Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Hujan deras kembali memperparah kondisi pengungsi Palestina di Khan Younis, Gaza selatan, pada Sabtu (15/11/2025). Pertahanan Sipil Gaza dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa timnya dikerahkan untuk menangani puluhan tenda yang terendam air di beberapa area Al-Mawasi, wilayah pesisir barat Khan Younis.

Sejak Jumat dini hari, Gaza diguyur hujan akibat sistem tekanan rendah yang membawa udara dingin dan cuaca ekstrem. Kondisi ini semakin memperburuk penderitaan sekitar 1,5 juta pengungsi yang telah kehilangan tempat tinggal akibat agresi Israel.

Menurut kantor media pemerintah Gaza, 93 persen tenda pengungsian sekitar 125.000 dari total 135.000 kini tidak lagi layak huni karena cuaca buruk serta kerusakan parah imbas pemboman Israel.

𝗣𝗕𝗕 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗜𝘇𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝘂𝗸𝗻𝘆𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗮𝘁 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Sabtu mendesak masuknya bahan-bahan tempat tinggal ke Gaza setelah hujan deras membanjiri tenda-tenda warga yang mengungsi.

“Musim dingin telah tiba di Gaza,” tulis UNRWA melalui platform X.

“Hujan musim dingin membuat kondisi semakin memprihatinkan. Keluarga-keluarga berlindung di mana pun mereka bisa, termasuk di tenda-tenda darurat,”

UNRWA menegaskan bahwa mereka memiliki persediaan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan untuk membantu warga menghadapi musim dingin. Namun Israel terus memblokir masuknya material seperti tenda dan rumah mobil, meskipun hal itu telah menjadi bagian dari kewajiban dalam perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober.

Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata berdasarkan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina, serta tahap awal rekonstruksi Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Israel telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti itu telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza menjadi puing-puing, meninggalkan jutaan orang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. (Bahry)

Sumber: TRT

WASHINGTON (jurnalislam.com)- Menanggapi laporan warga Gaza mengenai Hamas yang memungut biaya atas sejumlah barang impor dan aktivitas lainnya, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa praktik tersebut menjadi alasan mengapa “Hamas tidak dapat dan tidak akan memerintah di Gaza.” Pernyataan itu dikutip dari The New Arab (14/11/2025).

Menurut juru bicara tersebut, pemerintahan baru di Gaza dapat dibentuk setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana Presiden Donald Trump. Ia menambahkan bahwa kemajuan telah dicapai dalam pembentukan pasukan keamanan multinasional yang menjadi bagian dari rencana tersebut.

Kelompok-kelompok Palestina mendorong agar Otoritas Palestina (PA) memiliki peran dalam pemerintahan baru Gaza, meskipun Israel secara tegas menolak kembalinya PA untuk memerintah wilayah tersebut. Fatah dan Hamas juga masih berbeda pandangan mengenai bentuk dan mekanisme pembentukan otoritas pemerintahan yang baru.

Münther al-Hayek, juru bicara Fatah di Gaza, mengatakan tindakan Hamas saat ini “memberikan indikasi jelas bahwa Hamas ingin terus memerintah,”

Di wilayah yang dikuasai Israel, kelompok-kelompok kecil Palestina yang menentang Hamas disebut mulai mendapatkan pijakan sebuah tantangan tersendiri bagi Hamas. Sementara itu, kondisi kehidupan warga Gaza tetap memprihatinkan meskipun jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk meningkat sejak gencatan senjata dimulai.

Seorang importir makanan senior di Gaza mengatakan bahwa Hamas belum kembali menerapkan kebijakan perpajakan penuh seperti sebelum perang, namun mereka “melihat dan mencatat semuanya.”

Menurutnya, otoritas Hamas memantau ketat seluruh barang yang masuk melalui pos pemeriksaan, menghentikan truk, serta menginterogasi para pengemudi. Pedagang yang menaikkan harga disebut langsung dikenai denda, yang sempat membantu menurunkan sebagian harga di pasar. Meski demikian, harga barang-barang di Gaza tetap jauh lebih tinggi dibandingkan masa sebelum perang, dan warga mengeluhkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar.

Sebelum perang, pemerintahan Hamas mempekerjakan hingga 50.000 orang, termasuk aparat kepolisian. Juru bicara pemerintah Hamas, Ismail Al-Thawabta, mengatakan ribuan pegawai telah gugur, namun mereka yang tersisa siap bekerja di bawah struktur pemerintahan baru jika dibentuk.

Hamas disebut tetap membayar gaji para pegawai sepanjang perang berlangsung, meskipun memotong gaji tertinggi dan menyeragamkan upah menjadi 1.500 shekel (sekitar Rp7.849.000 per bulan). Para diplomat dan ekonom yang mengetahui masalah tersebut menduga Hamas menggunakan cadangan uang tunai untuk membiayai pembayaran gaji.

Sumber-sumber dekat Hamas juga menyebut bahwa kelompok tersebut telah menunjuk empat gubernur baru menggantikan pejabat yang tewas, serta mengganti 11 anggota politbiro Gaza yang gugur selama perang.

Aktivis sekaligus pengamat politik Gaza, Mustafa Ibrahim, mengatakan Hamas tengah memanfaatkan mandeknya implementasi rencana Trump “untuk memperkuat kekuasaannya.” Ia menilai kondisi ini kemungkinan akan terus berlangsung hingga terbentuk pemerintahan alternatif yang disepakati. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)- Dari pengaturan harga ayam hingga penarikan biaya atas sejumlah barang impor, Hamas dinilai terus memperluas kendalinya di Gaza, sementara rencana Amerika Serikat untuk masa depan wilayah tersebut masih belum jelas. Warga Gaza mengatakan hal ini menambah keraguan para pesaing Hamas apakah kelompok itu benar-benar akan menyerahkan kekuasaan sebagaimana dijanjikan.

Sejak gencatan senjata dimulai bulan lalu, Hamas dengan cepat membangun kembali kekuasaannya di wilayah yang sebelumnya ditinggalkan Israel. Puluhan warga Palestina tewas setelah dituduh berkolaborasi dengan Israel, terlibat pencurian, atau melakukan kejahatan lainnya. Meski berbagai kekuatan asing menuntut Hamas melucuti senjata dan menyerahkan pemerintahan, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai pihak yang akan menggantikannya.

Menurut belasan warga Gaza, mereka kini semakin merasakan pengaruh Hamas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Otoritas setempat disebut memantau ketat seluruh barang yang masuk ke wilayah Gaza, menarik biaya atas sejumlah impor swasta seperti bahan bakar dan rokok, serta mendenda pedagang yang dianggap menaikkan harga secara berlebihan. Informasi ini disampaikan oleh 10 warga Gaza, termasuk tiga pedagang dengan hubungan langsung terhadap proses distribusi barang.

Ismail Al-Thawabta, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, membantah laporan tersebut.

“Informasi mengenai pajak rokok dan bahan bakar tidak akurat, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan pajak apa pun.” katanya.

Menurutnya, otoritas Hamas saat ini hanya menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan administratif mendesak, sekaligus berupaya mengendalikan harga di pasar. Thawabta kembali menegaskan kesiapan Hamas untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan teknokratis demi menghindari kekacauan.

“Tujuan kami adalah agar transisi berjalan lancar,” ujarnya dikutip dari The New Arab (14/11).

Hatem Abu Dalal, pemilik sebuah mal di Gaza, mengatakan lonjakan harga terutama disebabkan oleh minimnya pasokan barang. Ia menyebut para pejabat pemerintah rutin berkeliling memeriksa barang dagangan dan menetapkan harga standar.

Sementara itu, Mohammed Khalifa, seorang warga yang berbelanja di Nuseirat, Gaza tengah, mengatakan harga-harga terus berubah meskipun ada upaya pengendalian.

“Ini seperti bursa saham,” katanya. “Harga tinggi, tidak ada pendapatan, hidup sulit, dan musim dingin akan segera datang.”

Rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza sebelumnya berhasil mencapai gencatan senjata pada 10 Oktober serta pembebasan tawanan terakhir yang masih hidup dari peristiwa 7 Oktober. Rencana tersebut mencakup pembentukan otoritas transisi, pengerahan pasukan keamanan multinasional, pelucutan senjata Hamas, serta dimulainya upaya rekonstruksi.

Namun, menurut laporan Reuters yang mengutip sejumlah sumber, pekan ini pemisahan de facto Gaza tampaknya semakin mungkin terjadi. Pasukan Israel masih berada di lebih dari separuh wilayah, sementara upaya memajukan rencana transisi berjalan lambat.

Saat ini, hampir seluruh dari 2 juta penduduk Gaza tinggal di wilayah yang dikuasai Hamas.

Ghaith al-Omari, peneliti senior di The Washington Institute, mengatakan langkah-langkah yang dilakukan Hamas bertujuan menunjukkan kepada warga maupun pihak asing bahwa keberadaan mereka tidak dapat dihindari.

“Semakin lama komunitas internasional menunggu, Hamas akan semakin mengakar,” ujarnya. (Bahry)

Sumber: TNA

WASHINGTON (jurnalislam.com)— Amerika Serikat dilaporkan telah mengumpulkan informasi intelijen pada tahun lalu yang menunjukkan bahwa tentara Israel mengirim warga Palestina ke dalam terowongan-terowongan di Gaza yang diduga berisi bahan peledak.

Laporan tersebut bersumber dari dua mantan pejabat AS yang mengetahui persoalan itu, sebagaimana dikutip oleh media Amerika. Informasi itu kemudian dibagikan kepada Gedung Putih dan dianalisis oleh komunitas intelijen pada minggu-minggu terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Menurut hukum internasional, penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia dalam operasi militer merupakan pelanggaran berat.

Pejabat-pejabat di dalam pemerintahan Biden telah lama menyuarakan kekhawatiran atas laporan yang menunjukkan bahwa tentara Israel menggunakan warga sipil Palestina untuk melindungi diri mereka dalam operasi militer di Jalur Gaza.

Namun, pengumpulan bukti-bukti langsung oleh Washington mengenai dugaan praktik ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

Sumber yang mengetahui laporan tersebut mengatakan, intelijen yang dikumpulkan pada akhir 2024 menimbulkan pertanyaan di Gedung Putih tentang seberapa luas taktik itu diterapkan dan apakah tindakan tersebut dilakukan atas perintah pimpinan militer Israel.

Para pejabat yang berbicara secara anonim itu tidak menjelaskan apakah warga Palestina yang dimaksud adalah tahanan atau warga sipil biasa.

Tidak diketahui apakah pemerintahan Biden sempat membahas temuan ini dengan pemerintah Israel. Pihak Gedung Putih dan CIA menolak berkomentar, sementara mantan pejabat Biden juga tidak memberikan tanggapan.

Militer Israel dalam pernyataannya membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka “melarang penggunaan warga sipil sebagai perisai manusia atau memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam operasi militer.”

Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer Israel dikabarkan sedang menyelidiki dugaan “keterlibatan warga Palestina dalam misi militer,” namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Laporan intelijen ini muncul di tengah meningkatnya analisis internal AS terhadap tindakan militer Israel di Gaza, termasuk peringatan dari kalangan pengacara Israel sendiri mengenai adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang.

Jika dugaan kejahatan perang Israel terbukti, Washington berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas dukungannya dalam bentuk penyediaan senjata maupun kerja sama intelijen kepada Tel Aviv. (Bahry)

Sumber: TRT

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Pemerintah Israel dan Amerika Serikat dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendeportasi sekitar 200 pejuang Hamas yang terjebak di dalam terowongan di wilayah yang dikendalikan Israel di selatan Jalur Gaza, tepatnya di kawasan Rafah.

Menurut laporan dari media Israel pada Selasa (11/11) kesepakatan tersebut muncul setelah pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Utusan Khusus AS Jared Kushner di Yerusalem. Dalam pertemuan itu dibahas skema pelucutan senjata Hamas, penggantian otoritas pemerintahan di Gaza, dan pembentukan pasukan internasional untuk menjaga keamanan.

Namun, sejumlah hal penting masih belum jelas:
– Tidak disebutkan secara resmi negara tujuan bagi pejuang Hamas itu setelah dideportasi.

– Media menyebut bahwa belum ada negara yang secara resmi menyetujui menerima para pejuang tersebut.

– Jumlah pastinya juga masih mengacu pada angka perkiraan “sekitar 150–200 orang”.

Sementara itu, di saat negosiasi terus berjalan, negara‐negara seperti Turki dan Mesir dikabarkan akan membahas fase lanjutan kesepakatan, termasuk mengenai otoritas pemerintahan di Gaza, penggantian Hamas sebagai pemerintahan, dan bagaimana status keamanan pasca konflik. (Bahry)

Sumber: vinnews

GAZA (jurnalislam.com)– Pasukan pendudukan Israel pada Rabu (12/11) kembali melanjutkan operasi pembongkaran di wilayah timur Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan. Sementara itu, tim penyelamat Palestina menemukan sedikitnya 20 jenazah di Kota Gaza.

Menurut laporan kantor berita resmi Palestina, Wafa, operasi pembongkaran tersebut telah berlangsung selama berminggu-minggu dan menyebabkan ledakan keras yang mengguncang wilayah sekitar.

Sumber-sumber lokal menambahkan, pesawat tempur dan pesawat pengintai Israel terus berputar di langit Gaza selatan, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Sedikitnya tiga serangan udara dilaporkan menargetkan wilayah timur Beit Lahia pada Rabu pagi. Di saat yang sama, kapal perang Israel juga melepaskan tembakan ke arah pesisir Gaza bagian selatan.

Warga memanfaatkan masa gencatan senjata untuk mencari dan menguburkan jenazah keluarga mereka yang sebelumnya tidak dapat dievakuasi. Tim penyelamat menemukan 20 jenazah dari area klinik Sheikh Radwan di Kota Gaza. Penemuan itu terjadi setelah pasukan Israel menggali area tersebut dengan buldoser, yang kemudian diketahui sebagai kuburan massal.

“Setelah pasukan Israel meninggalkan lokasi, tim spesialis berhasil masuk dan menemukan jenazah di halaman klinik yang sebelumnya menjadi sasaran pemboman hebat,” lapor Wafa.

Selain itu, dua jenazah juga ditemukan di bawah reruntuhan sebuah rumah di Khan Younis. Operasi pencarian masih terus dilakukan meski terkendala minimnya alat berat dan peralatan penyelamatan yang diizinkan masuk ke wilayah Gaza.

Peristiwa ini terjadi sehari setelah pejabat Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina dalam 24 jam terakhir.

Badan Pertahanan Sipil Jalur Gaza mengonfirmasi pembunuhan tersebut dan menyebutkan bahwa jenazah-jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Al-Shifa untuk diidentifikasi. Namun, proses identifikasi jenazah masih terhambat akibat kekurangan peralatan tes DNA.

Kondisi ini menambah duka mendalam bagi keluarga korban yang belum mengetahui nasib kerabat mereka sejak agresi militer Israel dimulai. (Bahry)

Sumber: TNA