Penulis: Mazaya

Pandemi Ubah Perilaku Masyarakat Saat Berniaga

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kegiatan Indonesia Data and Economic Forum (IDE) 2021 bertema “Reimagining the Future of Indonesia” rampung digelar.

 

Pemangku kepentingan yang terkait dengan ekonomi, mulai dari pemerintah, korporasi, organisasi dan masyarakat luas berbagi peran dalam menjajaki berbagai tindakan konkret menuju kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Dalam kegiatan yang digelar secara daring ini, Unilever Indonesia turut mengambil bagian dslan secara khusus mempersembahkan sebuah sesi berjudul “New Trends in Consumer Behaviour after Covid”.

Presiden Direktur PT Unilever Indonesia, Tbk. menyatakan Ira Noviarti mengatakan, perekonomian yang terkontraksi, ditambah dengan pembatasan mobilitas selama setahun ke belakang, telah berdampak besar pada perubahan perilaku konsumen di Indonesia.

“Kami memprediksi, setidaknya delapan perubahan perilaku konsumen akan terus bertahan bahkan setelah pandemi berakhir. Hal tersebut menunjukkan urgensi dari pelaku industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG) seperti Unilever Indonesia untuk terus gesit merespons perubahan perilaku konsumen dan memanfaatkan momentum yang, bukan hanya membawa tantangan tetapi juga, membuka banyak peluang baru,” papar dia.

Pertama, kata Ira, gaya hidup bersih, lalu semua aspek keseharian menjadi lebih fluid, ketiga, in home romance atau in home experience menjadi semakin penting, keempat, komunitas yang lebih kuat:.

Kemudian, kelima, tenomena reverse maslow.

Keenam, konsumen semakin teliti akan konsumsi dan pembelian yang mereka lakukan, dan ketujuh, gaya hidup serba digital.

“Kehadiran Unilever Indonesia di IDE 2021 adalah salah satu bentuk semangat kami untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak guna menyongsong era pemulihan pasca pandemi. Ditambah lagi, fakta menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan menyumbang 57,6% dari Produk Domestik Bruto. Dengan skala yang kami miliki, kami siap untuk terus memainkan peran kami dalam mendorong konsumsi masyarakat menuju kebangkitan perekonomian nasional,” sambung Ira.

Hal ini selaras dengan hasil survei terbaru dari Katadata Insight Center mengenai Perilaku Keuangan Konsumen Selama Pandemi Covid-19. Mulya Amri selaku Direktur Riset Katadata Insight Center menjelaskan, di dalam survei yang melibatkan 2.491 responden di 34 provinsi ini, terlihat bahwa 76,6% responden merasa khawatir terhadap kondisi keuangan mereka sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan alokasi pengeluaran.

“Terungkap bahwa prioritas pengeluaran konsumen kini didominasi oleh barang kebutuhan sehari-hari (95,5%), biaya kesehatan (81,7%), dan untuk pendidikan (74,7%). Sementara barang elektronik (6,1%), kendaraan (4,1%), dan wisata, hiburan atau hobi (3,6%) menempati prioritas terbawah,” kata dia.

Pakar pemasaran dari Inventure Consulting Yuswohady menanggapi, di tengah pandemi, pergeseran perilaku konsumen adalah sebuah keniscayaan. Covid-19 telah memaksa terjadinya apa yang ia sebut sebagai Consumer Megashifts 10X10, dimana perubahan perilaku konsumen menjadi 10X lebih besar dan dengan laju 10X lebih cepat. “Dengan demikian, setiap perusahaan, termasuk FMCG, menghadapi a whole new world dengan adanya gaya hidup, preferensi, prioritas, dan pola pengambilan keputusan pembelian konsumen yang sama sekali baru; dan akhirnya melahirkan pola baru pula dalam memasarkan produk-produknya,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Utang LN Indonesia Naik Lagi, Tembus 6361 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Utang luar negeri Indonesia kembali naik per akhir Februari 2021. Kenaikan utang ini terjadi karena kebutuhan tinggi akibat defisit APBN.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia mencapai Rp 6.361 triliun per akhir Februari 2021. Angka ini meningkat Rp 128 triliun dari periode Januari 2021 sebesar Rp 6.233 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pihaknya bersama DPR harus merancang dan selanjutnya bisa mengelola posisi utang tersebut.

“Posisi per akhir Februari untuk pembiayaan anggaran sudah berhasil menutupi sebesar Rp 273,1 triliun. Ini sesuai rencana kita untuk bagaimana mencari atau menutup defisit sampai akhir tahun,” kata Luky saat konferensi pers APBN KITA secara virtual, Selasa (23/3).

Postur APBN memang masih memiliki celah defisit besar. Pada APBN 2021, Kementerian Keuangan mencatatkan defisit anggaran 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 1.006 triliun.

Hingga Februari 2021, defisit APBN sudah mencapai Rp 63,6 triliun atau 0,3 persen dari GDP. Jumlah ini berasal dari pendapatan negara sebesar Rp 219,2 triliun dengan belanja yang keluar sebesar Rp 282,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan selama ini pemerintah tidak hanya mengandalkan utang untuk pembiayaan defisit APBN dan menjalankan pembangunan infrastruktur.

“Pembiayaan APBN kita juga mengandalkan penerimaan pajak,” kata Suahasil.

Bank Indonesia (BI) selaku regulator moneter yang mengatur peredaran uang menyebut struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia masih sehat. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan tetap sehatnya struktur utang karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Struktur ULN yang sehat tersebut, jelas Erwin, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen.

Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tecermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menjelaskan Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Erwin.

Sumber: republika.co.id

Ini Kata Satgas Soal Usulan HRS Jadi Duta Vaksin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menanggapi usulan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi agar eks pentolan FPI Habib Rizieq diangkat sebagai duta vaksinasi Covid-19. Kendati tidak menjawab secara lugas, Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa pemerintah terus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19.

“Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk sama-sama sukseskan program vaksinasi nasional,” kata Wiku dalam keterangan pers, Selasa (23/3).

Wiku juga menekankan bahwa vaksin Astrazeneca buatan Inggris tidak memiliki kandungan langsung unsur babi di dalamnya. Ia menyebutkan bahwa enzim tripsi yang disebut berasal dari babi hanya digunakan sebagai katalisator dalam pengembangan vaksin. “Tidak menjadi kandungan secara langsung di dalam produk vaksin,” kata Wiku.

Untuk meredam isu ini, pemerintah sudah memulai vaksinasi Covid-19 menggunakan produk Astrazeneca kepada para ulama di Jawa Timur, Senin (22/3). Bahkan Presiden Jokowi mengaku mendapat dukungan dari para kiai pengelola pondok pesantren untuk melakukan program vaksinasi terhadap para santri.

Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab (HRS) diusulkan menjadi duta vaksinasi COVID-19. Hal itu dilakukan untuk meredam isu vaksin Covid-19 AstraZeneca mengandung babi.

Usulan tersebut disampaikan berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 4 hingga 10 Maret 2021. Sebanyak 73,2 persen dari 1.200 responden anak muda dalam rentang usia 17-21 tahun bersedia mengikuti vaksinasi covid-19.

Sumber: republika.co.id

BPJPH Gelar Pelatihan Penyelia Halal bagi Pelaku UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengadakan pelatihan penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan IPB dan Universitas Tirtayasa. Pelatihan juga diikuti para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Barat, dan asosiasi pelaku usaha kuliner.

Pelatihan berlangsung dalam dua angkatan, di Bandung, 23 – 25 Maret 2021.

Plt. Kepala BPJPH, Mastuki menyambut baik pelatihan penyelia halal mengingat perannya yang penting dalam proses jaminan produk halal, termasuk bagi usaha kecil menengah (UKM). “Kedudukan penyelia halal strategis, karena melekat pada pelaku usaha, termasuk pelaku usaha luar negeri pun harus memiliki penyeliah halal,”  jelas Mastuki.

Ia menyampaikan ada tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki penyelia halal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. “Penyelia halal harus mengetahui secara mendalam pada lingkupnya masing-masing, misalnya pengetahuan mendalam terkait produk makanan, minuman, obat, kosmetik sesuai dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan,” katanya.

Ia juga menambahkan keterampilan dan sikap penting dimiliki seorang penyelia halal untuk terus update informasi, update regulasi, skill penggunaan teknologi, dan skill berkomunikasi. “Dia (penyelia halal) yang mengetahui secara persis proses produk halal yang harus disampaikan kepada auditor, kemampuan untuk berkomunikasi menjadi krusial,” jelasnya.

Kepala Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha, Khotibul Umam menyebutkan, pelatihan ini lebih fokus pada pembekalan praktik pengurusan sertifikasi halal, mulai dari pengetahuan bahan, dokumen yang disiapkan, praktik pengisian pada sistem Sihalal, sampai sertifikat halal diterima.

“Pelatihan ini lebih ke arah praktik agar para UMKM bisa mengurus sertifikasi halal,” jelas Umam.

Pemerintah Gandeng Muhammadiyah Perluas Ekonomi Syariah UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggandeng Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memperluas implementasi keuangan inklusi bagi pelaku usaha dan UMKM.

Airlangga yang juga ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menuturkan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menargetkan jaringan kalangan muda Muhammadiyah untuk meluaskan cakupan keuangan inklusi.

“Anak muda, antara lain melalui Pemuda Muhammadiyah, menjadi prioritas utama dalam perluasan cakupan inklusi keuangan 2024 sebesar 90 persen. Jaringan pelaku usaha, komunitas UMKM, santri, pelajar, mahasiswa dan anak-anak muda kreatif, sangat besar dan kuat di dalam komunitas Muhammadiyah. Tercatat 28 ribu unit lebih mulai dari lembaga pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi,” kata Airlangga dalam siaran di Jakarta, Senin (23/3).

Dia menjelaskan, besarnya potensi UMKM, pelaku usaha, dan kalangan muda dalam jaringan Muhammadiyah perlu disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antara berbagai instansi yang terkait. Harapannya, sinergi yang terjalin mampu mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Kemenko Perekonomian melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Program Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah antara Pemuda Muhammadiyah, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, PT Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, serta Asosiasi CEO Master Mind Indonesia, di Bogor, Jawa Barat, Senin.

Mengutip data Global Islamic Economy, Indonesia menempati peringkat ketujuh di dunia sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar, yaitu 86 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.328 triliun pada 2018.

Airlangga juga mencatat, potensi yang dimiliki Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia harus bisa dimaksimalkan.

Sumber: republika.co.id

Peluang Bisnis Halal Indonesia- Saudi Terbuka Lebar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Potensi bisnis produk halal antara Indonesia dengan Arab Saudi terbuka lebar. Hal ini diungkap Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sri Ilham Lubis, menyusul adanya pembicaraan kedua negara dalam mempersiapkan kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) pada Senin, 22 Maret 2021.

“Potensi bisnis produk halal kita (Indonesia) dengan Arab Saudi sangatlah terbuka lebar,” kata Sri Ilham di sela-sela kesibukannya di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama tersebut mencontohkan, pemenuhan kebutuhan produk halal berupa bahan makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan para jemaah haji dan umrah saja jumlahnya cukup besar. Beberapa tahun yang lalu, untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, Indonesia masih memasok bahan makanan dari berbagai negara. Misalnya, beras dari Vietnam, daging dari India, serta ikan dan daging ayam dari Brazil.

Terlebih, lanjutnya, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar produk dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi jemaah haji dan umrah dari Indonesia. Dengan mengoptimalkan produk dalam negeri, maka para pelaku usaha produk halal di Indonesia dapat memasarkan produknya ke Arab Saudi, khususnya produk halal yang berupa bahan makanan untuk jemaah haji dan umrah. Apalagi, jumlah jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia.

“Oleh karena itu, kerja sama kita dan Arab Saudi di bidang Jaminan Produk Halal ini penting. Di samping memperkuat hubungan kerja sama yang telah terjalin baik selama ini, kerja sama ini diharapkan ke depan akan mendorong nilai produk halal kita ke Arab Saudi, sehingga terus mengalami peningkatan,” tambah Sri Ilham.

Hakim Kabulkan Permintaan Habib Rizieq, Sidang Akan Digelar Offline

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengabulkan permohonan Habib Rizieq Shihab agar sidang perkara pelanggaran protokol kesehatan atau Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan digelar secara offline atau langsung di ruang sidang.

Hal itu disampaikan saat sidang lanjutan dengan agenda nota keberatan atau eksepsi pada Selasa, 23 Maret 2021.

“Menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan mencabut tentang penetapan sidang secara online. Memerintahkan penuntut umum hadirkan dalam persidangan pada setiap hari,” kata Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat sidang online.

Kemudian, majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum agar salinan ini segera disampaikan kepada terdakwa, keluarga terdakwa, penasehat hukum serta rumah tahanan negara.

Sumber: viva.co.id

MHQH Diharap Lahirkan Penghafal Qur’an dan Hadits Berkualitas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama kembali bekerja sama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk menggelar Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Hadits (MHQH) Amir Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Nasional ke-13. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini dibuka Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam Abid Althagafi, di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin menyampaikan MHQH merupakan upaya untuk menggairahkan pendidikan Al-qur’an dan Hadis di Indonesia.

“Musabaqah ini merupakan upaya bersama untuk mendorong dan menggairahkan pendidikan Al-Qur’an dan Hadis sehingga kita bisa melahirkan lebih banyak penghafal Al-Qur’an dan Hadis di masa mendatang,” kata Kamaruddin Amin.

Melalui kegiatan ini, lanjut Kamaruddin Amin, diharapkan makin banyak melahirkan penghafal Al-Qur’an dan hadis yang berkualitas. Bukan saja sekedar hafal, tetapi paham makna yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan hadis. “Minat generasi  muda Islam di tanah air dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis harus terus dikembangkan, tidak boleh pudar dari masa ke masa,” tuturnya.

Sebagai wujud kerja sama antara Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia, Kamaruddin berharap agar kerja sama antara kedua negara bisa terus dilanjutkan dan terus dikembangkan.

“Saya berharap kerja sama ini akan tetap terjalin dan semakin berkembang dalam bidang-bidang lain terkait kemaslahatan umat. Semoga Musabaqah Amir Sultan bin Abdul Aziz ini juga memberi semangat, motivasi, dan apresiasi kepada anak-anak kita para hafizh Al-Qur’an dan Hadis,” tambah Kamaruddin.

MHQH Pangeran Sultan Bin Abdul Aziz Alu Su’ud tingkat nasional 2021 ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan berlangsung selama empat hari, 22-25 Maret 2021. Tercatat sebanyak 250 Hafiz dan Hafizah dari 34 provinsi di Indonesia akan mengikuti lima cabang perlombaan MHQH ke-13 ini. Mereka adalah hafiz Al-Qur’an dan Hadits terbaik dari berbagai daerah yang diutus oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an ( LPTQ) Provinsi dan Pondok Pesantren,

Cabang yang dilombakan terdiri atas hafalan 30 juz, 20 juz, 15 juz, dan 10 juz untuk putra dan putri. Sedangkan hafalan hadits hanya untuk putra dengan menghafal Kitab Hadits Umdatul Ahkam.

Hadir dalam pembukaaan MHQH Amir Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Tingkat Nasional ke-13, Atase Agama Kedubes Arab Saudi Ahmed bin Essa Al-Hazmi. Sementara Ketua Yayasan Amir Sultan bin Abdul Aziz Alu Su’ud Sholeh Ibrahim Al-Khulaifi, menyampaikan sambutan secara virtual

Film Dokumenter Memoar Ustaz Abu Jibril Akan Diluncurkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Media Islam Arrahmah.com mengabarkan tengah memproduksi film dokumenter, Memoar Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman, yang akan segera dirilis. Pemutaran perdana film tersebut akan ditayangkan pada Jum’at, 26 Maret 2021 pukul 14.00 WIB.

Kami dengan sangat serius mempersiapkan film dokumenter ini untuk dijadikan pelajaran bagi generasi Muslim saat ini.

Film yang mengangkat kehidupan Fihiruddin Muqthi atau yang lebih dikenal dengan Abu Muhammad Jibriel Abdul Rahman (rahimahullah), akan memperlihatkan kepada kita tentang semangat dakwah dan jihad beliau dari usia muda hingga menghembuskan nafas terakhir.

Dalam berdakwah, Abu Jibriel dikenal tegas, lugas, dan berani. Ia juga pribadi yang terbuka, suka berterus terang dalam mengemukakan pikiran-pikirannya.

“Film dokumenter ini dibuat agar dijadikan ibroh oleh para pejuang Islam di zaman ini, yang mungkin mereka belum menyaksikan langsung contoh-contoh Mujahid yang istiqomah yang berjuang dalam menegakkan syariat Allah dengan gagah berani seperti beliau,” ujar Muhammad Jibriel Abdul Rahman, CEO Arrahmah Media saat ditanya mengenai alasan di balik pembuatan film dokumenter ini.

“Perilisan film ini juga agar generasi rabbani saat ini mengerti apa yang dilakukan para pejuang Islam nusantara, salah satunya abah, kesehariannya seperti apa, amalan-amalan yang dilakukan dan apa yang diberikan untuk Islam dan ummat, sehingga abah menjadi salah seorang yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah baik di dalam ataupun luar negeri,” lanjutnya.

Pemkot Pasuruan Berencana Bangun Pesantren Rehabilitasi Narkoba

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)-– Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik rencana Pemerintah Kota Pasuruan untuk membangun pondok pesantren rehabilitasi narkoba. Hal ini disampaikan Menag saat bertemu Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

“Ini rencana yang sangat bagus sekali, dan terus terang searah dengan pembahasan kita di Kemenag,” ungkap Menag.

 

“Selain terkait dengan kemandirian pesantren, kami juga berpikir tentang pemanfaatan pesantren untuk hal lainnya. Salah satunya adalah rencana membangun pesantren rehabilitasi terorisme dan narkoba,” ungkap Gus Menag, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, Saifullah Yusuf mengungkapkan masalah kelebihan kapasitas (over capacity) pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kota Pasuruan. “Kami memiliki Lapas Kelas A, yang kapasitasnya 200-an, dan saat ini telah terisi lebih dari 800 warga binaan. Kalau kita tilik lebih jauh, 600 lebih warga yang ada di dalam itu terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.

“Kami berpikir, untuk menangani hal ini rasanya perlu masuk pendidikan keagamaan. Pesantren rasanya paling tepat untuk itu,” sambungnya.

Ia pun menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan pesantren rehabilitasi narkoba ini. “Rencananya kami akan menjadikan Lapas, Rumah Sakit, dan Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba ini ada dalam satu komplek. Kami telah menyiapkan lahannya, dan cukup untuk itu,” ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul berharap, pesantren ini nantinya dapat dimanfaatkan juga oleh daerah-daerah lain di Jawa Timur. “Apalagi Pasuruan kan adanya di tengah-tengah sehingga aksesnya mudah, dan kebetulan di Jawa Timur belum ada pesantren seperti ini,” tuturnya.

Selain berbincang terkait rencana pembangunan pondok pesantren rehabilitasi narkoba, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan peluang kolaborasi terkait pemberdayaan zakat, wakaf, serta pengembangan industri dan wisata halal di wilayah Pasuruan.