Penulis: Mazaya

GP Ansor dan BUMN Luncurkan Program Pendampingan UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri BUMN Erick Thohir hari ini meluncurkan Program Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM “Sobat Bayar”.

Program yang diluncurkan dari Kantor DPP GP Ansor ini merupakan kerja sama DPP GP Ansor, PT Pos Indonesia, dan PT BNI Persero

Peluncuran program ini ditandai dengan menekan tombol sirene bersama dilanjutkan penandatanganan MoU antara GP Ansor, PT Pos Indonesia, dan PT BNI Persero.

Program ini merupakan pendampingan dan pengembangan kewirausahaan pemuda Indonesia di bawah naungan Pemuda Ansor. Program ini juga akan mengenalkan dan ikut memasarkan produk-produk UMKM GP Ansor di Indonesia melalui sebuah aplikasi Sobat Bayar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan program ini diharapkan dapat membangun ekosistem yang sebesar-besarnya bersama rakyat melalui UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian umat, termasuk kemandirian pesantren.

“UMKM perlu pendampingan, pendanaan dan market,  dan itu semua ada di BUMN.  Begitu juga dengan ekonomi pesantren,” kata Erick Thohir, Rabu (30/6/2021).

“Kami akan mengekplore lebih dalam lagi untuk menjalin kerja sama dengan Ansor dan pesantren. Saya bersama Gus Yaqut satu kesatuan yang punya niat baik dalam membangun ekonomi dan Insya Allah kerja sama ini akan terus ditingkatkan, ” sambung Erick Thohir.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Ansor menyampaikan, program kerja sama ini sangat penting terutama dalam mengangkat ekonomi kader Ansor yang jumlahnya mencapai tujuh juta di Indonesia.

“Mayoritas kader Ansor berada di level ekonomi menegah ke bawah. Kerja sama ini sangat tepat dan menjadi momentum dalam membantu kader Ansor untuk bangkit di tengah pandemi,” tandas Gus Yaqut.

“Terima kasih kepada Menteri BUMN yang sudah mendukung dan memberi restu atas program membantu ekonomi anak negeri,” lanjut Gus Menteri.

Hadir dalam peluncuran Program Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM “Sobat Bayar” Dirut PT Pos Indonesia, Faisal Rochmat, Dirut PT BNI Royke Tumilaar dan jajaran serta pengurus DPP GP Ansor.

Din Ajak Seluruh Warga Bersatu Hadapi Covid

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) – Prof Din Syamsuddin menyampaikan meningginya penyebaran wabah Covid-19 dan tersebarnya varian delta yang berbahaya telah merenggut nyawa banyak orang. Ribuan orang juga terpapar sakit.

Prof Din mengatakan semua rumah sakit dan tempat perawatan juga penuh dan sesak sehingga terpaksa didirikan tenda-tenda darurat. Ini adalah kejadian luar biasa yang perlu disikapi dengan muhasabah atau introspeksi atau mawas diri.

“Seyogyanya pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat Covid-19, dan bangsa menghadapi bencana nasional,” kata Prof Din, Kamis (1/6).

Sehubungan dengan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015 ini menyarankan sekarang saatnya segenap warga bangsa bersatu padu dan bahu-membahu menanggulangi musibah. Segenap rakyat agar meningkatkan disiplin menegakkan protokol kesehatan dengan menjalankan 5 M sebagai bentuk ikhtiar insani.

“Namun, dalam keadaan demikian upaya rohani yakni mendekatkan diri kepada Ilahi Allah SWT janganlah dihindari atau dikurangi,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020.

Prof Din mengingatkan pemerintah lebih bersungguh-sungguh menanggulangi bencana nasional ini dengan tidak ragu-ragu menerapkan penutupan wilayah (lockdown) dan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Dana ratusan triliun yang dikuasai pemerintah agar dimanfaatkan untuk penyediaan obat-obatan, suntikan, vaksin gratis bagi rakyat, dan mendorong perguruan tinggi nasional atau laboratorium kesehatan nasional untuk meneliti dan memproduksi vaksin dan obat-obatan dari dalam negeri sendiri dari pada mengimpornya dari luar negeri.

“Dalam kaitan ini, kepada pemangku amanat kekuasaan, para elite politik, untuk menunjukkan empati kepada penderitaan rakyat,” kata Prof Din.

Ia menegaskan, di tengah suasana demikian, adalah arif untuk menghentikan tindakan kontra produktif. Seperti mempertentangkan agama dengan Pancasila, seperti dalam tes wawasan kebangsaan KPK, cenderung menghembuskan tuduhan pejoratif kepada pihak lain, mengembangkan isu-isu politik ambisius seperti pemindahan ibu kota negara, perpanjangan masa kekuasaan presiden, atau pengajuan capres-cawapres, serta sikap otoriter represif yang melemahkan kebebasan akademik di kampus.

“Lebih dari itu, saatnya menghentikan segala bentuk ketidakadilan atau kezaliman dalam penegakan hukum dan pemerataan kesejahteraan. Semuanya itu, selain memalingkan perhatian dan fokus dari menanggulangi musibah, juga telah dan potensial memunculkan kegaduhan publik yang tidak perlu,” ujar Prof Din.

Ia mengingatkan, wabah Covid-19 adalah musibah dari Allah SWT yang perlu disikapi dengan muhasabah, yakni introspeksi dan mawas diri, dan menjauhi sikap sombong atau takabur.

Sumber: republika.co.id

BPJPH Latih 30 Pengawas Jaminan Produk Halal

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag gelar pelatihan bagi 30 pengawas jaminan produk halal (JPH). Mereka adalah pengawas JPH dari Kemenag dan Kementerian Pertanian.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, A Umar, mengatakan, giat ini merupakan pelatihan lanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas. Kegiatan ini penting untuk memastikan para pengawas JPH memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas kepengawasannya.

“Di dalam regulasi disebutkan bahwa pengawas Jaminan Produk Halal adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal. Untuk dapat melakukan tugas-tugas kepengawasan dengan baik, maka tentu pengawas JPH harus memiliki kompetensi, mulai dari kompetensi manajerial hingga sosiologis,” kata Umar di Bogor, Selasa (29/06/2021).

Semua pengawas JPH, menurut Umar, dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.

Mantan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag ini juga menekankan pentingnya pengawas memiliki pemahaman dan wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.

“Pengawas Jaminan Produk Halal harus menanamkan nilai moral yang tinggi, mempertegas kehalalan pada produk baik barang maupun jasa yang ada saat ini. Pengawas Jaminan Produk Halal  juga harus mampu membimbing dan memperbaiki yang salah di lapangan agar memenuhi konsep kehalalan produk sesuai syariat,” tandasnya.

Karena pandemi, pelatihan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Akun Instagram BAZNAS Diretas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengumumkan jika akun Instagram resmi @baznasIndonesia diretas oleh pihak tak bertanggung jawab pada Rabu siang (30/6), sekitar pukul 13.20 WIB.

“Kami tegaskan bahwa ada pihak-pihak yang mencoba merusak BAZNAS di tengah perjuangannya ikut menangani dampak pandemi Covid-19. Perbuatan ini tak hanya merusak lembaga pemerintah yang diberi tugas dalam pengelolaan zakat, tapi sekaligus pelecehan terhadap lembaga keagamaan,” kata Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad, M.A, di Jakarta, Rabu (30/6).

Noor memastikan bahwa tindakan tak bertanggung jawab itu harus ditanggapi serius, dan BAZNAS juga akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

“Perbuatan ini merupakan aksi tidak terpuji. Kami akan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan mencari pelakunya,” kata Noor.

Noor mengatakan, akun itu merupakan media untuk mensyiarkan zakat, ajakan kepedulian, dan berbagai informasi serta literasi zakat. Maka tak sepatutnya dinodai dengan aksi peretasan, terlebih dengan gambar yang tidak pantas.

“Kampanye sosial media oleh BAZNAS telah menjadi sarana penting untuk menyampaikan ajakan berzakat, saling berbagi, kabar pendistribusian zakat, berita mustahik berdaya, dan informasi mengenai kemudahan zakat, infak, dan sedekah. Akun Instagram resmi BAZNAS dan akun sosial media lainnya telah dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital BAZNAS sejak 2016 lalu,” ujar Noor.

Noor melanjutkan, akun sosial media BAZNAS menjadi bagian penting karena kedermawanan masyarakat dalam berzakat, infak, dan sedekah juga dipengaruhi oleh sosial media milik BAZNAS.

“Kami sangat menyesalkan tindakan peretasan ini. Hingga kini kami masih mengupayakan untuk mengembalikan akun BAZNAS. Mohon dapat dimaklumi dan mohon doa serta supportnya dari masyarakat,” pungkas Noor.

Jokowi Tetapkan PPKM Darurat, Ini Rinciannya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menegaskan untuk segera memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali. Kendati belum diputuskan kapan kebijakan ini mulai berlaku, Presiden mengatakan bahwa aturan teknis PPKM Darurat sudah masuk finalisasi di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian.

Penyusunan aturan teknis PPKM darurat juga melibatkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali.

Sejumlah pengetatan pun dibuat dalam pelaksanaan PPKM darurat yang rencananya akan berlaku pada 3-20 Juli 2021 dan berlaku di 121 kabupaten/kota di Jawa-Bali. Hal ini berdasarkan sebuah dokumen resmi yang sudah dikonfirmasi oleh Juru Bicara Menko Marinves, Jodi Mahardi, Rabu (30/6).

Namun, perlu dipahami bahwa rincian teknis aturan di bawah ini adalah kebijakan yang diajukan Kemenko Marinves kepada Presiden Jokowi. Terkait bagaimana teknis final nanti, bergantung pada persetujuan Presiden Jokowi.

Cakupan pengetatan aktivitas dalam PPKM darurat ini, antara lain:

  1. Perkantoran 100 persen work from home(WFH) untuk sektor non-esensial.
  2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.
  3. Sektor esensial berlaku 50 persen work from office(WFO) dan untuk sektor kritis dibolehkan 100 persen WFO.

Sektor esensial yang dimaksud, antara lain, keuangan dan perbankan hingga perhotelan nonkarantina. Sementara sektor kritis, termasuk kesehatan, energi, keamanan, logistik, transportasi, makanan, hingga konstruksi.

Khusus untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehar-hari dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 malam dengan pengunjung 50 persen.

  1. Pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup.
  2. Restoran dan rumah makan hanya menerima deliveryatau take away.
  3. Kegiatan konstruksi boleh 100 persen dengan protokol kesehatan.
  4. Tempat ibadah ditutup sementara.
  5. Fasilitas umum, termasuk tempat wisata, ditutup sementara.
  6. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial yang memunculkan keramaian ditutup sementara.
  7. Transportasi umum, termasuk angkutan massal dan taksi (konvensional dan online), diberlakukan kapasitas 70 persen.

sumber: republika.co.id

 

 

Menag Sosialisasikan Prokes Penyelenggaraan Kurban

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Iduladha 1442H berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran No SE 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Salat Iduladha dan Pelaksanaan Kurban 1442 H/2021 M.

Edaran ini antara lain mengatur larangan kegiatan takbir keliling. Salat Iduladha di lapangan terbuka atau di masjid/musalla pada daerah zona merah dan oranye juga ditiadakan. Untuk daerah di luar zona merah dan oranye, Salat Iduladha dapat dilaksanakan di lapangan terbuka atau masjid serta mushala berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah atau satuan tugas penanganan COVID-19 dari daerah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Terbit 21 Juni, edaran ini segera disosialisasikan secara massif melalui jajaran Kemenag pusat hingga daerah. Selain untuk jajaran Kemenag, edaran tersebut juga ditujukan kepada pimpinan ormas Islam, pengurus masjid dan musala, panitia peringatan hari besar Islam, serta masyarakat Muslim di seluruh Indonesia.

Untuk itu, selang dua hari sejak diterbitkan, Menag bahkan turun langsung, keliling Pulau Jawa, sowan ke para kiai untuk mensosialisasikan SE 15/2021, sebagai bentuk ikhtiar mencegah potensi penyebaran Covid-19.

“Memulai perjalanan Rabu pagi, 23 Juni 2020, berburu berkah saya mulai menyusuri luasnya pulau Jawa, bertemu banyak kiai dan tokoh, menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo, sekaligus mensosialisasikan dan memohon bantuan sesepuh menyampaikan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Ieduladha dan penyembelihan hewan kurban,” ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Selasa (29/6/2021).

“Saya juga memohon ziyadah doa dari para kiai untuk negeri ini agar segera terbebas dari pandemi,” sambungnya.

Menurut Menag Yaqut, pemerintah sudah dan terus berjuang secara lahir dalam menangani pandemi, baik melalui mekanisme penanganan medis, vaksinasi, maupun upaya preventif-kuratif lainnya. Sebagai bentuk tawakal kepada Allah, upaya-upaya tersebut harus diperkuat dengan ikhtiar batin dengan doa dari para kiai dan seluruh masyarakat Indonesia agar pandemi segera terkendali.

“Doa adalah bagian terbaik sebuah ikhtiar. Semoga Tuhan menyelamatkan kita semua, menjaga negeri ini dan segera mencabut ujian pandemi ini,” harapnya.

Perjalanan Menag diawali dengan sowan ke sejumlah pesantren di Cirebon. Menag sowan dan minta doa untuk Indonesia kepada Pengasuh Kempek Cirebon yang juga Rais Syuriah PBNU, KH Muhammad Musthofa Aqiel. Juga kepada pengasuh pesantren Babakan Ciwaringin, sesepuh Buntet Pesantren yang juga Mustasyar PBNU KH Adib Rofi’uddin Izza. Di Jawa Barat, silaturahim ditutup dengan sowan ke Habib Thohir bin Yahya di Semplo, Palimanan.

Dari Cirebon, Menag melanjutkan silaturahimnya ke sejumlah kiai di Jawa Tengah. Menag mengawali perjalannya ke Pesantren Al Hikmah 1 Benda, Sirampog Brebes. Menag diterima oleh pengasuh pesantren KH Labib Shodiq Suhaimi.

Selain minta doa untuk kebaikan negeri, Menag menyampaikan bahwa, hingga saat ini pandemi Covid belum berakhir. Malah muncul varian baru Covid-19 di tengah gencarnya pemerintah melakukan ikhtiar vaksinasi massal.

“Tentunya kami berharap kita semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai dan menekan penyebaran Covid-19,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Zona Merah, Bandung Masuki Fase Kritis

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung memasuki fase kritis sebab level kewaspadaan Covid-19 berada di zona merah atau risiko tinggi dengan angka yang terus menurun dari 1,72 menjadi 1,69. Salah satu pemicunya varian Delta yang diduga sudah menyebar di Kota Bandung.

“Data skor labeling Kota Bandung masih termasuk zona merah terjadi penurunan skor saat ini 1,69 sebelumnya sampai 1,72 menandakan kondisi sangat kritis,” ujar Wali Kota Bandung, Oded M Danial, kepada wartawan secara online seusai rapat terbatas, Rabu (30/6).

Ia menuturkan, hingga Selasa (29/6), total kasus Covid-19 di Kota Bandung mencapai 24.326 terdiri atas 2.846 kasus positif aktif, 21.028 kasus sembuh, dan 452 kasus sembuh. Keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 di rumah sakit saat ini sudah mencapai 95.48 persen.

Penyebaran varian Delta diduga juga turut mendongkrak kasus positif Covid-19 di Kota Bandung, Oded mengatakan temuan varian Delta sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, berbagai antisipasi harus terus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya masyarakat tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Zona merah sudah bertambah di kota/kabupaten di Jawa Barat dan memang disinyalir informasi pemerintah provinsi bahwa varian Delta ini sudah ada banyak di daerah di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung,” katanya.
Oded melanjutkan, PPKM mikro harus terus dilakukan di wilayah kecamatan dan kelurahan. Pihaknya juga terus mengimbau rumah sakit menambah tempat tidur bagi pasien Covid-19 serta mengoptimalkan ruang isolasi mandiri.

“Seluruh kecamatan dan kelurahan diimbau melaksanakan PPKM sampai tingkat RT,” katanya. Pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat menyelenggarakan PPKM darurat.

Pihaknya juga akan menyediakan rumah sakit darurat untuk pra-kedaruratan bagi pasien Covid-19 dengan memanfaatkan eks gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jalan Astanaanyar. Oded juga akan menambah tenaga dan kebutuhan sarana dan prasarana petugas di permakaman khusus Covid-19 di Cikadut. Termasuk membatasi aktivitas sosial, penutupan kegiatan rumah ibadah, serta peniadaan kegiatan seni dan budaya.

Pegawai di perusahaan dan instansi swasta diminta untuk menyelenggarakan work from home (WFH) sebesar 75 persen akibat Kota Bandung yang masih di zona merah. Perluasan penutupan jalan dan akan dilaksanakan jam malam. Saat pihaknya menyesuaikan peraturan dengan pusat, tiga hari ke depan jam operasional mal mengikuti jam penutupan jalan pukul 18.00 WIB.

Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna, mengaku belum mendapatkan data detail tentang jumlah sebaran Covid-19 varian Delta di Kota Bandung. Namun, ia mengaku sudah mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari Pemerintah Provinsi Jabar.

“Saya sendiri belum mendapatkan kedetailan jumlah sebaran. Kalau informasi di Bandung ada, mendengar sampel di BSL2 diuji lab provinsi yang disampaikan Pak Gubernur,” katanya.

sumber: republika.co.id

Jokowi Anggap Kesehatan dan Ekonomi Harus Berjalan Beriringan

Redaktur: Mazaya

 JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kondisi saat ini sangat sulit baik bagi dunia usaha dan juga perekonomian di Tanah Air maupun global. Sebab, menurutnya tak mudah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan juga ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19.

“Apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini ada lonjakan yang sangat tinggi di dalam penyebaran Covid-19 di negara kita Indonesia,” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Munas VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kota Kendari, Rabu (30/6).

Jokowi juga mengingatkan agar tak hanya fokus pada penanganan masalah ekonomi atau masalah kesehatan saja. Namun kedua sektor ini harus dapat ditangani secara beriringan.

“Jangan hanya berbicara ekonomi, ekonomi, ekonomi tetapi tidak melihat kesehatan. Tapi juga jangan hanya melihat kesehatan, kesehatan, kesehatan tapi tidak melihat ekonomi. Dua-duanya ini harus berjalan beriringan,” ujar Jokowi.

Presiden menekankan, kunci dari pemulihan ekonomi saat ini yakni dengan menyelesaikan masalah Covid-19. Pemerintah, kata dia, tengah bekerja keras menangani pandemi Covid-19 melalui berbagai cara, salah satunya yakni menerapkan kebijakan PPKM mikro serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

Hingga hari ini, lanjut Jokowi, sebanyak 42 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat. Untuk mempercepat capaian target vaksinasi, ia pun menargetkan agar pada Juli ini vaksinasi dapat dilakukan sebanyak satu juta per harinya. Sedangkan pada Agustus, target yang ditetapkannya meningkat menjadi dua juta vaksinasi per harinya.

“Kalau melihat dunia, 215 negara lebih yang terkena Covid-19 untuk urusan vaksinasi, Indonesia itu di urutan ke-11. Cukup baik urutan ke-11. Dan saya yakin di Juli Agustus ini akan naik, ga tau naiknya ke rangking berapa tapi pasti naik karena target 1 juta dan target 2 juta itu,” imbuhnya.

Sumber: republika.co.id

Muhammadiyah: Milenial Abai Prokes, Merasa Kuat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti bahwa generasi mileniallemah dalam mematuhi protokol kesehatan yang akhirnya bisa berdampak pada laju penularan Covid-19.

“Orang-orang dengan usia 25-34 tahun ini banyak beraktivitas dan abai terhadap protokol kesehatan karena mereka merasa kuat,” ujar Ketua Tim Dokter MCCC Muhammadiyah dr. Corona Rintawan dalam siniar yang dipantau di Jakarta, Rabu (30/6).

Pernyataan dr. Corona itu berkaca pada data tabel grafik yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. Kelompok umur 22 hingga 34 tahun menyumbang 423.033 kasus penularan atau yang terbanyak, sementara sisanya berasal dari berbagai kelompok umur dari delapan kategori rentang usia yang diklasifikasi Kemenkes.

Menurut Corona, banyaknya remaja maupun generasi milenial yang abai terhadap protokol kesehatan karena merasa bahwa imunitas tubuh mereka kuat. Padahal yang mesti diperhatikan yakni terjadi transmisi ke orang-orang yang usianya di atas mereka atau yang sudah tua.

“Tetapi mereka tidak menyadari bahwa nantinya yang akan tertular adalah usia-usia di atas 50 tahun,” kata dia.

Tak hanya itu, yang memperparah kondisi ini yakni cakupan vaksinasi yang masih rendah, terutama bagi lansia. Lansia yang belum mendapat vaksinasi rentan bergejala jika terpapar COVID-19.

“Karena memang cakupan vaksinasi kita untuk lansia itu juga masih rendah,” kata dia.

Kondisi tersebut akan semakin parah karena munculnya varian Delta yang dinilai lebih cepat menular ketimbang varian sebelumnya. Sebuah jurnal di Australia melaporkan kecepatan penularan Delta jika dihitung berdasarkan waktu berkisar 10 sampai 15 detik, sementara varian sebelumnya membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit.

 

Sumber: republika

Polisi Siap Dukung PPKM Darurat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, apabila pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

“Nanti kita tunggu penjelasan pemerintah pusat. Yang jelas, kita siap melaksanakan,” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Mohammad Fadil Imran menjawab pertanyaan di Jakarta Pusat, Rabu (30/6).

Pada kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, belum ada keputusan untuk melaksanakan PPKM Darurat di Jakarta. Hal itu karena keputusan PPKM masih dalam pembahasan.

Saat ini, kata dia, kebijakan yang lebih ketat dari PPKM masih dalam pembahasan oleh menteri koordinator dan menteri terkait serta para pimpinan daerah. “Jadi, baru dibahas, kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko. Detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului,” kata Riza di Balai Kota DKI, Selasa (29/6) malam WIB.

Ditanya jika diputuskan Jakarta harus dilakukan PPKM darurat, Riza menegaskan, Pemprov DKI siap melaksanakan kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah pusat. “DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keuangan yang dibutuhkan nanti, sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat,” kata Riza.

Sumber: republika.co.id