Penulis: Mazaya

Kemendikbudristek: Pemanggilan BEM UI Wajar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam menilai tidak ada masalah terkait meme viral soal Presiden Joko Widodo yang dibuat BEM UI. Pemanggilan yang dilakukan rektorat kepala BEM UI menurutnya adalah hal yang wajar.

“Saya sudah klarifikasi ke teman-teman UI, tidak ada masalah kok. Saya yakin UI merupakan salah satu garda depan demokrasi yang sangat menghargai kebebasan mimbar akademik,” kata Nizam, Selasa (29/6).

Ia pun menilai pihak kampus dan mahasiswa memang harus selalu berdialog membahas berbagai macam masalah. “Dialog antarpimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswanya kan ya hal biasa. Kalau tidak ada dialog malah aneh,” kata dia menambahkan.

Nizam juga mengatakan berdasarkan komunikasi dengan UI, tidak akan ada sanksi untuk BEM UI. Menurutnya, kejadian ini adalah hal biasa di kampus dan merupakan bentuk komunikasi.

“Enggak usah dibesar-besarkanlah,” ujarnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial meme yang dibuat dan diunggah di akun resmi BEM UI menuliskan “Jokowi: The King of Lip Service” yang berarti mengatakan Presiden Jokowi adalah orang yang suka mengumbar janji saja. Di akun media sosialnya, BEM UI juga menyoroti janji yang diberikan Jokowi sering kali tidak selaras dengan realita.

“JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. Halo, UI dan Indonesia! Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu,” kata BEM UI lewat unggahannya, Sabtu (26/6).

Di dalam unggahannya tersebut, BEM UI juga menyertakan referensi yang digunakan untuk membuat meme. Pro kontra pun muncul di kalangan netizen hingga akhirnya pada Ahad (27/6) rektorat UI memanggil BEM UI untuk melakukan dialog terkait meme tersebut.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Matangkan Rencana Vaksinasi Anak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan, pemerintah akan segera memulai pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada anak-anak usia 12-17 tahun.

Kendati demikian, ia menyampaikan teknis pelaksanaan vaksinasi ini masih dimatangkan lebih lanjut.

“Masih dimatangkan teknis pelaksanaannya. Segera mungkin (dimulai),” kata Nadia, Selasa (29/6).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta agar pelaksanaan vaksinasi kepada anak-anak dapat segera dimulai sehingga anak-anak juga dapat terlindungi dari penularan Covid-19. Rencananya, vaksinasi kepada anak-anak akan menggunakan jenis vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma dari bulk vaksin buatan Sinovac.

Namun, menurut Siti Nadia, masih terdapat sejumlah kandidat vaksin lainnya yang dapat digunakan untuk anak-anak. Yakni, vaksin dari Pfizer, Johnson and Johnson, serta Sputnik.

“Ini potensi, tapi kan Pfizer yang mungkin bisa kita gunakan. Ini Bio Farma belum ajukan karena kan belum ada,” jelas dia.

Seperti diketahui, BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau EUA untuk melakukan vaksinasi kepada anak-anak usia 12-17 tahun menggunakan vaksin Sinovac. Sedangkan untuk vaksin Pfizer asal perusahaan farmasi Amerika Serikat, pemerintah telah memiliki komitmen untuk mendatangkan total 50 juta dosis secara bertahap mulai Agustus 2021 nanti.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional, pemerintah menggunakan empat jenis merk vaksin yang ditetapkan yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan juga Novavax. Presiden Jokowi berharap agar masyarakat tak ragu untuk mengikuti program vaksinasi nasional ini untuk mencapai kekebalan komunitas dan memutus penularan kasus di masyarakat

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Diminta Buka Peluang Relawan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyarankan Pemerintah juga membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan covid-19 di Indonesia.

Hal ini Karena sekarang seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien covid sangat kelelahan akibat terus meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19.

“Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan Covid-19. Mengingat para nakes kita, seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit,” ujar Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/6).

Dia mengatakan, sekarang saatnya bahu membahu, bekerja sama, dan saling membantu dalam rangka penanganan Covid-19 ini. Jangan saling menyalahkan karena beban dan persoalannya begitu berat.

“Ini adalah masalah kita bersama. Kami percaya bahwa solidaritas dan kebersamaan kita akan mampu menghadapi badai ini. Dan pada akhirnya optimisme ini akan kita dapatkan. Dan pademi bisa kita lewati. Ini sudah berulang kali telah kita tunjukan dalam banyak persoalan bangsa,” kata dia.

Dia menyarankan bupati, wali kota, dan gubernur bersama dengan pemerintah pusat diminta segera membuka RS darurat dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti pusat pendidikan dan latihan (diklat), stadion olahraga atau GOR.

“Termasuk pusdiklat yang dimiliki oleh sejumlah BUMN. Maka koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN menjadi perlu,” tutur dia.

Sumber: republika.co.id

HMI Sebut Kritik terhadap Jokowi Bukti Kegagalan 7 Tahun Memimpin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, mengatakan, label ‘King of Lips Service’ terhadap Presiden Jokowi dari BEM UI bisa dibenarkan dengan melihat banyaknya janji politik Jokowi. Menurut dia, dari banyaknya janji Jokowi, belum mampu direalisasikan hingga periode kedua ini.

“Persoalan multidimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini semakin memperjelas kegagalan Jokowi sebagai presiden RI setelah memimpin Negara ini lebih kurang tujuh tahun,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (29/6).

Menyoal kritikan yang diterima Jokowi, kata dia, seharusnya Presiden bisa tampil di garda depan untuk memberi contoh berdemokrasi yang ideal. Utamanya, memberikan rakyat kesempatan untuk mengkritik dan menolak kebijakan yang dinilai bisa merugikan rakyat banyak.

“Namun faktanya, Jokowi semakin menunjukkan tangan besinya. Sehingga, benar jika dikatakan bahwa salah satu alasan yang membuat gelar ‘King of Lips Service’ disematkan kepada Jokowi,” ucapnya.

Dia mengatakan, sematan itu cocok karena ungkapan Jokowi sendiri yang sempat menyatakan ‘rindu ingin di demo’ agar pemerintahannya dapat dikontrol. Tetapi fakta di lapangan, lanjutnya, sangat jauh berbeda jika dilihat perlakuan terhadap para pengkritik dari berbagai kalangan.

“Sudah saatnya Pak Jokowi membuktikan kata-katanya untuk siap dikritik termasuk yang paling penting adalah segera merealisasikan semua janji-janji politiknya,” ucap dia.

Membahas sikap kritis yang ditonjolkan oleh Ketua BEM UI, pihaknya mengaku sangat mengapresiasinya di situasi saat ini. Namun demikian, dirinya menyatakan, cukup disayangkan jika ada pihak yang mencoba pasang badan dan menolak kritik dari mahasiswa UI itu.

“Utamanya, terhadap kebobrokan penguasa apalagi dia dari kalangan akademisi,” katanya.

Lebih jauh, dirinya menambahkan, saat ini, kegagalan akademik dan intervensi penguasa terhadap kepemimpinan perguruan tinggi semakin kentara. Hal itu, terlihat dari pemanggilan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, bersama jajaran kepengurusannya serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI oleh pihak rektorat melalui Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, kemarin.

“Dan diketahui bahwa pemanggilan ini adalah imbas dari unggahan BEM UI yang mengkritik Jokowi dengan memberikan gelar Jokowi sebagai “King of Lips Service,” ucap dia.

Sumber: republika.co.id

Ketua Kecam Peretasan Terhadap Sejumlah Pengurus BEM UI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI )mengalami peretasan terhadap akun media sosialnya. Peretasan terjadi setelah unggahan akun Instagram BEM UI soal Jokowi King of Lip Service menuai polemik.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan peretasan terhadap akun WhatsApp dan media sosial menyasar beberapa pengurus. Ia pun mengecam aksi tersebut. “Kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan terhadap pengurus BEM UI,” kata Leon lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Juni 2021.

Ketua BEM UI menceritakan salah satu korban peretasan ialah Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021 Tiara. Akun WhatasApp-nya tak bisa diakses. Tertulis bahwa akun itu keluar dari telepon gawainya. Hingga Senin siang akun tersebut belum bisa diakses.

Wakil Ketua BEM UI Yogie menjadi korban kedua. Akun WhatsApp-nya juga kena retas. Muncul notifikasi bahwa akun WhatsApp miliknya digunakan di ponsel lain. Namun akun Yogie sudah berhasil direbut lagi.

Peretasan juga menimpa Koordinator Bidang Sosial Lingkungan BEM UI Naifah Uzlah. Terdapat usaha masuk ke akun telegramnya pada tengah malam.

Serangan pun dialami Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Syahrul Badri. Akun Instagramnya mengalami ‘restriction’ setelah mengunggah beberapa instastory soal pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak rektorat UI. Imbasnya, akun itu belum bisa digunakan sampai sekarang.

Sebelumnya, unggahan Instagram BEM UI mengenai Jokowi The King of Lip Service ramai di jagat maya. Karena unggahan itu, pihak Rektorat Universitas Indonesia memanggil sejumlah pengurus.

Pihak Rektorat UI menganggap postingan soal kritik terhadap Jokowi itu menyalahi aturan dalam menyampaikan pendapat. Namun BEM UI bersikeras tak akan menghapus unggahan tersebut.

 

Sumber: tempo.co

Peretasan Medsos BEM UI Pasca Kritik Jokowi, YLBHI: Suara Rakyat Dibungkam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat maraknya peretasan atau pembajakan yang dialami masyarakat sipil karena lantang mengkritisi pemerintah menjadi tanda mundurnya demokrasi di Indonesia, khususnya kebebasan berpendapat.

“Demokrasi kita dilihat dari indeks demokrasi sudah jeblok, dan semakin mundur. Artinya masyarakat terancam. Begitu kebebasan sipil berkurang artinya demokrasi semakin juga turun,” kata Ketua YLBHI, Asfinawati saat dihubungi Suara.com, Senin (28/6/2021).

Terbaru kasus peretasan dialami pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI). Hal itu diduga usai BEM UI lewat beberapa akun media sosial mereka mengunggah poster Presiden Joko Widodo dengan tulisan, ‘King of Lip Service’.’

Asfinawati pun yakin dengan adanya peretasan itu, tidak serta merta membuat para aktivis dan masyarakat sipil menjadi bungkam memberikan kritiknya kepada pemerintah meski harus dibayangi ancaman peretasan.

“Saya pikir bukan cuma saya, tapi saya yakin kawan-kawan lain tidak akan mundur juga. Malah semakin yakin Indonesia benar-benar mundur demokrasinya,” tegas Asfinawati.

Sejumlah rangkaian peretasan yang dialami masyarakat sipil dan para aktivis kata Asfinawati, akan menjadi momentum bagi mereka untuk tetap bersuara dengan lantang.

“Semakin suara rakyat dibungkam, kita harus semakin lantang bersuara untuk menyelamatkan demokrasi,” ujarnya.

Sumber: suara.com

PKS: Peretasan Akun BEM UI Kontraproduktif di Alam Demokrasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kritikan BEM UI sebut Jokowi raja lip servis masih menjadi perhatian masyarakat luas. Kritikan ini pun berujung pada peretasan yang dialami beberapa pengurus BEM UI.

Wasekjen DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan kritikan BEM UI terhadap Jokowi merupakan bagian dari demokrasi dan tak perlu ditanggapi berlebihan. Menurutnya, jika ada oknum yang melakukan peretasan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

“Menurut saya apa yang dilakukan BEM UI itu bagian dari kehidupan kita berdemokrasi, sehingga tidak perlu disikapi dengan berlebihan oleh berbagai pihak terkait,” kata Fathul Bari, Selasa (29/6).

“Apalagi jika sampai ada oknum yang meretas dan kemungkinan bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum,” imbuh dia.
Fathul Bari mengatakan seharusnya seluruh pihak merasa bersyukur karena mahasiswa masih kritis terhadap kondisi yang ada.

“Harusnya berbagai pihak malah bersyukur bahwa masih banyak kalangan kritis, apalagi dari para aktivis mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, jika ada pihak yang menyikapi kritik BEM UI secara kontraproduktif, mereka dapat dikatakan sebagai penghambat demokrasi.

“Jika ada pihak-pihak yang menyikapi dengan kontraproduktif, apalagi seolah menekan kehidupan berdemokrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, justru mereka bisa dikatakan sebagai penghambat demokrasi,” kata dia.

“Dan salah satu penyebab buruknya indeks demokrasi di Indonesia selama 14 tahun terakhir, sebagaimana yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit,” tutup Fathul Bari.

Kontras Minta Polisi Tindak Peretasan Akun Medsos BEM UI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai peretasan terhadap fungsionaris BEM UI merupakan salah satu bentuk teror digital yang bertujuan untuk memberikan rasa takut. Hal tersebut viralnya unggahan BEM UI berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Kontras, Fathia Maulidiyanti, menyebutkan, praktik ini bukan kali pertama, rentetan kasus peretasan seringkali terjadi khususnya bagi pihak-pihak yang lantang menyeimbangkan diskursus pemerintah. Beberapa kasus d antaranya misalnya peretasan yang dilakukan kepada panitia yang menyelenggarakan diskusi Papua dan diskusi terkait impeachment Presiden.

“Kami melihat dari beberapa praktik peretasan dan serangan digital yang pernah terjadi, pelaku tidak pernah diungkap secara jelas,” ungkap dia dalam siaran pers, Senin (28/6).

Praktik pembiaran, kata Fathia, dilakukan oleh negara secara terus menerus, hingga menimbulkan hal yang berulang. Padahal, praktik teror digital ini merupakan pelangaran serius terhadap kebebasan berpendapat, sebab menimbulkan efek ketakutan.

“Kami mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas praktik peretasan ini demi mencegah terjadinya praktik-praktik serupa di masa mendatang,” kata dia.

Akun media sosial pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia diretas setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). BEM memuat meme bergambar Jokowi yang dijuluki sebagai King of Lip Service, yang viral di media sosial.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra lewat akun Twitter, @Leon_Alvinda mengumumkan peretasan itu. “Pada tanggal 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021, di antaranya sebagai berikut pukul 00.56 akun WhatsApp Tiara Sahfina (Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021) tidak dapat diakses,” kata Leon Senin (28/6).

Dia menyebut, tertulis bahwa akun tersebut telah keluar dari telepon genggam Tiara. Hingga saat ini, menurut Leon, akun WhatsApp Tiara belum dapat diakses kembali.

“Pukul 07.11 WIB akun WhatsApp Yogie (Wakil Ketua BEM UI) tidak bisa diakses dan muncul notifikasi akun tersebut sudah digunakan di HP lain. Pukul 07.20 WIB akun tersebut sudah bisa digunakan lagi,” ujarnya.

Leon melanjutkan, terdapat usaha login dari pihak tidak dikenal kepada akun Telegram Koordinator Bidan Sosial Lingkungan BEM UI, Naifah Uzlah, pada pukul 02.15 WIB. Pada pukul 21.45 WIB, sambung dia, akun Instagram Syahrul Badri (Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI) mengalami restriction.

“Setelah mengunggah beberapa unggahan di Instastory menyangkut surat pemanggilan fungsionaris BEM UI oleh pihak UI. Akun masih ada, namun sampai saat ini pemilik akun belum bisa menggunakan akun tersebut seperti biasa,” ucap Leon.

Dia pun mengkritik pihak-pihak yang mencoba meretas akun media sosial milik pengurus BEM UI. “Dengan ini kami mengecam keras segala bentuk serangan digital yang dilakukan kepada beberapa pengurus BEM UI 2021,” kata mahasiswa Fakultas Ekonomi UI tersebut.

Dalam kritiknya di akun resmi BEM UI, salah satu meme yang menarik perhatian adalah ucapan legendaris Jokowi. BEM UI memuat foto Jokow dengan ketupan ‘Yo nda tau kok tanya saya?. BEM UI pun meminta Jokowi berhenti terus membual.

Sumber: republika.co.id

Ponpes Sidogiri Jadi Inspirasi Program Kemandirian Pesantren

Redaktur: Mazaya

JATIM(Jurnalislam.com)— Pondok Sidogiri, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur menjadi inspirasi bagi Kementerian Agama dalam mewujudkan salah satu program strategisnya, yakni kemandirian pesantren.

Hal ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat sowan dan bertemu dengan Mas Cholil, putra pertama dari pengasuh PP Sidogiri, almarhum KH Ahmad Nawawi Abdul Jalil.

“Kemandirian dan pemberdayaan Pondok Pesantren Sidogiri menjadi inspirasi bagi kami di Kementerian Agama dalam mewujudkan program kemandirian pesantren,” kata Menag, Sabtu (26/6/2021).

“Kami menargetkan pada tahun 2024, sebanyak 5.000 pesantren yang tersebar di Indonesia memiliki kontribusi pengembangan ekonomi masyarakatnya,” sambung Menag yang siang itu didampinggi Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dan Stafsus Menteri Agama.

Dijelaskan Menag, Kementerian Agama sudah meluncurkan peta jalan kemandirian pesantren. Program ini bertujuan mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

Mas Cholil mengatakan, saat ini jumlah santri yang mondok di PP Sidogiri sebanyak 11 ribu santri. Mereka tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

“Produk ekonomi yang sudah dihasilkan oleh PP Sidogiri, di antaranya air mineral kemasan dengan merek Santri, kain sarung, dan baju koko,” ujar Mas Cholil.

Ia pun mengakui bila PP Sidogiri yang sudah berumur ratusan tahun tersebut tidak pernah merima bantuan pembangunan sarana dan prasarana baik dari pemerintah maupun pihak swasta.

Operasional pesantren diambil dari hasil usaha kecil menengah dengan melibatkan peran santri PP Sidogiri. Kondisi itulah yang membuat pesantren Sidogiri bisa bertahan hingga saat ini dengan belasan ribu santri.

Hal senada juga disampaikan Had, alumni PP Sidogiri yang kini sudah mengabdi selama 20 tahun sebagai pengawas keamanan pesantren.

“Pesantren kami tidak menerima bantuan baik dari pemerintah dan pihak lain. Kemandirian Pesantren berjalan dengan baik lewat produk yang dihasilkan maupun uang syahriah daripada santri. Di sini juga banyak santri yang tidak mampu dan dibiayai oleh yayasan,” ujarnya.

Terkait dalam penanganan Covid-19, lanjutnya, pihak pesantren sangat membatasi orang keluar masuk di lingkungan pesantren.

“Untuk masuk pesantren, khususnya bagi orang luar, memang diperketat. Sebab angka penyebaran Covid-19 di sekitar lingkungan pondok sangat tinggi, begitu juga di Kota Pasuruan,” tandasnya.

Kehadiran Menag di Pasuruan selain silaturahim, sekaligus sosialisasi Surat Edaran tentang pengetatan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Iduladha 1442 H demi menekan tingginya lonjakan angka Covid-19 di berbagai daerah.

Menag juga bertemu dengan Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Menag meminta pemerintah daerah untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai surat edaran Menteri Agama No 15 tahun 2021.

Kompetisi Robotik Madrasah Akan Digelar Oktober 2021

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag bersiap kembali menggelar Kompetisi Robotik Madrasah (KRM) 2021.

Direktur KSKK Madrasah, Muh. Ishom Yusqi berharap bahwa kompetisi ini menjadi wadah bagi kreativitas siswa-siswi madrasah. Dengan mengusung sportivitas dan semangat kreatif, Ishom mengimbau agar kompetisi ini benar-benar lahir dari kreatifitas para siswa.

“Tujuan utama kompetisi ini adalah untuk memaksimalkan dan mendorong potensi para siswa madrasah untuk menyalurkan kreatifitasnya secara sportif,” ujarnya di Serpong, Kamis (24/6/2021).

Mengusung tema ‘Robot for Global Pandemic’, Ishom berharap karya-karya anak madrasah dapat menjadi solusi untuk permasalahan global pandemi Covid-19. Menurutnya, potensi dan prestasi siswa-siswi madrasah dalam ranah teknologi sudah tidak diragukan lagi.

“Terbukti bahwa sejumlah siswa-siswi madrasah telah berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kompetisi robotik di kancah nasional maupun internasional,” tambahnya.

Ishom melanjutkan, prestasi dan potensi ini penting untuk dikembangkan dan didukung dengan menghadirkan layanan yang dapat mengasah skill mereka, serta perlu diketahui oleh masyarakat agar menjadi sumber inspirasi, khususnya untuk para siswa madrasah.

“Oleh karena itu, Kemenag berusaha menyediakan dan memberi fasilitas dan ruang yang memadai untuk mendukung hal tersebut,” tandas Guru Besar IAIN Ternate tersebut.

“Kita berperan sebagai pemberi stimulus kreativitas siswa. Tujuan kita adalah mendukung dan memberi wadah untuk menunjang karir para siswa Madrasah di masa depan,” tukasnya.

Sebagai penutup, Ishom juga mengimbau panitia untuk tetap memperhatikan kondisi pandemi Covid-19. Kompetisi ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Meskipun kegiatan ini adalah kegiatan annual/tahunan, jangan sampai kegiatan ini menjadi cluster baru Covid-19,” tegasnya mengingatkan.

KRM ini dijadwalkan berlangsung pada 16-17 Oktober 2021. Pendaftaran akan mulai dibuka pada 5 Juli 2021.