Padang sudah selesai.

Dia menganggap persoalan ada salah satu siswi non-Muslim SMK N 2 yang keberatan memakai jilbab di sekolah tidak harus sampai kepada persoalan agama dan persoalan hukum.

Baginya persatuan antarumat beragama jauh lebih penting sehingga jangan sampai terpecah akibat satu persoalan kecil.

“Bagi kami persoalan ini bukan atas nama agama atau lembaga. Kita bersama-sama harus bijak. Menjaga persaudaraan sesama umat manusia dan sebangsa,” kata Titus di Padang, Rabu (27/1).

Dia berharap persoalan ini sudah selesai dengan didudukkan secara bersama secara musyawarah dan mufakat.

PGI Sumbar, menurut Titus, menghormati kearifan lokal di Sumatera Barat di mana siswi yang beragama Islam diwajibkan menggunakan seragam berjilbab. Sementara itu umat agama non-Islam baginya tidak harus melakukan intervensi untuk mencabut aturan tersebut.

“Memakai jilbab bagi siswi Muslim itu kan ekspresi iman dan spiritual sesuai ajaran Islam. Kami dari PGI tidak mempersoalkan itu. Tinggal bagaimana regulasinya diatur dari Pemda supaya ada pengecualian-pengecualian,” ucap Titus.

Titus berharap persoalan keberatan salah seorang siswi non-Muslim di SMKN 2 tidak sampai ke ranah hukum. Karena persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan di antara sesama warga Sumatra Barat.

Pada kesempatan yang sama Ketua Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Sumatra Barat, Pendeta Hendri Dunan Sirait, sepakat persoalan jilbab di SMKN 2 Padang tidak perlu lagi diperpanjang.

Hendri merasa toleransi dan saling menghormati keberagaman di Sumatra Barat sudah berlangsung sejak lama. Dia tidak ingin persoalan jilbab di SMK 2 Padang ini menciderai kerukunan umat beragama di Sumbar. “Mari kita jalan bersama-sama ke depan. Kita anggap persoalan jilbab SMK N Padang selesai di sini,” ucap Hendri.

Sumber: republika.co.id

 

 

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Angka kematian harian akibat Covid-19 kembali memecahkan rekor baru Rabu (27/1/2021) Satgas Penanganan Covid-19 merilis ada 387 orang meninggal dunia dengan status positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Jumlah ini menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi melanda Indonesia nyaris 11 bulan terakhir.

Rekor kematian akibat Covid-19 sebelumnya terjadi pada 21 Januari 2021 dengan 346 orang meninggal dunia. Sampai hari ini, angka kumulatif pasien Covid-19 yang meninggal dunia mencapai 28.855 orang.

Per Rabu (27/1) ini dilaporkan juga ada 11.948 kasus baru. Dengan pemeriksaan mencakup 46.491 orang dalam satu hari terakhir, maka didapat tingkat positif atau positivity rate Covid-19 harian sebesar 25,7 persen. Angka ini masih terbilang tinggi karena menggambarkan bahwa setiap 1 dari 4 orang yang dites dalam 24 jam terakhir dikonfirmasi positif Covid-19.

Secara umum, penularan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan perbaikan dan justru terus memburuk. Terhitung sejak 1 Januari 2021, hanya dua kali angka positivity rate harian dilaporkan di bawah 20 persen. Selain itu, jumlah penambahan kasus baru di bawah 10.000 orang juga hanya terekam 10 kali sejak awal 2021.

Dari penambahan kasus hari ini, Jawa Barat menggeser posisi DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus baru tertinggi. Jawa Barat mencatatkan 3.198 kasus, sementara DKI Jakarta di posisi kedua memiliki 1.836 kasus baru. Menyusul kemudian ada Jawa Tengah dengan 1.797 kasus baru, Jawa Timur dengan 1.064 kasus, dan Kalimantan Timur dengan 756 kasus.

Selain itu, dilaporkan juga angka kesembuhan yang cukup tinggi, yakni 10.974 orang. Jumlah ini sekaligus menjadi rekor kasus kesembuhan terbanyak bagi Indonesia. Total pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh sampai saat ini mencapai 831.330 orang. Sementara total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.024.298 orang.

Sumber: republika.co.id

Tiga Negara Ini Diprediksi Geser Indonesia Jadi Negara Muslim Terbesar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pew Research Center telah memperbaharui data 10 negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Jika pada 2010 Indonesia memiliki Muslim terbanyak, data terbaru pada 2015 pun menunjukkan hal serupa. Namun, berbeda saat Pew memprediksi negara dengan Muslim terbanyak pada 2060.

Secara berurutan, saat ini negara dengan populasi Muslim terbanyak adalah Indonesia,  India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Mesir, Iran, Turki, Algeria, dan Irak. Sementara, untuk prediksi pada 2068, secara berurutan negara dengan populasi Muslim terbanyak adalah India, Pakistan, Nigeria, Indonesia, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki, Iran, dan Afghanistan.

Jumlah populasi Muslim di Indonesia saat ini sebanyak 219.960.000 Muslim atau 12,6 persen dari populasi Muslim di seluruh dunia. Sementara, pada 2060 Indonesia akan memiliki 253.450.000 Muslim, tetapi secara presentase hanya 8,5 persen dari populasi Muslim dunia.

Di India, populasi Muslim saat ini adalah 194.810.000 atau 11,1 persen dari populasi Muslim dunia. Pada 2060 akan menjadi 333.090.000 dan secara persentase tetap sama, yakni 11,1 persen.

Di India yang memiliki populasi Muslim terbesar kedua, Islam adalah agama minoritas (membentuk 15% dari populasi negara) dan Hindu adalah agama mayoritas. Nigeria, yang memiliki populasi Kristen terbesar keenam di dunia (87 juta) juga memiliki populasi Muslim terbesar kelima di dunia (90 juta).

Dari data tersebut terlihat populasi Muslim global lebih terkonsentrasi di pusat-pusat populasi utama Islam. Negara-negara dengan lima populasi Muslim tertinggi semuanya berada di Asia Selatan dan Tenggara atau di sub-Sahara Afrika, bukan di Timur Tengah.

Sumber: republika.co.id