Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI), salah satu organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, menyerukan pentingnya penyelenggaraan pemilihan parlemen pertama di Bangsamoro, Kawasan Otonomi di Mindanao, Filipina Selatan, yang berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Seruan ini disampaikan menyusul adanya dinamika dan perhatian internasional, termasuk rencana penundaan yang berpotensi mengganggu proses perdamaian.

Dalam pernyataan resminya, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, menekankan bahwa langkah demokratis ini merupakan momen krusial bagi masa depan masyarakat Bangsamoro yang mayoritas Muslim.

“Pemilu yang berintegritas di Bangsamoro bukan sekadar urusan prosedural, tetapi merupakan upaya bersama untuk merajut keadilan, menumbuhkan kepercayaan sosial, dan membangun pondasi pembangunan inklusif pasca-konflik,” tegas Wibisono, pada Rabu (24/09/2025) di Jakarta.

Sebagai ormas Islam yang aktif dalam diplomasi publik dan isu-isu kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara, PUI memandang stabilitas Mindanao memiliki implikasi langsung terhadap keamanan dan perdamaian regional. Posisi ini mempertegas peran strategis organisasi sipil keagamaan dalam mendorong dialog dan penyelesaian konflik secara damai, yang melampaui batas-batas nasional.

Dr. Wibisono, yang juga menjabat sebagai President South Asian Youth Organization (SAYO) Turkey, lebih lanjut menyoroti pentingnya kolaborasi semua pihak.

“Partisipasi penuh dari semua elemen, termasuk masyarakat sipil, pemerintah lokal dan pusat, tokoh adat, perempuan, pemuda, serta mantan kombatan yang telah berintegrasi, adalah kunci kesuksesan. Kami mendorong pemerintah Manila untuk mengedepankan empati dan dialog, karena pendekatan intervensi dan penundaan justru kontra-produktif dan dapat menjadi beban baru,” jelas ahli keamanan internasional lulusan Turkish National Police Academy tersebut.

Pernyataan solidaritas kuat juga disampaikan untuk masyarakat Bangsamoro. Wibisono menyatakan, “Generasi muda, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat Bangsamoro harus yakin bahwa masa depan benar-benar ada dalam genggaman mereka. Keadilan adalah visi besar yang dapat diwujudkan. PUI berdiri bersama dalam semangat solidaritas keumatan.”

Terkait isu intervensi dan rencana penundaan pemilu yang mengundang kekhawatiran para pengamat, Wibisono mengingatkan bahwa mengedepankan proses yang fair dan mandiri justru merupakan solusi strategis. Langkah ini bukan hanya akan meredam potensi konflik di Mindanao, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas nasional Filipina di tengah berbagai tantangan internal yang dihadapi Manila.

DPP PUI juga mendorong komunitas internasional, organisasi Islam global, dan jejaring masyarakat sipil untuk turut aktif mengawal dan mendukung proses pemilu ini agar bebas dari intimidasi dan manipulasi. Peran pengawasan independen dinilai crucial untuk memastikan terciptanya suasana saling percaya.

Pada akhirnya, PUI meyakini bahwa perdamaian dan kemakmuran Bangsamoro akan memberikan efek domino positif bagi Filipina dan kawasan. “Ketika Bangsamoro damai dan adil, bukan hanya Mindanao yang sejahtera, tetapi stabilitas yang ditimbulkannya akan menguntungkan Manila dan seluruh Filipina. Mewujudkan pemilu berintegritas adalah kontribusi nyata bagi perdamaian berkelanjutan di Asia Tenggara,” pungkas Dr. Wibisono penuh harap.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 pada Sabtu–Ahad, 27–28 September 2025, di Grand Paragon Hotel, Jakarta. Acara yang berlangsung selama dua hari ini mengusung tema “Meneguhkan Solidaritas, Mengawal Peradaban, Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dan dihadiri oleh anggota JATTI dari berbagai penjuru Tanah Air serta perwakilan duta besar negara-negara Timur Tengah.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir sebagai pembicara kunci. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa alumni Timur Tengah memiliki keistimewaan dibandingkan lulusan luar negeri lainnya.

“Setidaknya ada dua keunggulan utama. Pertama, penguasaan bahasa asing, minimal bahasa Arab, sering kali ditambah dengan bahasa Inggris. Kedua, pemahaman ilmu agama yang mendalam, yang membuat mereka langsung diakui masyarakat sebagai figur ulama atau kiai,” ujar Muzani.

Namun ia mengingatkan, keunggulan tersebut jangan sampai membatasi ruang gerak alumni Timur Tengah. Menurutnya, peran mereka di bidang dakwah dan pendidikan memang sudah signifikan, tetapi kontribusi di sektor ekonomi masih relatif kecil.

“Dunia dakwah dan pendidikan juga membutuhkan dukungan ekonomi yang kuat. Sayangnya, masih sedikit yang terjun di sektor ekonomi,” katanya. Muzani menambahkan, berdasarkan pertemuannya dengan para duta besar negara-negara Arab, terbuka peluang besar bagi para ahli pertanian, peternakan, dan konstruksi asal Indonesia.

“Saya berharap JATTI ke depan dapat menjadi motor penggerak bukan hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam membangun kerja sama ekonomi yang nyata,” imbuh mantan Sekjen Partai Gerindra itu.

Muzani menilai, kemampuan bahasa dan pemahaman agama menjadi modal sosial kuat bagi alumni Timur Tengah sehingga wajar jika banyak yang aktif di bidang dakwah dan pendidikan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya diversifikasi peran agar alumni juga mampu menopang pembangunan bangsa di sektor strategis lainnya.

“Sedikit sekali yang bergerak di bidang ekonomi. Padahal pendidikan dan dakwah itu butuh ekonomi. Harus ada alumni JATTI yang bergerak di bidang konstruksi, peternakan, pertanian, dan lainnya, bukan hanya urusan umrah dan haji,” tegas Muzani.

Sebelumnya, Ketua Umum JATTI KH Bachtiar Nasir (UBN) dalam sambutannya mengajak seluruh anggota untuk meninggalkan friksi internal dan fokus pada transformasi organisasi. Ia juga mengingatkan agar alumni tidak terjebak dalam perdebatan maupun sikap menyalahkan pihak lain terkait isu global seperti Palestina.

“Tidak mudah mempersatukan para alumni Timur Tengah di Indonesia. Karena itu, saya mengajak agar kita tidak terlalu berbesar hati menyalahkan orang-orang Timur Tengah mengapa mereka tidak membela Palestina. Sebab kita sendiri masih perlu dikoreksi,” kata UBN.

UBN menegaskan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat peradaban Islam dunia. Dengan memanfaatkan jaringan alumni Timur Tengah, JATTI berencana menarik ulama dan profesor terkemuka dari Timur Tengah untuk datang dan bermigrasi ke Indonesia.

“Indonesia punya peluang besar. Ulama dan profesor dari Timur Tengah siap datang ke Indonesia. Mari kita jadikan negeri ini sebagai epicentrum peradaban Islam,” ujarnya.

Munas II JATTI menjadi momentum konsolidasi nasional bagi para alumni Timur Tengah. Selain memperkuat peran di bidang dakwah dan pendidikan, organisasi ini juga menargetkan kontribusi lebih luas di sektor ekonomi dengan menjadikan jaringan Timur Tengah sebagai mitra utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Sejumlah anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

A’wan PBNU, KH. Abdul Muhaimin, menegaskan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dituntaskan secara adil dan terbuka.

“Korupsi itu mestinya menjadi bagian dari extraordinary crime yang harus ditindak tuntas transparan dan adil, tapi jangan sampai kehilangan wise (kebijaksanaan),” kata kiai Muhaimin di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9).

Ia meminta KPK segera menetapkan tersangka serta memberi penjelasan terang kepada publik.

“Penjelasan-penjelasan KPK jangan sampai menyentuh kepada institusi-institusi yang sebetulnya tidak semuanya terlibat hanya beberapa orang, tapi seluruh Indonesia akhirnya komplain ke saya bagaimana ini peta dan anatominya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, PBNU juga menanyakan langsung soal kepastian penetapan tersangka.

“Saya tadi meminta limitnya kapan?, Jangan digoreng ngalor-ngidul begini. Penetapannya lebih cepat lebih baik. Semoga KPK tetap tegak lurus dan cepat bisa terselesaikan sehingga tidak digoreng,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya diskusi dengan kiai NU. Namun ia menegaskan penetapan tersangka tidak bisa sembarangan.

“Kita sama-sama tunggu prosesnya karena penyidikan juga masih berlangsung di mana penyidik pekan ini masih secara intensif melakukan pemeriksaan, permintaan keterangan kepada pihak-pihak khususnya biro travel penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK di wilayah Jawa Timur,” kata Budi.

“Nanti dari keterangan yang sudah diperoleh dalam pemeriksaan pada pekan ini nanti akan didalami dan dianalisis,” sambungnya.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. KPK juga menggandeng PPATK untuk menelusuri aliran uang dan telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri: mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.

KPK sebelumnya menggeledah sejumlah lokasi mulai dari rumah Yaqut di Condet, kantor agen travel haji di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan aset properti ikut disita.