Penulis: Arie Ristyan

Kementerian Kesehatan Gaza: 743 Warga Tewas Saat Cari Bantuan, GHF Dikecam

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Lebih dari 700 warga Palestina dilaporkan tewas saat mencoba mendapatkan bantuan makanan di Jalur Gaza dalam beberapa pekan terakhir. Angka tersebut diungkap Kementerian Kesehatan Gaza pada Sabtu (5/7/2025), dan memicu gelombang kecaman internasional terhadap operasi distribusi bantuan oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Kesehatan menyebut sedikitnya 743 warga Palestina meninggal dunia dan 4.891 lainnya luka-luka saat mengantre di titik distribusi bantuan milik GHF. Organisasi ini mulai beroperasi di wilayah Gaza yang terkepung pada akhir Mei 2025.

“Ini adalah tragedi besar dan jumlah korban tersebut masih merupakan angka konservatif dari kenyataan di lapangan,” ujar Hani Mahmoud, koresponden Al Jazeera di Kota Gaza.

Mahmoud melaporkan bahwa warga Palestina menghadapi situasi putus asa di tengah blokade Israel yang telah melumpuhkan pasokan makanan, air, dan bantuan kemanusiaan.

“Orang-orang kelaparan. Banyak keluarga tidak makan selama berhari-hari. Para ibu rela tidak makan demi memberi anak-anak mereka sedikit makanan yang tersisa,” tambahnya.

Sebuah laporan investigasi dari kantor berita The Associated Press (AP) awal pekan ini juga memperkuat tuduhan terhadap GHF. Dalam laporan itu, dua kontraktor asal Amerika Serikat mengungkap bahwa amunisi aktif dan granat kejut telah digunakan untuk menghalau warga sipil Palestina yang berusaha mengakses bantuan.

“Staf bersenjata lengkap tampaknya bertindak sesuka hati di lapangan,” ujar salah satu kontraktor kepada AP.

GHF menanggapi laporan tersebut dengan menyebutnya “salah kategori”, dan menyatakan bahwa mereka memprioritaskan keselamatan di semua lokasi distribusinya.

Meski demikian, GHF diketahui mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Pada Rabu (2/7), juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut GHF sebagai “satu-satunya entitas yang mengirimkan makanan dan bantuan ke Jalur Gaza”.

Pemerintah AS juga telah menjanjikan dana sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp489 miliar) untuk mendukung operasi GHF. Pada Sabtu (5/7), GHF melaporkan bahwa dua staf asal Amerika terluka akibat lemparan granat di lokasi distribusi mereka di Khan Younis, Gaza selatan. Keduanya dikabarkan dalam kondisi stabil setelah menerima perawatan medis.

Namun, belum ada informasi jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Sejumlah organisasi kemanusiaan dan HAM internasional menuntut penutupan segera operasi GHF, yang dinilai telah menciptakan zona militer berbahaya bagi dua juta warga Gaza yang sedang menghadapi krisis pangan akut.

Amnesty International menyebut skema bantuan GHF sebagai “operasi militer yang tidak manusiawi dan mematikan”.

“Bukti-bukti dari korban dan saksi mata yang dihimpun Amnesty menunjukkan bahwa GHF hanyalah instrumen lain dalam genosida Israel terhadap rakyat Palestina, yang dikemas seolah-olah sebagai misi kemanusiaan,” demikian pernyataan resmi Amnesty.

Meskipun menghadapi risiko tinggi, sebagian besar warga Gaza mengaku tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Blokade yang diberlakukan Israel telah membuat warga sangat tergantung pada bantuan, termasuk dari GHF yang kini menjadi kontroversial. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Polisi Tangkap Puluhan Demonstran Pendukung Palestine Action di London

Redaktur: Arie Ristyan

LONDON (jurnalislam.com)— Kepolisian Metropolitan London menangkap lebih dari 20 orang pengunjuk rasa yang diduga melanggar Undang-Undang Terorisme 2000, usai menyatakan dukungan terhadap kelompok aktivis Palestine Action yang resmi dilarang oleh pemerintah Inggris sejak Jumat tengah malam (4/7/2025).

“Petugas telah menangkap lebih dari 20 orang atas dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Terorisme tahun 2000. Mereka telah ditahan. Palestine Action adalah kelompok terlarang dan petugas akan bertindak jika terjadi pelanggaran pidana,” demikian pernyataan resmi Kepolisian Metropolitan melalui akun X pada Sabtu (5/7).

Dalam siaran pers terpisah, kelompok kampanye Defend Our Juries menyebut sebanyak 27 orang telah ditangkap, termasuk seorang pendeta dan sejumlah tenaga medis profesional. Mereka ditangkap karena memegang plakat bertuliskan: “Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action.”

Penangkapan tersebut memicu reaksi keras dari pejalan kaki dan pendukung yang berada di lokasi aksi. Sejumlah massa meneriakkan slogan seperti, “Polisi, kalian adalah boneka negara Zionis” dan “Biarkan mereka sendiri.” Sementara lainnya berteriak, “Siapa yang kalian lindungi? Siapa yang kalian layani?” serta “Polisi Inggris, menjauhlah dari jalan-jalan kami.”

Dalam insiden tersebut juga terdengar yel-yel pro-Palestina seperti, “Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas.”

Kepolisian sebelumnya telah mengeluarkan peringatan bahwa menyatakan dukungan terhadap Palestine Action, termasuk meneriakkan yel-yel, mengenakan atribut, atau memajang simbol-simbol kelompok tersebut, akan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Seorang juru bicara dari Defend Our Juries menyampaikan kritik tajam terhadap langkah aparat.

“Kami memuji polisi Kontra Terorisme atas tindakan tegas mereka dalam melindungi warga London dari beberapa tanda kardus yang menentang genosida di Gaza dan menyatakan dukungan bagi mereka yang mengambil tindakan untuk mencegahnya,” sindirnya.

Palestine Action sendiri telah mengutuk keputusan pelarangan ini sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan berbicara.

Larangan tersebut menjadikan keanggotaan atau dukungan terhadap kelompok ini sebagai tindakan kriminal, dengan ancaman hukuman penjara hingga 14 tahun.

Sebelumnya, empat aktivis Palestine Action telah ditahan pada Kamis (3/7) setelah menghadiri persidangan terkait aksi mereka yang menyemprot dua pesawat di sebuah pangkalan dengan cat merah. Aksi tersebut menyebabkan kerugian senilai 7 juta poundsterling atau sekitar 9,55 juta dolar AS.

Penetapan Palestine Action sebagai organisasi terlarang dilakukan oleh Pemerintah Inggris berdasarkan Undang-Undang Terorisme 2000 (Terrorism Act 2000). Keputusan pelarangan ini disahkan dan mulai berlaku secara resmi pada Jumat tengah malam, 4 Juli 2025. Dengan pemberlakuan aturan ini, segala bentuk keanggotaan, dukungan, atau promosi terhadap kelompok tersebut baik secara verbal, simbolik, maupun dalam bentuk aksi dianggap sebagai tindak pidana serius dengan ancaman hukuman maksimal hingga 14 tahun penjara. (Bahry)

Sumber: Al jazeera

Permukiman Israel di Tepi Barat Meningkat 40%, Tanah Palestina Dirampas dan Rumah Warga Digusur

Redaktur: Arie Ristyan

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki mengalami lonjakan tajam, bersamaan dengan peningkatan signifikan dalam pembangunan pos-pos terdepan permukiman. Media Israel, Channel 12, melaporkan pada Jumat (4/7/2025) bahwa sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu terbentuk pada akhir 2022, pembangunan permukiman di wilayah tersebut mengalami “ledakan” besar-besaran.

Menurut laporan tersebut, jumlah permukiman di Tepi Barat meningkat dari 128 menjadi 178—setara dengan kenaikan sekitar 40 persen. Peningkatan ini disertai dengan pembongkaran rumah-rumah warga Palestina dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Laporan ini muncul dua hari setelah 14 menteri dari Partai Likud—termasuk Ketua Knesset Amir Ohana—menandatangani surat yang mendesak Netanyahu untuk segera mencaplok wilayah Tepi Barat secara resmi.

Meskipun Tel Aviv umumnya tidak terlalu menanggapi serangan pemukim terhadap warga Palestina, serangan terbaru yang juga menyasar tentara dan aparat keamanan Israel memicu kekhawatiran di kalangan elit politik negeri tersebut.

Pada 28 Juni lalu, tiga warga Palestina dilaporkan tewas dan tujuh lainnya luka-luka dalam serangan brutal oleh pemukim Israel di Kafr Malik, wilayah Tepi Barat bagian tengah.

Channel 12 mencatat bahwa pembangunan permukiman baru, penguatan pos-pos terdepan ilegal, pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, serta pembongkaran besar-besaran bangunan milik warga Palestina merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat dominasi Yahudi di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai sebagai upaya menghapus kemungkinan solusi dua negara.

“Belum pernah ada pemerintahan yang mendorong pembangunan permukiman sebesar ini,” kata Meir Deutsch, CEO kelompok sayap kanan Regavim, seperti dikutip oleh Channel 12. Ia menambahkan bahwa Israel kini mengelola wilayah Yudea dan Samaria layaknya ‘pemilik rumah’ untuk pertama kalinya sejak negara itu berdiri pada 1948.

𝗟𝗼𝗻𝗷𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗱𝗲𝗽𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗺𝘂𝗸𝗶𝗺𝗮𝗻

Channel 12 mencatat bahwa sedikitnya 50 permukiman baru diumumkan sejak pemerintahan Netanyahu berkuasa. Dari jumlah itu, 19 permukiman sebelumnya sudah eksis namun belum diakui, tujuh lainnya berupa peternakan penggembalaan, 14 berupa lingkungan dalam permukiman, dan 10 hanya eksis di atas peta tanpa pembangunan fisik.

Selain pembangunan permukiman baru, aktivitas pembangunan di permukiman yang sudah ada juga mencetak rekor tertinggi dalam dua setengah tahun terakhir, khususnya sejak awal 2025.

Tercatat, sebanyak 41.709 unit rumah pemukim telah disetujui untuk dibangun, melebihi jumlah yang disetujui dalam enam tahun sebelum pemerintahan Netanyahu.

Pada akhir 2024, jumlah pos terdepan ilegal di Tepi Barat mencapai 214 unit. Sebanyak 66 di antaranya didirikan selama agresi Israel di Gaza yang oleh berbagai pihak disebut sebagai genosida.

Dalam dua tahun pertama pemerintahan Netanyahu, pembangunan pos terdepan meningkat hingga 300 persen dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Mayoritas pos terdepan yang didirikan merupakan pos pertanian yang mencakup lahan penggembalaan luas, dengan total wilayah mencapai sekitar 787 kilometer persegi, sebagian besar berada di bagian tengah dan timur Tepi Barat.

Channel 12 juga mengungkapkan bahwa ledakan pembangunan ini berjalan seiring dengan peningkatan jumlah pemukim ilegal. Antara tahun 2013 hingga 2023, populasi pemukim di Tepi Barat meningkat sebesar 38 persen dari 374.000 menjadi 517.000 jiwa, berdasarkan data Dewan Pemukiman Tepi Barat, Yesha.

Apa yang disebut sebagai “pos terdepan permukiman” merujuk pada permukiman kecil yang didirikan pemukim Israel secara ilegal di wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat. Meskipun tidak mendapat izin resmi dari pemerintah Israel, pos-pos ini sering dibiarkan tumbuh, dilindungi militer, bahkan pada akhirnya dilegalkan secara bertahap. Strategi ini menjadi cara efektif bagi Israel untuk memperluas kontrol atas tanah Palestina, mempersempit wilayah yang tersisa bagi rakyat Palestina, dan secara de facto menghalangi terwujudnya solusi dua negara. (Bahry)

Sumber: AA

Pasukan Israel Lakukan Operasi Militer Darat di Suriah Selatan dan Dekat Damaskus

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Ketegangan di kawasan Suriah selatan kembali meningkat setelah pasukan Israel melancarkan serangkaian operasi militer darat dalam beberapa hari terakhir. Serangan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk provinsi Daraa, Quneitra, dan pedesaan Damaskus.

Menurut laporan Horan Free Gathering yang dikutip Shafaq News pada Jumat (4/7/2025), enam kendaraan militer Israel dilaporkan memasuki desa Saysoun di wilayah Cekungan Yarmouk, sebelah barat provinsi Daraa. Unit militer lainnya juga terlihat memasuki bekas fasilitas militer Suriah yang sebelumnya digunakan oleh Brigade ke-112 di dekat Ain Dhikr.

Sementara itu, laporan terpisah dari The Cradle menyebutkan bahwa pada 3 Juli malam, pasukan khusus Israel melakukan operasi pendaratan dengan menggunakan tiga helikopter di wilayah Yaafour, sekitar 10 kilometer dari pusat kota Damaskus. Target operasi adalah sebuah lokasi yang sebelumnya digunakan oleh Garda Republik Suriah.

“Operasi pencarian berlangsung selama lima jam sebelum pasukan kembali dievakuasi menggunakan helikopter,” kata sumber lokal kepada saluran berita Al Mayadeen.

Secara bersamaan, pasukan Israel juga dikabarkan menyerbu Rakhlah di pedesaan Damaskus bagian barat serta memperluas kehadiran mereka di Ayn Dhakar, juga di wilayah Cekungan Yarmouk.

Selain itu, pada 2 Juli lalu, tiga warga sipil dilaporkan sempat ditahan oleh pasukan Israel di wilayah pertanian al-Basali, provinsi Quneitra. Mereka dituduh memiliki afiliasi dengan kelompok yang pro-Iran namun kemudian dibebaskan setelah beberapa jam penahanan.

Serangan dan operasi Israel di wilayah Suriah selatan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Targetnya meliputi lokasi-lokasi militer dan daerah sekitar zona pelepasan antara Israel dan Suriah, yang dikenal sebagai buffer zone. Aktivitas militer ini disebut menghambat proses rekonstruksi lokal serta memperluas kendali militer Israel di wilayah tersebut.

Menurut laporan Al-Akhbar yang dikutip The Cradle, pasukan Israel juga dilaporkan telah mendirikan pangkalan militer baru di Bukit al-Ahmar Timur, provinsi Quneitra. Lokasi ini berdekatan dengan pangkalan Israel lain yang telah lebih dulu dibangun di sisi barat bukit yang sama. Sumber setempat menyebut pangkalan tersebut tengah diubah menjadi pusat operasi utama pasukan Israel di kawasan tersebut.

Perluasan aktivitas militer Israel ini terjadi di tengah laporan tentang adanya komunikasi langsung antara Tel Aviv dan Damaskus. Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, mengonfirmasi kepada Israel Hayom bahwa pihaknya terlibat dalam komunikasi harian dengan otoritas sementara Suriah, dengan tujuan mengeksplorasi kemungkinan normalisasi hubungan.

Hanegbi bahkan menyatakan dirinya secara pribadi memimpin pembicaraan “di semua tingkatan” dengan pejabat politik Suriah. Menurut media Israel, pertemuan antara Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang dipertimbangkan untuk digelar di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB mendatang di New York.

Namun, pemerintah Suriah membantah keterlibatan dalam negosiasi langsung, dan menyebut komunikasi tersebut sebagai tidak langsung melalui pihak ketiga.

Sumber: Shafaq, Cradle

MUI Jatim Soroti Fenomena Sound Horeg: Mengganggu dan Berpotensi Dilarang

Redaktur: Arie Ristyan

SURABAYA (jurnalislam.com)— Fenomena penggunaan sound horeg kembali menjadi sorotan publik di Jawa Timur. Salah satu pondok pesantren di Pasuruan bahkan telah mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan perangkat suara berkekuatan tinggi tersebut, baik dalam acara hiburan maupun aksi unjuk rasa di jalanan.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Ma’ruf Khozin, menyampaikan dukungannya terhadap pelarangan sound horeg. Menurutnya, alat ini telah menimbulkan keresahan dan gangguan yang nyata di tengah masyarakat.

“Di MUI Jatim, pernah ada kasus serupa, yakni takbiran yang diiringi musik dan menggunakan sound horeg. Itu kami tidak perkenankan,” ujar KH Ma’ruf saat dikonfirmasi pada Selasa (1/7/2025).

Ia menambahkan, bukan hanya dalam konteks takbiran, namun penyalahgunaan sound horeg dalam kegiatan non-keagamaan seperti hiburan malam, musik keras di jalanan, bahkan konvoi, telah mengganggu ketenangan masyarakat.

“Ini bukan lagi takbiran isinya, tapi disko, musik keras yang ketika lewat di depan rumah orang sakit pasti sangat mengganggu. Lewat depan pondok pesantren atau sekolah, sementara ada kiai sedang ngaji atau guru sedang mengajar, itu juga pasti sangat terganggu,” tegasnya.

Meskipun hingga saat ini MUI Jatim belum secara resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg, KH Ma’ruf tidak menutup kemungkinan akan dibahas dan diterbitkan jika ada pihak yang mengajukan secara resmi.

“Kalau ada pihak yang mengajukan, tentu akan kami bahas. Karena dampaknya memang cukup besar bagi ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

Ia bahkan mengibaratkan pelaku atau penikmat sound horeg seperti pecandu rokok, tahu membahayakan dan dilarang, tetapi tetap dilakukan.

“Bagi penikmatnya tentu menyenangkan, tapi kalau ditanya ke dokter, pasti akan dilarang. Ini sama. Ketika MUI menyampaikan pelarangan, pasti yang terbiasa akan menolak,” jelasnya.

KH Ma’ruf menegaskan, sound horeg adalah persoalan yang nyata membawa dampak negatif bagi lingkungan. Karena itu, MUI Jatim sangat mendukung pelarangan penggunaannya di ruang publik.

Ia pun mengimbau masyarakat yang ingin menikmati musik agar tidak mengganggu orang lain.

“Silakan pakai headset, dinikmati sendiri. Jangan sampai orang lain ikut terganggu,” pungkasnya.

Sumber: muijatim

English Camp SD Muhammadiyah Palur Asah Kemampuan Speaking Siswa

Redaktur: Arie Ristyan

SUKOHARJO (jurnalislam.com)- Bahasa Inggris adalah salah satu keterampilan yang sangat penting di era globalisasi. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa Inggris. SD Muhammadiyah menggelar kegiatan English Camp selama empat hari, yaitu hari Senin-Kamis, 30 Juni-3 Juli 2025 bertempat di Ar Rohman English Center, Pare Kediri.

Kegiatan English Camp diikuti oleh 24 siswa dari berbagai tingkat kelas yakni kelas tiga sampai kelas lima.

Kepala SD Muhammadiyah Palur, Noor Afifah Rachmawati, menyampaikan kata sambutan saat melepas keberangkatan siswa. Beliau berpesan agar para siswa mengikuti kegiatan ini dengan serius dan tanggung jawab.

“Jangan takut salah ketika saat kalian bicara bahasa Inggris. Asalkan kalian punya kemauan dan tekad yang kuat untuk terus berlatih komunikasi bahasa Inggris dan perbanyak kosakata,” ucapnya.

English Camp bertujuan mengasah kemahiran berbahasa Inggris siswa.secara lisan, dalam suasana pembelajaran asyik dan menyenangkan.

Pasalnya, untuk mengikuti kegiatan ini diperlukan motivasi dan antusiasme belajar Bahasa Inggris yang tinggi.

Kegiatan ini melibatkan berbagai aktivitas yang dirancang untuk melatih keterampilan berbicara (speaking), mendengar (listening), membaca (reading), dan menambah kosa kata ( vocabulary ). Selain itu, siswa juga diajak untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre test untuk mengetahui kemampuan awal speaking dan vocab anak.

Materi pembelajaran yang disampaikan adalah English Morning, Speaking Class, Vocaulary, mini games di ruang ruang terbuka. Untuk mengaplikasikan kemampuan speaking, anak-anak harus melakukan talking with stranger sambil menikmati hiburan di pasar senja.

Selain belajar, para tentor juga melaksanakan peran parenting dalam mendampingi kegiatan harian siswa. Seperti sholat baik fardhu maupun sunnah, makan, olah raga dan pengaturan waktu istirahat anak anak.

Kegiatan English Camp ditutup dengan post test untuk mengetahui capaian anak selama kegiatan berlangsung empat hari.
Setelah post test, dilaksanakan farewell party yang menampilkan unjuk kebolehan peserta mulai dari MC, dirigen, tilawah tiga bahasa, speech performance, dan song together. Setiap anak terlibat dalam farewell party ini.

Empat hari tidak terasa dalam berburu ilmu dan menambah pengetahuan, semoga kegiatan ini bisa menambah pengalaman dan ketrampilan siswa. Dan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkala serta menjadi program rutin SD Muhammadiyah Palur.

255 Peserta Ikuti Mukhoyam Al-Qur’an JSIT Jateng di Ponpes Nurul Islam Tengaran

Redaktur: Arie Ristyan

SEMARANG (jurnalislam.com)– JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Mukhoyam Al-Qur’an pada Jumat–Minggu, (4–6/7/2025), bertempat di Kompleks Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh 255 peserta dari berbagai Sekolah Islam Terpadu se-Jawa Tengah, dengan semangat membumikan Al-Qur’an dalam kehidupan pendidikan.

Sekretaris JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Hananto Widhiaksono, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai ruh utama dalam pendidikan.

“Ruh dari Sekolah Islam Terpadu adalah Al-Qur’an. Al-Qur’anlah yang membuat sekolah menjadi tempat yang tenang dan nyaman. Kalau di rumah ada istilah baiti jannati, maka di sekolah madrasati jannati, karena adanya Al-Qur’an,” ungkap Hananto.

Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Al-Qur’an (TP2Q) JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Nanang Kosim Al Hafidz, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk melahirkan generasi Qur’ani.

“Dengan Al-Qur’an, akan lahir generasi terbaik yang dibutuhkan umat dan bangsa,” ujar Nanang.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan, Majelis Pertimbangan Pondok Pesantren Nurul Islam Tengaran, Muh. Haris, yang juga merupakan Anggota Komisi IX DPR RI. Ia menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan bahwa kehadiran para peserta membawa berkah bagi pesantren.

“Jagalah Al-Qur’an, ajarkan kepada masyarakat, karena itulah warisan terbaik Rasulullah,” pesannya.

Kegiatan mukhoyam ini diawali dengan taujih dan motivasi dari KH Abdul Aziz Abdur Rauf Al Hafidz, Pembina Badan Pengembangan Pendidikan Al-Qur’an (BP2Q) JSIT Indonesia pusat. Dalam tausiahnya, beliau menekankan pentingnya keistiqomahan dalam mendidik dan mendampingi generasi Al-Qur’an.

“Istiqomahlah dalam kebaikan. Tua bersama Al-Qur’an adalah kemuliaan yang luar biasa,” nasihat beliau.

Dengan penuh semangat dan kebersamaan, para peserta mengikuti rangkaian kegiatan mukhoyam yang terdiri dari pembinaan, tilawah, murojaah, hingga penguatan metodologi pembelajaran Al-Qur’an, sebagai bekal menjadi guru Qur’an yang unggul dan inspiratif di sekolah masing-masing.

Kyiv Digempur Drone Rusia Sepanjang Malam, 14 Orang Terluka dan Infrastruktur Kereta Api Rusak

Redaktur: Arie Ristyan

KYIV (jurnalislam.com)— Ibu kota Ukraina, Kyiv, digempur serangan drone Rusia selama lebih dari delapan jam pada Jumat dini hari (4/7/2025), melukai sedikitnya 14 orang serta menyebabkan kebakaran di sejumlah bangunan dan kendaraan. Serangan ini juga merusak infrastruktur kereta api, demikian disampaikan otoritas setempat.

Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, dalam pernyataannya di Telegram menyebutkan bahwa 12 korban luka telah dilarikan ke rumah sakit. Kerusakan tercatat terjadi di enam dari 10 distrik kota yang terletak di kedua sisi Sungai Dnipro. Puing-puing drone yang jatuh menyebabkan kebakaran di sebuah fasilitas medis di distrik Holosiivskyi.

“Kyiv kembali menghadapi malam yang sangat sulit. Serangan berlangsung lama dan luas,” kata Klitschko.

Ini merupakan salah satu serangan udara terbesar yang menargetkan Kyiv dalam beberapa pekan terakhir, di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas serangan Rusia. Kota berpenduduk sekitar tiga juta jiwa itu telah beberapa kali menjadi sasaran serangan paling mematikan sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗞𝗲𝗿𝗲𝘁𝗮 𝗔𝗽𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸

Perusahaan kereta api milik negara Ukraina, Ukrzaliznytsia, melaporkan bahwa serangan tersebut merusak jaringan kereta api di Kyiv. Sejumlah layanan penumpang terpaksa dialihkan dan mengalami penundaan.

Saksi mata Reuters di Kyiv melaporkan mendengar ledakan beruntun dan tembakan senjata antipesawat saat sistem pertahanan udara Ukraina berupaya menembak jatuh drone Rusia yang memenuhi langit kota.

Kepala administrasi militer Kyiv, Tymur Tkachenko, mengatakan bahwa sebagian besar target yang diserang adalah area permukiman.

“Serangan ini tak kunjung henti. Jumlah target di atas Kyiv sangat banyak,” ujarnya di Telegram.

“Kami terus berupaya menembak jatuh drone musuh di seluruh distrik.” sambungnya.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗻𝗱𝗮𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗔𝗦

Di sisi diplomatik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis tidak menghasilkan kemajuan signifikan untuk mengakhiri perang. Sementara Kremlin kembali menegaskan bahwa mereka akan terus berupaya menyelesaikan “akar penyebab” konflik.

Langkah Washington awal pekan ini untuk menangguhkan sebagian pengiriman senjata ke Ukraina menimbulkan kekhawatiran di Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa dirinya berharap dapat berbicara langsung dengan Trump pada Jumat untuk membahas kelanjutan dukungan militer dari AS.

Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama membantah menargetkan warga sipil secara sengaja dalam konflik ini. Namun, sejak awal invasi besar-besaran pada 2022, ribuan warga sipil telah menjadi korban dalam perang yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

GHF Diduga Distribusikan Bantuan yang Dicampur Narkoba, Komite Anti-Narkoba Gaza: Jebakan Maut

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), sebuah lembaga distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat, dituduh menyebarkan tepung yang tercampur dengan obat opioid jenis Oxycodone. Tuduhan ini menambah daftar kontroversi yang selama ini melekat pada GHF, di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

Kantor Media Pemerintah Gaza pada Jumat (27/6/2025) menyatakan bahwa sejumlah pil Oxycodone ditemukan dalam kantong-kantong bantuan tepung yang didistribusikan kepada warga Palestina. Obat tersebut tergolong sebagai opioid kuat yang biasa digunakan untuk meredakan nyeri berat, namun memiliki efek adiktif yang tinggi dan berpotensi menyebabkan depresi pernapasan hingga kematian jika disalahgunakan.

𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶-𝗡𝗮𝗿𝗸𝗼𝗯𝗮 𝗚𝗮𝘇𝗮: 𝗪𝗮𝘀𝗽𝗮𝗱𝗮 “𝗝𝗲𝗯𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘂𝘁”

Menanggapi temuan ini, Komite Anti-Narkoba Gaza mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap “jebakan maut yang disebut pusat bantuan AS-Israel”. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan zat atau benda mencurigakan dalam paket bantuan.

Sejumlah foto yang diklaim menunjukkan pil-pil tersebut tersebar luas di media sosial, memperlihatkan obat-obatan tersembunyi di antara karung-karung bantuan yang dibagikan kepada masyarakat.

Omar Hamad, seorang apoteker di Gaza, turut mengonfirmasi keberadaan Oxycodone dalam empat karung bantuan yang ia periksa. Dalam keterangannya melalui platform X, ia menjelaskan bahwa Oxycodone bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kecanduan berat, penurunan kesadaran, serta risiko gangguan pernapasan.

“Efek sampingnya sangat berbahaya dan dapat mengubah seseorang menjadi sosok yang tak dikenali — hanya cangkang dari dirinya yang dulu,” tulis Hamad.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗱𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮?

Tuduhan penggunaan bantuan sebagai alat tekanan politik dan militer kembali mencuat. Pemerintah Israel telah lama dituding menggunakan akses terhadap bantuan makanan sebagai senjata dalam konflik dengan Hamas. PBB pun baru-baru ini mengkritik praktik “persenjataan bantuan” oleh Israel, menyusul insiden penembakan terhadap warga Palestina yang tengah mengantre bantuan di sejumlah lokasi di Gaza.

Sebelum GHF memulai operasinya di Gaza pada akhir Mei, Israel dikabarkan telah memblokir seluruh akses bantuan ke wilayah tersebut dan menjadikan pembukaan jalur bantuan sebagai bagian dari negosiasi dengan Hamas.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga sebelumnya mengakui pernah mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok bersenjata di Gaza. Kelompok tersebut dituduh oleh Hamas sebagai pelaku pencurian bantuan dan penyerangan terhadap armada distribusi.

Netanyahu, bersama mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, saat ini tengah menghadapi proses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata dalam konflik bersenjata. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Jadikan Sistem Penjara sebagai Tulang Punggung Pendudukan Palestina, AS Dituding Jadi Pendukung Utama

Redaktur: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)– Pasukan pendudukan Israel dilaporkan menculik seorang perempuan Palestina, Fidaa Assaf, pada 24 Februari 2025. Ia ditangkap saat dalam perjalanan pulang dari Kompleks Medis Ramallah menuju desanya di Kafr Laqif, Provinsi Qalqilya, Palestina.

Assaf, seorang ibu dan penderita kanker, disebut mengalami pelecehan verbal dan penggeledahan berulang oleh aparat Israel. Ia ditahan di sel yang tidak higienis, dipenuhi serangga, dan tidak diberi makanan maupun air selama beberapa hari.

Pejabat Palestina menyatakan Assaf saat ini ditahan di Penjara Damon — salah satu penjara paling kejam di Israel — bersama sekitar 42 tahanan perempuan lainnya. Beberapa di antaranya adalah perempuan hamil seperti Zahraa Kawazbeh dan Doaa Kawazbeh yang juga dilaporkan mengalami penyiksaan dan pengabaian medis.

Penahanan massal warga Palestina oleh Israel bukanlah hal baru. Menurut laporan terbaru American Muslims for Palestine yang dirilis pada Kamis (3/7/2025), sistem penjara Israel telah menjadi “tulang punggung pendudukan” atas Palestina. Sejak 1967, sekitar satu juta warga Palestina telah dipenjara — rata-rata 47 orang per hari selama 58 tahun.

Per Mei 2025, Israel tercatat menahan 10.068 warga Palestina. Dari jumlah itu, 1.455 telah dijatuhi hukuman, 3.190 masih menunggu persidangan, dan 3.577 ditahan tanpa dakwaan melalui mekanisme penahanan administratif, sebuah praktik yang dikritik luas sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Laporan itu juga mencatat lonjakan tajam dalam penggunaan penahanan administratif sejak agresi militer Israel ke Gaza pada 2023. Angkanya melonjak dari 350 menjadi lebih dari 2.300 tahanan per bulan — setara sepertiga dari seluruh tahanan Palestina saat ini.

“Penahanan digunakan secara sistematis sebagai alat represi dan dominasi,” tulis laporan berjudul The Carceral History of Occupied Palestine itu.

𝗞𝗼𝗻𝗱𝗶𝘀𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗰𝗲𝗸𝗮𝗺 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗽𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗮𝘁

Data menunjukkan, militer Israel telah melakukan 3.384 operasi penangkapan di Tepi Barat yang diduduki hanya pada paruh pertama tahun 2024. Bahkan, pada April 2025 saja, tercatat 530 penangkapan termasuk 60 anak-anak dan 18 perempuan.

Laporan juga menyoroti amandemen undang-undang Israel tahun 2024 yang mengizinkan hukuman seumur hidup bagi anak-anak berusia 12 tahun, serta diberlakukannya hukuman kolektif.

Hingga kini, terdapat hampir 900 pos pemeriksaan, gerbang, dan blokade jalan militer di Tepi Barat — meningkat dari 645 titik pada tahun 2023 — yang sangat membatasi mobilitas warga sipil Palestina.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗹𝗶𝗯𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝘁

Laporan itu juga menyoroti peran Amerika Serikat sebagai pendukung utama sistem represi Israel terhadap warga Palestina. Dikatakan bahwa Washington telah memberikan bantuan militer sebesar $383,75 miliar (disesuaikan dengan inflasi) sejak 1948, termasuk bantuan tahunan minimal $3,8 miliar sejak 2016.

Pada April 2025, Kongres AS kembali menyetujui paket bantuan militer senilai $14,1 miliar untuk Israel, yang oleh American Muslims for Palestine disebut sebagai bentuk dukungan terhadap genosida di Gaza.

“Uang dan senjata dari AS memperkuat sistem penjara Israel, pengadilan militernya, penyiksaan, deportasi, dan penahanan anak-anak. Dukungan ini harus dihentikan untuk menegakkan hukum internasional dan hak asasi warga Palestina,” tegas laporan itu.

Mereka menambahkan bahwa meskipun tidak semua warga Palestina ditahan secara resmi, “setiap orang yang hidup di bawah pendudukan Israel telah menjadi target dari sistem pemenjaraan ini dalam berbagai bentuk.”

American Muslims for Palestine menegaskan bahwa sistem penahanan massal ini bukan sekadar instrumen hukum, melainkan strategi politik yang disengaja untuk melemahkan semangat perlawanan rakyat Palestina. Selama sistem ini tetap dibiarkan dan didanai oleh kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, maka penderitaan rakyat Palestina akan terus berlanjut tanpa keadilan yang pasti. (Bahry)

Sumber: TRT