Penulis: Deddy Purwanto

Surat Imarah Islam ke Donald Trump: Tarik Semua Pasukan AS dari Afghanistan!

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Dalam surat terbuka empat halaman yang ditujukan untuk Presiden baru AS, Donald Trump, Imarah Islam Afghanistan (Taliban) telah mengancam presiden AS yang baru tersebut untuk segera menarik pasukan Amerika dari Afghanistan, lansir Anadolu Agency, Rabu (25/01/2017).

Dikirim via e-mail kepada wartawan hari Rabu, surat itu ditulis oleh Zabihullah Mujahid, yang dikenal sebagai juru bicara Taliban.

Dalam surat tersebut, Taliban mendesak Trump untuk meninjau operasi militer Amerika terpanjang yang dimulai 15 tahun yang lalu, menyebutnya “perang sia-sia dan tidak dapat dimenangkan.”

Mujahid menyebutkan bahwa kehadiran pasukan invasi asing di Afghanistan adalah alasan utama di balik hilangnya nyawa serta kerugian material di kedua pihak, dan mengatakan Taliban akan terus berjuang memerangi AS kecuali pasukan pimpinan AS meninggalkan negaranya.

“Kami mengirimkan pesan ini untuk mengontrol perang penjajahan yang diluncurkan oleh militer Anda.

“Jadi, tanggung jawab untuk mengakhiri perang ini juga bersandar pada bahu Anda,” katanya.

Surat ditutup dengan saran kepada Presiden AS bahwa ia harus mengambil poin ini sebagai “obat yang pahit yang harus diminum oleh pasien karena takut melihat kondisi mereka memburuk.”

Belum ada reaksi dari pemerintah AS.

Serangan Mematikan al Shabaab di Hotel Terkenal Mogadishu, 28 Tewas

SOMALIA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 28 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan senjata dan bom terkoordinasi yang dilakukan oleh al-Shabab di sebuah hotel terkenal di ibukota Somalia, Mogadishu, menurut pejabat, lansir Aljazeera, Rabu (25/01/2017).

Serangan pada Rabu pagi dimulai ketika penyerang menabrakkan mobil penuh bahan peledak ke dalam pintu gerbang Dayah Hotel, yang terletak dekat parlemen Somalia di tengah Mogadishu, dan kemudian menyerbu lalu baku tembak dengan pasukan penjaga hotel.

Mohamud Mustaf, seorang kapten polisi di daerah, dikonfirmasi Anadolu Agency di telepon bahwa bom telah menargetkan Dayah Hotel, salah satu hotel yang paling sering dikunjungi para pejabat di Mogadishu.

“Serangan dimulai dengan sebuah bom truk diikuti dengan baku tembak. Sekitar 20 menit setelah bom truk menghantam, sebuah bom mobil kedua meledak di luar hotel. Yang terluka dilarikan ke rumah sakit,” kata Mustaf.

“The Dayah Hotel ini banyak dikunjungi oleh para pejabat pemerintah Somalia, termasuk deputi federal dan anggota negara bagian seperti pejabat negara barat daya,” tambahnya

Aadan Isack, seorang saksi mata mengatakan bahwa serangan berlangsung berbarengan dengan pejuang al-Shabaab bersenjata berada di dalam Hotel menyerang petugas.

“Kami masih mendengar baku tembak setelah serangan bom mobil yang mengguncang seluruh kota. Kerusakan besar juga terjadi akibat bom mobil,” katanya.

Faksi al-Shabaab yang berafiliasi al-Qaeda dan berbasis di Somalia mengaku bertanggung jawab atas serangan melalui radio pro-jihadis, Andalus, dan mengatakan pelaku bom menyerang hotel, yang sering dikunjungi oleh pemerintah “murtad” bentukan AS.

Inilah Keterangan Syeikh Al Maqdisi Terkait Kerjasama Turki dengan Rusia di Suriah

YORDANIA (Jurnalislam.com) – Pada tanggal 18 Januari, Rusia mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan udara bersama dengan Turki terhadap posisi kelompok Islamic State (IS) di dalam dan sekitar Al Bab, Suriah. Turki dan sekutu-sekutunya telah memimpin pertempuran di darat sebagai bagian dari Operasi Perisai Efrat (Euphrates Shield), yang telah merebut sejumlah wilayah kelompok IS di Suriah utara. Namun hingga pekan lalu, Rusia bukan lagi bagian dari operasi yang dipimpin Turki, The Long War Journal mengatakan, Senin (23/01/2017).

Keadaan itu berubah ketika kementerian pertahanan Rusia mengatakan bahwa “sembilan jet tempur Rusia dan delapan jet tempur Turki bersama-sama telah menyerang target di Al Bab,” menurut Al Jazeera. “Hari ini angkatan udara Rusia dan Turki sedang melakukan operasi udara bersama pertama mereka untuk menyerang [Islamic State] di pinggiran Al Bab,” Letnan Jenderal Sergei Rudskoi, dari Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim.

Pengumuman itu menarik teguran tajam dari Syeikh Abu Muhammad al Maqdisi, seorang ulama al Qaeda berpengaruh yang tinggal di Yordania. Syeikh Maqdisi mengecam keputusan Turki untuk bekerja sama dengan Rusia dan rezim Syiah Nushairiyah Bashar al Assad.

Sebuah pernyataan Syeikh Maqdisi berjudul, “Perisai Efrat telah menjadi Perisai Rusia dan Bashar,” tersebar di media sosial, termasuk di Arab dan saluran Telegram berbahasa Inggris yang terkait dengan ulama jihad itu. “Hari ini Rusia telah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka telah meluncurkan serangan udara bersama dengan Turki terhadap kelompok IS di kota Al Bab,” pesan itu berbunyi, “dan bahwa itu dikoordinasikan dengan rezim Bashar!”

Maqdisi berpendapat bahwa walaupun operasi bersama saat ini menargetkan IS, mereka bisa memperluas untuk kemudian menargetkan Jabhat Fath al Sham (JFS).

“Saat ini mereka memerangi kelompok IS,” Maqdisi memperingatkan, “dan segera akan melawan JFS dan faksi jihad lain-lain.”

Syeikh al Maqdisi menasihati kelompok-kelompok jihad dan pejuang Islam di Suriah yang bekerja sama dengan Turki sebagai bagian dari Operasi Perisai Efrat. “Oleh karena itu, mereka yang mengeluarkan Fatwa yang memberi izin partisipasi dalam Perisai Efrat harus merevisi Fatwa mereka dan membebaskan diri dari operasi itu.” Syeikh Maqdisi melanjutkan: “Fatwa mereka mengizinkan itu (Perisai Efrat) telah menjadi Perisai untuk Bashar dan Putin!”

Syeikh Maqdisi tidak secara khusus menyebutkan kelompok yang ada.

JFS mengeluarkan pernyataan tahun lalu menolak kerjasama terbuka dengan Turki terkait ini. Tetapi kelompok yang lain membenarkan kerjasama dengan Turki. Dewan fatwa Ahrar al Sham bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa bersekutu dengan Turki di bawah bendera Operasi Perisai Efrat secara agama diperbolehkan.

Saat pendapat Maqdisi muncul, tidak semua jihadis dan pejuang Islam setuju dengan posisi Ahrar al Sham. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Para jihadis bukanlah robot. Ada perbedaan pendapat, bahkan dengan ulama al Qaeda itu sendiri berbeda pendapat adalah hal yang biasa, yang terpenting bagaimana proses terbaik untuk Suriah dan begitu juga di tempat lain yang bisa menguntungkan Islam. Berbagai sekolah pemikiran telah berkembang dalam jaringan al Qaeda. Dan keputusan untuk bekerja sama dengan Turki dilaporkan juga kontroversial dalam Ahrar al Sham sendiri.

Setelah Syeikh Maqdisi telah bicara terang-terangan, setidaknya di media sosial, tentang apa yang ia lihat sebagai perangkap untuk bekerja sama dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pasukan Turki di Suriah, tokoh al Qaeda lainnya membolehkan kerjasama dengan Turki tapi dengan syarat tertentu.

Syeikh Nasser bin Ali al Ansi, seorang tokoh Qaeda al di Semenanjung Arab (AQAP) yang juga menjabat sebagai wakil general manager al Qaeda sampai syahidnya pada April 2015, sebelumnya menangani kerjasama dengan Turki dan Qatar. Dalam sesi tanya jawab yang dirilis secara online pada awal tahun 2015, Syeikh al Ansi ditanya bagaimana para jihadis harus berurusan dengan negara-negara seperti Qatar dan Turki, yang kebijakannya cenderung menguntungkan para mujahidin.

Syeikh Al Ansi menjawab bahwa, “Tidak ada salahnya mengambil manfaat dari kepentingan yang saling bersinggungan, selama tidak harus mengorbankan sesuatu dalam iman atau ajaran kita. Namun, hal ini tidak serta merta kemudian membolehkan mereka untuk berkolaborasi dengan Amerika dalam perang mereka melawan mujahidin. Para jihadis harus memperhatikan detail ini,” Syeikh al Ansi memperingatkan.

Dengan kata lain, anggota al Qaeda dan jihadis lain yang berpikiran seperti al Qaeda bisa mendapatkan keuntungan dari bekerja dengan Turki dan Qatar, asalkan Turki dan Qatar tidak melewati batas dengan membantu Amerika terlebih perang melawan mujahidin, hal ini dilarang. Tentu saja, logika yang sama bisa diterapkan untuk Turki dan kolusi barunya yaitu dengan Rusia, apakah memerangi mujahidin atau tidak?

Dalam video yang diposting secara online pada bulan Oktober tahun 2016, Dr. Abdallah Muhammad al Muhaysini menjelaskan mengapa mujahidin tidak tertarik untuk melancarkan serangan di Turki. Meskipun mengaku menjadi jihad independen, Syeikh Muhaysini yang dikenal sebagai ulama tinggi al Qaeda di Suriah dan merupakan penasihat JFS. Syeikh Muhaysini menjelaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok tunggal yang memiliki hak untuk memulai operasi di Turki, karena ini adalah masalah yang mempengaruhi semua mujahidin di Suriah nantinya.

Pada bulan November tahun 2016, Syeikh Muhaysini menindaklanjuti sambutannya mengenai Turki dengan mengkritik kelompok Islamic State yang meluncurkan operasi di Turki. Muhaysini mengecam Abu Bakr al Baghdadi yang memesan operasi tersebut, mengatakan bahwa Turki adalah arteri bagi yang terluka untuk mendapat perawatan dan tempat yang aman bagi jutaan orang yang melarikan diri dari api peperangan.

Pernyataan Syeikh Maqdisi masih banyak dikutip di jaringan global Al Qaeda. Namun dilihat dari pernyataan baru-baru ini di media sosial, ia menegaskan tidak mendukung bekerja dengan Turki, atau unsur pemerintahnya karena telah membantu Rusia.

Dalam pesan lain yang diposting di Telegram pada 7 Januari, Syeikh Maqdisi menulis: “Erdogan secara terbuka bersekutu dengan Kuffar [kafir] Rusia dan mendukung mereka melawan Mujahidin. Namun beberapa orang ingin melihat dia sebagai pewaris Dinasti Utsmani dan membangkitkan kembali Khalifa atau Khalifah yang mendapat petunjuk kenabian.”

Saluran Telegram berbahasa Inggris yang terkait dengan Maqdisi memposting nasihat lain terhadap Turki pada 15 Januari, “Turki bukan Kekhalifahan Utsmani, melainkan dinyatakan dalam konstitusinya bahwa Turki adalah negara sekuler,” tulis Maqdisi. “Dan tentaranya yang berpartisipasi di sisi Rusia dan tentara salib dalam perjuangan mereka melawan kaum Muslim adalah tentara NATO sekuler dan bukan tentara Islam.”

“Erdogan bukan Mujaddid (pembawa kebangkitan) dari kemuliaan Khilafah Islam yang benar, seperti diklaim oleh kelompok berkompromi pada Rusia,” Maqdisi menasihati dengan kata-kata yang tajam. “Sebenarnya dia [Erdogan] bangga dengan sekularisme dan cenderung ke arah itu dan ia berada di antara mereka yang melawan Jihad dan melancarkan plot terhadap jihadis, dan proyek mereka.” Namun perlu dicatat bahwa Ahrar al Sham tidak pernah menyebut Erdogan sebagai pembawa kebangkitan Khilafah Islam yang benar. Sebaliknya, beberapa pihak dalam Ahraral Sham hanya menyukai pendekatan pragmatis terhadap Turki, yang kabarnya telah mendukung Ahrar, itu saja.

Syeikh Maqdisi menulis bahwa “dukungan Erdogan bagi para pengungsi dan aliansi dengan beberapa revolusioner [di Suriah] tidak membuatnya jadi tidak bersalah dari keyakinan sekuler atau dari dukungannya pada Tentara Salib dan orang-orang Yahudi melawan kaum Muslim.” Menariknya, Syeikh Muhaysini mengatakan bahwa dukungan Turki bagi pengungsi dan bantuan umum bagi mereka yang berjuang di Suriah sebagai alasan untuk menghindari serangan di Turki.

Saat kritik Syeikh al Maqdisi terungkap, jihadis dan para aktivis Islam telah lama memiliki perbedaan pendapat atas hubungan mereka dengan Turki. Tapi itu adalah hal yang biasa.

Lagi, PM Zionis Perintahkan Bangun 2.500 Pemukiman Yahudi di Palestina

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu memerintahkan untuk pembangunan 2.500 unit pemukiman baru di Tepi Barat, Palestina, yang diduduki, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, lansir Anadolu Agency, Selasa (24/01/2017)

“Kami sedang membangun dan akan terus membangun,” kata PM zionis dalam pernyataan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa sebagian besar unit rumah baru akan dibangun di blok permukiman yang sudah ada di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur.

“Sedikitnya 100 unit perumahan baru akan dibangun di pemukiman Beit El dekat Ramallah,” kata Haaretz.

Surat kabar itu melanjutkan bahwa Netanyahu telah mengatakan kepada Komite Menteri Urusan Keamanan Nasional keputusannya untuk mengangkat semua pembatasan pembangunan pemukiman di Yerusalem Timur.

Persetujuan Netanyahu untuk unit perumahan baru yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki adalah yang kedua sejak Donald Trump menjabat presidenan AS.

Pada hari Ahad, pemerintah yahudi juga memutuskan pembangunan 566 unit pemukiman baru di tanah Palestina, Yerusalem Timur.

Turki mengecam keras keputusan tersebut dan mendesak segera menghentikan “pemukiman ilegal” di tanah Palestina.

“Kami menyerukan Israel untuk berhenti bersikeras mengejar pendekatan bermasalah yang menghancurkan visi solusi dua-negara dengan mengabaikan hukum internasional dan hak asasi manusia,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Perundingan Astana Hari Kedua: Mulai dari Menolak Iran Hingga Isu JFS

ASTANA (Jurnalislam.com) – Rusia,Turki dan Iran berjanji untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh di Suriah, namun negosiator oposisi menyatakan keberatan atas peran Iran dalam memantau gencatan senjata, Aljazeera melaporkan, Selasa (24/01/2017).

Tiga kekuatan regional pada hari Selasa di ibukota Kazakhstan, Astana, mengumumkan penciptaan mekanisme trilateral untuk mengamati dan memastikan dipatuhnya gencatan senjata, yang telah ada sejak akhir Desember.

Tiga kekuatan regional tersebut juga sepakat bahwa kelompok yang mewakili oposisi dalam pertemuan pekan ini, akan mengambil bagian dalam putaran baru pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB bulan depan di Jenewa.

Osama Abu Zaid, penasihat hukum untuk Tentara Pembebasan Suriah (the Free Syrian Army-FSA), mengatakan partisipasi oposisi dalam pembicaraan Jenewa tergantung pada apakah tuntutan mereka, yang dipresentasikan kepada Rusia, diterima.

“Kami menyajikan skema mekanisme untuk memantau dan melaksanakan gencatan senjata,” kata Abu Zaid saat press briefing tak lama setelah pernyataan bersama itu dibuat.

“Rusia telah berjanji untuk meninjau [tuntutan kami] dalam sepekan dan mengatakan akan membuat keputusan dengan Turki selama pertemuan mereka di Astana setelah tujuh hari.”

Pernyataan trilateral bersama juga menetapkan bahwa pemerintah Suriah dan oposisi sepakat untuk bersama-sama melawan IS (Islamic State) dan Jabhat Fath al Sham (JFS), dan tidak memasukkan mereka dalam kelompok gencatan senjata, namun para pejabat oposisi membantah bahwa mereka tidak membahas JFS harus dikeluarkan dari gencatan senjata.

Komunike menggunakan nama Jabhah Nusrah untuk kelompok yang sekarang dikenal sebagai Jabhat Fath al Sham, yang berganti nama tahun lalu.

Jabhat Fath al Sham adalah salah satu pemain terkuat di darat dan sering berjuang bersama unsur oposisi yang diwakili di Astana.

“Ini adalah pernyataan bersama oleh tiga negara. Bukan pernyataan kami, kami bukan pihak yang menandatangani perjanjian ini. Ini adalah perjanjian antara Rusia, Iran dan Turki. Mereka dapat menandatangani perjanjian yang mereka inginkan. Tapi dari pihak kami, kami mengatakan kami memiliki banyak tuntutan,” kata Abu Zeid.

Perwakilan oposisi juga mengatakan keberhasilan perundingan akan tergantung pada penghapusan semua milisi asing dukungan Iran [milisi Syiah Iran, Irak, Afghanistan dan Lebanon] dari Suriah dan kemampuan Moskow dan Ankara untuk memastikan bahwa Iran mematuhi perjanjian.

Dua hari pembicaraan Astana, yang diselenggarakan oleh Rusia dan Turki, terjadi saat Moskow memimpin diplomatik dalam perang Suriah setelah intervensi militer 2015 yang membuat gelombang konflik makin panas dalam mendukung rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad.

Sebelum pertemuan dimulai, pengamat berharap melihat negosiasi tatap muka pertama antara pemerintah dan perwakilan dari oposisi bersenjata sejak pertempuran dimulai pada tahun 2011, tetapi oposisi menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan langsung karena pertempuran masih berlanjut di daerah wilayah baru di luar ibukota, Damaskus, dan menolak proposisi Iran yang mungkin akan menjadi penjamin ketiga – di samping Rusia dan Turki – dalam komunike akhir gencatan senjata.

Delegasi Rusia menghabiskan dua hari bolak-balik antara pertemuan dengan pemerintah Suriah, Iran – salah satu sekutu terkuat mereka, dan pertemuan dengan oposisi dan Turki, pendukung utama kelompok oposisi yang beroperasi di negara tersebut.

Pembicaraan tersebut menandai awal dari inisiatif diplomatik terbaru untuk mengakhiri perang hampir enam tahun yang telah menyebabkan banyak kehancuran, menewaskan hampir setengah juta orang, dan membuat setengah dari populasi mengungsi.

Pemimpin delegasi rezim Suriah, Bashar al-Jaafari, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa pertemuan berhasil mencapai tujuan konsolidasi penghentian permusuhan untuk jangka waktu tetap dan membuka jalan bagi dialog antara Suriah.

Tapi baik Jaafari juga Staffan De Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah, tidak bisa memberikan rincian spesifik tentang bagaimana mekanisme tiga-arah yang baru didirikan dapat membantu meningkatkan gencatan senjata dan mencegah kekerasan lebih lanjut.

De Mistura hanya mengatakan PBB siap membantu pihak-pihak dalam mekanisme trilateral dan memastikan bahwa mekanisme trilateral akan membantu memperkuat kualitas gencatan senjata.

Di tempat lain, oposisi telah menyerukan penghentian segera serangan pemerintah di Wadi Barada, sebuah daerah di pedesaan Damaskus yang menjadi lokasi pasokan air utama ibukota.

Tapi Jaafari mengatakan pada hari Selasa bahwa operasi akan terus berlangsung untuk mendorong “jihadis” dari daerah.

“Ini adalah tentang membebaskan sumber utama air,” kata Jaafari. “Selama ada orang yang merampas air bagi tujuh juta orang di ibukota, kita akan melanjutkan operasi.”

Rezim Assad menuduh mujahidin Jabhat Fath al-Sham bertanggung jawab karena memotong pasokan air bagi 5,5 juta warga Suriah di Damaskus sejak akhir Desember.

Wakil oposisi membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa Jabhat Fath al-Sham tidak hadir di daerah tersebut dan bahwa pemboman itu justru dilakukan rezim yang semestinya bertanggung jawab karena mengganggu pasokan air.

Pada satu titik selama pembicaraan Astana, oposisi juga mengancam akan menarik diri dari pembicaraan jika rezim Assad menolak untuk menghentikan serangan mereka di sana.

Begini Obrolan Trump dengan Presiden Mesir pada Sambungan Telepon

MESIR (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump dalam panggilan telepon, dan Trump bertepuk tangan atas upaya Mesir melawan musuh-musuhnya, kantor Sisi mengatakan pada hari Senin (23/01/2017), lansir Middle East Eye.

Trump mengatakan kepada Sisi bahwa ia menghargai kesulitan yang dihadapi oleh Mesir dalam “perang melawan militan” dan menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mendukung negara, juru bicara Sisi, Alaa Youssef, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“Presiden AS juga menyatakan menantikan kunjungan Presiden ke Washington yang sedang dipersiapkan melalui saluran diplomatik,” kata pernyataan itu.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer pada konferensi pers mengatakan bahwa Trump dan Sisi “membahas cara-cara untuk memperdalam hubungan bilateral dan mendukung upaya Mesir melawan milisi Islam.”

“Presiden Trump menggarisbawahi Amerika Serikat tetap berkomitmen kuat untuk hubungan bilateral, yang telah membantu kedua negara mengatasi tantangan di kawasan itu selama beberapa dekade,” tambah Spicer.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi adalah pemimpin pertama dari dunia Arab yang mengucapkan selamat kepada tokoh yang dikenal anti-Islam AS setelah kemenangan pemilu dan mengatakan dia berharap presiden terpilih AS tersebut akan “memompa kehidupan baru” dalam hubungan Mesir-Amerika.

Sebuah pernyataan dari presiden Mesir pada saat itu menekankan “hubungan khusus strategis” antara Mesir dan Amerika Serikat yang dikatakan telah berlangsung selama beberapa dekade.

Trump mengatakan kepada Sisi bahwa “di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat akan menjadi teman setia, tidak hanya sekutu, yang dapat diandalkan Mesir.”

Sisi berkuasa setelah melancarkan kudeta militer berdarah terhadap presiden pertama Mesir yang terpilih secara sah, Muhammad Mursi, dari Ikhwanul Muslimin.

Tindakan brutal mantan menteri pertahanan terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin dan pendukung Mursi menyebabkan pembunuhan ribuan demonstran tidak bersenjata, dan memenjarakan ribuan lainnya.

Pada tanggal 14 Agustus 2013 militer Sisi membubarkan paksa unjuk rasa dengan senjata api di Rabaa Square, titik fokus protes pro presiden Mursi selama krisis.

Lebih dari 1.150 orang tewas di seluruh Mesir, 817 tewas di Rabaa saja – yang disebut oleh Human Rights Watch sebagai “pembunuhan terbanyak pada pengunjuk rasa dalam satu hari yang merupakan peristiwa terburuk dalam sejarah modern”.

Berikut Pernyataan Pemimpin Jaysh al Islam pada Perundingan Suriah di Astana

ASTANA (Jurnalislam.com) – Pemimpin faksi Jaysh al Islam, “Muhammad Alloush,” mewakili delegasi oposisi Suriah di Astana, menegaskan bahwa tujuan delegasi oposisi menghadiri pembicaraan adalah untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata dan pelaksanaan aksi kemanusiaan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 2254, lansir Eldorar Alshamia, Senin (23/01/2017).

Alloush menambahkan dalam pidatonya pada sesi pembukaan, yang dibuka dengan salam dan doa bagi Rasulullah Saw, bahwa pilihan strategis delegasi adalah untuk mencapai solusi politik yang adil, menunjukkan bahwa delegasi tidak datang ke Astana untuk berbagi kekuasaan, tetapi untuk memulihkan keamanan Suriah dan pelepasan tahanan, dan tidak akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya tanpa mengokohkan gencatan senjata.

Dia mencatat bahwa kehadiran milisi asing (milisi Syiah Iran, Irak, Afghanistan dan Lebanon), yang dibawa oleh Iran, dan dibuat oleh rezim Nushairiyah Assad, yang dipimpin oleh Syiah Hizbullah Lebanon dan Partai Union Demokrat Kurdi, berkontribusi terhadap kelanjutan penumpahan darah, dan tidak berbeda dengan”kelompok IS”.

Alloush menekankan bahwa penerapan prosedur kemanusiaan yang ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan 2254 akan menjadi kartu yang kuat untuk mendorong transisi politik pemerintahan yang diinginkan rakyat Suriah, menurut Pernyataan Jenewa tahun 2012.

Perlu dicatat bahwa delegasi oposisi Suriah menolak untuk mengadakan perundingan langsung dengan delegasi rezim Suriah di Astana, serta menolak menyebut “Iran” sebagai penjamin perjanjian dalam laporan akhir, sebagai pihak yang berada di sisi rezim.

Inilah Laporan Hari Pertama Perundingan Damai Suriah di Astana

ASTANA (Jurnalislam.com) – Hari pertama perundingan damai Suriah di Kazakhstan menemui halangan saat negosiasi langsung antara faksi oposisi dan pemerintah tampak tidak mungkin, dan saat delegasi berdebat mengenai detail gencatan senjata nasional.

Perwakilan rezim dan oposisi Suriah pada hari Senin (23/01/2017) saling berdebat mengenai interpretasi gencatan senjata yang ditengahi Rusia dan Turki pada akhir Desember, saat pendukung daerah masing-masing bertemu di balik pintu tertutup untuk menjaga pertemuan.

Rusia-Turki menyelenggarakan pertemuan di Astana bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata nasional yang sebagian besar telah dan membuka jalan menuju negosiasi politik yang dipimpin PBB di Jenewa pada tanggal 8 Februari meskipun wilayah perang masih terjadi di seluruh negeri.

Pembicaraan menandai pertama kalinya oposisi Suriah diwakili hanya oleh wakil-wakil dari kelompok-kelompok bersenjata.

Kepala delegasi rezim Assad, Bashar al-Jaafari, menuduh oposisi “salah menafsirkan” gencatan senjata, dengan mengatakan, “nada provokatif dan kurangnya keseriusan dalam pidato pemimpin delegasi oposisi membuat jengkel indra diplomatik dan pengalaman peserta.”

Menyebut delegasi oposisi sebagai “teroris”, Jaafari mengatakan kelompok oposisi yang menandatangani kesepakatan gencatan senjata “berusaha untuk menghancurkan dan mensabotase pertemuan Astana”.

Pemimpin oposisi Yahiya al-Aridi mengatakan bahwa pemerintah Suriah tidak menunjukkan komitmen serius untuk gencatan senjata, dengan alasan harus ada “kejelasan” sebelum perundingan dimulai.

“Jika ada keseriusan untuk menghasilkan sesuatu yang besar dalam pembicaraan ini, formalitas menjadi tidak penting,” kata Aridi kepada Al Jazeera.

Jubir Oposisi Yahiya al-Aridi dan Pemimpin Jaysh al Islam Muhammad Alloush
Jubir Oposisi Yahiya al-Aridi dan Pemimpin Jaysh al Islam Muhammad Alloush

Tapi saat delegasi keluar dari pembicaraan tertutup untuk saling mengecam melalui duel konferensi pers, inti dari pertemuan itu mungkin terjadi di tempat lain.

Analis Suriah di International Crisis Group Noah Bonsey mengatakan bahwa setiap potensi “dampak” dari pembicaraan Astana adalah “lebih mungkin terjadi sebagai hasil dari pembicaraan trilateral antara Iran, Turki dan Rusia daripada dari setiap pembicaraan langsung antara delegasi Suriah.”

“Kami sedang duduk di sela-sela pembicaraan yang rencananya terjadi antara pemerintah Suriah dan oposisi, tapi acara utamanya adalah apa yang terjadi dalam pembicaraan trilateral,” katanya kepada Al Jazeera.

“Antara Turki, Rusia dan Iran terdapat pengaruh yang luar biasa dan militer berat di daratan Suriah. Jika mereka membuat kemajuan dalam mengatur gencatan senjata yang telah disepakati … bisa menjadi konsekuensi militer besar.”

Rusia, yang intervensi militernya di Suriah tahun 2015 mendukung rezim Suriah, dan Turki, pendukung terkemuka oposisi, adalah kekuatan utama dalam membangun gencatan senjata saat ini dan membawa kedua sisi yang berlawanan ke Astana.

Tapi sumber-sumber diplomatik yang dekat dengan oposisi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa peran Iran, sekutu utama rezim Damaskus dan pendukung bagi ribuan pasukan milisi sekutu Syiah di darat, telah menjadi masalah bagi pihak oposisi dalam pembicaraan.

Delegasi oposisi dilaporkan ragu-ragu untuk duduk di meja yang sama dengan delegasi Iran dan marah ketika Iran disebut sebagai penjamin ketiga – di samping Rusia dan Turki – dalam memperkuat gencatan senjata.

Dalam pernyataan pers terpisah, pejabat dari kedua belah pihak membuat klaim kontras atas apakah Jabhat Fath al-Sham, sebuah kelompok yang sebelumnya dikaitkan dengan al-Qaeda, hadir di Wadi Barada.

Daerah strategis di pedesaan Damaskus adalah lokasi sumber air utama ibukota. Pertempuran terakhir telah mengancam gencatan senjata yang rapuh.

Perjanjian gencatan senjata, yang mulai berlaku pada tanggal 30 Desember menetapkan bahwa gencatan senjata akan dilaksanakan di seluruh Suriah, termasuk beberapa bagian dari negara di mana Jabhat Fath al-Sham dan kelompok Islamic State (IS) beroperasi.

Setelah putaran pertama pembicaraan pada hari Senin, Jaafari mengatakan bahwa operasi terbaru rezim Assad di Wadi Barada bertujuan untuk mengusir Jabhat Fath al-Sham dari daerah, menyalahkan kelompok yang memotong pasokan air bagi 5,5 juta warga Suriah di Damaskus sejak akhir Desember.

Perwakilan oposisi di Astana membantah klaim tersebut, mengatakan bahwa pemboman rezim Assad di daerah yang mengganggu pasokan air ke ibukota.

“Jabhet Fath al-Sham tidak ada di Wadi Barada. Kami meminta Rusia untuk pergi dan melihat sendiri,” Harga Bayoush, seorang komandan Tentara Pembebasan Suriah, mengatakan kepada sekelompok wartawan.

“Kami memiliki bukti roket yang masih ada … ini adalah roket rezim,” katanya.

Para pemimpin oposisi juga mengatakan mereka “menolak untuk masuk ke dalam isu Jabhat Fath al-Sham sampai wilayah Suriah dikosongkan dari semua pasukan asing”, mengacu pada milisi Syiah Iran, Irak, Lebanon dan Afghanistan yang berperang atas nama rezim Assad – permintaan yang sebelumnya tidak disebutkan secara terbuka dalam ketentuan kesepakatan gencatan senjata.

Saat delegasi rezim saling menyalahkan atas terjadinya pelanggaran gencatan senjata dan kehadiran pasukan asing (milisi Syiah Iran, Irak, Lebanon dan Afghanistan), hasil pembicaraan Astana dan efeknya pada negosiasi bulan depan di Jenewa tetap jauh dari yang diharapkan.

Hamas Peringatkan Donald Trump

GAZA (Jurnalislam.com) – Seorang pemimpin senior Hamas dengan tegas memperingatkan Presiden baru AS, Donald Trump, terhadap rencana untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem (Al Quds), mengatakan pemindahan tersebut akan menimbulkan konflik, membahayakan stabilitas regional, lansir Anadolu Agency, Senin (23/01/2017)

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat di situs Hamas pada hari Ahad, Moussa Abu Marzouq mengatakan: “Pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem akan meningkatkan bahaya.”

Abu Marzouq mengecam pernyataan Trump dan para pembantunya, mengatakan mereka (Kedutaan AS) “tidak melayani stabilitas di kawasan itu maupun melayani AS sendiri.”

Presiden Amerika yang baru telah berjanji selama kampanye pemilu untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem meskipun administrasi masa lalu, baik Republik maupun Demokrat sama-sama enggan untuk melakukannya.

Walaupun Israel mengklaim Yerusalem sebagai “ibu kota abadi” setelah menduduki Jerusalem Timur selama perang Arab-Israel tahun 1967, masyarakat internasional tidak mengakui klaim tersebut dan kedutaan asing saat ini berada di Tel Aviv.

Awal bulan ini, Senat Partai Republik memperkenalkan undang-undang untuk memindahkan kedutaan dan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Keinginan Trump terhadap Palestina “akan mendorong Israel untuk bersandar terhadap ekstremisme,” Abu Marzouq memperingatkan. Kelompok Abu Maezouq, Hamas menguasai Jalur Gaza.

Trump menuduh pemerintahan mantan Presiden AS Barack Obama sebelumnya tidak cukup ramah terhadap Israel.

Obama mengkritisi permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Namun, sejak kepergiannya dari Gedung Putih, banyak spekulasi muncul tentang bagaimana presiden Trump akan berdampak pada hubungan antara AS dan Israel.

Awal bulan ini, Trump ditunjuk menantu Yahudinya, Jared Kushner, sebagai penasihat senior setelah sebelumnya menyarankan bahwa Kushner bisa berfungsi sebagai utusan Timur Tengah karena memiliki link dengan Israel.

Militer Irak: Kini Mosul Timur telah Dikuasai

MOSUL (Jurnalislam.com) – Militer Irak mengumumkan pada hari Ahad (22/01/2017) bahwa semua kabupaten Mosul timur di Sungai Tigris telah dibersihkan dari kelompok Islamic State (IS), setelah merebut kembali dua wilayah, lansir Aljazeera.

Pasukan pemerintah juga mengatakan bahwa tentara telah memegang kontrol di timur, dengan pengecualian lingkungan al-Rashidiya, yang terletak di utara kota.

Sebuah pernyataan militer mengumumkan bahwa tentara Irak merebut kembali “lingkungan Al-Milayeen dan daerah Al-Binaa al-Jahiz, dan mengibarkan bendera Irak di atas bangunan.”

“Ini adalah lingkungan terakhir dari pusat kota (di) tepi kiri,” pernyataan itu menambahkan, mengacu pada Mosul timur.

Menurut pernyataan itu, pasukan federal merebut kembali kontrol atas jalan yang menghubungkan Mosul, kota kedua Irak, dengan Dohuk, ibukota provinsi di sebelah barat wilayah otonomi Kurdistan.