Penulis: Arie Ristyan

Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata, Israel Pangkas Bantuan untuk Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Israel hanya mengizinkan kurang dari 200 truk bantuan masuk ke Jalur Gaza per hari, jauh di bawah 600 truk yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabteh, pada Senin (24/11).

Al-Thawabteh menegaskan bahwa Israel “secara sengaja, perlahan, dan kumulatif mengelola kelaparan di Gaza” dengan membatasi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh 2,4 juta penduduk Gaza. Ia menyebut tingkat malnutrisi kini telah melampaui 90 persen.

Menurut kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada 10 Oktober, seharusnya 600 truk bantuan masuk setiap hari. Namun Israel dinilai tidak mematuhi kesepakatan tersebut, bahkan tetap melancarkan serangan harian yang telah menewaskan sedikitnya 342 warga Palestina sejak 10 Oktober.

Selain itu, Israel masih melarang masuknya mesin dan peralatan berat yang dibutuhkan tim pertahanan sipil untuk mengevakuasi jenazah dari bawah reruntuhan bangunan. Al-Thawabteh menyebut tindakan tersebut sebagai “kejahatan gabungan, berupa kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil dan penghalangan bantuan kemanusiaan.”

Ia mendesak para mediator dan penjamin gencatan senjata untuk memberikan tekanan kuat agar Israel menghentikan pelanggaran dan mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 70.000 warga Gaza sebagian besar perempuan dan anak-anak serta melukai lebih dari 170.900 orang. Serangan tanpa henti itu juga menghancurkan sebagian besar kawasan pemukiman di Jalur Gaza menjadi puing-puing. (Bahry)

Sumber: TRT

Studi Max Planck: Korban Genosida Gaza Bisa Tembus 100 Ribu Jiwa, Jauh di Atas Angka Resmi

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Jumlah warga Palestina yang tewas akibat genosida Israel di Jalur Gaza kemungkinan jauh lebih tinggi dari perkiraan resmi. Hal ini diungkap surat kabar mingguan Jerman, ZEIT, berdasarkan riset tim ilmuwan di Institut Max Planck untuk Penelitian Demografi di Rostock.

Menurut perhitungan para peneliti, sedikitnya 100.000 warga Palestina diperkirakan tewas selama lebih dari dua tahun agresi Israel. Estimasi mereka berada di rentang 99.997 hingga 125.915 korban, dengan angka median 112.069 jiwa.

“Kita tidak akan pernah mengetahui angka pasti korban tewas. Kami hanya mencoba memperkirakan besaran angka yang paling realistis,” kata Irena Chen, salah satu pemimpin proyek tersebut, dikutip dari TRT (25/11/2025).

Para ilmuwan Max Planck mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi Kementerian Kesehatan Gaza, survei rumah tangga independen, hingga laporan kematian dari media sosial. Hingga kini, satu-satunya sumber resmi mencatat 67.173 korban jiwa, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka tersebut cenderung konservatif dan tidak mencakup ribuan korban yang tidak dapat terdata.

Menurut ZEIT, tidak ada tanda-tanda manipulasi data oleh kementerian Gaza. Justru, banyak studi sebelumnya menemukan bahwa korban sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama mereka yang terkubur di bawah reruntuhan atau tidak tercatat karena rumah sakit lumpuh selama agresi.

Para peneliti Max Planck juga memetakan data berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 27 persen korban adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun, sementara 24 persen adalah perempuan. Kematian di kalangan warga lanjut usia juga sangat mungkin tidak terhitung dalam laporan resmi.

𝗔𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽 𝗥𝘂𝗻𝘁𝘂𝗵 𝗗𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝘀

Dampak genosida ini terhadap kehidupan jangka panjang juga sangat menghancurkan. Sebelum perang, angka harapan hidup warga Gaza adalah 77 tahun untuk perempuan dan 74 tahun untuk laki-laki. Namun, untuk tahun 2024, para ahli memproyeksikan penurunan ekstrem menjadi 46 tahun untuk perempuan dan 36 tahun untuk laki-laki.

Proyeksi ini menunjukkan betapa berbahayanya kondisi hidup bagi penduduk sipil Gaza jika serangan Israel terus berlanjut sebagaimana dua tahun terakhir.

Selain pembunuhan massal, Israel juga menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menyebabkan hampir seluruh penduduk terusir dari tempat tinggal mereka. (Bahry)

Sumber: TRT

KPK Diminta Hadirkan Bobby Nasution dalam Sidang Korupsi Jalan di Sumut

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan menghadirkan Bobby Nasution sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Desakan ini disampaikan ICW dalam siaran pers tertanggal Kamis, 20 November 2025.

ICW menilai sikap KPK yang hingga kini belum memeriksa Bobby terkait proyek Jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu dan Jalan Hutaimbaru Sipiongot menjadi sinyal lemahnya komitmen lembaga antirasuah tersebut. ICW bahkan menyebut KPK berpotensi “masuk angin”.

Pada 26 Juni 2025, KPK telah menangkap lima orang tersangka yang diduga bersekongkol untuk memenangkan salah satu pelaku usaha dengan imbalan uang Rp2 miliar. Selain itu, pada 22 dan 23 April 2025, Bobby Nasution diketahui mengunjungi lokasi proyek bersama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Dengan adanya rangkaian informasi tersebut, ICW menyatakan langkah Hakim Khamozaro Waruru yang meminta KPK menghadirkan Bobby sebagai saksi adalah tepat dan harus segera dijalankan.

𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗔𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

ICW juga menyoroti dugaan keterlibatan Bobby dalam penggeseran anggaran APBD Sumut hingga empat kali untuk pembiayaan proyek jalan tersebut. Perubahan anggaran itu disebut dilakukan tanpa sepengetahuan Badan Anggaran DPRD Sumut.

Padahal, Pasal 177–179 PP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa perubahan APBD wajib melalui persetujuan DPRD. Karena itu, ICW menilai tindakan tersebut patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗯𝗮𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺

ICW juga mengungkap adanya indikasi intervensi politik dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya, upaya penyidik KPK untuk memeriksa Bobby disebut kandas karena ditolak oleh Kepala Satgas yang berasal dari unsur kepolisian.

Situasi semakin menguatkan dugaan tekanan politik setelah rumah Hakim Khamozaro Waruru mengalami kebakaran tak lama setelah ia memerintahkan KPK untuk memeriksa Bobby. Meski terduga pelaku telah ditangkap, ICW meminta kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Menurut ICW, apabila terbukti ada kaitan dengan perintah pemeriksaan Bobby Nasutionyang merupakan menantu mantan Presiden RI ke-7 maka insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya teror sekaligus obstruction of justice.

𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗞𝗣𝗞

Melalui pernyataan resminya, ICW meminta KPK untuk:

1. Segera memanggil dan menghadirkan Bobby Nasution dalam persidangan sesuai perintah hakim.

2. Membuka penyelidikan baru terhadap dugaan keterlibatan Bobby dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru Sipiongot.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan pejabat kunci di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tokoh politik nasional.

FLP Gelar Mukernas 2025, Rumuskan Arah Program Kerja Empat Tahun ke Depan

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena (BPP FLP) sukses menyelenggarakan acara Musyawarah Kerja Nasional. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sofyan Jakarta Pusat, Sabtu-Ahad (22-23 November 2025).

Mengambil tema, ”Mewujudkan Organisasi Profesional Berkeadaban” kegiatan tersebut dihadiri pengurus Dewan Pertimbangan FLP, Asma Nadia, Helvy Tiana Rosa, Irfan Hidayatullah selain tentunya jajaran pengurus lainnya.

Menurut Ketua Umum FLP, Sugiarti Mukernas ini diadakan sebagai upaya untuk membas tentang program kerja FLP selama 4 tahun kedepan.

“Kita fokuskan lima hal, diantaranya adalah kaderisasi penulis, adaptasi digital, membangkitkan karya ke Palestinaan, mengokohkan karya di FLP bagaimana FLP harus membangun jaringan serta bisnisnya harus terus berjalan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam berliterasi,” ujarnya, Ahad (23/11/2025).

FLP Lantik Pengurus Baru Periode 2025-2029 dan Bentuk Divisi Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Pengurus Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena (BPP FLP) periode 2025-2029 resmi dilantik. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/112025). Seluruh pengurus BPP FLP dilantik oleh Helvy Tiana Rosa wakil dari Dewan Pertimbangan.

Sugiarti terpilih menjadi Ketua Umum FLP, Anugrah Roby Syahputra sebagai Sekjend dan Rully Febrianti sebagai Bendahara Umum.

Sugiarti sendiri ditetapkan sebagai Ketua Umum saat diselenggarakan Musyawarah Nasional FLP yang diselenggarakan di Surabaya, Jumat- Ahad (17-19 Oktober 2025) mengalahkan calon lainnya.

Dalam pelantikan ini juga didirikan divisi baru terkait kemanusiaan yaitu Divisi kePalestinaan. Divisi tersebut nantinya akan fokus dalam sosialisasi dan edukasi tentang informasi Palestina.

“Dalam pelantikan ini ada yang istimewa karena ada divisi baru yaitu Divisi Palestina yang merupakan rekomendasi saat Musyawarah Nasional yang diadakan di Surabaya bulan lalu,” ujarnya.

Helvy Tiana Rosa dalam sambutannya meminta agar seluruh pengurus BPP FLP bersemengat dan berjuang dalam ladang dakwah ini.

“Hari ini FLP harus bangkit dengan karya-karyanya sehingga bisa mengikuti even internasional sehingga terbangun kualitas penulis yang lebih baik tentunya,”ujarnya.

PBNU Kumpulkan Alim Ulama, Para Kiai Sepuh Sepakat Penyelesaian Polemik Dikembalikan pada AD/ART

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki mekanisme organisasi yang tertata dan berlandaskan konstitusi. Karena itu, setiap persoalan internal harus dirujukkan kembali kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Dalam konferensi pers usai acara Silaturahim Alim Ulama di Gedung PBNU, Ahad malam (23/11/2025), Gus Yahya menyampaikan bahwa segala bentuk pernyataan maupun tindakan dari siapapun harus selaras dengan aturan organisasi.

“Semua statemen, baik lisan maupun tulisan, wajib diukur dengan sistem aturan yang berlaku di dalam konstitusi organisasi,” ujarnya.

Menurutnya, para alim ulama yang hadir sepakat bahwa polemik terkait hasil rapat harian Syuriyah harus diselesaikan melalui koridor AD/ART. Bila ditemukan kekurangan atau ganjalan, hal itu mesti dibahas bersama tanpa memperlebar ketegangan di internal kepemimpinan.

“Intinya, semua sepakat bahwa persoalan organisasi dikembalikan ke AD/ART. Jika ada kekurangan, diselesaikan bersama, bukan dengan memperuncing konflik,” terang Gus Yahya.

Pertemuan yang diikuti sekitar 60 kiai—baik hadir langsung maupun secara daring karena faktor usia dan jarak—juga menyepakati rencana menggelar forum yang lebih besar. Pertemuan lanjutan itu akan dipusatkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dalam waktu dekat.

“Insya Allah akan ada pertemuan yang lebih luas, dituanrumahi oleh Pesantren Lirboyo,” tambahnya.

Gus Yahya menekankan bahwa inisiatif silaturahim ini datang dari Tanfidziyah PBNU untuk menyerap nasihat para kiai guna merespons perkembangan situasi organisasi.

“Pertemuan ini adalah inisiatif Tanfidziyah. Kami membutuhkan masukan, arahan, dan nasihat para kiai terhadap kondisi yang sedang kita hadapi,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa para kiai yang hadir merupakan satu komunitas yang utuh dan tidak terbagi dalam kelompok tertentu.

“Para kiai ini pada dasarnya satu komunitas. Tidak ada pihak-pihak yang saling berseberangan. Fokus silaturahim malam ini adalah mendengar pandangan dan nasihat para kiai sepuh,” tutup Gus Yahya.

Sumber: NU Online

Gus Yahya Tegaskan Sikap Pro-Palestina, Bantah Tudingan Terkait Zionisme Internasional

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Salah satu poin dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang digelar di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis (20/11/2025) adalah desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu mencuat setelah hadirnya akademikus yang dikaitkan dengan jaringan Zionisme Internasional, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Menanggapi hal tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa rekam jejak dirinya terkait isu Palestina-Israel telah lama diketahui publik, termasuk oleh para pemilihnya dalam Muktamar NU 2021.

“Saya tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Presiden Israel Netanyahu dan berbagai elemen di sana. Tapi tahun 2021, dalam Muktamar, cabang-cabang dan PWNU tetap memilih saya. Mereka sudah tahu itu,” ujarnya dalam pertemuan daring bersama PWNU dan PCNU, Jumat (21/11/2025).

Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina secara langsung.

“Bahwa saya datang ke sana demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan, termasuk ketika berhadapan langsung dengan Netanyahu. Dan posisi itu tidak akan pernah berubah,” tegasnya.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗧𝘂𝗱𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝗼𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝘀𝘂 𝗟𝗶𝗮𝗿

Gus Yahya menyebut desakan pemakzulan ini muncul di tengah banyaknya rumor yang ia nilai tidak berdasar.

“Sebelum ini, rumor sudah tidak karu-karuan. Saya dengar tuduhan macam-macam, saya makan duit 900 miliar, dan sebagainya. Tapi saya tidak akan mengambil tindakan berdasarkan rumor atau prasangka,” katanya.

Ia menegaskan hanya akan mengambil sikap jika persoalan sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau jelas, baru saya ambil sikap. Kalau tidak jelas, saya mohon maaf, saya tidak berani, apalagi menyangkut NU,” ujarnya.

Gus Yahya juga menyinggung soal komunikasi internal yang menurutnya belakangan tidak berjalan.

“Sebetulnya baik-baik saja. Tapi mungkin dia terlalu sibuk, tidak pernah menghubungi saya. Saya tidak tahu,” tambahnya.

𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗦𝘆𝘂𝗿𝗶𝘆𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗔𝗞𝗡 𝗡𝗨

Risalah Syuriyah menyoroti kehadiran tokoh yang diduga terkait jaringan Zionisme Internasional dalam AKN NU. Hal itu dianggap bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Selain itu, Syuriyah menilai kegiatan tersebut mencoreng nama baik jam’iyah, sehingga termasuk kategori pelanggaran yang dapat memicu pemberhentian fungsionaris sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

Rapat yang dihadiri 37 dari 53 anggota Syuriyah itu kemudian meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari atau menghadapi pemberhentian.

Selama memimpin PBNU, Gus Yahya berkali-kali menegaskan komitmennya terhadap Palestina. Ia juga kerap menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Kantor PBNU Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

Sumber: NU Online

Ketua PWNU Suarakan Kegelisahan: “NU Milik Jutaan Nahdliyin, Bukan Segelintir Pengurus”

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Situasi internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas setelah munculnya risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang memutuskan pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Dalam pertemuan daring bersama Ketua Umum PBNU pada Jumat (21/11/2025), para pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dari berbagai daerah menyampaikan kegelisahan mendalam terhadap kondisi tersebut.

Ketua PWNU Sumatera Utara, Marahalim Harahap, menegaskan bahwa NU adalah milik jutaan warga Nahdliyin, bukan hanya milik Rais Aam atau Ketua Umum di tingkat pusat. Ia meminta agar PWNU dan PCNU dilibatkan dalam setiap keputusan besar yang menyangkut nasib organisasi.

“Kalau terjadi pemakzulan terhadap Ketua Umum, ini cacat bagi jam’iyah. Ini bukan milik Rais Aam dan Ketum saja. Ini milik jutaan orang. Libatkan PWNU dan PCNU dalam menentukan nasib jam’iyah,” tegas Marahalim.

Ia juga mengingatkan bahwa pemberhentian Ketua Umum di tengah masa jabatan bisa memicu efek domino dalam struktur kepengurusan di daerah.

“Saya khawatir Rais PW akan memberhentikan Ketua PW, Rais PC memberhentikan Ketua PC. Bagaimana nasib jam’iyah kita yang besar ini?” ujarnya.

Dari Sumatera Barat, Ketua PWNU Ganefri meminta penjelasan utuh mengenai persoalan yang terjadi antara Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. Ia menilai penyelamatan organisasi harus menjadi prioritas.

“Kami ingin informasi utuh dari Ketum dan Rais Aam. PWNU se-Indonesia bertanya-tanya, apa sebenarnya masalahnya? Kami minta penjelasan yang utuh,” kata Ganefri.

Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Barat, Kiai Juhadi, mengusulkan agar Mustasyar PBNU dilibatkan secara lebih aktif untuk menyelesaikan krisis. Ia menyebut Mustasyar sebagai sosok-sosok yang memiliki ketenangan dan kejernihan dalam melihat persoalan.

“Mustasyar ini orang-orang hebat dan tidak punya kepentingan. Menurut saya penting mengundang seluruh Mustasyar untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya dengan suara bergetar. Ia bahkan terlihat menahan tangis.

“Ini tontonan yang sangat memprihatinkan. Saya sedih sekali melihat persoalan ini. Kok NU bisa jadi begini?” lanjutnya.

Ketua PWNU Yogyakarta, KH Zuhdi Muhdlor, menyampaikan bahwa konflik internal PBNU telah mencoreng upaya konsolidasi dan kolaborasi yang sedang dibangun bersama berbagai pihak, termasuk Keraton Yogyakarta dan Muhammadiyah.

“Dengan kondisi seperti ini, kami menjadi malu. Ini beban berat bagi kami,” ujarnya. Ia juga menyesalkan bahwa penyelesaian konflik antara para kiai justru ditempuh dengan pendekatan politik, bukan nilai agama.

Pernyataan Sekjen PBNU Gus Ipul: “Ini Dinamika Organisasi Biasa”

Di hari yang sama, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pernyataan resmi melalui siaran pers. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan dinamika organisasi yang sedang ditangani secara internal oleh jajaran Syuriyah.

“Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul.

Ia juga mengajak warga Nahdliyin untuk menenangkan hati di tengah memanasnya situasi.

“Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak shalawat. Jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti,” tutupnya.

Sumber: NU Online

Gus Yahya Sebut Keputusan Syuriyah PBNU Sepihak, Dorong Rekonsolidasi Organisasi

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Sehari setelah beredarnya risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memutuskan pemberhentian dirinya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memberikan tanggapan resmi melalui pertemuan daring bersama para ketua PWNU dan PCNU pada Jumat (21/11/2025).

Risalah Syuriyah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar itu sebelumnya mengemuka luas di media sosial. Surat tersebut memuat keputusan Rapat Harian Syuriyah pada Kamis (20/11/2025) di Hotel Aston Jakarta, yang salah satu poinnya menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Pertemuan daring PBNU dipimpin langsung oleh Gus Yahya, didampingi Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori serta dua Ketua PBNU, Ahmad Suaedy dan Miftah Faqih. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni bertindak sebagai moderator.

Dalam penjelasannya, Gus Yahya mengungkapkan bahwa sejak awal rapat Syuriyah sudah memuat keinginan untuk memberhentikan dirinya. Namun, ia menilai proses tersebut tidak sesuai prinsip organisasi karena tidak memberinya kesempatan untuk memberikan klarifikasi terbuka.

“Tadi malam dilakukan pertemuan Syuriyah dan dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak awal pertemuan sudah dibicarakan ada keinginan untuk memberhentikan saya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa narasi yang dibangun dalam kesimpulan rapat Syuriyah tidak memberikan ruang pembuktian maupun klarifikasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU.

“Dibikin narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu tanpa memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan klarifikasi terbuka. Sehingga keputusannya adalah keputusan sepihak,” tegasnya.

Menurut Gus Yahya, pemberhentian fungsionaris secara tidak hormat hanya dapat dilakukan jika terbukti melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik, tindak pidana, merugikan organisasi secara material, atau melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi. Karena itu, ia menilai proses pembuktian objektif harus terlebih dahulu dilakukan.

“Harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka proses pembuktian yang benar dan objektif harus dilakukan. Itu berarti, yang bersangkutan harus diberi hak untuk klarifikasi secara terbuka,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga soliditas PBNU. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melakukan rekonsolidasi demi keutuhan organisasi.

“Tentu yang pertama-tama dibutuhkan adalah rekonsolidasi PBNU. Saya sudah menyampaikan komitmen bahwa saya akan mendedikasikan seluruh kemampuan saya untuk melakukan rekonsolidasi PBNU supaya utuh kembali,” ungkapnya.

Gus Yahya menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal persaingan Tanfidziyah dan Syuriyah, tetapi menyangkut keutuhan organisasi secara keseluruhan.

“Ini bukan soal mempertahankan Tanfidziyah di depan Syuriyah. Ini soal mempertahankan keutuhan organisasi secara keseluruhan,” tutupnya.

Sumber: NU Online

Tetesan Kecil, Dampak Besar! Banyak Orang Salah dalam Hal Ini

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Muhammad Faiz Dhiya El Haq
(Mahasiswa di Daar Ibnu Hajar, Tarim, Hadramaut)

Menjaga kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama terkait ibadah seperti wudhu dan shalat. Salah satu adab yang sering terlupakan namun memiliki kedudukan penting adalah istibro’, yaitu proses memastikan bahwa sisa urine telah keluar seluruhnya setelah buang air kecil.

Istibro’ membantu mencegah keluarnya tetesan susulan yang dapat membatalkan wudhu atau menajiskan pakaian.

Dalam fikih, istibro’ menjadi perhatian karena urine termasuk najis yang dapat menghalangi sahnya ibadah bila tidak dibersihkan dengan benar. Maka, memahami dan menerapkan istibro’ adalah bagian dari kehati-hatian seorang muslim dalam menjaga kesucian diri.

Apa Itu Istibro’?

Secara bahasa, istibro’ berarti “membersihkan” atau “membebaskan diri dari sesuatu.” Dalam konteks bersuci, istibro’ adalah proses untuk memastikan sisa air kencing telah keluar sepenuhnya sebelum melakukan istinja’ (mencuci kemaluan).

Tujuan utamanya adalah menghindari sisa tetesan susulan yang dapat menyebabkan:
batalnya wudhu, najis pada pakaian, tidak sahnya salat bila tidak dibersihkan.

Karena itulah, istibro’ menjadi bagian penting dari adab bersuci yang diajarkan oleh ulama.

Dalil dan Penjelasan Ulama

Beberapa ulama fikih memberikan perhatian khusus terhadap istibro’.

Imam Ar-Ramli dalam kitab Ghoyatul Bayan menjelaskan cara-cara istibro’ yang dapat membantu memastikan urine keluar seluruhnya. Ibnu Shobbag juga memberikan rincian tentang cara mengurut kemaluan untuk laki-laki dan perempuan agar proses istibro’ sempurna.

Ulama Syafi’iyah menegaskan bahwa keluarnya tetesan susulan setelah wudu dapat membatalkan wudhu, sehingga kehati-hatian melalui istibro’ sangat dianjurkan.

Tata Cara Lengkap Istibro’ (Menurut Imam Ar-Ramli Ghoyatul Bayan, hlm. 264)

Ada dua cara utama yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli, dan beberapa cara tambahan yang bisa membantu tuntasnya air kencing.

1. Berdeham atau Batuk
Cara pertama adalah berdeham atau batuk ringan setelah buang air kecil.
Tujuannya adalah memberikan tekanan alami pada badan sehingga sisa urine terdorong keluar.

2. Mengurut Kemaluan Tiga Kali

Untuk Laki-laki
Menggunakan jempol dan telunjuk.
Gerakan dilakukan dari bagian pangkal hingga ujung kemaluan. Ulangi sebanyak tiga kali.

Untuk Perempuan
Cukup mengurut bagian atas kemaluan secara lembut. Tidak perlu melakukan cara seperti laki-laki karena anatomi yang berbeda.

Ibnu Shobbag menegaskan bahwa cara ini dapat membantu memastikan tidak ada urine tersisa.

Cara Tambahan untuk Memastikan Tuntas

Selain dua cara utama di atas, seseorang boleh menambahkan cara lain selama tidak menimbulkan bahaya dan dapat membantu mengeluarkan sisa urine, seperti:

Berjalan ringan beberapa langkah
Mengurut perut bagian bawah

Menggoyangkan badan dengan lembut

Menjelang sedikit waktu sebelum berwudhu

Ulama menyebutkan bahwa semua ini boleh dilakukan selama bertujuan untuk menyempurnakan istibro’.

Kapan Istibro’ Dianggap Selesai?

Istibro’ dianggap selesai ketika seseorang telah merasa yakin (zhan ghalib) bahwa tidak ada lagi sisa urine yang akan keluar.

Setelah yakin, barulah melakukan istinja’, yaitu mencuci kemaluan dengan air, setelah itu baru melakukan wudhu.

Keyakinan ini penting agar tidak dihantui was-was berlebihan, tetapi tetap berhati-hati sesuai anjuran syariat.

Konsekuensi jika Istibro’ tidak dikerjakan dengan benar

Jika seseorang tidak melakukan istibro’ dengan baik lalu setelah berwudhu muncul tetesan kecil air kencing, maka:

1. Wudhunya batal
Karena keluar sesuatu dari qubul (kemaluan).

2. Pakaian atau tubuh yang terkena urine menjadi najis
Dan wajib dibersihkan sebelum salat.

3. Salat tidak sah bila najis tidak dibersihkan
Karena salah satu syarat sah salat adalah suci dari hadas dan najis.

Menghindari Was-Was Berlebihan

Meskipun istibro’ dianjurkan, syariat juga mengingatkan untuk tidak berlebihan hingga menimbulkan was-was (waswasah). Istibro’ cukup dilakukan sampai timbul keyakinan wajar bahwa urine sudah tuntas.

Bila seseorang terlalu lama atau berulang-ulang melakukannya hingga mengganggu, ini termasuk was-was yang tidak dianjurkan.

Kesimpulan

Istibro’ adalah adab bersuci yang penting dalam Islam. Dengan melakukan istibro’ maka wudhu menjadi lebih terjaga, pakaian tetap bersih, shalat lebih tenang dan khusyuk, serta menghindari najis dan hadas yang bisa membatalkan ibadah.