Penulis: Arie Ristyan

THAILAND (jurnalislam.com)– Konflik bersenjata yang kembali memanas antara Thailand dan Kamboja telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran. Lebih dari 100.000 warga Thailand terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak pecahnya pertempuran pada Kamis (24/7/2025), menjadikan ini sebagai pertempuran perbatasan terburuk dalam lebih dari satu dekade antara kedua negara bertetangga tersebut.

Suara dentuman artileri dan tembakan senjata berat menggema di sepanjang perbatasan, mendorong ribuan warga dari empat provinsi di Thailand, termasuk Surin, untuk mencari perlindungan ke pusat-pusat evakuasi darurat.

Salah satu lokasi pengungsian terbesar berada di gedung olahraga Universitas Surindra Rajabhat di pusat Kota Surin. Hampir 3.000 pengungsi, sebagian besar dari distrik-distrik perbatasan, memadati gedung tersebut. Mereka tidur berdesakan di atas tikar plastik, dengan selimut seadanya, dan membawa barang-barang yang berhasil diselamatkan dalam kepanikan.

“Saya khawatir tentang rumah kami, hewan-hewan kami, dan tanaman yang telah kami tanam dengan susah payah,” ungkap Thidarat Homhuan (37 tahun) kepada kantor berita AFP. Ia mengungsi bersama sembilan anggota keluarganya, termasuk nenek berusia 87 tahun yang baru saja keluar dari rumah sakit.

Thidarat berada di sebuah sekolah saat suara tembakan terdengar.

“Saya mendengar suara seperti senapan mesin, lalu dentuman keras artileri. Kekacauan melanda, anak-anak ketakutan. Saya langsung membawa mereka ke bunker sekolah,” ujarnya.

Di tempat penampungan, para pengungsi tidur berdampingan di bawah atap tinggi gedung olahraga, di tengah suara kipas angin dan percakapan pelan yang penuh kecemasan. Lansia terbaring dalam selimut, bayi-bayi diayun dalam buaian darurat, sementara anak-anak berusaha bermain dalam keterbatasan ruang. Bahkan kucing-kucing peliharaan ikut dievakuasi, diletakkan dalam kandang di dekat toilet umum.

Menurut Chai Samoraphum, Direktur Kantor Presiden Universitas Surindra Rajabhat, ini merupakan pertama kalinya kampus tersebut diaktifkan sepenuhnya sebagai pusat evakuasi. Perkuliahan dibatalkan, dan dalam waktu satu jam, kampus berubah menjadi tempat perlindungan darurat. Para pengungsi didistribusikan ke enam lokasi berbeda di dalam area kampus.

“Sebagian besar dari mereka pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa memiliki kondisi kesehatan kronis tetapi tidak sempat membawa obat-obatan. Ada juga yang hanya membawa satu atau dua tas kecil,” kata Chai. Ia menambahkan, layanan kesehatan dan dukungan psikologis telah disediakan dengan bantuan rumah sakit provinsi.

Meski sudah berada di zona yang lebih aman, para pengungsi tetap diliputi kekhawatiran dan ketidakpastian mengenai kapan mereka bisa kembali ke rumah.

“Kami sekarang jauh dari bahaya, tapi belum tahu sampai kapan di sini,” kata Thidarat.

“Saya ingin pemerintah bertindak tegas. Jangan menunggu hingga ada korban jiwa lebih banyak. Kami sangat bergantung pada negara untuk perlindungan.”

Sementara itu, di pihak Kamboja, sekitar 20.000 penduduk juga telah dievakuasi dari wilayah utara, terutama dari Provinsi Preah Vihear, yang berbatasan langsung dengan Thailand. Informasi ini disampaikan media setempat Khmer Times, mengutip pejabat lokal. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

PALESTINA (jurnalislam.com)- Sejumlah negara Eropa masih terpecah terkait pengakuan terhadap negara Palestina, di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza.

Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, menolak seruan untuk segera mengakui negara Palestina, meskipun sekitar 221 anggota parlemen telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah untuk menyatakan pengakuan tersebut dalam pertemuan Majelis Umum PBB pekan depan.

Meski demikian, Starmer menyatakan dirinya tetap berkomitmen pada solusi dua negara. Ia menekankan bahwa pengakuan Palestina harus menjadi bagian dari “rencana yang lebih luas” yang menjamin solusi damai serta keamanan jangka panjang bagi Israel dan Palestina.

Sikap serupa disampaikan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Dalam wawancaranya dengan harian La Repubblica pada Sabtu (26/7), Meloni menyatakan bahwa pengakuan prematur terhadap negara Palestina justru bisa menjadi kontraproduktif.

“Saya sangat mendukung negara Palestina, tetapi saya tidak mendukung pengakuan sebelum negara itu benar-benar terbentuk,” ujar Meloni.

“Mengakui sesuatu yang belum ada hanya akan menciptakan kesan bahwa masalah telah selesai, padahal kenyataannya belum.”

Sementara itu, pemerintah Jerman menyatakan belum memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina dalam waktu dekat. Juru bicara pemerintah pada Jumat (25/7) menyebut bahwa prioritas Berlin saat ini adalah mendorong kemajuan menuju solusi dua negara yang telah lama dinantikan.

Berbeda dengan Inggris, Italia, dan Jerman, Prancis justru menyatakan dukungannya terhadap pengakuan Palestina. Presiden Emmanuel Macron mengumumkan niatnya untuk menyampaikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang.

Langkah Macron itu menuai kritik dari Israel dan Amerika Serikat. Namun, dalam surat yang dikirim kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, Macron menegaskan komitmen Prancis untuk terus melangkah maju dalam pengakuan Palestina serta mendorong negara lain agar mengikuti jejak tersebut.

Menurut basis data Agence France-Presse (AFP), hingga kini sedikitnya 142 dari 193 negara anggota PBB termasuk Prancis telah mengakui negara Palestina yang diproklamasikan oleh para pemimpin Palestina di pengasingan pada tahun 1988. (Bahry)

Sumber: The Guardian

PALESTINA (jurnalislam.com)- Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, mengkritik keras pengiriman bantuan kemanusiaan lewat udara ke Gaza. Ia menilai metode tersebut tidak efektif dan hanya menjadi pengalih perhatian dari upaya menyelesaikan akar penyebab krisis.

“Pengiriman bantuan lewat udara tidak akan menghentikan kelaparan yang semakin memburuk,” kata Lazzarini dalam pernyataannya.

“Metode ini mahal, tidak efisien, dan bahkan berisiko membahayakan warga sipil yang kelaparan. Ini hanyalah pengalih perhatian dan bentuk penipuan,” tambahnya.

Menurut Lazzarini, kelaparan yang terjadi merupakan hasil dari tindakan manusia dan hanya bisa diatasi dengan kemauan politik. Ia mendesak agar blokade di Gaza dihentikan, akses kemanusiaan dibuka, dan pergerakan orang serta barang dilakukan dengan aman dan bermartabat.

“Memberikan bantuan secara langsung jauh lebih mudah, efektif, cepat, murah, dan aman. Ini juga lebih manusiawi bagi rakyat Gaza,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya keterlibatan Inggris dalam upaya internasional mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza. Pada Jumat (25/7), Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengumumkan bahwa pemerintahnya bekerja sama dengan Yordania dalam rencana pengiriman bantuan udara.

Lebih dari sepertiga anggota parlemen Inggris sebelumnya telah menandatangani surat yang mendesak pemerintah untuk segera mengakui negara Palestina.

BBC melaporkan, Inggris juga telah mengirimkan tim kecil yang terdiri atas perencana militer dan ahli logistik guna mendukung operasi pengiriman bantuan bersama Yordania. (Bahry)

Sumber: The Guardian

BRASIL (jurnalislam.com)- Brasil menyatakan akan mengajukan intervensi dalam kasus yang tengah berlangsung di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menuduh Israel melakukan tindakan genosida di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil pada Rabu (23/7/2025), di tengah meningkatnya seruan dari negara-negara non-Barat untuk memberikan tekanan lebih besar terhadap Israel.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Brasil menyebut bahwa mereka “sedang dalam tahap akhir pengajuan intervensi formal” terhadap kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan, berdasarkan Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.

“Komunitas internasional tidak bisa tinggal diam menghadapi kekejaman yang terus berlangsung,” tulis pernyataan tersebut.

“Brasil meyakini tidak ada lagi ruang untuk ambiguitas moral atau kelalaian politik. Impunitas hanya akan merusak legalitas internasional dan kredibilitas sistem multilateral.”

Rencana intervensi ini pertama kali diungkap oleh surat kabar Folha de São Paulo, menyusul meningkatnya perhatian internasional terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel di Gaza, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan yang telah mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan massal.

“Pemerintah Brasil menyatakan kemarahan yang mendalam atas rangkaian kekerasan yang terus-menerus terhadap penduduk sipil Palestina, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat,” lanjut pernyataan itu.

Brasil menuding bahwa warga sipil di Gaza dan Tepi Barat telah menjadi korban kekerasan berulang dan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk “penggunaan kelaparan secara terang-terangan sebagai senjata perang”.

Beberapa negara lain seperti Spanyol, Turki, dan Republik Irlandia juga telah mengajukan permohonan untuk turut campur dalam perkara ini, dengan mendesak ICJ agar menyatakan Israel telah melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Genosida.

Brasil semakin vokal dalam mengkritik Israel, terutama sejak Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengecam serangan militer Israel di Gaza sebagai bentuk genosida dalam pertemuan negara-negara BRICS awal bulan ini. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa keputusan untuk ikut campur dalam proses hukum di ICJ didasari oleh “kemungkinan bahwa hak-hak rakyat Palestina untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan genosida sedang dilanggar secara permanen.”

Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Brasilia mengecam pernyataan Brasil, menyebutnya sebagai “penggunaan kata-kata kasar yang tidak mencerminkan realitas di Gaza,” serta menilai Brasil “sepenuhnya mengabaikan peran Hamas.”

Asosiasi Nasional Israel Brasil (CONIB) dalam pernyataannya menyebut keputusan Brasil sebagai “kesalahan besar” dan mencerminkan “ekstremisme dalam kebijakan luar negeri” yang mengancam hubungan lama antara Brasil dan Israel.

Hingga kini, Mahkamah Internasional belum mengeluarkan keputusan akhir terkait tuduhan genosida terhadap Israel. Namun, pada Januari 2024, ICJ telah memerintahkan Israel untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya genosida di Gaza, termasuk memperluas akses bantuan kemanusiaan.

Namun, dampak dari perintah tersebut masih sangat terbatas. Dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu Barat terhadap Israel tetap solid, meski banyak pakar dan organisasi HAM menyoroti pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan Israel di wilayah tersebut.

Israel bahkan sempat memberlakukan blokade penuh terhadap bantuan ke Gaza sejak Maret 2024, sebelum akhirnya membuka akses terbatas melalui Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF)—organisasi yang memiliki hubungan erat dengan Israel dan AS.

Sejak Mei, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat ditembak pasukan Israel saat menunggu bantuan di lokasi-lokasi distribusi GHF. Sementara itu, angka kematian akibat kelaparan terus meningkat, terutama di wilayah utara Gaza.

PBB telah mengecam metode distribusi bantuan oleh GHF sebagai “jebakan maut”, dan menyatakan tidak akan bekerja sama dengan organisasi tersebut. Sebelumnya, banyak lembaga bantuan internasional telah dilarang beroperasi oleh Israel di wilayah Gaza. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

GAZA (jurnalislam.com)- Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Rabu (23/7/2025), telah menyampaikan tanggapannya atas usulan Israel terkait gencatan senjata selama 60 hari di Jalur Gaza.

Menurut sumber dari Mesir yang mengetahui jalannya perundingan serta sumber dari Hamas yang dikutip oleh media Al-Araby Al-Jadeed, Hamas mengusulkan sejumlah amandemen terhadap peta wilayah penarikan militer Israel serta jaminan yang memastikan bahwa perang akan berakhir secara permanen.

Selain itu, Hamas juga mengajukan perubahan terkait mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan. Mereka meminta agar hanya badan-badan PBB yang diberi mandat untuk menangani masuk dan distribusi bantuan di Gaza. Sementara itu, Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel, diusulkan untuk dikecualikan.

Distribusi bantuan melalui GHF sejak mulai beroperasi pada akhir Mei dilaporkan telah diwarnai kekacauan dan kekerasan. Lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas ditembak pasukan Israel saat menunggu bantuan. Skema ini mengabaikan peran PBB dan disebut oleh para pejabat kemanusiaan internasional sebagai “jebakan maut”.

Dalam proposalnya, Hamas juga menyarankan agar perjanjian gencatan senjata memuat klausul yang mewajibkan pembukaan kembali perlintasan Rafah di perbatasan Gaza–Mesir, di kedua arah, segera setelah gencatan senjata diberlakukan. Saat ini, ratusan ton bantuan kemanusiaan dilaporkan tertahan di sisi Mesir akibat blokade Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, lebih dari 100 warga Palestina, sebagian besar anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan.

Sumber Mesir tersebut menambahkan bahwa mediator Amerika Serikat menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan perundingan setelah masa gencatan senjata 60 hari, meskipun kesepakatan akhir belum tercapai.

“Keputusan kini berada di tangan pihak Israel. Para mediator menunggu tanggapan mereka terkait klausul bantuan dan peta penempatan kembali pasukan,” ujar sumber tersebut.

Jika Israel memberikan tanggapan positif, lanjut sumber itu, maka kesepakatan kerangka kerja dapat dinyatakan tercapai dan gencatan senjata akan segera diberlakukan.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi pengusiran warga Palestina dari Gaza, seorang pejabat senior Hamas menegaskan bahwa terdapat jaminan bahwa Gaza tidak akan dikosongkan dari penduduknya.

Ia menambahkan, pembukaan perlintasan Rafah akan menjamin kebebasan mobilitas warga, mencegah Gaza berubah menjadi “penjara terbuka”, serta memungkinkan warga yang terdampar di Mesir untuk kembali dan berkumpul dengan keluarga mereka.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS menyampaikan bahwa utusan khusus mereka, Steve Witkoff, akan bertolak ke Eropa pekan ini untuk membahas situasi Gaza, dengan kemungkinan kunjungan lanjutan ke Timur Tengah.

“Kami memiliki harapan besar untuk mendorong gencatan senjata baru serta membuka koridor kemanusiaan guna memperlancar bantuan yang sebenarnya telah disepakati oleh kedua pihak,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, pada Selasa.

Hingga saat ini, perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas masih berlangsung di Doha, dengan melibatkan para mediator internasional. Fokus utama negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan 10 tawanan Israel dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Namun, setelah lebih dari dua pekan negosiasi, belum ada hasil konkret yang dicapai. Kedua pihak saling menyalahkan atas kegagalan perundingan karena menolak mengalah pada tuntutan utama masing-masing.

Bagi Israel, penghancuran total kemampuan militer dan struktur pemerintahan Hamas adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara Hamas bersikeras menuntut jaminan atas gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel, serta kelancaran masuknya bantuan ke Gaza.

Sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023, lebih dari 59.000 warga Palestina telah gugur di Gaza mayoritas adalah warga sipil, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Ribuan lainnya diperkirakan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. (Bahry)

Sumber: TNA