BAGHLAN (Jurnalislam.com) – Para pejabat melaporkan dari provinsi Baghlan utara bahwa pada Selasa sore (28/02/2017), Mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) berhasil menguasai sepenuhnya pusat kabupaten, markas besar polisi dan semua pos pemeriksaan militer Tala wa Barfak setelah serangan yang dimulai pagi hari.
Mayat 3 polisi yang tewas dalam pertempuran itu masih berbaring di medan pertempuran, sementara senjata mereka telah disita dan 13 orang bersenjata lainnya ditahan, menurut koresponden Al EmarahNews, Rabu (01/03/2017).
Pasukan Nasional Afghanistan lainnya melarikan diri ke arah sisi gunung dan sedang dalam pengejaran mujahidin.
Menurut laporan lain, Taliban sedang terlibat dalam bentrokan berat dengan pasukan Nasional Afghanistan di wilayah Kanda Sang Kabupaten Doshi
Sementara FDD Long War Journal memperkirakan bahwa dua dari 15 kabupaten di Baghlan, yaitu Tala Wa Barfak dan Dahana-i-Ghuri berada di bawah kendali Taliban dan dua kabupaten lainnya, termasuk ibukota provinsi, yaitu Pul-i-Khumri dan Baghlan-i-Jadid, masih diperjuangkan. Taliban menggunakan kabupaten-kabupaten tersebut untuk membebaskan ibu kota Pul-i-Khumri selama musim panas 2016.
Tala Wa Barfak adalah distrik kedua yang jatuh ke Taliban dalam dua pekan terakhir. Pada tanggal 21 Februari, Taliban menguasai kabupaten Shorabak di Kandahar, di mana al Qaeda dikenal mengoperasikan kamp-kamp pelatihan.
Taliban telah meningkatkan jejak di Afghanistan. Long War Journal telah mengidentifikasi 44 kabupaten Afghanistan telah berada di bawah kontrol Imarah Islam Afghanistan, dan 56 lainnya dalam proses. Jumlah kabupaten yang dikendalikan maupun dipengaruhi atau sedang diperjuangkan Taliban telah meningkat dari 70 pada tahun 2015 Oktober menjadi 100 kabupaten pada bulan ini.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Operasi militer yang sangat kejam terhadap masyarakat Muslim Rohingya Myanmar dalam membalas serangan terhadap polisi ternyata didalangi oleh pemerintah itu sendiri, sebuah kelompok yang mewakili minoritas Muslim mengatakan kepada Anadolu Agency, Rabu (01/02/2017).
Hla Kyaw, ketua Dewan Eropa Rohingya (the European Rohingya Council-ERC), mengatakan pembunuhan polisi di negara bagian Rakhine, tempat tinggal sebagian besar muslim Rohingya pada 9 Oktober, direncanakan oleh intelijen militer sebagai alasan tindakan represif terhadap Muslim Rohingya.
“Departemen intelijen militer Myanmar secara tidak langsung mendukung sekelompok pemuda Rohingya untuk membuat kelompok dan memanipulasi mereka untuk menyerang polisi sehingga melegalkan serangan ilegal mereka terhadap masyarakat,” katanya dalam sebuah wawancara yang dilakukan di kantor Ankara Anadolu Agency.
“Kami tidak mendukung kekerasan apapun jenisnya. Kami mengutuk pembunuhan ini.”
Hla Kyaw mengatakan bahwa penduduk desa setempat memberitahu polisi mengenai niat kelompok anak muda tersebut, “namun polisi hanya diam dan tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya.”
Dia menambahkan: “Jadi itu berarti pemerintah berada di belakang serangan ini untuk mendapat alasan membenarkan tindakan mereka terhadap warga Muslim Rohingya.”
Sembilan petugas polisi tewas dalam serangan terhadap pos di Maungdaw, sebuah distrik di Rakhine utara dekat perbatasan Bangladesh. Pembunuhan itu memicu gelombang kekerasan balasan terhadap penduduk sipil Muslim Rohingya.
Selama operasi ini, PBB dan kelompok hak asasi telah mengumpulkan bukti pelanggaran luas oleh polisi dan militer seperti pembunuhan – termasuk anak-anak dan bayi – pemerkosaan, pemukulan brutal, penyembelihan, pembakaran manusia dan desa-desa serta penghilangan orang.
Dewan mengatakan lebih dari 400 orang tewas akibat tindakan biadab, yang secara resmi berakhir pada 15 Februari, dan sekitar 400 perempuan diperkosa, termasuk anak-anak berusia 12 tahun. Sekitar 1.500 rumah dibakar, kata Hla Kyaw.
Selama operasi, sedikitnya 93.000 orang mengungsi, dengan mayoritas melarikan diri ke Bangladesh, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan.
Selain memprovokasi serangan terhadap polisi, Hla Kyaw melaporkan pemerintah Myanmar mengadu domba umat Muslim dan komunitas Buddha terhadap satu sama lain di Rakhine.
“Strategi ini datang dari negara Myanmar, dari institusi militer,” katanya. “Biksu Buddha yang tinggal di wilayah ini menyebarkan kebencian Muslim sedangkan negara mendukung dan menggunakan mereka.”
Hla Kyaw juga mengatakan bahwa pasukan keamanan perbatasan Nasaka, yang kemudian dibubarkan atas perintah Presiden Thein Sein pada tahun 2013 masih beroperasi di Rakhine.
Unit ini dilaporkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap Rohingya pada saat itu, serta menegakkan hukum diskriminatif seperti pembatasan wisata dan pernikahan.
ERC menyerukan intervensi masyarakat internasional untuk menghentikan “genosida terhadap Muslim Rohingya yang dilakukan pemerintah Budha Myanmar”.
“Jika Anda adalah advokasi hak asasi manusia, jika Anda percaya pada kebebasan beragama, maka kami minta Anda mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perempuan, anak-anak dan orang tak berdosa yang tewas secara sistematis,” kata Hla Kyaw.
JENEWA (Jurnalislam.com) – Oposisi Suriah di perundingan perdamaian Jenewa IV mengatakan pada hari Rabu (01/02/2017), mereka telah diberitahu oleh mediator PBB Staffan de Mistura bahwa delegasi rezim telah sepakat untuk membahas masalah transisi politik.
“Kami mendengar hal yang positif dari de Mistura. Setelah didesak Rusia, ada penerimaan untuk mengatasi masalah … transisi politik,” Nasr al-Hariri, kepala delegasi oposisi Suriah, mengatakan dalam konferensi pers di PBB di Jenewa setelah bertemu dengan de Mistura.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov, yang pemerintahnya mendukung rezim Bashar al-Assad, bertemu delegasi oposisi Rabu sore di Jenewa. Gatilov mengatakan sebelumnya bahwa ia akan mendengarkan pandangan oposisi terhadap situasi saat ini.
“Hari ini, kita akan melakukan pertemuan dengan wakil menteri luar negeri Rusia. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas secara detail masalah yang berkaitan dengan gencatan senjata dan situasi kemanusiaan yang memburuk di daerah yang berbeda di Suriah, terutama Timur Ghouta, dan mencari cara untuk mendukung proses politik yang sedang terjadi sekarang,” kata Hariri.
Tentang isu transisi politik, Hariri mengatakan, “Kami berharap bahwa Rusia akan memiliki peran yang konstruktif dalam masalah ini.”
Rusia pada hari Selasa mengajak sisi lawan dalam pembicaraan damai Suriah untuk berunding langsung.
Dalam sebuah wawancara dengan Anadolu Agency, Gatilov mengatakan: “Pembicaraan langsung, itulah yang [telah] kita serukan dari awal. Sayangnya, ini tidak terjadi sampai sekarang.”
Pada hari Senin, Hariri mengatakan ia mengakui “keterbukaan” para pejabat Rusia dalam pendekatan mereka untuk diskusi.
Putaran terakhir perundingan untuk menemukan resolusi konflik enam tahun dimulai Kamis lalu setelah negosiasi April lalu ditangguhkan.
Kedua belah pihak berada di ruangan yang sama pada hari pembukaan mendengar seruan de Mistura untuk mengakhiri perang. “Rakyat Suriah sangat ingin mengakhiri konflik ini dan Anda semua tahu itu,” katanya. “Anda adalah orang-orang pertama yang memberitahu kami.”
Namun, delegasi pihak yang bertikai belum berbicara face-to-face.
Gatilov juga mengatakan Moskow terbuka untuk diskusi dengan AS mengenai Suriah.
“Kami terbuka dalam semua konteks dengan pemerintah Amerika dan kami selalu berupaya menemukan kemungkinan untuk kerjasama kita bersama, pertama-tama, dalam memerangi terorisme di Suriah,” katanya.
Kebijakan Presiden AS Donald Trump mengenai Suriah masih belum jelas.
Sejak perang global di Suriah meletus pada Maret 2011, lebih dari 250.000 orang telah tewas, menurut PBB. Namun, Pusat Penelitian Kebijakan Suriah menempatkan jumlah korban tewas lebih dari 470.000.
JENEWA (Jurnalislam.com) – Pemboman dari udara saat merebut Aleppo timur oleh pasukan Rusia dan Suriah adalah kejahatan perang, sebuah panel PBB tentang Suriah mengatakan pada hari Rabu (01/03/2017).
“Antara Juli dan Desember 2016, pasukan rezim Suriah dan Rusia melakukan serangan udara setiap hari, merenggut ratusan nyawa dan menghancurkan rumah sakit, sekolah dan pasar menjadi puing-puing. Pasukan Suriah juga menggunakan bom klorin di daerah pemukiman, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban sipil,” kata sebuah laporan berdasarkan 291 wawancara oleh Komisi Penyelidikan PBB di Suriah dalam penyelidikan atas peristiwa di Aleppo, lansir Anadolu Agency.
Serangan udara Aleppo sengaja menargetkan rumah sakit dan konvoi kemanusiaan dan merupakan kejahatan perang, kata laporan itu.
“Sepanjang tahun 2016, angkatan udara Suriah melancarkan serangan udara menggunakan bom klorin di kota Aleppo timur,” kata laporan.
Laporan juga menambahkan, penggunaan amunisi tandan udara (cluster bomb) meningkat selama periode itu.
“Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apa pun menghadapi kejahatan perang di Suriah”, anggota panel Carla del Ponte mengatakan pada konferensi pers di Jenewa.
“Taktik brutal digunakan oleh pihak rezim dan Rusia dalam konflik di Suriah saat mereka terlibat dalam pertempuran yang menentukan untuk merebut kota Aleppo antara Juli dan Desember 2016 mengakibatkan penderitaan yang tak tertandingi bagi pria, wanita dan anak-anak Suriah dan menghasilkan sejumlah kejahatan perang,” kata ketua komisi, Paulo Pinheiro.
Pesawat Suriah menggunakan klorin – senjata kimia yang dilarang menurut hukum internasional – terhadap penduduk sipil Aleppo timur, menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang signifikan bagi ratusan warga sipil, kata Pinheiro.
“Pada akhir November 2016, ketika pasukan pro-rezim di darat mengambil kontrol atas Aleppo timur, tidak ada rumah sakit yang berfungsi atau fasilitas medis lainnya yang masih beroperasi. Penargetan fasilitas medis yang disengaja ini sama dengan kejahatan perang,” tambah komisi.
YAMAN (Jurnalislam.com) – Milisi Syiah Houthi di Yaman merekrut tentara anak-anak tanpa sepengetahuan keluarga mereka, menurut sebuah laporan Amnesty International, Selasa (28/02/2017). Dikatakan bahwa anak laki-laki muda berusia 15 tahun sedang diindoktrinasi di sekolah-sekolah Syiah untuk memerangi garis depan, lansir Middle East Eye.
Berdasarkan saksi mata, Amnesty mengatakan bahwa para pemberontak Syiah telah merekrut sekelompok anak laki-laki berusia antara 15 dan 17 tahun di ibukota Yaman, Sanaa, yang mereka serbu pada bulan September tahun 2014.
Pihak keluarga kemudian menemukan bahwa anak-anak mereka berada di dekat perbatasan Saudi-Yaman dengan kelompok pemberontak.
“Sangat mengerikan bahwa pasukan Syiah Houthi mengambil anak-anak dari orang tua dan rumah mereka, mencabut dari masa kecil mereka untuk ditempatkan di garis pertempuran di mana mereka bisa mati,” kata Samah Hadid, Wakil Direktur di kantor regional Beirut Amnesty International.
Ini bukan pertama kalinya Houthi dilaporkan menggunakan tentara dari anak-anak, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pada tahun 2015, PBB memperkirakan bahwa 72 persen anak-anak berperang di Yaman untuk para pemberontak.
Sisanya direkrut oleh salah satu organisasi militan atau pasukan perlawanan lokal anti-Houthi, yang didukung oleh koalisi pimpinan Saudi yang telah membom Yaman sejak Maret 2015.
Sedangkan PBB sendiri mengatakan hampir 1.500 anak telah direkrut oleh pemberontak Syiah Houthi, sejak Maret 2015.
“Jumlahnya mungkin jauh lebih tinggi karena kebanyakan keluarga tidak bersedia tentang perekrutan anak-anak mereka, namun takut akan ancamannya,” katanya.
JENEWA (Jurnalislam.com) – Kepala delegasi oposisi untuk perundingan damai Suriah di Jenewa, Nasr al-Hariri, mengatakan bahwa proposal rezim Suriah untuk membentuk pemerintah persatuan nasional selama pencarian masa transisi tidak memiliki referensi internasional apapun.
Berbicara dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Selasa (28/02/2017) al-Hariri mengatakan pekan ini oposisi akan menanggapi ide-ide yang diusulkan oleh Utusan Khusus PBB Staffan de Mistura.
“Kami serius ingin mencapai solusi politik,” kata al-Hariri di sela-sela pembicaraan di Jenewa.
“Delegasi negosiasi tidak mencari kekuasaan,” katanya. “Kami hanya ingin membangun dasar untuk perdamaian di Suriah melalui solusi politik yang adil.”
Pada pertemuan dengan de Mistura, anggota delegasi oposisi menerima dokumen yang mereka gambarkan sebagai “prosedural”.
Al-Hariri mengatakan pembicaraan dengan utusan PBB tersebut membahas sejumlah isu, termasuk sarana menerjemahkan resolusi PBB 2254 menjadi peta jalan untuk masa depan politik Suriah.
“Tujuan kami adalah menetap pada agenda yang jelas dengan tujuan mencapai transisi politik,” katanya.
“Pada perundingan Jenewa masa lalu, ada perselisihan mengenai agenda,” katanya.
“Pada tahun 2014, rezim tidak bicara tentang terorisme, yang mereka buat untuk menghindari tuntutan rakyat,” tegasnya, “sementara pembicaraan di Jenewa tahun 2016 berkisar sebagian besar di sekitar teori, prinsip-prinsip dan aturan prosedural.”
“Kami memiliki beberapa keberatan tentang agenda pembicaraan, yang akan kami sampaikan ke de Mistura,” kata al-Hariri. “Tapi ketika titik pertama adalah transisi politik dan pemerintahan transisi, saya pikir ini adalah tanda positif.”
Pasukan Rezim Assad Lindungi Kelompok IS
Al-Hariri mengatakan tim negosiasi-nya sedang mengevaluasi proposal yang dibuat oleh de Mistura.
“Tapi kita perlu beberapa sesi lagi dengan utusan PBB dan timnya untuk mengatasi isu-isu spesifik,” katanya.
Al-Hariri menekankan bahwa transisi politik adalah langkah pertama menuju solusi politik.
“Masih terlalu dini untuk berbicara tentang konstitusi dan pemilihan baru,” katanya.
“Kami menginginkan sebuah konstitusi baru – bersama dengan pemilihan umum yang bebas dan adil – berdasarkan standar internasional,” tambahnya, “tapi masalah ini memiliki konteks spasial dan temporal tersendiri yang jelas.”
Posisi oposisi mengenai pemerintah persatuan nasional yang diusulkan rezim Suriah dan sekutunya, Hariri mengatakan rezim berusaha untuk mempertahankan “semua kekuatan di tangannya”.
“Rezim tidak menginginkan perubahan di Suriah,” tegasnya.
“Kami tidak menginginkan badan pengatur transisi,” tambahnya. “Kami menyerukan pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB dan Pernyataan Jenewa, yang menyerukan transisi politik yang dimulai dengan pembentukan badan pengatur transisi yang memegang kekuasaan eksekutif melalui mekanisme kesepakatan bersama di mana rezim, oposisi dan pihak lainnya ikut berpartisipasi.”
“Tidak ada resolusi internasional, pernyataan sebuah kelompok internasional, resolusi Dewan Keamanan, atau deklarasi oleh negara tertentu yang menyerukan pemerintah persatuan nasional,” al-Hariri menunjukkan. “Hanya rezim yang mengangkat prospek semacam itu.”
Adapun harapan minimum oposisi Suriah terhadap negosiasi, al-Hariri mengatakan: “Yang paling bisa kami harapkan adalah untuk mencapai solusi politik sesegera mungkin.”
“Jika kita bisa mencapai pemahaman bersama dengan utusan PBB mengenai metode dan agenda kita – yang bisa kita mulai di pembicaraan babak berikutnya – saya pikir ini akan menjadi positif,” katanya.
Al-Hariri menekankan bahwa rezim Suriah “tidak tertarik” dalam membahas transisi politik, konstitusi baru atau pemilihan baru.
“Assad telah mengadopsi slogan: ‘Pilih Assad, atau kita akan membakar negara’ sejak awal revolusi,” katanya.
Mengenai peran Washington dalam perundingan, ia menyatakan: “AS adalah kekuatan besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB”.
Namun dia menambahkan: “Orang-orang Suriah telah membayar harga yang besar untuk bencana kesalahan mantan pemerintahan Obama, yang mengatur ‘garis merah’ dan kemudian membiarkan rezim untuk memperluas ‘garis merah’ tersebut dan memungkinkan Iran campur tangan di Suriah.”
Dia juga mendesak Washington untuk memimpin dalam mengakhiri “peran jahat” Iran di wilayah tersebut dan menempatkan milisi Syiah Garda Revolusi yang berafiliasi Iran pada daftar entitas teroris.
“Oposisi Suriah menampilkan dirinya sebagai mitra nyata dan efektif dalam memerangi terorisme,” katanya.
Berbicara tentang kemajuan militer Tentara Pembebasan Suriah (FSA) baru-baru ini – dengan dukungan Turki – di utara kota Al-Bab, al-Hariri mengatakan ini akan meningkatkan posisi tawar oposisi dalam pembicaraan.
“Mereka juga meningkatkan moral para pejuang di darat dan rakyat Suriah secara umum, saat daerah yang dibebaskan akan siap untuk menyambut pengungsi,” katanya.
Al-Hariri juga bersumpah untuk mengejar perjuangan yang sedang berlangsung terhadap rezim Assad.
“Kami berharap negosiasi tidak akan menemui jalan buntu,” katanya. “Jika kebuntuan itu terjadi, itu terjadi bukan karena kita.”
Dia melanjutkan untuk mengabaikan tuduhan bahwa keuntungan militer rezim baru-baru ini akan mempengaruhi pembicaraan yang sedang berlangsung di Jenewa.
“Rezim tidak membuat kemajuan apa apa di lapangan,” tegasnya. “Tekanan Rusia dan internasional adalah alasan utama mereka berpartisipasi dalam pembicaraan di Astana dan Jenewa.”
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Bentrokan dengan kelompok etnis di Shan State tenggara Myanmar telah menewaskan lebih dari 160 orang termasuk 74 tentara Myanmar, menurut militer Selasa (28/02/2017), lansir World Bulletin.
Pertempuran berlangsung intensif di daerah pegunungan di sepanjang perbatasan Myanmar-China sejak aliansi empat kelompok etnis melancarkan serangan gabungan pada bulan November tahun lalu.
Pada hari Selasa, militer mengeluarkan pernyataan yang mengatakan 74 tentara, 15 polisi, 13 milisi lokal dan 13 warga sipil tewas selama konflik yang berlangsung 4 bulan di Shan yang bergolak.
Ia menambahkan bahwa sedikitnya 45 anggota kelompok etnis tewas dan empat lainnya ditangkap hidup-hidup oleh pasukan militer.
Pada bulan November, pasukan gabungan dari Aliansi Utara (the Northern Alliance), yaitu the Kachin Independence Army (KIA), Ta’ang National Liberation Army (TNLA), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) dan Arakan Army (AA) – menyerang pos pemeriksaan militer, pos-pos polisi dan the 105th Mile Trade Zone di kota Muse.
Kelompok etnis telah menguasai kota strategis Mongkoe di daerah tersebut selama hampir tiga pekan, namun mengundurkan diri setelah pasukan pemerintah menyerang menggunakan helikopter militer dan senjata berat pada awal Desember.
Meskipun pengumuman pemerintah selanjutnya menyebutkan bahwa daerah tersebut telah dikendalikan, pertempuran masih terjadi.
Sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, telah terjadii konflik bersenjata yang melibatkan kelompok etnis di Myanmar (kemudian berubah menjadi Burma) selama lebih dari setengah abad.
Sebagai pengganti junta pada tahun 2011, pemerintahan kuasi-sipil mantan Presiden Thein Sein memulai pembicaraan damai dengan kelompok-kelompok etnis.
Pembicaraan itu menghasilkan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (the Nationwide Ceasefire Agreement-NCA), kesepakatan damai bersejarah antara pemerintah dan delapan dari 15 kelompok etnis yang diundang. Namun, beberapa kelompok etnis utama menjauhkan diri.
Myanmar masih menyaksikan beberapa pertempuran sengit antara kelompok etnis tertentu dan militer meskipun pemerintah sipil telah mengambil alih kekuasaan pada Maret 2016.
Penasihat Negara Aung San Suu Kyi telah berulang kali menyerukan kelompok etnis tersebut untuk bergabung dengan proses perdamaian dengan menandatangani NCA.
Namun, tujuh kelompok etnis merilis pernyataan bersama pada hari Jumat mengatakan mereka telah memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata, mengatakan NCA tidak bisa membawa perdamaian karena tidak memiliki inklusifitas.
“Sebaliknya, kita harus menempuh sebuah jalan baru untuk perdamaian,” kata kelompok setelah bertemu di kota perbatasan Pangkham di Shan.
Di antara kelompok ini adalah KIA, MNDAA, TNLA, AA, United Wa State Army,National Democratic Alliance Army dan Shan State Army-North.
NEW YORK (Jurnalislam.com) – Rusia dan China, pada hari Selasa memblokir rencana resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim Suriah karena melancarkan serangan senjata kimia, Anadolu Agency melaporkan Selasa (28/02/2017).
Rusia menyebut proposal itu sebuah “provokasi untuk mendiskreditkan pemerintah Suriah dan angkatan bersenjatanya”. Vladimir Safronkov, wakil tetap Rusia, mengatakan draft proposal itu bertujuan untuk “membuat alasan tambahan untuk mengganti rezim di Damaskus”.
Dua Negara anggota tetap DK PBB itu telah melindungi rezim Bashar al-Assad dari sanksi internasional selama perang enam tahun.
Ambassador AS Nikki Haley menyebut keputusan Dewan menjadi “pilihan menyakitkan dan tidak boleh dibela”.
“Ini adalah hari yang menyedihkan di Dewan Keamanan ketika anggota mulai membuat alasan bagi negara-negara anggota lainnya yang membunuh rakyat mereka sendiri. Dunia ini sudah menjadi tempat yang lebih berbahaya,” kata Haley.
Perwakilan tetap U.K. Matthew Rycroft mengatakan, “Kami tidak akan menyerah memperjuangkan keadilan bagi Suriah.”
Menangani sesi, Suriah juga mengatakan bahwa proposal itu menentang penggunaan senjata kimia dan mengatakan bahwa tindakan itu “bertentangan dengan etika”.
Diusulkan oleh Perancis, Inggris, dan AS, proposal resolusi itu akan memberlakukan sanksi terhadap 21 individu dan organisasi yang diduga telah terlibat dalam serangan senjata kimia Suriah.
Resolusi ini juga akan melarang pasokan helikopter kepada rezim Suriah, yang dikatakan digunakan oleh pasukan pemerintah untuk menjatuhkan senjata kimia.
Mosi DK PBB menerima sembilan dukungan dari 15 anggota dewan. Bolivia juga memilih menentang mosi sementara Mesir, Ethiopia dan Kazakhstan abstain.
Sebuah penyelidikan gabungan oleh PBB dan pengawas senjata kimia internasional telah menemukan pemerintah Suriah berada di balik sedikitnya tiga serangan yang melibatkan gas klorin.
Rancangan resolusi juga mempertanyakan deklarasi rezim Assad mengenai stok kimia, dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.
AS, yang mempelopori upaya untuk menghancurkan gudang senjata kimia Suriah setelah berputar-baliknya aksi militer pemerintahan Barack Obama pada 2013, mengakui pada Oktober lalu bahwa misi mereka itu “bukanlah suatu kemenangan”.
“Kami jelas tidak menghapus semua kapasitas mereka untuk membuat senjata kimia,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Mark Toner pada saat itu.
SURIAH (Jurnalislam.com) – ” Syeikh Abu Muhammad al Jaulani” muncul dalam video rekaman sebagai komandan militer Hayat Tahrir al Sham, berbicara tentang rincian operasi yang menargetkan cabang pertahanan rezim Nushairiyah di Homs, dan mengarahkan banyak pesan, Eldorar Alshamia melaporkan Selasa (28/02/2017).
“Operasi itu akan menjadi pelajaran bagi beberapa politisi yang dikalahkan di Jenewa dan Astana, dan pelajaran ini akan menghapus sedikit rasa malu yang ditimbulkan pada rakyat Suriah oleh para petualang ini, dan sudah waktunya bagi para petualang ini untuk meninggalkan perang dan mundur,” kata Syeikh al Jaulani.
Syeikh Jaulani menegaskan bahwa operasi itu membuktikan kerapuhan dan “kelemahan serta kepengecutan” rezim Suriah; dimana di tempat yang paling dijaga ketat pun tidak aman. Rezim tidak dapat melindungi, pasukan, komandan dan kepala cabangnya, dan yang dapat mencapai tujuan tersebut akan mampu melampaui mereka.
Hayat Tahrir al Sham menerbitkan rincian operasi sebelumnya yang menargetkan cabang pertahanan militer dan cabang pertahanan rezim Assad di kota Homs dan menegaskan bahwa 5 mujahidin Hayat Tahrir al Sham menyerang zona pertahanan, membunuh dan melukai lebih dari 90 pasukan rezim Suriah, sekaligus komandan Divisi pertahanan Militer mereka, Brigadir “Hassan Dabol” dan komandan cabang pertahanan negara, Brigadir “Ibrahim Darwish.”
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lanjutan persidangan Kasus Penodaan Agama yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (28/02/2017) menghadirkan dua saksi ahli, Habib Muhammad Rizieq Syihab sebagai Ahli Agama dan Dr. Abdul Chair Ramadhan Ahli Hukum Pidana.
Sebagaimana persidangan sebelumnya, terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Penasihat Hukumnya (PH) menolak Para Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal yang sama terjadi pada persidangan hari ini, dimana dua saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.
Menanggapi itu, Koordinator Persidangan GNPF MUI Nasrulloh Nasution sangat menyayangkan atas penolakan tersebut. Sebab, seharusnya terdakwa dan PH dapat menggali kebenaran materil dan belajar banyak tentang Agama Islam dan hukum pidana dari kedua ahli yang dihadirkan.
“Seharusnya terdakwa dan penasihat hukumnya banyak bertanya kepada ahli habib Rizieq agar mereka paham tentang Islam dan paham mengapa umat Islam marah atas pernyataan terdakwa di kepulauan seribu,” katanya dikawasan Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Sebagaimana diketahui, Habib Muhammad Rizieq Syihab adalah salah satu motor penggerak GNPF MUI yang selalu dikaitkan-kaitkan oleh terdakwa dan PH dalam sidang-sidang sebelumnya. Namun ketika ia hadir, tidak satu pun pertanyaan berani dilontarkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
