Penulis: Deddy Purwanto

Taliban: 40 Personil ANP dan ALP Menyerah di Faryab

FARYAB (Jurnalislam.com) – Pejabat mengatakan, sebanyak 40 polisi Afghanistan (Afghan National Police – ANP) dan Arbakis (Afghan Local Police – ALP) telah menyerah sejak mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) menguasai pusat distrik Laolash setelah menyesali kesalahan mereka di sekitar distrik tersebut, menyerahkan 12 senapan, 1 tabung mortir, 1 teropong , 1 kendaraan, 11 radio komunikasi, 2 senapan mesin PK dan alat perang lainnya ke mujahidin, lansir Al Emarah News, Selasa (8/8/2017).

Laporan juga datang dari Kandahar, 5 infiltrator Taliban menembaki tentara musuh di dalam pos pemeriksaan di daerah Seydano di distrik Maya-e-Sheen tengah malam pada hari Senin, menewaskan 11 pasukan boneka di tempat dan meninggalkan satu lagi yang juga terluka parah, koresponden mengatakan.

Pejuang Taliban juga merebut 4 senapan, 2 senapan mesin berat dan peralatan lainnya sebelum bergabung dengan pasukan terdekat dengan aman.

Beberapa pekan yang lalu, 6 mujahidin infiltrator telah membunuh sedikitnya 9 personil musuh termasuk komandan Waliullah di distrik Zarhi di provinsi tersebut serta menyita 22 senapan dan senapan mesin lainnya beserta 2 kendaraan dan 2 sepeda motor.

Amerika Serikat Tetap Beri Bantuan Militer kepada Kelompok Teror di Suriah

HASAKAH (Jurnalislam.com) – Lebih dari 100 truk yang membawa pasokan AS menyeberang ke wilayah Suriah yang dikendalikan oleh kelompok teror PKK/PYD pada Senin malam (7/8/2017).

Konvoi 112 tanker bahan bakar, truk-truk tertutup dan pengangkut yang membawa Humvee militer diamati oleh koresponden Anadolu Agency saat melewati provinsi Hasakah di Suriah.

AS mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan memasok senjata kepada PKK/PYD, afiliasi PKK dari Suriah, yang telah melakukan kampanye teror 33 tahun melawan Turki. PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan EU.

PKK/PYD saat ini menjadi ujung tombak serangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS terhadap Raqqah, kubu Daesh di Suriah.

Menurut Pentagon, AS telah memasok senjata ke beberapa kelompok bersenjata di Suriah, termasuk PKK/PYD.

Senjata-senjata tersebut termasuk 12.000 senapan serbu Kalashnikov, 6.000 senapan mesin, 3.500 senapan mesin berat, 3.000 peluncur granat berpelunc roket, 1.000 senjata anti-tank, 235 mortir, 100 senapan sniper serta 450 pasang teropong penglihatan malam hari dan 150 iluminator penerangan.

Sebelum hari Senin, 909 truk AS dikirim ke wilayah PKK/PYD.

AS telah berjanji untuk melacak semua senjata yang dikirim ke PKK/PYD dan berbagi informasi dengan Turki.

Namun, Dewan Keamanan Nasional Turki mengatakan pada bulan Juni bahwa beberapa senjata yang dikirim ke Suriah telah disita dalam penggerebekan terhadap PKK di Turki.

Polisi Turki Klaim Tangkap 12 Anggota Terkait Al Qaeda di Diyarbakir

DIYARBAKIR (Jurnalislam.com) – Dua belas orang yang dicurigai anggota Jabhah Nusrah ditangkap dalam serangan polisi di provinsi Diyarbakir tenggara, Selasa (8/8/2017), menurut seorang sumber polisi, Anadolu Agency melaporkan.

Unit Polisi Anti Teror Diyarbakir meluncurkan operasi tersebut di bawah pemeriksaan jaksa penuntut umum, sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan untuk berbicara dengan media, mengatakan.

Polisi juga menyita dokumen digital selama operasi.

Turki menunjuk Jabhah Nusrah sebagai organisasi teroris dan terus berupaya melawan kelompok terkait Al Qaeda tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemukiman Ilegal Yahudi Israel Usir Warga Muslim Yerusalem Secara Sistematis

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel memaksa warga Palestina Yerusalem untuk meninggalkan rumah mereka melalui sebuah kebijakan transfer sistematis yang melanggar hukum internasional, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Selasa (8/8/2017).

Dalam sebuah laporan baru, LSM hak asasi yang berbasis di New York tersebut mengatakan bahwa pencabutan izin tinggal warga Palestina yang sering terjadi – di samping pembongkaran rumah dan pembatasan pembangunan bagi warga Palestina di kota – telah berfungsi untuk meningkatkan jumlah pemukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki.

“Israel membatasi pertumbuhan penduduk Palestina,” laporan tersebut menyatakan. “Kenyataan ini mencerminkan tujuan pemerintah Israel untuk mempertahankan mayoritas Yahudi di kota ini.”

Laporan tersebut juga menambahkan: “Sistem tempat tinggal [Israel di Yerusalem] yang illegal memberlakukan persyaratan berat bagi orang-orang Palestina untuk mempertahankan status mereka, dengan konsekuensi signifikan yang kejam bagi mereka yang tidak melakukannya.”

Laporan tersebut melanjutkan untuk menegaskan bahwa, berdasarkan angka-angka yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel, “antara awal pendudukan Israel di Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan akhir tahun 2016, Israel mencabut status sedikitnya 14.595 orang Palestina dari Yerusalem Timur”.

Sarah Leah Whitson, direktur Middle East HRW, dikutip dalam laporan tersebut mengatakan bahwa “Israel mengklaim memperlakukan Yerusalem sebagai kota terpadu, namun kenyataannya secara efektif memberlakukan seperangkat aturan untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Palestina”.

Dia menambahkan: “Diskriminasi yang mengikat terhadap penduduk Palestina di Yerusalem, termasuk kebijakan residensi yang membahayakan status hukum mereka, meningkatkan keterasingan bagi penduduk kota.”

Menurut Whitson, upaya otoritas Israel untuk memastikan mayoritas demografis Yahudi di Yerusalem berarti penduduk Palestina di kota tersebut sering dipaksa untuk tinggal seperti orang asing di rumah mereka sendiri.

“Status warga Palestina tetap aman hanya selama mereka tidak menggunakan hak mereka bepergian ke luar negeri untuk belajar atau bekerja, pindah ke lingkungan yang salah, atau mendapatkan status di negara lain,” katanya.

Israel pertama kali menjajah Tepi Barat Palestina, termasuk Yerusalem Timur, selama Perang Timur Tengah 1967. Israel mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, mengklaimnya sebagai ibu kota negara Yahudi – sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional masih menilai Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah penjajahan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di atas tanah itu ilegal.

Warga Palestina telah lama melaporkan bahwa Israel melakukan upaya untuk “merebut” kota bersejarah tersebut dengan tujuan menghilangkan identitas historis Arab dan Islam dan akhirnya mengusir penduduk Muslim Palestina.

Kuasai 45 Persen Kota, Koalisi AS Terus Bombardir Raqqa, 29 Warga Sipil Tewas

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pengeboman melalui serangan udara koalisi pimpinan agresor AS di Raqqa di Suriah utara telah membunuh 29 warga sipil dalam 24 jam terakhir saat mendukung pasukan yang memerangi kelompok Islamic State (IS), sebuah monitor mengatakan pada hari Selasa (8/8/2017), lansir Aljazeera.

Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan sembilan wanita dan 14 anak telah terbunuh dalam serangan udara koalisi di kota Raqqa sejak Senin malam.

Terdapat 14 orang dalam satu keluarga yang juga tewas. Mereka melarikan diri ke Raqqa dari Palmyra.

Jumlah korban tewas bisa meningkat karena banyak korban luka parah, tambahnya.

Aliansi Arab-Kurdi yang didukung AS sedang bertempur untuk menggulingkan IS dari Raqqa, benteng utama mereka di Suriah, dan telah menguasai sekitar 45 persen kota.

Seorang juru bicara koalisi pimpinan AS tidak dapat segera dihubungi untuk berkomentar. Koalisi tersebut sebelumnya mengatakan bahwa mereka berusaha keras menghindari korban sipil dan menyelidiki semua laporan bahwa serangannya telah membunuh warga sipil

Koalisi tersebut mengatakan pada bulan Juli bahwa serangannya telah membunuh sedikitnya 600 warga sipil di Irak dan Suriah sejak mulai beroperasi pada tahun 2014, sebuah angka yang jauh lebih rendah daripada yang diberikan oleh pemantau independen.

Sementara itu, para aktivis Suriah mengatakan bahwa pasukan pro rezim Syiah Suriah telah mengintensifkan pemboman mereka di ibukota daerah pinggiran Ghouta yang dikuasai oposisi anti Assad, sehari setelah para pejuang oposisi membuat gagal dan frustrasi upaya pasukan rezim Assad untuk maju.

Ghouta Media Centre yang berafiliasi dengan pihak oposisi mengatakan satu warga sipil terbunuh dan beberapa lainnya terluka akibat tembakan dan serangan oleh pasukan rezim

Oposisi dan saksi lainnya mengatakan tembakan dan serangan udara meningkat pada hari Senin dan pemboman tersebut merupakan yang terberat dalam operasi tentara Suriah yang telah berlangsung dua bulan.

Warga mundur ke tempat penampungan, seorang penduduk mengatakan, mencatat bahwa sedikitnya ada lima bangunan runtuh akibat serangan tembakan dalam dua hari.

Banyak penduduk setempat telah meninggalkan daerah ini karena pemboman tersebut dalam beberapa pekan terakhir dan, bahkan di bawah serangan militer, mereka masih dapat melakukannya, kata penduduk tersebut.

“Ini bukan Aleppo, dimana warga dikepung. Ghouta adalah tempat yang lebih luas dan kota-kotanya lebih terbuka satu sama lain, tidak ada kota yang dikepung.”

PBB: Muslim Afrika Tengah Terancam Genosida

AFRIKA TENGAH (Jurnalislam.com) – Bentrokan baru-baru ini di Republik Afrika Tengah merupakan tanda peringatan genosida awal, kata kepala bantuan PBB, Senin (7/8/2017), meminta lebih banyak tentara dan polisi untuk meningkatkan misi penjaga perdamaian PBB di negara yang sedang dilanda perselisihan tersebut.

Sekitar 180.000 oarng warga Muslim diusir dari rumah mereka tahun ini, sehingga jumlah pengungsi di Republik Afrika Tengah (the Central African Republic-CAR) menjadi lebih dari setengah juta, kata Stephen O’Brien.

“Tanda-tanda peringatan dini genosida ada di sana,” kata O’Brien pada sebuah pertemuan PBB menyusul kunjungannya baru-baru ini ke Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo.

“Kita harus bertindak sekarang, tidak mengurangi usaha PBB, dan berdoa agar kita tidak menyesalinya.”

O’Brien mengatakan sudah waktunya untuk memberi otorisasi peningkatan pasukan dan polisi yang bertugas di pasukan penjaga perdamaian MINUSCA untuk memungkinkan misi tersebut “melakukan mandat perlindungan kritisnya”.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix pekan lalu mengatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk mengirim sebuah permintaan ke Dewan Keamanan PBB untuk lebih banyak pasukan bagi MINUSCA.

Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, CAR terjerumus ke dalam perang antara kelompok bersenjata Muslim dan Kristen pada tahun 2013. Perang meletus ketika Presiden diktaktor Francois Bozize digulingkan oleh sebuah koalisi kelompok oposisi mayoritas Muslim yang disebut Seleka.

Mereka akhirnya digulingkan oleh intervensi militer yang dipimpin mantan penguasa kolonial Prancis. Kejadian tersebut memicu beberapa kekerasan sektarian paling berdarah dalam sejarah negara tersebut karena kebanyakan kelompok bersenjata Kristen melakukan pembalasan dendam.

Penganut Kristen, yang berjumlah sekitar 80 persen dari populasi, mengorganisir unit main hakim sendiri yang dijuluki “anti-balaka”, sebuah referensi untuk parang yang digunakan oleh perlawanan Muslim.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim 12.350 tentara dan polisi di lapangan untuk membantu melindungi warga sipil dan mendukung pemerintahan Presiden Faustin-Archange Touadera, yang terpilih tahun lalu.

Walaupun pemerintahan Touadera tetap memegang kendali di Bangui, otoritasnya lemah di luar ibukota tempat mantan kelompok Muslim Seleka dan Kristen anti-balaka bentrok.

Sembilan pemelihara perdamaian MINUSCA telah terbunuh tahun ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tersebut akan kembali ke pertumpahan darah yang meledak pada tahun 2013 menyusul penggulingan Bozize.

O’Brien mengatakan bahwa dia merasa ngeri dengan kunjungan yang dia lakukan ke sebuah gereja Katolik di kota selatan Bangassou dimana 2.000 umat Muslim mengungsi tiga bulan yang lalu, dikepung oleh kelompok Kristen anti-Balaka yang mengancam untuk membunuh mereka.

“Risikonya sangat tinggi dan kita harus fokus dengan benar apakah akan memindahkan mereka ke tempat lain atau tidak,” katanya.

Setengah dari populasi negara tersebut, atau 2,4 juta orang, membutuhkan bantuan pangan untuk bertahan hidup, populasi kelompok miskin terbesar per kapita, katanya.

Negara ini juga menampung setengah juta pengungsi.

“Risiko mengalami kembali krisis kemanusiaan berskala besar sudah dekat,” kata O’Brien.

PBB hanya menerima 24 persen dari $ 497 juta yang diminta dalam permohonan kemanusiaan untuk Republik Afrika Tengah.

Inilah Laporan Hasil Kunjungan Raja Yordania ke Palestina Terkait Masjid Al Aqsha

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Raja Yordania Abdullah tiba dengan helikopter untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada hari Senin (7/8/2017) menyusul sebuah krisis di salah satu tempat suci terpenting bagi umat Islam di Yerusalem bulan lalu.

Raja Abdullah tiba di kota Ramallah, Tepi Barat, untuk melakukan pembicaraan mengenai perkembangan regional dan krisis baru-baru ini di Masjid Al-Aqsha, di mana warga Palestina berhasil memprotes tindakan pengamanan Israel yang diberlakukan setelah baku tembak mematikan pada bulan Juli, menurut kantor berita resmi Palestina Wafa.

Yordania mempertahankan hak wali Masjid tersebut melalui sebuah warisan, yang dikenal sebagai Wakaf, dan raja Jordania mengumumkan pekan lalu bahwa dia akan menyumbangkan $ 1 juta ke Museum Islam Al-Aqsha, 300 dinar Yordania ($ 423) bagi pegawai Wakaf dan memberi pembayaran khusus kepada penjaga tertentu.

Protes dua pekan itu terutama ditujukan terhadap detektor logam yang dipasang di pintu masuk ke tempat suci. Protes dilakukan setelah seruan oleh otoritas keagamaan lokal Yerusalem, yang banyak di antaranya adalah pegawai Waqaf, namun secara luas warga dianggap bertindak secara independen.

Mereka menolak memasuki Masjid dan meminta jamaah melakukan hal yang sama sampai tindakan pengamanan (detektor logam) dilepaskan – sebuah tuntutan yang akhirnya disetujui penjajah Zionis.

Berbicara kepada parlemen Yordania Ahad malam, Raja Abdullah menegaskan bahwa kesepakatan damai antara Palestina dan Israel membutuhkan komitmen AS terhadap warga Palestina, sesuatu yang dia katakan disediakan Jordan.

“Tanpa kwalifikasi Hashemite [dari Al-Aqsha] dan ketabahan rakyat Yerusalem, tempat-tempat suci ini sudah hilang bertahun-tahun yang lalu,” katanya, menurut kantor berita resmi Petra.

Yordania tetap bertanggung jawab atas Al-Aqsa sejak tahun 1967, ketika ia kehilangan kendali atas Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat ke tangan Israel selama Perang Enam Hari.

Situs suci Al-Aqsha milik umat Islam diklaim sebagai Bukit Bait Suci (the Temple Mount) oleh Yahudi, walaupun hak beribadah dan berkunjung dikelola di bawah sistem yang rumit yang dikenal sebagai “status quo” yang hanya mengizinkan ibadah bagi umat Islam saja di lokasi tersebut justru dijaga dan diawasi ketat oleh pasukan penjajah Israel.

Begini Latihan Perang Turki dan Qatar Selama 2 Hari Digelar

DOHA (Jurnalislam.com) – Latihan angkatan laut Turki-Qatar diakhiri di luar ibukota Doha pada hari Senin (7/8/2017), menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Qatar, Anadolu Agency melaporkan.

Latihan respon cepat, yang berlangsung selama dua hari, dilakukan sepenuhnya di perairan teritorial Qatari.

“Qatar Royal Air Force dan Special Naval Force … dan Direktorat Jenderal Coast and Border Security berpartisipasi dalam latihan tersebut,” kata Letnan Kolonel Nawaf bin Mubarak Al Thani seperti dikutip dalam pernyataan tersebut.

Manuver tersebut menggunakan beberapa kapal rudal Qatar, kata Al Thani, selain sebuah kapal pengawal angkatan laut Turki yang maju.

Menurut Letnan Kolonel Falah Mahdi Ahbabi, komandan angkatan laut Qatari, latihan bersama dikhususkan untuk mempraktikkan cara memerangi terorisme dan pembajakan maritim dan memeriksa kapal-kapal yang mencurigakan.

Latihan militer gabungan Turki-Qatar sebelumnya dilakukan pada tanggal 19 Juni di markas besar militer Qatar Tarbiyah.

Latihan itu dilakukan hanya beberapa hari setelah parlemen Turki meratifikasi perjanjian kerja sama militer yang memungkinkan Ankara untuk menyebarkan pasukan ke Qatar untuk melatih pasukan gendarmerie negara tersebut.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kemampuan pertahanan Qatar dan mendukung upaya negara untuk memerangi terorisme dan berkontribusi terhadap keamanan regional.

Latihan gabunga pekan ini terjadi dengan latar belakang embargo dua bulan di Qatar yang diberlakukan oleh Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Pada awal Juni, blok lima negara Arab secara kolektif memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduh Qatar mendukung terorisme. Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, yang secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil itu.

Doha dengan keras membantah tuduhan bahwa mereka mendukung terorisme, dan menjelaskan upaya untuk mengisolasinya sebagai “tidak dapat dibenarkan”.

Sementara itu Turki, sekutu lama Qatar, sejak itu bergegas membantu Doha, mengirimkan sejumlah besar bantuan kemanusiaan – di samping pasukan – ke negara Teluk yang terkepung tersebut.

Ribuan Pasukan Yaman, UEA dan Amerika Serikat Bergabung Gempur Al Qaeda di Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Pasukan Yaman, Uni Emirat Arab dan agresor Amerika Serikat sedang melakukan “operasi militer” untuk mendorong mujahidin Al Qaeda Semenanjung Arab (AQAP) dari salah satu benteng utamanya di Yaman selatan, kata beberapa pejabat Amerika, lansir Al Arabiya, Senin (7/8/2017).

Serangan di Provinsi Shabwa dimulai pekan lalu dan mencakup sekitar 2.000 pasukan Yaman yang didukung oleh puluhan penasihat dari Uni Emirat Arab, dan “pasukan komando Operasi Khusus Amerika Serikat yang memberikan bantuan intelijen dan perencanaan”, New York Times melaporkan.

Sejumlah besar tentara AS dan tentara UEA telah menguasai wilayah luas provinsi Shabwa, Mohammad Abu Harbah, milisi Syiah Houthi yang ditunjuk sebagai wakil gubernur, mengatakan kepada media yang dikendalikan oleh pemebrontak Houthi.

Selain pasukan darat yang menurut Pentagon memberikan dukungan tempur dan memberikan dukungan intelijen, Angkatan udara AS juga terlibat dalam operasi tersebut, Kebijakan Luar Negeri (Foreign policy) melaporkan. Ini adalah serangan darat terbesar di negara tersebut sejak 2016.

Seorang komandan militer setempat mengatakan kepada New York Times bahwa pabrik gas alam cair Balhaf di Shabwa dijaga oleh tentara Sudan, Emirati, dan Yaman. “Pabrik ini diamankan dari serangan Al Qaeda jika menyerang balik,” kata Khalid Al Adhami.

Al Jazeera Serang Balik Ancaman Israel

ANKARA (Jurnalislam.com) – Televisi Al Jazeera yang bermarkas di Qatar telah berjanji untuk melanjutkan liputan perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki meskipun ada upaya Israel untuk menutup kantornya di Yerusalem.

Pada hari Ahad (6/8/2017), menteri komunikasi Israel Ayoob Kara mengatakan bahwa dia telah meminta kepada the Government Press Office untuk mencabut kredensial pers wartawan Al Jazeera.

Dia membandingkan keputusan tersebut dengan larangan pergerakan jaringan oleh Arab Saudi dan tiga negara Arab lainnya setelah terjadi krisis diplomatik dengan Qatar.

“Al Jazeera mencela keputusan yang dibuat oleh sebuah negara yang mengklaim sebagai ‘satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah’ ini,” kata Al Jazeera dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Televisi pan-Arab tersebut menggambarkan langkah Israel itu “aneh dan bias”, dengan mengatakan bahwa menteri Israel “tidak dapat membuktikan komentarnya dengan mengacu hanya pada satu buletin berita atau situasi yang membuktikan bahwa Al Jazeera tidak profesional atau objektif selama liputannya di Yerusalem. ”

Pekan lalu, Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu menyerukan penutupan kantor Al Jazeera, menuduhnya mengobarkan ketegangan di sekitar masjid Al-Aqsa, situs suci Yerusalem tempat warga Palestina melakukan demonstrasi hampir dua pekan bulan lalu terhadap tindakan pengamanan Israel (gerbang) yang dipasang setelah baku tembak mematikan.

Langkah apapun diperkirakan akan beradu di pengadilan Israel namun Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk mengubah undang-undang guna memberlakukan larangan tersebut, Al Jazeera mengatakan akan mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan terhadap keputusan Israel untuk menutup kantornya di Yerusalem.

Al Jazeera “akan terus meliput berita dan peristiwa di wilayah Palestina yang diduduki secara profesional dan obyektif sesuai dengan standar jurnalistik umum yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang relevan,” kata televisi yang berbasis di Doha itu.

Pekan lalu, Kepala Biro Yerusalem Al Jazeera Walid Omary menulis di surat kabar Israel Ha’aretz bahwa tindakan semacam itu akan menjadi “sebuah langkah mundur yang besar.”

“Apa bedanya antara Israel, yang mengaku paling demokrasi, dengan kediktatoran?” dia menulis.