Penulis: Arie Ristyan

TEPI BARAT (jurnalislam.com)— Lebih dari 1.630 anak Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan puluhan lainnya di Gaza telah ditangkap oleh pasukan Israel sejak Oktober 2023, menurut pernyataan gabungan kelompok hak asasi tahanan Palestina pada Kamis (20/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia.

Kelompok-kelompok tersebut Otoritas Tahanan dan Tahanan Palestina yang Dibebaskan, Klub Tahanan Palestina, dan Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer menyatakan bahwa tindakan Israel merupakan bagian dari kampanye sistematis yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap anak-anak Palestina, salah satu kelompok paling rentan di bawah pendudukan.

Mereka menegaskan bahwa selain penangkapan, pasukan Israel juga melakukan penggerebekan malam hari ke rumah-rumah keluarga, merampas hak pendidikan anak-anak, serta melakukan serangan mematikan yang menargetkan mereka.

“Anak-anak Palestina membayar harga atas keberadaan mereka dalam realitas yang dikendalikan oleh dominasi kolonial, yang tidak membedakan antara muda dan tua,” bunyi pernyataan tersebut.

Kelompok HAM itu juga menyoroti bahwa Israel telah membunuh puluhan ribu anak Palestina sejak Oktober 2023 suatu kondisi yang mereka sebut sebagai “titik balik yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya”.

Banyak anak yang ditahan dilaporkan mengalami penghilangan paksa, dilarang menerima kunjungan keluarga, serta ditahan tanpa dakwaan maupun proses peradilan. Saat ini, Israel menahan sekitar 350 anak Palestina, termasuk dua anak perempuan, dalam kondisi yang disebut “jauh di bawah standar internasional”.

Di dalam tahanan Israel, anak-anak tersebut menghadapi kelaparan, isolasi, kurangnya perawatan medis, serta tidak mendapatkan akses memadai terhadap pendampingan hukum. Kesaksian sejumlah anak kepada kelompok HAM mengungkapkan bahwa perlakuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukuman kolektif yang diberlakukan Israel sejak pecahnya perang Gaza.

Mereka mengatakan isolasi dan penyiksaan yang dialami semakin brutal setelah apa yang disebut kelompok-kelompok itu sebagai “perang pemusnahan” di Gaza.

“Prosedur ini bukanlah hal baru. Namun setelah perang di Gaza, praktik ini menjadi lebih keras, lebih meluas, dan berdampak lebih dalam pada kehidupan anak-anak yang ditahan,” tulis mereka.

Menurut data kelompok HAM, saat ini terdapat lebih dari 90 anak yang ditahan Israel di bawah penahanan administratif, sebuah kebijakan yang memungkinkan Israel menahan seseorang tanpa dakwaan atau batas waktu.

Kelompok tersebut mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran terhadap anak-anak Palestina dan menegaskan bahwa pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel harus ditegakkan.

Di Gaza, di mana ICJ telah menyatakan bahwa tindakan Israel “secara masuk akal dapat dianggap sebagai genosida”, otoritas setempat melaporkan bahwa hampir 20.000 anak telah terbunuh sejak Oktober 2023. Save the Children sebelumnya menyatakan bahwa angka tersebut setara dengan satu anak terbunuh setiap jam sejak awal perang. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Sebuah foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang tentara Israel memamerkan penyiksaan terhadap seorang tahanan Palestina di Gaza. Dalam foto tersebut, seorang warga Palestina tampak diikat, ditutup matanya, dan berada dalam kondisi tidak berdaya.

Yang memicu kemarahan publik adalah caption yang ditulis tentara Israel pada unggahan tersebut: “Dijual.”

Tindakan itu dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap tahanan Palestina sekaligus memperlihatkan bagaimana tentara Israel merayakan penculikan dan penyiksaan sebagai bagian dari operasi militernya di Gaza. Foto tersebut juga mencerminkan kultur impunitas di tubuh militer Israel, yang kerap mendokumentasikan dan memamerkan kekerasan terhadap warga Palestina.

Para pengamat HAM menyebut tindakan tersebut sebagai bukti nyata praktik penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia, yang dilarang dalam hukum internasional. Sementara aktivis Palestina menegaskan bahwa unggahan semacam itu kembali memperlihatkan watak genosidal operasi Israel di Gaza sejak perang dimulai.

Sampai saat ini, otoritas Israel belum memberikan komentar atas beredarnya foto yang memicu kecaman tersebut. (Bahry)

Sumber: TRT

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Jumlah tahanan Palestina yang meninggal saat berada dalam tahanan Israel melonjak drastis sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023. Laporan terbaru Physicians for Human Rights Israel (PHRI) yang dirilis 17 November 2025 mengungkap sedikitnya 98 tahanan Palestina tewas akibat penyiksaan, kelaparan, dan kelalaian medis di berbagai pusat penahanan Israel.

Menurut PHRI, tujuh kematian terjadi pada 2023, meningkat menjadi 50 pada 2024, dan 21 kematian tercatat sepanjang tahun ini, dengan laporan kematian terbaru pada 2 November. Dari total korban, 68 orang berasal dari Jalur Gaza, sementara sisanya dari Tepi Barat. PHRI menegaskan bahwa jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar mengingat banyak tahanan yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Laporan itu menyebutkan sejumlah penyebab utama kematian, termasuk kerusakan organ dalam, patah tulang rusuk akibat pemukulan, malnutrisi, dan pengabaian medis berat. Ribuan warga Palestina dikabarkan diculik dari Gaza selama agresi militer Israel dan dibawa ke fasilitas penahanan yang dikenal luas dengan praktik penyiksaan.

Salah satu fasilitas paling kejam yang disorot PHRI adalah Sde Teiman, di gurun Negev (Naqab), Israel selatan. Di tempat ini terjadi berbagai bentuk penganiayaan ekstrem, termasuk kasus pemerkosaan terhadap seorang tahanan laki-laki menggunakan batang logam pada Juli 2024. Sebulan kemudian, dua tahanan Palestina, Omar Junaid dan Islam al-Sarsawi, tewas akibat penyiksaan di fasilitas tersebut.

PHRI mencatat bahwa jumlah korban tewas dalam tahanan Israel selama dua tahun perang ini lebih dari dua kali lipat total kematian dalam kurun sepuluh tahun sebelum perang, yang tercatat kurang dari 30 orang.

Temuan itu disusun berdasarkan wawancara dengan staf medis penjara, mantan tahanan, serta pemeriksaan hasil otopsi para korban dengan izin keluarga. “Tingkat kematian yang mengkhawatirkan di tahanan Israel menunjukkan sistem yang telah kehilangan kendali moral dan profesional,” kata Direktur PHRI, Naji Abbas. Ia menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap seluruh kematian tersebut.

Laporan PHRI juga sejalan dengan investigasi The Associated Press, yang mengungkap kesaksian mantan sipir penjara tentang pemukulan rutin terhadap tahanan Palestina, pemasungan berkepanjangan, hingga pembiaran medis yang menyebabkan banyak tahanan meninggal. Seorang sipir menggambarkan Sde Teiman sebagai “kuburan” karena banyaknya kematian yang terjadi di sana.

Saat ini, Israel masih menahan ribuan warga Palestina, termasuk tokoh kesehatan seperti Dr. Hussam Abu Safiya, direktur RS Kamal Adwan; Dr. Marwan al-Hams, direktur RS Abu Youssef Najjar di Rafah; dan Mohammed Ibrahim, remaja Palestina-Amerika berusia 17 tahun yang kini ditahan di penjara Ofer.

PHRI menegaskan bahwa praktik penyiksaan dan pengabaian sistematis tersebut bukan lagi penyimpangan, tetapi telah menjadi pola yang mengakar selama perang Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

SUDAN (jurnalislam.com)- Sebuah organisasi medis terkemuka yang berbasis di Sudan melaporkan sedikitnya 32 kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan selama pengambilalihan brutal Al-Fasher, ibu kota Darfur Utara, oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Dalam laporan yang dirilis pada Ahad (16/11/2025), Jaringan Dokter Sudan (SDF) menyatakan bahwa sejumlah anak perempuan diperkosa di dalam kota Al-Fasher setelah RSF menguasai wilayah tersebut. Korban lainnya diserang saat mereka melarikan diri menuju kota terdekat, Tawila.

SDF mengutuk keras tindakan tersebut sebagai “pelanggaran nyata hukum humaniter internasional, dan merupakan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Organisasi itu menambahkan bahwa kasus terbaru ini menunjukkan “luasnya kekacauan dan pelanggaran sistematis yang dihadapi perempuan dan anak perempuan di wilayah kekuasaan RSF, di tengah ketiadaan perlindungan dan lemahnya akuntabilitas.”

SDF menyerukan agar RSF segera dimintai pertanggungjawaban atas kekejaman tersebut, serta mendesak dilakukannya penyelidikan internasional yang independen, perlindungan bagi para penyintas dan saksi, dan akses tanpa hambatan bagi tim medis, kemanusiaan, maupun hukum.

Laporan SDF ini muncul setelah peringatan dari Dokter Lintas Batas (MSF) pada Jumat sebelumnya, yang menyebutkan bahwa ratusan warga menjadi korban penyiksaan dan kekerasan seksual sejak RSF merebut El-Fasher.

Michel Lacharite, Kepala Operasi Darurat MSF, menjelaskan:

“Kami menerima lebih dari 500 korban penyiksaan dalam beberapa bulan terakhir, dan hanya pada bulan September tercatat lebih dari 200 kasus kekerasan seksual.”

Ia menuturkan bahwa setelah pengambilalihan Al-Fasher pada akhir pekan 26–27 Oktober, beberapa ribu orang melarikan diri ke Tawila, namun hingga kini kurang dari 10 ribu orang yang tiba.

Para pengungsi juga melaporkan adanya pembunuhan tanpa pandang bulu dan bermotif etnis. Sejumlah orang disebutkan ditahan di desa Qarni ketika mencoba melarikan diri, namun jumlah pastinya belum diketahui.

“Kami tahu beberapa orang ditahan. Kami tahu mereka dimintai uang. Ada laporan yang mengarah ke sana. Namun memperkirakan berapa banyak ratusan atau ribuan sangat sulit,” kata Lacharite.

Konflik antara tentara Sudan dan RSF yang pecah sejak April 2023 telah menewaskan sedikitnya 40.000 orang dan menyebabkan 12 juta orang mengungsi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

RSF merebut kendali Al-Fasher bulan lalu dan sejak itu dituduh melakukan pembantaian oleh kelompok-kelompok lokal maupun internasional, memicu kekhawatiran bahwa penguasaan ini akan memperdalam pemisahan de facto Sudan. RSF kini mengendalikan lima negara bagian Darfur, sementara tentara memegang sebagian besar dari 13 negara bagian lainnya, termasuk Khartoum.

Menanggapi laporan kejahatan tersebut, Dewan Hak Asasi Manusia PBB memerintahkan penyelidikan atas pelanggaran yang terjadi di Al-Fasher dan menginstruksikan Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Sudan untuk segera memeriksa insiden di ibu kota Darfur Utara itu. (Bahry)

Sumber: TNA