Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengeluarkan peringatan keras pada Sabtu (7/6/2025) bahwa sektor kesehatan di wilayah tersebut berada di ambang kehancuran total akibat blokade dan agresi militer Israel yang terus berlangsung. Persediaan bahan bakar untuk rumah sakit diperkirakan hanya mampu bertahan tiga hari ke depan.

Pihak kementerian menyebut situasi ini sebagai ancaman “bencana kemanusiaan yang tidak dapat diprediksi”. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa militer Israel telah menghalangi organisasi internasional dan PBB untuk mengakses lokasi penyimpanan bahan bakar dengan alasan lokasi tersebut berada di zona merah.

“Pendudukan Israel mencegah masuknya bahan bakar ke rumah sakit. Padahal, rumah sakit sangat bergantung pada generator untuk menghidupkan unit-unit penting seperti ICU, ruang operasi, dan perawatan darurat,” kata pernyataan resmi Kementerian Kesehatan Gaza.

Kementerian juga memperbarui seruan kepada seluruh pihak internasional untuk segera campur tangan, mendesak Israel membuka akses masuk obat-obatan dan peralatan medis yang sangat dibutuhkan.

Saat ini, hanya 19 dari 38 rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi, dan sebagian besar hanya berjalan dengan kapasitas terbatas. Dari jumlah itu, delapan merupakan rumah sakit pemerintah dan 11 rumah sakit swasta. Sembilan rumah sakit lapangan juga memberikan layanan darurat terbatas di tengah serangan yang disebut kementerian sebagai “operasi militer pemusnahan sistematis terhadap warga sipil Gaza”.

Situasi paling kritis terjadi di Khan Younis, Gaza selatan. Kementerian menegaskan bahwa Kompleks Medis Nasser menjadi satu-satunya rumah sakit yang masih berfungsi setelah Rumah Sakit Gaza Eropa ditutup dan akses ke Rumah Sakit Al-Amal dibatasi akibat peringatan dan perintah evakuasi dari militer Israel.

“Jika Kompleks Medis Nasser lumpuh, maka akan terjadi bencana kemanusiaan besar-besaran yang tak bisa diprediksi oleh siapa pun,” tegas Kementerian Kesehatan, seraya menambahkan bahwa kehancuran fasilitas ini akan menandai runtuhnya sistem kesehatan di Gaza selatan secara menyeluruh.

Sementara itu, Rumah Sakit Al-Amal yang dioperasikan Bulan Sabit Merah Palestina kini berada dalam situasi terisolasi setelah militer Israel menetapkan area sekitarnya sebagai “zona pertempuran berisiko tinggi”. Para pasien dan tenaga medis yang masih berada di dalam rumah sakit tersebut menghadapi kondisi sangat berbahaya di tengah pengepungan.

Kementerian Kesehatan Gaza menyerukan intervensi segera dari lembaga-lembaga internasional untuk memberikan perlindungan terhadap fasilitas medis, serta membuka koridor kemanusiaan yang memungkinkan pasien dan korban luka untuk mengakses layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah selatan Gaza yang terdampak paling parah.

Peringatan ini datang di tengah eskalasi baru konflik sejak gagalnya gencatan senjata pada bulan Maret lalu. (Bahry)

Sumber: TNA

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis (5/6) resmi menjatuhkan sanksi terhadap empat hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas peran mereka dalam penyelidikan dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer AS dan Israel.

Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa sanksi tersebut mencakup pembekuan seluruh aset milik para hakim di wilayah AS, serta larangan melakukan transaksi dengan warga negara atau lembaga AS. Hal ini secara efektif memutus hubungan para hakim dari sistem keuangan dan hukum AS, termasuk kerja sama melalui badan internasional mana pun.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang mengumumkan sanksi tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis, menuding ICC telah bertindak di luar kewenangannya dan mengancam kedaulatan AS dan Israel.

Pihak ICC langsung merespons dengan keras, mengutuk langkah AS sebagai serangan terhadap independensi lembaga peradilan internasional tersebut.

“Menargetkan mereka yang bekerja untuk akuntabilitas tidak akan membantu warga sipil yang terjebak dalam konflik. Itu hanya akan memberanikan mereka yang percaya bahwa mereka dapat bertindak tanpa hukuman,” demikian pernyataan ICC.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga mengecam tindakan AS. Ia menyatakan bahwa “serangan terhadap hakim bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hukum yang setara, nilai-nilai yang selama ini diklaim dijunjung tinggi oleh AS”.

Empat hakim yang dikenai sanksi adalah Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibanez Carranza, Reine Alapini Gansou, dan Beti Hohler. Menurut Departemen Luar Negeri AS, Bossa dan Carranza dikenai sanksi karena menyetujui penyelidikan pada tahun 2020 terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukan AS dan petugas CIA di Afghanistan dan penjara rahasia.

Sementara itu, Alapini Gansou dan Hohler disebut terlibat dalam penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024. Mereka didakwa atas tuduhan membuat warga sipil kelaparan dan menyerang warga sipil di Gaza. Putusan tersebut langsung ditolak keras oleh pemerintah AS dan Israel.

Sanksi ini menyusul tindakan sebelumnya pada 13 Februari 2025, ketika AS juga menjatuhkan sanksi terhadap Kepala Jaksa ICC, Karim Khan. Ia dituduh telah mengumumkan permohonan surat perintah penangkapan secara prematur dalam kasus Palestina, yang dianggap mengganggu proses pengadilan.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden Donald Trump memperkuat tekanannya terhadap ICC. Hanya beberapa hari setelah pelantikannya, ia menandatangani perintah eksekutif yang mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang terlibat dalam penyelidikan ICC terkait dugaan kejahatan perang oleh AS atau Israel. Perintah ini kini dijadikan dasar untuk memberikan sanksi terhadap keempat hakim ICC tersebut. (Bahry)

Sumber: Cradle

GAZA (jurnalislam.com)– Juru Bicara Militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, merilis pernyataan terbaru yang menegaskan bahwa mujahidin Hamas terus melanjutkan perlawanan terhadap pendudukan Israel di Jalur Gaza. Dalam pidato yang disampaikan melalui saluran resmi Telegram Hamas pada Sabtu (7/6), Abu Ubaidah menyampaikan bahwa para pejuang Palestina terus memberikan pukulan telak terhadap militer Israel.

“Mujahidin kita, pewaris para nabi, terus melemparkan ‘batu-batu Daud’ ke ‘Kereta Gideon’, menginjak-injak kekuatan pendudukan dan menyebabkannya musnah,” katanya.

“Melalui kepahlawanan mereka, mereka mencatat kemenangan kelompok yang tertindas dan setia atas kelompok yang sombong dan penindas.” sambung Abu Ubaidah.

Ia menambahkan bahwa kerugian yang dialami Israel di Khan Yunis dan Jabalia merupakan bagian dari serangkaian operasi terencana yang akan terus berlanjut.

“Publik musuh tidak punya pilihan selain memaksa pimpinan mereka untuk menghentikan perang pemusnahan, atau bersiap menerima lebih banyak putra mereka dalam peti mati,” tegasnya.

Pernyataan Abu Ubaidah muncul di tengah laporan terbaru mengenai meningkatnya jumlah korban di pihak militer Israel. Dilansir dari Al Jazeera (7/6), jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya perang di Gaza pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 866 orang. Dalam sepekan terakhir saja, delapan tentara Israel dilaporkan tewas.

Kementerian Pertahanan Israel juga mengonfirmasi bahwa empat tentaranya tewas pada Sabtu ini setelah sebuah bangunan runtuh akibat ledakan di Khan Yunis, Gaza selatan. Insiden ini semakin menambah daftar panjang kerugian militer yang dialami Israel dalam operasi daratnya di wilayah tersebut.

Menurut Radio Angkatan Darat Israel, dari total 866 tentara yang tewas, 18 di antaranya tewas setelah Israel mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas pada pertengahan Maret lalu. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

BEIRUT (jurnalislam.com)— Serangkaian serangan udara Israel menghantam pinggiran selatan Beirut pada Kamis malam (5/6), menargetkan fasilitas produksi pesawat nirawak (UAV) bawah tanah milik kelompok Hizbullah. Serangan ini memicu kepanikan warga dan menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat eksodus massal dari wilayah tersebut.

Asap tebal tampak membumbung di langit ibu kota Lebanon tak lama setelah serangan berlangsung. Kantor berita nasional Lebanon, ANI, melaporkan hampir selusin serangan terjadi, termasuk dua ledakan besar. Wartawan AFP di lokasi juga mendengar sedikitnya dua ledakan keras.

Militer Israel menyatakan dalam pernyataan di Telegram bahwa mereka “saat ini menyerang target teror unit udara Hizbullah.” Sebelumnya, juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, telah mengeluarkan peringatan di media sosial agar warga yang tinggal di dekat fasilitas milik Hizbullah segera mengungsi.

“Militer akan segera menyerang lokasi produksi UAV bawah tanah yang sengaja dibangun di tengah pemukiman sipil,” demikian pernyataan terpisah dari militer Israel.

Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengecam keras agresi tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap gencatan senjata yang disepakati pada 27 November. Ia menilai serangan itu sebagai “bukti nyata penolakan Israel terhadap perdamaian yang adil di kawasan.”

Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, juga mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan Lebanon dan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2006. Ia menekankan bahwa tentara Lebanon telah menyingkirkan lebih dari 500 posisi militer dan gudang senjata Hizbullah di Lebanon selatan.

Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan dan menyerukan agar semua pihak menggunakan jalur diplomatik untuk mencegah eskalasi yang lebih luas.

Seorang warga bernama Violette mengungkapkan bahwa dirinya langsung mengevakuasi anak-anaknya setelah mendapat telepon misterius dari seseorang yang mengaku sebagai tentara Israel. “Saya langsung membawa anak-anak dan meninggalkan rumah,” ujarnya.

Selain Beirut, Israel juga mengeluarkan peringatan evakuasi untuk desa Ain Qana di Lebanon selatan, sekitar 20 kilometer dari perbatasan. Tak lama setelahnya, serangan udara Israel menghantam bangunan yang diduga menjadi markas Hizbullah di desa tersebut.

Ketegangan antara Israel dan Hizbullah telah berlangsung lebih dari satu tahun, sejak meletusnya perang di Gaza. Meskipun gencatan senjata November 2024 sempat meredakan konflik, serangan Israel terhadap sasaran Hizbullah di Lebanon selatan masih terus terjadi.

Serangan ke Beirut selatan wilayah yang dikenal sebagai basis utama Hizbullah merupakan eskalasi langka dan berpotensi memperluas konflik.

Militer Israel menuduh Hizbullah tengah meningkatkan produksi UAV sebagai bagian dari strategi militernya menghadapi Israel di masa mendatang, menyebut aktivitas tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan pasca-perang. (Bahry)

Sumber: TNA

KOREA UTARA (jurnalislam.com)– Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap Rusia dalam urusan internasional, termasuk perang di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu pada Rabu (4/6/2025), menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Dalam pertemuan yang disebut berlangsung dalam suasana “penuh kepercayaan dan persahabatan,” Kim menegaskan bahwa Pyongyang akan terus mendukung kebijakan luar negeri Moskow “tanpa syarat”, serta menunjukkan komitmen terhadap perjanjian bilateral kedua negara.

“Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea akan terus mendukung tanpa syarat posisi Rusia dan kebijakan luar negerinya,” kutip KCNA dari pernyataan Kim.

Kim juga menyebut perang yang dilakukan Rusia di Ukraina sebagai “tujuan suci keadilan” demi mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Rusia. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa rakyat Rusia akan meraih “kemenangan abadi, kemakmuran, dan kebahagiaan.”

Shoigu, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan terima kasih kepada pasukan Korea Utara yang turut terlibat dalam pembebasan wilayah Kursk dari pasukan Ukraina. Ia memuji keberanian tentara Korea Utara yang menurutnya “berjuang seolah membela tanah air mereka sendiri.”

Korea Utara secara terbuka mengonfirmasi pada 28 April bahwa mereka telah mengirim pasukan untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Langkah ini disebut dilakukan berdasarkan perjanjian pertahanan bersama antara kedua negara.

Menurut laporan Komisi Militer Pusat Korea Utara, pengerahan itu dilakukan untuk “memusnahkan dan menyapu bersih penjajah neo-Nazi Ukraina” dan membebaskan wilayah Kursk. Pemimpin Korea Utara disebut secara langsung memerintahkan pengiriman pasukan tersebut.

Intelijen Barat memperkirakan antara 10.000 hingga 12.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke Rusia, meskipun Pyongyang baru mengonfirmasi secara resmi pada akhir April. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengklaim bahwa sekitar 300 tentara Korea Utara tewas dalam pertempuran di Kursk, dan 2.700 lainnya terluka.

Dalam laporan KCNA, Korea Utara juga mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendesak Tiongkok agar mengekang aktivitas militer Pyongyang di Eropa. Seorang analis Korea Utara menuduh Macron salah memahami peran NATO dan membela aliansi militer negaranya dengan Rusia.

Di tengah ketegangan ini, presiden Korea Selatan yang baru terpilih menyatakan niatnya untuk menjalin dialog dengan Korea Utara, meski situasi di kawasan semakin memanas.

Sementara itu, serangan Ukraina terhadap wilayah Kursk yang dimulai pada 5 Januari lalu akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Rusia pada akhir April. Hal ini dianggap sebagai kemenangan strategis yang membuka peluang baru bagi perundingan perdamaian, meskipun pertemuan terbaru antara Kyiv dan Moskow di Istanbul kembali gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata. (Bahry)

Sumber: Cradle

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Tuduhan mengejutkan dilontarkan oleh pemimpin oposisi Israel, Avigdor Lieberman, yang mengklaim bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mempersenjatai geng-geng bersenjata yang memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris ISIS di Jalur Gaza. Langkah ini disebut dilakukan untuk menyeimbangi kekuatan Hamas.

Dalam wawancara dengan Israel Broadcasting Corporation pada Kamis, 5 Juni 2025, Lieberman menyatakan bahwa “berdasarkan perintah perdana menteri, Israel mentransfer senjata kepada para penjahat di Gaza yang berafiliasi dengan ISIS, sebagai penyeimbang Hamas.”

“Sejauh yang saya tahu, ini tidak disetujui oleh kabinet, dan saya tidak yakin kepala staf IDF mengetahuinya. Tidak seorang pun dapat menjamin senjata-senjata ini tidak akan digunakan untuk melawan Israel,” ujar Ketua Partai Yisrael Beytenu itu.

Menanggapi tudingan tersebut, Kantor Perdana Menteri tidak secara langsung membantah, hanya menyampaikan bahwa “Israel bertindak untuk mengalahkan Hamas dengan berbagai cara, atas rekomendasi semua kepala lembaga keamanan.”

Di tengah operasi militer besar-besaran Israel terhadap Hamas di Gaza, kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, tidak hanya berhadapan dengan tentara Israel, tetapi juga dengan gerombolan bersenjata yang menjarah bantuan kemanusiaan.

Laporan dari Quds News Network (QNN) mengungkapkan bahwa seorang tokoh yang dikenal berafiliasi dengan ISIS, Yasser Abu Shabab, telah membangun pangkalan berbenteng di zona yang dikuasai Israel di Rafah, Gaza selatan. Kelompoknya kerap merampok konvoi bantuan di wilayah seperti Rafah timur dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom), diduga di bawah perlindungan militer Israel.

The New Arab dan surat kabar Haaretz sebelumnya juga melaporkan bahwa penjarahan terhadap konvoi bantuan ini dikoordinasikan oleh Abu Shabab bersama ratusan orang lainnya dan dilakukan dengan sepengetahuan militer Israel. Abu Shabab sendiri berasal dari suku Badui Tarabin, yang dikenal memiliki jaringan dari Semenanjung Sinai hingga Gurun Negev.

Sebagai respons atas penjarahan yang masif dan terorganisir ini, Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas membentuk Unit Arrow, satuan khusus yang bertugas mengamankan jalur bantuan kemanusiaan. Namun, pasukan ini dan aparat keamanan Hamas lainnya kerap menjadi target serangan udara Israel.

Ironisnya, meski berbagai laporan menunjukkan bahwa geng penjarah beroperasi di bawah perlindungan pasukan Israel, Tel Aviv justru terus menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan, aib yang telah dibantah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tuduhan dari Lieberman ini memperlihatkan kemungkinan adanya dinamika internal dan kebijakan kontroversial yang dimainkan oleh pemerintahan Netanyahu di tengah konflik berkepanjangan di Gaza. (Bahry)

Sumber: Cradle