Penulis: Deddy Purwanto

Tanggapan Syaikh Abu Mahmud Al-Filistini Bagi Orang yang Menyamakan HTS dengan IS

JURNALISLAM.COM – Setelah Syeikh Abu Muhammad al Maqdisi memberikan tanggapan tentang Hayyat Tahrir al Sham (HTS) yang berkoordinasi dengan Turki, dan memberikan nasihat kepada orang yang tergesa-gesa mengkafirkan langkah politik HTS, Syaikh Abu Mahmud Al-Filistini menanggapi orang-orang yang menyamakan antara HTS dan Islamic State (IS) serta mengkafirkan HTS.

Melalui Al Maqalaat Channel, Rabu (18/10/2017), Syaikh Abu Mahmud Al-Filistini mengeluarkan pernyataan sebagai berikut:

“Berpaling dengan ketidakadilan karena berasal dari kebencian dan mengaburkan setiap kebajikan dan meluncurkan semua serangan.”

Membandingkan situasi Hayat Tahrir Shaam dengan IS dalam hubungannya dengan Al-Qaedah bukanlah tindakan yang tepat. Membandingkan HTS dengan IS mencerminkan ketidakadilan yang berasal dari kebencian dan masalah pribadi. Ketidakadilan ini tidak ditujukan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, melainkan untuk melawan mujahidin yang menolak serangan musuh dan memerintah dengan Syariah dan mengampuni orang-orang.

Ini Tanggapan Syeikh al Maqdisi atas Orang yang Mengkafirkan Koordinasi HTS dan Turki

IS mengabaikan hak Al-Qaedah dan menolak kebajikannya, mereka membuat Takfir dan membunuh tentaranya, sementara Hayat Tahrir Shaam memuji dan mengucapkan terima kasih dan tidak meninggalkan konsep Jihad yang benar, dan Al-Qaedah tidak membuat Takfir dan tidak membunuh anggotanya. Al Qaedah bahkan tidak menanggapi ketidakadilan dan rekayasa dan penyalahgunaan orang-orang yang menghubungkan diri mereka dengan Al-Qaedah.

IS memaksa Al-Qaedah dan seluruh umat untuk menentang hal-hal yang bertentangan dengan Syariah, dan membunuh orang-orang yang tidak mematuhi masalah ini. Sementara Hayat Tahrir Shaam tidak melakukan ini, mereka bertarung melawan pemahaman Takfir dan penyebaran korupsi dan merekrut orang-orang untuk melakukan peperangan melawan pasukan kafi.

Mengenai isu putus hubungan, jika kita merenungkan rangkaian rekaman Dr. Zawahiri, kita akan menemukan di salah satu episodenya saat dia membicarakan masalah IS dan apa yang terjadi saat mereka menolak perintahnya dan menolak Bai’at.

Dr. Zawahiri tidak memihak Al-Qaedah, ketika dia berkata “Jika mereka hanya akan menerapkan Syariah pada diri mereka sendiri dan tidak membuat Takfir politik … maka kita akan mengatakan bahwa itu adalah kekhalifahan berdasarkan metodologi nabi.” Dan dia juga mengatakan “Jika saya berada di Irak, saya akan berperang melawan tentara salib di bawah bendera IS.” Dan Al-Qaedah juga mengatakan dalam pernyataannya di mana mereka mengumumkan pemutusan semua hubungan antara Al-Qaedah dan IS, namun ikatan Islam dan dukungan lainnya tetap ada.

Jadi mengapa dalam kasus Hayat Tahrir Shaam kita melihat lompatan tuduhan yang melecehkan dan menertawakan tauhid mereka secara langsung?! Apa yang telah berubah?! Apakah karena tidak ada sesuatu pun di dalam Hayat Tahrir Shaam yang dapat Anda gunakan untuk menggulingkan mereka, seperti ekstremisme, sehingga Anda melancarkan tuduhan dan fitnah dan menghantamnya melalui konteks tauhid?! Hanya mengikuti fantasi yang diasumsikan di benak Anda yang tidak sesuai dengan kenyataan

Yang menakjubkan adalah pikiran yang bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin hal yang tidak masuk akal ini memiliki wajah yang baik. Dan bagaimana orang-orang jujur ​​yang terkenal dengan karakter baik yang tidak menyangkal kebajikan dan juga tidak memfitnah orang bijak bisa mengkafirkan?!.”

Israel Tolak Negosiasi dengan Pemerintah Baru Palestina kecuali Hamas Serahkan Senjata

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Israel mengatakan bahwa mereka akan menolak untuk bernegosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina yang baru terbentuk kecuali Hamas mengakui kedaulatan Israel dan menyerahkan senjatanya.

Pengumuman tersebut disampaikan saat Israel mengajukan rencana pada hari Selasa (17/10/2017) untuk membangun lebih dari 1.000 rumah pemukim Yahudi dalam sebuah desakan baru oleh Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang dijajah, sebuah LSM mengatakan pada Middle East Eye.

Dalam status Facebook yang diposting dalam bahasa Ibrani, zionis Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan bernegosiasi dengan Otoritas Palestina kecuali jika Hamas mengembalikan mayat tentara Israel yang telah tewas.

Dia meminta PA menyerahkan kontrol keamanan penuh penyeberangan perbatasannya ke Israel dan agar Hamas menghentikan penyelundupan.

Wujudkan Persatuan Palestina, Hamas dan Fatah Sepakati Rekonsiliasi

Pemerintah persatuan bertemu untuk pertama kalinya bulan ini setelah sepakat untuk mengakhiri perpecahan satu dekade antara Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas yang telah dikepung sejak 2007.

Ini adalah pertemuan pertama kabinet di Gaza sejak November 2014, dan terjadi sehari setelah Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah memasuki wilayah tersebut untuk pertama kalinya sejak pemerintah persatuan ambruk pada bulan Juni 2015

Persetujuan untuk permukiman baru terjadi setelah pejabat penjajah Israel menjanjikan dorongan besar dalam persetujuan permukiman akhir tahun ini, dimanna Presiden AS Donald Trump sejauh ini kurang mengkritik rencana tersebut dibanding pendahulunya Barack Obama.

Pengawas pemukiman Peace Now melaporkan persetujuan oleh sebuah komite yang mengawasi pembangunan permukiman di Tepi Barat tanah warga Palestina.

Daftar yang disediakan oleh LSM tersebut menunjukkan rumah-rumah ditawarkan di sejumlah lokasi di seluruh wilayah, termasuk 146 di Nokdim, sebuah permukiman di Tepi Barat selatan dekat Bethlehem dimana Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman tinggal.

Hagit Ofran dari Peace Now mengatakan bahwa persetujuan lebih lanjut kemungkinan terjadi pada hari Rabu, dengan lebih dari 2.000 unit diperkirakan masuk agenda pertemuan selama dua hari tersebut.

Sayap Militer Hamas
Sayap Militer Hamas

Secara terpisah pada hari Senin, komite Israel menyetujui izin untuk 31 rumah pemukim di Hebron, lampu hijau pertama untuk kota di Tepi Barat itu sejak tahun 2002.

Beberapa ratus pemukim Israel tinggal di jantung Hebron di bawah pengamanan militer berat zionis Yahudi, di antara sekitar 200.000 orang Palestina.

Unit Hebron akan dibangun di Jalan Shuhada, yang sebelumnya merupakan jalan pasar penting yang mengarah ke tempat dimana Abraham tokoh alkitab diyakini telah dikuburkan.

Jalan tersebut sekarang sebagian besar tertutup bagi warga Palestina.

Pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dicaplok dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Hal ini juga dilihat sebagai hambatan utama bagi perdamaian karena permukiman dibangun di atas tanah yang dianggap warga Palestina sebagai bagian dari negara mereka di masa depan.

Pemerintah koalisi sayap kanan Netanyahu bersandar pada pemukim dan pendukung mereka untuk mempertahankan mayoritas parlemennya yang sedikit jumlahnya.

Hamas Peringatkan Rencana ‘Busuk’ Perdamaian Israel

Pejabat Israel mengatakan total sekitar 12.000 unit rumah akan mendapat berbagai tahap persetujuan tahun ini, empat kali lipat jumlahnya di tahun 2016.

Lebih dari 60 persen Tepi Barat hampir sepenuhnya berada di bawah kendali Israel, PBB mengatakan, sementara beberapa wilayah lain berada di bawah kendali keamanan Israel.

Bagian Tepi Barat yang seharusnya di bawah pengawasan sipil dan keamanan Palestina masih mendapat pennyerangan oleh tentara zionis.

Sekitar 430.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,6 juta orang Palestina di Tepi Barat, yang diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari 1967.

Trump berusaha untuk memulai kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina yang membeku sejak inisiatif pimpinan AS ambruk pada 2014.

Anggota koalisi Netanyahu secara terbuka menentang gagasan negara Palestina dan mendukung pencaplokan sebagian besar Tepi Barat.

Netanyahu baru-baru ini mengatakan bahwa dia tidak merencanakan pencabutan permukiman yahudi ditanah Palestina, malah menyalahkan “seruan perlawaanan” Palestina dan serangan terhadap orang-orang Israel, di antara isu-isu lainnya, juga menuduh sebagai penyebab kurangnya kemajuan dalam upaya perdamaian.

 

Jenderal Polisi Khusus dan Puluhan Pasukannya Tewas dalam Serangan Taliban

KABUL (Jurnalislam.com) – Lebih dari 70 orang, termasuk seorang Kapolda provinsi tewas dalam beberapa serangan senjata dan bom di Paktia tenggara dan provinsi Ghazni tengah pada hari Selasa (17/101/2017), kata beberapa pejabat.

Awal serangan kembar di Paktia terjadi ketika kelompok bersenjata menyerang markas polisi regional di provinsi tersebut sekitar pukul 09.00 waktu setempat (0430 GMT), yang terletak kurang dari 100 mil (161 kilometer) dari ibukota Kabul.

Dengan menggunakan sebuah truk dan sebuah kendaraan lapis baja yang dicuri dari militer untuk melakukan serangan bom yang menewaskan 41 orang, termasuk kepala polisi Brigadir Jenderal Toryali Abdiani dan lebih dari 100 lainnya cedera, kata Wakil Gubernur Hidayatullah Hamidi kepada Anadolu Agency.

Menurut pejabat, sejumlah besar mahasiswa dan warga sipil Paktia, yang hadir di dekat markas polisi untuk mengumpulkan kartu identitas dan paspor mereka, juga termasuk di antara korban.

Wakil Menteri Dalam Negeri Jenderal Murad Ali Murad mengatakan kepada wartawan di Kabul bahwa 21 warga sipil yang sedang mendaftar termasuk di antara korban tewas dalam ledakan Paktia.

Serangan Bom Mobil Taliban Hantam Konvoi Pasukan NATO di Kabul

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Dalam Negeri di Kabul mengatakan tujuh gerilyawan ambil bagian dalam serangan tersebut; dua orang melakukan pemboman dan penyerang lainnya terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan polisi.

Unit polisi khusus kemudian mengalahkan lima gerilyawan yang tersisa, pernyataan tersebut menambahkan.

Berbatasan dengan wilayah Waziristan Utara di Pakistan, provinsi Paktia di Afghanistan adalah tempat kelahiran Jaringan Haqqani Taliban.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Twitter, Zabihullah Mujahed, juru bicara Imarah Islam Afghanistan Taliban, mengatakan serangan Paktia dan mengatakan bahwa unit polisi khusus adalah sasaran utama mereka; selain 450 polisi khusus berada di kantor pusat pada saat serangan tersebut terjadi.

“Lebih dari 73 personil musuh gabungan terbunuh dan beberapa puluh lainnya juga terluka dalam operasi syahid di kota Gardiz, ibu kota provinsi Paktia, tenggara”, menurut Al-Emarah News, media resmi Taliban.

Taliban melakukan serangan lain di provinsi Ghazni tengah, juga terletak kurang dari 100 mil (161 kilometer) dari ibu kota.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa, pemerintah provinsi tersebut mengatakan bahwa Taliban meledakkan sebuah kendaraan lapis baja di pintu masuk administrasi distrik Andar pada dini hari, dan kemudian terlibat baku tembak.

Hingga 30 orang, kebanyakan polisi, terbunuh, pernyataan tersebut menambahkan.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahed memberikan informasi jumlah korban tewas yang lebih tinggi, mengklaim 44 polisi tewas dalam serangan Ghazni sementara sejumlah besar senjata dan amunisi juga disita.

Kelompok Hak Asasi Manusia Tolak Undang-undang Larangan Cadar di Kanada

KANADA (Jurnalislam.com) – Kelompok hak asasi manusia menolak undang-undang yang diusulkan di Quebec yang akan melarang individu mengenakan penutup wajah saat menerima layanan publik dan menyebutnya sebagai undang-undang “Islamophobia dan anti-Muslim.”

RUU tersebut, yang diharapkan disahkan pada hari Selasa (17/10/2017), akan mewajibkan semua pegawai pemerintah dan setiap individu yang menerima layanan publik untuk menunjukkan wajah mereka, melarang semua kain yang menutupi wajah.

“Ini bukan hal yang baru, pasti ada deja vu yang menyinggung bahwa kita telah melihat perdebatan ini selama 10 tahun di Quebec, dan lebih luas lagi di Kanada” Ihsaan Gardee, direktur eksekutif Dewan Nasional Muslim Kanada (the National Council of Canadian Muslims-NCCM) mengatakan kepada Al Jazeera.

RUU 62 tersebut pertama kali diperkenalkan pada 2015, namun tidak menciptakan momentum di parlemen.

Pada bulan Agustus, Menteri Kehakiman liberal Stephanie Vallee mengajukan amandemen RUU di Majelis Nasional.

Vallee mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan tersebut “menetapkan netralitas pemerintah Quebec dan institusi-institusinya” dengan tujuan memastikan komunikasi yang efektif, identifikasi dan keamanan yang diperlukan.

Masih belum jelas bagaimana rancangan undang-undang tersebut akan diterapkan dan kasus-kasus spesifik akan diterapkan, namun kelompok Muslim khawatir akan melarang perempuan mengenakan penutup wajah tidak hanya di gedung-gedung pemerintah, tapi juga pada angkutan umum.

Pengadilan Eropa: Kenakan Cadar di Tempat Umum akan Dipenjara 7 Hari

Para ahli dan organisasi hak menyebut undang-undang tersebut “rasis”, “Islamophobia” dan “diskriminatif”, dengan menyatakan bahwa ini adalah “solusi yang diciptakan untuk masalah yang dibuat-buat.”

Menurut penelitian yang dilakukan oleh NCCM, mayoritas wanita Muslim di Kanada tidak menutupi wajah mereka, dan mereka yang melakukannya, hanya sebagian kecil yang memakai niqab (pakaian yang menutup seluruh tubuh) dan cadar (penutup wajah).

Namun, Gardee mengatakan bahwa NCCM telah “mengamati kenaikan dan peningkatan yang signifikan dalam sentimen anti-Muslim dan Islamophobia” di seluruh Kanada

Dia menambahkan bahwa dari tahun 2012-2015, terjadi peningkatan 253 persen kasus kejahatan pembajakan yang dilaporkan terhadap Muslim Kanada.

Gardee mengatakan retorika oleh pemerintah Quebec hanya “berfungsi untuk menjelekkan, meminggirkan dan menstigmatisasi segmen komunitas Muslim.”

RUU 62, yang telah dijuluki oleh beberapa orang sebagai “Larangan Burqa”, mencakup sebuah klausul yang memungkinkan individu meminta pengecualian karena alasan agama.

Namun kritikus berpendapat tidak jelas bagaimana proses pembebasan tersebut akan dianalisis dan dilaksanakan

Menurut media setempat, Vallee mengatakan bahwa RUU tersebut menetapkan “peraturan umum yang akan dijadikan kerangka kerja untuk analisis permintaan akomodasi religius” dan bahwa jawaban atas permintaan tersebut “harus mempertimbangkan asas-asas RUU tersebut, [dan] juga harus mempertimbangkan keharusan komunikasi.”

Shane Martinez, seorang pengacara keadilan sosial dan hak asasi manusia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah “telah mundur”.

“Tanggung jawab negara adalah untuk membenarkan konstitusionalitas undang-undang, anggota masyarakat tidak seharusnya meminta pemerintah sebuah akomodasi di bawah undang-undang rasis” katanya.

Martínez, yang percaya bahwa undang-undang tersebut akan berlalu, menyebutnya “menyedihkan dan ironis” dan mengatakan bahwa hal itu “berfungsi untuk bermain-main melawan nasionalisme dan mengeksploitasi ketidaktahuan demi keuntungan politik, mencerminkan apa yang terjadi di selatan perbatasan di AS dan sebuah kemunduran atas apa yang terjadi di Prancis tujuh tahun lalu ketika negara Eropa melarang penutup wajah.”

Dia menambahkan bahwa undang-undang tersebut dan klausulnya adalah “pelanggaran terang-terangan terhadap Quebec dan Canadian Human Rights and Freedom Charters” dan “kemungkinan besar akan dikalahkan di pengadilan”.

Pengacara Tinggi Uni Eropa Dukung Larangan Kerja Gunakan Jilbab

Menurut pemerintah Quebec, netralitas RUU merupakan komponen sentral yang mencerminkan sifat sekuler yang dirayakan secara luas dari provinsi berbahasa Prancis tersebut.

Tapi lawan membantah, RUU tersebut bertentangan dengan prinsip tersebut.

Emmett Macfarlane, seorang profesor ilmu politik di University of Waterloo, mengatakan bahwa RUU tersebut adalah “penyimpangan sekularisme karena secara inheren tidak netral.”

“Ini sebenarnya menargetkan praktik keagamaan tertentu sedangkan netral akan membiarkan orang mempraktikkan agamanya sesuai keinginan mereka. Ini adalah kebalikan dari netralitas,” katanya kepada Al Jazeera.

“Ini sangat diskriminatif.”

Dia menambahkan bahwa dia yakin RUU tersebut dapat menjadi taktik politik oleh pemerintah, dengan mengatakan bahwa “politisi Quebec tidak peduli dengan undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh pengadilan”.

“Mereka akan menggambarkan hal ini sebagai contoh lain dari pemerintah federal yang membatasi otonomi Quebec mengenai masalah kebijakan budaya,” katanya.

“Mereka bisa bermain di pengadilan dengan cara yang menguntungkan mereka.”

Ada beberapa upaya untuk melarang penutupan wajah di Quebec dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada yang berhasil.

Draf akhir RUU 62 pertama-tama akan diperdebatkan di Majelis Nasional sebelum pemungutan suara dilangsungkan.

UNICEF Kehabisan Dana untuk Bantu Pengungsi Muslim Rohingya

ZURICH (Jurnalislam.com) – UNICEF memperingatkan pada hari Selasa (17/10/2017) bahwa pihaknya tidak dapat terus membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh tanpa “dana tambahan segera.”

Badan amal anak-anak PBB mengatakan bahwa sumber dayanya telah berkurang akibat kebutuhan 582.000 pengungsi Muslim Rohingya yang sekarang berada di Bangladesh, setelah meninggalkan rumah mereka di Myanmar.

“Sampai hari ini, UNICEF baru menerima hanya tujuh persen dari $ 76 juta yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan darurat kepada anak-anak selama enam bulan ke depan,” kata badan PBB tersebut, lansir Anadolu Agency.

Inilah Laporan Terbaru PBB Tentang Serangan Brutal Buddhis Myanmar pada Muslim Rohingya

PBB membutuhkan $ 434 juta untuk pengungsi Rohingya dari bulan September 2017 sampai Februari 2018 namun hanya menerima $ 106 juta dari negara-negara donor.

Akan ada konferensi pledging di Jenewa pada 23 Oktober.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan, – termasuk pembunuhan bayi dan anak-anak – pembakaran, mutilasi, pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh militer Budha Myanmar.

Sejak 25 Agustus, sekitar 582.000 Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar, Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.

Dalam sebuah laporan, penyidik ​​PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berat.

IS Kuasai Dua Desa di Irak Setelah Pasukan Peshmerga Tinggalkan Barat Kirkuk

IRAK (Jurnalislam.com) – Kelompok Islamic State (IS) bergeser ke dua desa di sebelah barat Kirkuk menyusul mundurnya pasukan Peshmerga Kurdi dari daerah tersebut.

Desa Taweeli’ah dan al-Maliha, di provinsi Dibis di barat laut, berada di bawah kendali penuh IS pada hari Selasa (17/10/2017), seorang koresponden Al Jazeera yang berbasis di Erbil mengutip sumber keamanan mengatakan.

IS menyusup ke desa-desa tersebut dari padang pasir provinsi Anbar dan Salahuddin, memanfaatkan kekosongan keamanan yang ditinggalkan oleh mundurnya pasukan Peshmerga.

Pasukan Kurdi menguasai daerah-daerah yang disengketakan di provinsi Kirkuk, Niniwe, Diyala dan Salahuddin saat IS memasuki Irak utara pada tahun 2014 setelah tentara Irak ambruk.

Masuknya kemarin IS terjadi saat militer Irak melanjutkan operasi utamanya untuk merebut kembali provinsi Kirkuk yang kaya minyak di tengah perselisihan yang meningkat menjelang referendum 25 September yang kontroversial mengenai pemisahan diri Kurdi yang oleh Baghdad dinyatakan ilegal.

Komando Operasi Gabungan: Pasukan Irak Kendalikan Penuh Kota Kirkuk

Pada hari Senin, pasukan Irak dengan mudah menguasai kota Kirkuk setelah pasukan Kurdi mengundurkan diri.

Pasukan Kurdi sebelumnya berjanji untuk membela Kirkuk, dan selama tiga hari mereka terlibat dalam perseteruan bersenjata dengan pasukan pemerintah Irak dan sekutu-sekutu yang didukung oleh Iran yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) di pinggiran kota.

Dua ladang minyak utama dan fasilitas di provinsi Kirkuk sekarang berada di bawah kendali Kementerian Perminyakan Irak, kata seorang juru bicara kementerian pada hari Selasa. “Kementerian sekarang juga menguasai sumur minyak dan fasilitas di Kirkuk,” kata Asim Cihad kepada kantor berita Anadolu.

Pasukan Peshmerga pada hari Selasa juga mulai mengundurkan diri dari distrik Makhmur di sebelah tenggara Mosul di Irak utara, menurut seorang perwira militer Kurdi.

“Pasukan Kurdi memindahkan alat berat mereka ke Erbil,” kata Kapten Taher Saadullah al-Duski kepada Anadolu.

Dia mengatakan pasukan pemerintah Irak belum memasuki distrik tersebut. Al-Duski tidak memberikan alasan penarikan Kurdi dari daerah tersebut.

Perwira militer Kurdi Sirwan Khalil juga mengatakan pasukan Peshmerga keluar dari desa Kanhash di kota bersejarah Nimrud, sebelah tenggara Mosul.

Tanda-tanda keretakan telah muncul di antara dua faksi dominan Irak Kurdi, Partai Demokratik Kurdistan (PPK) dan Serikat Patriotik Kurdistan (PUK).

Pasukan Irak juga mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka merebut kota Sinjar Yazidi di Kurdi dari Peshmerga.

“Tentara Irak dan Pasukan Mobilisasi Populer memasuki kota Sinjar setelah Peshmerga mengundurkan diri tanpa pertempuran,” kata Hashed al-Shaabi, sebuah pasukan paramiliter yang sebagian besar terdiri dari milisi Syiah yang dilatih Iran.

Kota barat laut terkenal sebagai situs salah satu kekejaman terburuk IS saat membunuh ribuan orang Yazidi dan menculik ribuan perempuan dan anak perempuan Yazidi.

Pasukan Peshmerga menarik diri dari wilayah Khanaqin, di perbatasan dengan Iran, saat pasukan Irak bersiap untuk mengambil alih posisi mereka, kata sumber keamanan kepada kantor berita Reuters.

Kritis! Mahasiswa Solo Sebut 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi Seperti Main-main

SOLO (Jurnalislam.com) – Badan Exsekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Solo, Selasa, (17/10/2017). Aksi yang dihadiri puluhan peserta ini, menuntut janji presiden Jokowi dalam 3 tahun kepemimpinannya menjadi Presiden Indonesia.

“Kita sama sekali belum puas, kita turun ke jalan untuk mengingatkan janji-janjinya dulu, biar masyarakat paham bahwa masalah itu ada, gak senyaman sekarang,” terang kordinator aksi, Chairol Imam kepada jurnalislam di sela-sela aksi.

Imam menilai sampai saat ini, Jokowi belum dapat memenuhi janji-janjinya pada rakyat yang tertuang dalam nawacita dulu. Jokowi, kata dia, seakan bermain-main dalam masa 3 tahun kepemimpinannya ini.

“Selama tiga tahun ini Jokowi seakan-akan main-main, secara infrastuktur belum beres, utang kian membengkak, masalah agraria, represifitas tiada henti, saya rasa masih banyak masalah yang harus diselesaikan, padahal, masa kepemimpinannya masih 2 tahun lagi, bagaimana dengan janji-janjinya itu,” papar dia.

Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

“Karena kebijakan-kebijakannya masih banyak yang tidak pro terhadap rakyat kecil, mulai kebijakan Agraria yang masih menuai banyak konflik, listrik kian meningkat, infrastruktur diperuntukan untuk asing, sehingga rakyat menjadi korban atas kebijakan-kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Dewan Eropa Putuskan Hubungan dengan Militer Myanmar

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Dewan Eropa pada hari Senin (16/10/2017) memutuskan hubungan dengan militer Myanmar atas penggunaan kekuatan “yang tidak proporsional” terhadap warga Muslim Rohingya.

Resolusi tersebut mendukung langkah-langkah Uni Eropa sebelumnya untuk membatasi penjualan senjata dan peralatan militer tertentu ke negara tersebut yang terbukti melakukan pembersihan etnis terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Dewan Eropa mengatakan: “Mengingat penggunaan kekuatan tidak proporsional yang dilakukan oleh pasukan Myanmar, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya akan membekukan undangan bagi Panglima Tertinggi Myanmar / pasukan bersenjata dan perwira militer senior lainnya dan meninjau semua kerja sama pertahanan praktis.”

Pembersihan Muslim Rohingya Terus Berlanjut (Info Grafik)

Dewan Eropa juga mengatakan “mungkin mempertimbangkan tindakan tambahan jika situasinya tidak membaik”.

Sejak 25 Agustus, sekitar 536.000 Rohingya telah menyeberang dari negara bagian Myanmar di Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB.

Pada hari Jumat seorang juru bicara hak asasi manusia PBB mengatakan kepada Anadolu Agency, pengungsi Rohingya Muslim menginginkan pasukan penjaga perdamaian melindungi mereka.

Rupert Colville mengatakan bahwa ada “kebutuhan nyata bagi masyarakat internasional, baik Dewan Keamanan PBB, satu negara atau lebih, untuk benar-benar menemukan jalan keluar bagi situasi ini, dan satu-satunya solusi yang mungkin adalah bahwa Rohingya diperbolehkan untuk kembali ke rumah.”

Dia juga mengatakan bahwa harus ada tanggapan politis dan keamanan terhadap kekerasan di Myanmar: “Agar aman, pengungsi Muslim Rohingya ingin melihat operasi pasukan penjaga perdamaian.”

Korban Tewas Serangan Bom di Somalia Meningkat, Menjadi 276 Orang

MOGADISHU (Jurnalislam.com) – Korban pengeboman truk martir Sabtu di ibukota Mogadishu telah meningkat menjadi 276 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya cedera, kata Menteri Penerangan Abdirahman Omar Osman pada Ahad malam, Anadolu Agency melaporkan Senin (16/10/2017).

”Jumlah korban tewas meningkat menjadi 276 pada saat ini dan sekitar 300 terluka akibat serangan kelompok teroris Al-Shabaab yang biadab kemarin di persimpangan KM5 di Mogadishu Somalia,” Osman men-tweet.

Setelah kunjungannya ke Rumah Sakit Medina dan Rumah Sakit Recep Tayyip Erdogan – fasilitas Turki-Somali yang dikelola bersama, anggota parlemen Mahad Salad mengatakan 130 korban tewas tidak dapat dikenali.

“Ini adalah bencana nasional,” kata Salad.

Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo mengumumkan tiga hari berkabung pada hari Sabtu.

Pada hari Ahad, juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin mengatakan bahwa korban yang terluka akibat ledakan di Somalia akan dibawa ke Turki untuk perawatan medis.

Al Shabaab: 60 Pasukan Pro Pemerintah Menyerah di Somalia Tengah

Ankara kemudian mengirim ambulans udara dengan obat-obatan untuk membawa korban yang menderita luka parah ke Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam serangan tersebut.

Dalam sebuah pesan kepada Presiden Mohamed Abdullahi Farmaajo, Erdogan mengatakan: “Saya sangat mengutuk serangan yang menargetkan keamanan dan stabilitas di Somalia ini.”

Dia menambahkan bahwa Turki tetap berkomitmen untuk berdiri bersama pemerintah dan rakyat Somalia melawan terorisme.

Bulan lalu, Turki membuka sebuah pangkalan militer untuk melatih tentara di negara Tanduk Afrika, basis terbesarnya di luar tanah Turki.

Serangan truk di persimpangan tersibuk ibukota itu menghancurkan bangunan, restoran, dan hotel.

Farmaajo dan perdana menteri Somalia mendesak masyarakat untuk menyumbangkan darah ke rumah sakit.

“Itu adalah ledakan paling mematikan dalam sejarah Somalia,” Abdisalam Yusuf Guled, mantan wakil direktur Badan Intelijen dan Keamanan Somalia, mengatakan kepada Anadolu Agency.

Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat mengecam serangan tersebut.

Mahamat mengungkapkan “belasungkawa sepenuh hati” Komisi Uni Afrika kepada keluarga korban dan berharap pemulihan cepat bagi yang terluka. Dia juga menyampaikan solidaritas Komisi Uni Afrika tersebut dengan pemerintah dan rakyat Somalia, pada situasi yang sangat menantang ini.

Empat Komandan Lapangan Syiah Yaman Tewas Dihantam Serangan Udara Koalisi Arab

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sumber militer mengungkapkan kematian empat komandan lapangan milisi Syiah Houthi pada hari Senin (16/10/2017) saat serangan udara oleh koalisi Aliansi Arab untuk mendukung legitimasi di Yaman, Al Arabiya melaporkan.

Koalisi tersebut menargetkan basis pemberontak Houthi di seberang kota perbatasan Najran, Arab Saudi.

Sumber tersebut mengatakan bahwa di antara para pemimpin pemberontak Syiah Houthi yang tewas termasuk Mukhtar Saleh Suwaid, Omar Mohammed al-Khulani, Ahmad Ahmad al-Shaafali dan Ghaddan Mutahar al-Zamanani.

Pemuka Syiah Ekstrem Iran Akui Gunakan Houthi untuk Serang Arab

Serangan ini terjadi setelah serangan pasukan Saudi pekan lalu yang juga menargetkan posisi milisi Houthi dan pasukan yang setia kepada Ali Abdullah Saleh di dekat Najran.

Pasukan Saudi, menggunakan tank dan artileri, serta kendaraan militer dengan senjata berat juga menargetkan posisi pemberontak Houthi yang berusaha masuk ke pos militer Saudi di dekat daerah perbatasan.

Pada saat itu, pasukan Saudi juga membunuh sedikitnya 40 pasukan Syiah Houthi yang mencoba maju ke perbatasan Saudi. Mereka juga telah mampu menghancurkan persembunyian yang digunakan oleh para pemberontak Houthi sebagai benteng