Penulis: Arie Ristyan

Cetak Generasi Qur’ani Berprestasi, PPTQ Ibnu Abbas Klaten Buka Pendaftaran Santri dan Mahasantri Baru

Redaktur: Arie Ristyan

KLATEN (jurnalislam.com)- Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) Ibnu Abbas Klaten resmi membuka Penerimaan Santri dan Mahasantri Baru (PSMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pendaftar PSMB tahun ini ditargetkan mampu memenuhi kuota sebanyak 722 santri dan mahasantri bibit unggul untuk didik menjadi generasi Qur’ani.

Direktur PPTQ Ibnu Abbas Klaten, KH Muhammad Uqbah Azis Lc MH, menjelaskan rincian kuota yang disediakan tersebut adalah 320 santri untuk SMPIT, 280 santri untuk SMAIT, 72 santri untuk Kuttab, 20 santri untuk KMI, dan 30 mahasantri untuk Ma’had Aly.

“Kami optimis kuota ini dapat terpenuhi dan mendapatkan calon santri dan mahasantri sesuai kualifikasi yang sudah ditentukan dari seluruh Indonesia,” tegas Ustaz Uqbah, Rabu, (6/8/2025).

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman psb.ibnuabbasklaten.com, untuk jenjang SMPIT dan SMAIT dimulai pada 1 September 2025, sementara jenjang KMI, Kuttab, dan Ma’had Aly akan dibuka pada 3 November 2025. Biaya pendaftaran beragam sesuai unit masing-masing yakni dari Rp 250 ribu – Rp 390 ribu.

Ustaz Uqbah menyampaikan bahwa PPTQ Ibnu Abbas mengedepankan tiga pilar utama pendidikan dan terintegrasi baik Al-Qur’an, Akademik, dan Akhlak. Seluruh santri dan mahasantri dididik dengan Al-Qur’an, dibentuk dengan akhlak, dan diperkuat dengan ilmu yang kokoh, sehingga menjadi generasi Qur’ani yang unggul.

“Kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual Islam dan akhlak yang kuat dengan berpedoman Al-Qur’an dan As-Sunnah,” ujarnya.

Sekretaris PPTQ Ibnu Abbas Klaten, Dr Umarulfaruq Abubakar Lc MHI, mengungkapkan bagi pendaftar yang memiliki prestasi tersedia beasiswa dari jalur akademik yakni peraih prestasi lomba (OSN, FLS2N, OPSI) setingkat provinsi atau di atasnya. Selain itu, beasiswa juga diberikan untuk jalur tahfiz, yakni hafal 30 juz dan diuji langsung oleh muhafiz PPTQ Ibnu Abbas Klaten.

“Kami juga menyelenggarakan program anak asuh untuk santri-santri berprestasi dan kurang mampu secara finansial yang dikelola oleh ProZIS Ibnu Abbas Klaten,” paparnya.

Ustaz Umar, menambahkan bahwa capaian prestasi santri PPTQ Ibnu Abbas Klaten pada tahun ajaran kemarin sangat membanggakan. Santri SMPIT Ibnu Abbas berhasil meraih 1 juara tingkat internasional, 8 juara nasional, dan 24 juara provinsi. Sementara itu, santri SMAIT Ibnu Abbas juga mencatatkan prestasi gemilang dengan 8 juara nasional dan 11 juara provinsi.

“Prestasi ini menunjukkan kualitas pendidikan yang kami berikan, baik di bidang agama maupun akademik,” kata Ustaz Umar.

Prestasi ini juga terlihat dari capaian kelulusan santri KMI dan SMAIT Ibnu Abbas yang diterima di berbagai perguruan tinggi favorit. Lulusan pertama KMI sebanyak 7 santri diterima di universitas internasional.

Sedangkan untuk SMAIT, 30 santri diterima melalui jalur SNBP dan 67 santri melalui jalur SNBT, serta dua santri berhasil mendapatkan beasiswa ke universitas ternama di luar negeri seperti Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan universitas di Rusia. Para alumni pun kini tersebar di berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri, seperti UNS, UGM, UII, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar, hingga Columbia University di New York.

Kemudian, untuk unit Kuttab dengan mengusung tagline “Iman sebelum Qur’an, Adab sebelum Ilmu, dan Ilmu sebelum Amal”, telah menghasilkan santri berprestasi dengan hafalan 7–12 juz serta lulusan yang terserap di berbagai pondok pesantren unggulan.

Sedangkan unit Ma’had ‘Aly memiliki keunggulan dengan program Double Degree (Twinning Programme), pengantar kuliah berbahasa Arab, pengampu tahfiz bersanad, dosen lulusan kampus dalam dan luar negri dan gratis Biaya Pendidikan. Mayoritas alumni Mahad Aly terserap di dunia kerja, di semua lembaga pendidikan dan pondok pesantren seluruh Indonesia.

PPTQ Ibnu Abbas Klaten memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam mencetak genarasi Qur’any, Rabbany, Ulul Albab, beraqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

Kemudian untuk misinya: menyelenggarakan proses pendidikan Qur’any secara komprehensif, membangun karakter Islami yang mengedepankan akhlak Qur’any, mewujudkan pembelajaran sains & teknologi berbasis Al-Qur’an, dan menyiapkan kader dakwah yang tangguh & bijaksana.

Adapun rincian lengkap Informasi PSMB Tahun Ajaran 2026-2027 PPTQ Ibnu Abbas Klaten sebagai berikut:

A. Jenjang SMPIT dan SMAIT

Pendaftaran : Dimulai 1 Sept. 2025
Pelaksanaan Tes : 18-19 Oktober 2025
Pengumuman : 3 November 2025
Daftar Ulang : 4-15 November 2025

B. Jenjang Kuttab, KMI, dan Ma’had Aly

Pendaftaran : Dimulai 3 Nov 2025
Pelaksanaan Tes : 10 Januari 2026
Pengumuman : 19 Januari 2026
Daftar Ulang : 20-31 Januari 2026

 

Netanyahu Disebut Akan Umumkan Rencana Pendudukan Penuh Jalur Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan akan mengumumkan rencana untuk menduduki Jalur Gaza secara penuh, menurut sejumlah media Israel pada Senin (4/8/2025). Langkah ini disebut akan memperluas operasi militer Israel ke seluruh wilayah Gaza, termasuk area yang diyakini menjadi tempat penahanan para sandera oleh Hamas.

Media-media seperti i24NEWS, The Jerusalem Post, Channel 12, dan Ynet mengutip sumber-sumber yang menyatakan bahwa keputusan tersebut telah diambil.

“Keputusan telah dibuat,” kata Amit Sega, kepala analis politik Channel 12, mengutip pernyataan seorang pejabat senior di kantor Netanyahu yang tidak disebutkan namanya.

“Hamas tidak akan membebaskan lebih banyak sandera tanpa penyerahan total, dan kami tidak akan menyerah. Jika kami tidak bertindak sekarang, para sandera akan mati kelaparan, dan Gaza akan tetap di bawah kendali Hamas,” ujar sumber tersebut.

𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana tersebut dan mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna mencegah implementasinya.

Mereka menyebut langkah itu bisa saja merupakan bentuk tekanan, uji coba untuk mengukur reaksi global, atau bahkan rencana nyata yang serius.

Sementara itu, kantor Netanyahu belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari media Al Jazeera.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Rencana ini muncul menjelang pertemuan kabinet perang Israel yang dijadwalkan pada Selasa, di mana Netanyahu dan para pejabat tinggi militer akan membahas langkah strategis berikutnya dalam konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza.

Netanyahu saat ini menghadapi tekanan besar baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Di satu sisi, masyarakat dunia mendesak Israel untuk membuka lebih banyak akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghentikan agresi militer yang terus menelan korban jiwa. Di sisi lain, warga Israel menuntut pemerintahnya untuk segera membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas.

Pada Senin (4/8), serangan militer Israel kembali menewaskan sedikitnya 74 warga Palestina di Gaza, termasuk 36 orang yang sedang mengantre bantuan, menurut sumber medis setempat.

Netanyahu dalam rapat kabinet hari Senin kembali menegaskan bahwa tujuan utama perang adalah menghancurkan Hamas, membebaskan para sandera, dan menjamin bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Kita harus tetap bersatu dan terus berjuang untuk mencapai semua tujuan perang: mengalahkan musuh, membebaskan sandera kita, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman,” kata Netanyahu.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀: 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗡𝘆𝗮𝘄𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮

Menanggapi perkembangan terbaru, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menuduh pemerintah Israel khususnya Netanyahu bertanggung jawab penuh atas keselamatan para sandera. Ia menyebut bahwa sikap keras kepala, arogansi, serta penolakan Netanyahu terhadap kesepakatan gencatan senjata telah memperburuk penderitaan rakyat Gaza dan mengancam nyawa para tahanan.

“Hanya ada satu pihak yang bertanggung jawab: Netanyahu, karena menghindar dari kesepakatan dan terus melancarkan perang pemusnahan serta kelaparan terhadap rakyat kami,” ujarnya.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 60.930 orang, termasuk setidaknya 18.430 anak-anak.

Sementara itu, otoritas Israel menyatakan masih ada 49 orang sandera yang diyakini masih berada di Gaza. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya diduga telah meninggal dunia. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Rusia Ungkap Dugaan Rencana Sabotase Kapal Minyak oleh Intelijen Inggris

Redaktur: Arie Ristyan

MOSKOW (jurnalislam.com)– Pemerintah Rusia melalui Badan Intelijen Luar Negeri (SVR) pada Senin (3/8/2025) menuduh Inggris tengah merencanakan sebuah insiden bendera palsu dengan melibatkan apa yang disebut sebagai “armada bayangan” Rusia yaitu kapal-kapal tanker yang diduga digunakan Moskow untuk menghindari sanksi minyak dari negara-negara Barat.

Dalam pernyataannya, SVR mengklaim bahwa dinas intelijen Inggris, dengan melibatkan negara-negara anggota NATO, sedang menyusun rencana untuk menciptakan insiden yang bisa dimanfaatkan sebagai alasan bagi Barat guna memperketat tekanan terhadap Rusia, khususnya dalam sektor energi.

“Tujuan dari rencana ini adalah menciptakan sabotase besar-besaran yang kerusakannya cukup parah untuk menjadikan pengangkutan minyak Rusia terlihat sebagai ancaman bagi pelayaran internasional,” tulis pernyataan tersebut.

Rusia menilai bahwa jika skenario itu berhasil dijalankan, maka negara-negara Barat bisa lebih leluasa dalam menggunakan berbagai cara untuk menghentikan distribusi minyak Rusia.

“Dalam situasi ekstrem, kemungkinan akan muncul tindakan seperti menahan kapal-kapal ‘mencurigakan’ di perairan internasional dan mengawal mereka ke pelabuhan-pelabuhan negara NATO,” lanjut SVR.

𝗗𝘂𝗮 𝗦𝗸𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗯𝗼𝘁𝗮𝘀𝗲

Menurut SVR, ada dua skenario utama yang diduga sedang disiapkan Inggris:

1. Insiden kecelakaan di jalur laut sempit: Inggris disebut sedang merancang terjadinya kecelakaan kapal tanker minyak Rusia di jalur laut yang sempit, agar bisa menciptakan preseden atau alasan untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap kapal-kapal Rusia.

2. Kebakaran di pelabuhan negara sekutu Rusia: Skenario kedua melibatkan pembakaran kapal tanker saat proses pemuatan di pelabuhan negara yang bersahabat dengan Rusia. Insiden seperti ini dinilai akan memicu penyelidikan internasional, yang bisa diarahkan untuk menyalahkan Rusia atau bahkan Ukraina.

SVR juga menuduh bahwa Inggris ingin memanfaatkan insiden semacam itu untuk menciptakan tekanan melalui media internasional kepada Amerika Serikat, agar Washington bersedia menjatuhkan sanksi sekunder kepada negara-negara yang masih menjalin kerja sama energi dengan Rusia.

Hingga laporan ini ditulis, otoritas Inggris belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

𝗕𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗪𝗮𝗸𝘁𝘂 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮

Pernyataan Rusia ini muncul hanya beberapa hari sebelum batas waktu yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump bagi Rusia dan Ukraina untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, yaitu pada Jumat pekan ini.

Sebelumnya, pada Juni lalu, Trump memberikan waktu 50 hari kepada Rusia untuk menyelesaikan konflik. Ia mengancam akan menjatuhkan tarif impor hingga 100% terhadap Rusia dan negara-negara mitranya jika tak ada kemajuan dalam pembicaraan damai.

Namun, pada 29 Juli lalu, Trump mengumumkan bahwa batas waktu tersebut dipercepat menjadi hanya 10 hari karena ia kecewa terhadap lambatnya kemajuan negosiasi. (Bahry)

Sumber: AA

Inggris Siapkan Evakuasi Ratusan Anak Gaza untuk Perawatan Medis

Redaktur: Arie Ristyan

LONDON (jurnalislam.com)— Pemerintah Inggris tengah menyusun rencana untuk mengevakuasi ratusan anak dari Jalur Gaza guna mendapatkan perawatan medis di negaranya. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya angka malnutrisi akut di kalangan anak-anak akibat pengepungan dan blokade Israel.

Menurut laporan The Sunday Times, sebanyak 300 anak dari Gaza akan dibawa ke Inggris untuk menjalani pengobatan secara gratis melalui layanan kesehatan nasional (NHS).

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan pekan lalu bahwa pemerintah sedang “mempercepat” upaya untuk merawat anak-anak Gaza yang sangat membutuhkan perawatan medis.

Sejak Oktober 2023, diperkirakan sekitar 7.000 pasien telah dievakuasi dari Gaza. Namun, Inggris baru menerima tiga orang di antaranya. Sebagian besar pasien telah dirawat di Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, sementara sekitar 200 lainnya ditampung oleh negara-negara Eropa.

Berdasarkan rencana yang sedang digodok, setiap anak akan diizinkan melakukan perjalanan bersama orang tua, wali, atau saudara kandung. Proses evakuasi akan melewati pemeriksaan keamanan dan biometrik oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris, menurut seorang pejabat senior di Whitehall yang dikutip oleh The Sunday Times.

Beberapa anak yang dievakuasi juga diperkirakan akan tinggal secara permanen di Inggris.

Inisiatif ini juga didukung oleh Project Pure Hope, sebuah organisasi yang didirikan oleh tenaga kesehatan Inggris untuk membantu pengobatan anak-anak Gaza yang sakit dan terluka.

Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, menyambut baik rencana ini namun menilai bahwa tindakan tersebut seharusnya dilakukan lebih awal.

“Jika pemerintah Inggris benar-benar siap mengevakuasi warga Palestina untuk mendapatkan perawatan medis, maka itu adalah langkah yang sangat baik,” katanya, seperti dikutip The New Arab pada Senin (4/8).

“Satu-satunya penyesalan saya adalah kenapa langkah ini begitu lama diambil.” imbuhnya.

Kampanye militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 disebut telah berdampak parah terhadap anak-anak. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, memperkirakan sedikitnya 60.000 anak Palestina tewas sejak serangan dimulai.

Lembaga-lembaga bantuan internasional memperingatkan bahwa blokade Israel yang menghambat masuknya makanan dan bantuan kemanusiaan telah menyebabkan ratusan ribu warga Gaza menghadapi kelaparan akut, terutama anak-anak.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa dari sekitar 180 warga yang meninggal akibat kelaparan selama perang, lebih dari separuhnya adalah anak-anak.

Dalam pernyataan resminya, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka sedang mempercepat rencana evakuasi anak-anak dari Gaza yang memerlukan perawatan medis mendesak.

“Kami sedang memfinalisasi rencana untuk mengevakuasi lebih banyak anak Gaza yang membutuhkan perawatan spesialis. Mereka akan dibawa ke Inggris apabila itu merupakan pilihan terbaik bagi penyembuhan mereka,” ujarnya.

“Kami bekerja secepat mungkin untuk mewujudkan hal ini, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya.”

Dalam beberapa pekan terakhir, Inggris juga bekerja sama dengan Yordania untuk mengirimkan bantuan makanan melalui udara ke Gaza, mengingat Israel masih membatasi jumlah konvoi bantuan yang dapat masuk melalui jalur darat. (Bahry)

Sumber: TNA

Kanada Kirim Bantuan Udara ke Gaza, Tuding Israel Langgar Hukum Internasional

Redaktur: Arie Ristyan

OTTAWA (jurnalislam.com)— Pemerintah Kanada mengumumkan pada Senin (4/8/2025) bahwa mereka telah mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza, yang terus digempur oleh serangan militer Israel selama hampir 22 bulan terakhir. Dalam pernyataannya, Ottawa kembali menuduh Israel melanggar hukum internasional.

“Angkatan Bersenjata Kanada telah mengerahkan pesawat Hercules CC-130J untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan penting melalui udara guna mendukung misi Global Affairs Canada di Jalur Gaza. Bantuan yang dikirimkan melalui udara tersebut berjumlah 21.600 pon atau sekitar 9.797 kilogram,” bunyi pernyataan resmi pemerintah Kanada.

Stasiun penyiaran Canadian Broadcasting Corporation (CBC) melaporkan bahwa ini merupakan pengiriman bantuan kemanusiaan pertama yang dilakukan Angkatan Bersenjata Kanada ke Gaza dengan menggunakan pesawat milik mereka sendiri.

Militer Israel menyatakan bahwa total 120 paket bantuan pangan telah dijatuhkan dari udara ke wilayah Gaza oleh enam negara, yakni Kanada, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Jerman, dan Belgia.

Pekan lalu, Kanada juga menyampaikan rencananya untuk mengakui Negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah ini meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel di tengah situasi kelaparan yang semakin meluas di Gaza.

Pemerintah Kanada turut menyoroti berbagai pembatasan yang diberlakukan Israel, yang dinilai menyulitkan lembaga-lembaga kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan.

“Hambatan terhadap distribusi bantuan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan harus segera dihentikan,” tegas Ottawa.

Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar Israel di Ottawa belum memberikan tanggapan. Pemerintah Israel sebelumnya membantah telah melanggar hukum internasional dan menyalahkan Hamas atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Israel sempat memutus pasokan makanan ke Gaza pada Maret lalu, dan baru mencabut blokade tersebut pada Mei, meskipun tetap memberlakukan pembatasan ketat dengan alasan mencegah bantuan jatuh ke tangan kelompok militan.

Mantan Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya juga mengklaim bahwa Hamas mencuri dan menjual bantuan pangan yang masuk ke Gaza. Namun, laporan Reuters menyebutkan bahwa analisis internal pemerintah AS tidak menemukan bukti adanya pencurian sistematis oleh Hamas terhadap bantuan kemanusiaan yang didanai oleh Amerika Serikat.

Israel menyatakan telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan, termasuk menghentikan pertempuran di beberapa wilayah selama sebagian waktu, mengizinkan pengiriman bantuan udara, serta mengumumkan rute-rute aman bagi konvoi bantuan.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa total korban jiwa akibat agresi militer Israel telah melampaui 60.000 orang warga Palestina. Serangan tersebut juga telah menyebabkan krisis kelaparan akut, memaksa seluruh penduduk Gaza mengungsi, serta memicu tuduhan genosida di Mahkamah Internasional dan kejahatan perang di Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, para pejabat kemanusiaan mengingatkan bahwa pengiriman bantuan melalui udara di wilayah Gaza yang padat penduduk berisiko tinggi dan jauh kurang efektif dibandingkan pengiriman bantuan melalui jalur darat. (Bahry)

Sumber: TNA

Hamas Izinkan Bantuan untuk Tawanan Israel di Gaza, Tapi Ada Syarat yang Harus Dipenuhi

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kelompok Hamas menyatakan kesiapannya untuk membuka akses bagi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam menyalurkan makanan dan obat-obatan kepada warga Israel yang ditawan di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa itu untuk turun tangan.

Permintaan Netanyahu dan respons Hamas muncul usai beredarnya video yang dirilis kelompok pejuang Palestina pekan lalu. Video tersebut memperlihatkan dua warga Israel yang ditawan dalam kondisi fisik memprihatinkan, memicu kekhawatiran luas terhadap keselamatan mereka di tengah krisis kelaparan di Gaza.

Dalam pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter), Netanyahu menyebut dirinya telah berbicara langsung dengan Julian Larson, Kepala Delegasi ICRC untuk Israel, guna meminta “keterlibatan segera” dalam pengiriman bantuan kepada para tawanan. Netanyahu menuduh Hamas menyebarkan “kebohongan kelaparan” di Gaza dan menyatakan bahwa “kelaparan sistematis” justru dialami para sandera Israel.

Menanggapi hal ini, juru bicara Brigade Qassam, sayap militer Hamas, menyampaikan bahwa para tawanan Israel diperlakukan setara dengan rakyat Palestina di Gaza. “Mereka memakan apa yang dimakan para pejuang kami dan rakyat kami. Tidak ada hak istimewa apa pun di tengah kejahatan kelaparan dan pengepungan,” kata Abu Ubaidah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Hamas “siap bertindak positif dan merespons setiap permintaan Palang Merah” untuk mengirimkan bantuan kepada para tawanan, selama bantuan kemanusiaan juga disalurkan secara normal dan permanen kepada seluruh penduduk Gaza.

Ia juga menuntut agar serangan Israel “dalam bentuk apa pun” dihentikan selama proses pengiriman bantuan kepada para sandera berlangsung.

Sementara itu, ICRC dalam pernyataannya pada Ahad (3/8) mengaku “terkejut” dengan video yang memperlihatkan kondisi para tawanan Israel. “Video ini merupakan bukti nyata bahwa kondisi mereka sangat membahayakan jiwa,” ujar ICRC, seraya menegaskan kembali seruan untuk diberikan akses kepada para sandera.

ICRC juga menyatakan bahwa keluarga para tawanan “terpukul dan hancur hati” setelah melihat rekaman tersebut. Mereka menambahkan bahwa akses kepada tahanan memerlukan kerja sama semua pihak. Hingga kini, ICRC belum diizinkan mengunjungi para tahanan Palestina di fasilitas penahanan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Dalam pernyataan terpisah, ICRC juga mengutuk tewasnya seorang staf Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) di Khan Younis, Gaza selatan. Korban meninggal di dalam gedung PRCS yang telah diberi tanda kemanusiaan dengan jelas. Meski PRCS menyebut serangan dilakukan oleh pasukan Israel, ICRC tidak menyebut pihak yang bertanggung jawab dalam pernyataannya.

𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, keluarga para sandera Israel mengkritik keras pendekatan militer yang terus dipertahankan oleh Netanyahu. Mereka menyebut strategi tersebut sebagai “bahaya langsung bagi nyawa putra-putra kami”.

“Selama 22 bulan, publik tertipu oleh ilusi bahwa tekanan militer dapat memulangkan para sandera. Bahkan sebelum tercapainya kesepakatan, sudah dikatakan bahwa perjanjian itu tidak berguna,” ujar perwakilan keluarga dalam pernyataan mereka.

Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 50 sandera Israel di Gaza, namun hanya sebagian kecil yang diyakini masih hidup.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗠𝗲𝗺𝗯𝘂𝗿𝘂𝗸

Kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kantor media pemerintah di Gaza mengungkapkan bahwa pada Sabtu (2/8), Israel hanya mengizinkan 36 truk bantuan masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu, sebanyak 22.000 truk bantuan dilaporkan masih menunggu izin untuk menyalurkan makanan yang sangat dibutuhkan.

PBB dalam pernyataan melalui X pada Ahad (3/8) memperingatkan bahwa satu juta perempuan dan anak perempuan di Gaza kini menghadapi kelaparan.

“Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima dan harus segera diakhiri,” tegas PBB, seraya mendesak dilakukannya gencatan senjata serta pembebasan seluruh sandera.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 175 orang telah meninggal akibat kelaparan paksa, termasuk 93 anak-anak. Salah satunya adalah Atef Abu Khater (17 tahun) yang meninggal pada Sabtu setelah berat badannya turun drastis menjadi hanya 25 kilogram. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

MUI Deklarasikan Kembali Dukungan untuk Palestina dalam Aksi Akbar Selamatkan Gaza di Monas

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dalam Aksi Akbar bertajuk “Selamatkan Gaza” yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (3/8/2025).

Aksi yang dihadiri oleh ribuan umat Islam dari berbagai penjuru ini turut diikuti para tokoh nasional dan ulama terkemuka. Di antaranya hadir Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Umum Wahdah Islamiyah KH Zaitun Rasmin, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dan Anggota DPR RI Mardani Ali Sera.

Selain itu tampak pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fakhri Hamzah, mantan Ketua Umum Muhammadiyah periode 2005–2010 Prof Din Syamsuddin, serta dai dan tokoh umat seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Das’ad Latif, Ustadzah Oki Setiana Dewi, aktivis kemanusiaan Muhammad Husein, dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam aksi ini, MUI memimpin pembacaan pernyataan sikap resmi dalam tiga bahasa: Indonesia, Arab, dan Inggris. Pembacaan dalam bahasa Indonesia dipimpin langsung oleh KH Cholil Nafis dan diikuti oleh massa aksi. Versi bahasa Arab dibacakan oleh KH Zaitun Rasmin, dan versi bahasa Inggris oleh Prof Sudarnoto Abdul Hakim.

Berikut lima poin pernyataan sikap Aksi Akbar Selamatkan Gaza:

1. Mengutuk keras genosida yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina, berupa pembantaian dan pelaparan massal yang telah merenggut puluhan ribu nyawa tak berdosa, khususnya perempuan dan anak-anak.

2. Menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara Islam, dan pemimpin dunia yang masih memiliki nurani dan rasa kemanusiaan, untuk segera mengambil langkah konkret menghentikan pembantaian serta penggunaan kelaparan sebagai senjata perang terhadap rakyat Gaza.

3. Mendesak Pemerintah Mesir dan Yordania agar membuka blokade dan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

4. Memohon kepada Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, untuk memimpin seruan dunia, khususnya dunia Islam, dalam menghentikan genosida dan pelaparan di Gaza, serta memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, sebagaimana amanat UUD 1945: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

5. Mengajak seluruh umat Islam dan masyarakat dunia untuk terus melanjutkan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel, serta menghidupkan doa Qunut Nazilah hingga genosida dihentikan dan kemerdekaan Palestina terwujud sepenuhnya.

Sumber: mui.or.id

Ratusan Ribu Warga Australia Gelar Aksi Damai di Sydney Serukan Gencatan Senjata di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

SYDNEY (jurnalislam.com)– Puluhan ribu warga Australia turun ke jalan dan melintasi Jembatan Pelabuhan Sydney pada Ahad (3/8/2025) dalam aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka menyerukan diakhirinya perang di Jalur Gaza serta mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang dilanda krisis akibat blokade Israel.

Dalam aksi yang bertajuk “Pawai untuk Kemanusiaan”, para demonstran menerjang hujan dan angin kencang sambil meneriakkan seruan “Gencatan Senjata Sekarang” dan “Bebaskan Palestina”. Sebagian peserta membawa panci dan wajan sebagai simbol penderitaan akibat kelaparan di Gaza.

Aksi ini berlangsung tak lama setelah Australia bersama lebih dari puluhan negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan “kesediaan atau pertimbangan positif” untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara. Beberapa negara, seperti Prancis, Inggris, dan Kanada, telah secara terbuka menyatakan niat serupa dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 175 warga, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi sejak Israel melancarkan operasi militer ke wilayah tersebut pasca serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada Oktober 2023.

Australia sendiri telah menyuarakan seruan untuk mengakhiri konflik di Gaza, namun hingga kini belum mengambil langkah konkret untuk mengakui negara Palestina secara resmi.

Menurut kepolisian, jumlah peserta aksi mencapai sekitar 90.000 orang. Namun, pihak penyelenggara dari Palestine Action Group Sydney mengklaim jumlah massa bisa mencapai 300.000 orang.

Aksi ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari lansia hingga keluarga dengan anak-anak. Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, turut hadir dalam aksi tersebut, meski tidak memberikan pernyataan kepada publik.

Senator New South Wales dari Partai Hijau, Mehreen Faruqi, dalam orasinya di Lang Park, pusat kota Sydney, menyerukan agar Australia menjatuhkan “sanksi paling keras terhadap Israel”. Ia juga menuduh militer Israel telah melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina.

Penulis buku The Palestine Laboratory, Antony Loewenstein, turut hadir dan berbicara dalam demonstrasi tersebut. Kepada Al Jazeera, ia menyampaikan bahwa kemarahan warga bukan hanya ditujukan kepada tindakan Israel, tetapi juga terhadap keterlibatan pemerintah Australia.

“Australia, termasuk sejak dimulainya perang, merupakan bagian dari rantai pasokan global untuk jet tempur F-35 yang digunakan Israel di Gaza. Banyak warga Australia kini menyadari hal itu,” ujarnya.

“Keterlibatan ini membuat masyarakat marah karena pemerintah mereka hanya diam melihat penderitaan di Gaza,” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Trauma Perang Picu Bunuh Diri, Militer Israel Tambah 800 Petugas Kesehatan Mental

Redaktur: Arie Ristyan

PALESTINA (jurnalislam.com)- Sebagian besar kasus bunuh diri terbaru di kalangan prajurit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) disebabkan oleh trauma terkait perang. Hal ini mencakup paparan berkepanjangan terhadap zona pertempuran, menyaksikan kekejaman di medan perang, serta kehilangan rekan sesama prajurit, menurut hasil penyelidikan internal militer yang dikutip Kan News (3/8/2025).

“Sebagian besar kasus bunuh diri berkaitan dengan realitas kompleks yang ditimbulkan oleh perang. Perang memiliki konsekuensi,” ujar seorang pejabat militer senior kepada media tersebut.

Menanggapi temuan tersebut, militer Israel menyatakan telah mengambil langkah sistematis, termasuk meningkatkan pelatihan bagi para komandan dan memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi risiko psikologis. Selain itu, jumlah petugas kesehatan mental juga ditambah sebanyak 200 orang untuk prajurit aktif dan 600 orang untuk pasukan cadangan.

Menurut laporan Haaretz, sedikitnya 17 prajurit Israel dilaporkan meninggal akibat bunuh diri sepanjang tahun 2025. Para pejabat militer mengkhawatirkan bahwa angka ini dapat terus meningkat jika dampak psikologis dari perang tidak segera ditangani secara menyeluruh. (Bahry)

Sumber: TOI

Hamas Bantah Siap Serahkan Senjata, Tegaskan Hak Perlawanan terhadap Pendudukan Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Hamas membantah laporan yang menyebutkan bahwa mereka bersedia melucuti senjata dalam proses negosiasi gencatan senjata Gaza dengan Israel. Kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan bahwa mereka memiliki hak “nasional dan hukum” untuk melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Hamas pada Sabtu (2/8/2025), menanggapi pernyataan yang diklaim disampaikan oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam pertemuan dengan keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

Mengutip rekaman pertemuan tersebut, media Israel Haaretz melaporkan bahwa Witkoff mengatakan Hamas menyatakan “siap untuk didemiliterisasi”.

Namun dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa “perlawanan dan persenjataan adalah hak nasional dan hukum selama pendudukan [Israel] masih berlangsung”.

Hak tersebut, lanjut Hamas, “tidak akan dilepaskan sampai seluruh hak nasional kami dipulihkan, terutama pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kota”.

Witkoff diketahui bertemu dengan keluarga tawanan Israel di Tel Aviv pada Sabtu, sehari setelah kunjungannya ke lokasi distribusi bantuan di Gaza yang didukung AS dan Israel serta dikelola oleh lembaga kontroversial, Global Humanitarian Foundation (GHF).

Hamas sebelumnya mengecam kunjungan Witkoff sebagai “pertunjukan sandiwara” yang bertujuan menyesatkan opini publik mengenai situasi di Gaza, yang tengah menghadapi blokade Israel serta krisis kelaparan yang telah memicu kecaman global.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 1.300 warga Palestina telah terbunuh saat mencoba mendapatkan bantuan makanan di lokasi-lokasi yang dikelola GHF sejak lembaga itu mulai beroperasi di Gaza pada Mei lalu.

Kendati mendapat kritik internasional, pemerintahan Trump tetap mendukung GHF. Pada Juni lalu, Washington mengumumkan persetujuan pendanaan sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp490 miliar) untuk mendukung operasional lembaga tersebut di Gaza.

Pernyataan Witkoff soal perlucutan senjata muncul di tengah meningkatnya tekanan global untuk mengakui negara Palestina, menyusul krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.

Inggris dalam konferensi dua hari Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pekan ini menyatakan kemungkinan akan mengikuti langkah Prancis mengakui negara Palestina pada September mendatang.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa London akan memberikan pengakuan jika Israel gagal memenuhi sejumlah prasyarat, termasuk penerapan gencatan senjata di Gaza. Pernyataan itu sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara, Uni Eropa, serta Liga Arab, yang menyepakati dokumen tujuh halaman yang mendorong kembali solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina.

Dalam dokumen itu, Hamas didesak untuk “mengakhiri kekuasaan di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina dengan dukungan dan keterlibatan internasional, sebagai bagian dari upaya membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.” (Bahry)

Sumber: Al Jazeera.