Penulis: Arie Ristyan

WHO: Lebih dari 1.000 Warga Palestina Meninggal Saat Menunggu Evakuasi Medis dari Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Lebih dari seribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia di Jalur Gaza saat menunggu izin evakuasi medis dari Israel sejak Juli 2024 hingga akhir November 2025. Data tersebut disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (12/12/2025).

Perwakilan WHO untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, Rick Peeperkorn, mengatakan kepada wartawan di Markas Besar PBB, New York, bahwa 1.092 pasien meninggal dunia dalam periode Juli 2024 hingga 28 November 2025. Angka tersebut merujuk pada data otoritas kesehatan Gaza.

Namun demikian, Peeperkorn menegaskan bahwa jumlah tersebut kemungkinan masih lebih rendah dari kondisi sebenarnya karena hanya berdasarkan laporan kematian yang terdokumentasi.

Ia menambahkan bahwa WHO terus menyerukan kepada lebih banyak negara agar menerima pasien dari Gaza serta mendesak agar operasi evakuasi medis kembali dibuka menuju Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Menurut Peeperkorn, kondisi sistem kesehatan di Gaza berada di ambang kehancuran. Dari total 36 rumah sakit yang ada, hanya 18 rumah sakit yang masih berfungsi secara parsial, sementara 43 persen pusat layanan kesehatan primer juga hanya beroperasi sebagian. Situasi ini diperparah dengan kelangkaan obat-obatan dan peralatan medis penting, khususnya untuk penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya.

Meski tingkat persetujuan pengiriman pasokan ke Gaza disebut mengalami peningkatan, Peeperkorn menilai proses masuknya obat-obatan dan peralatan medis masih berjalan lambat dan rumit tanpa alasan yang jelas.

Bulan lalu, WHO menyatakan sekitar 16.500 pasien masih menunggu untuk dievakuasi dari Gaza yang dilanda perang, namun terus menghadapi penundaan dari pihak Israel.

Sejak Mei 2024, WHO telah melakukan 119 misi evakuasi medis dari Gaza dan memindahkan sekitar 8.000 pasien, termasuk 5.500 anak-anak, ke luar wilayah tersebut untuk mendapatkan perawatan. Sebagian besar pasien dievakuasi ke negara-negara di Timur Tengah dan Eropa.

Dalam agresinya, militer Israel dilaporkan secara sistematis menargetkan rumah sakit dan infrastruktur vital lainnya, sembari memberlakukan pengepungan ketat yang melumpuhkan wilayah pesisir Gaza.

Meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku pada Oktober 2025, kelompok-kelompok bantuan dan otoritas Gaza menyatakan bahwa jumlah bantuan yang masuk ke wilayah tersebut masih jauh dari mencukupi. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Gaza seharusnya menerima aliran bantuan kemanusiaan secara besar-besaran, namun Israel dinilai terus menghambat masuknya bantuan.

Pada hari yang sama, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan Israel agar mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara penuh ke Gaza, menghentikan penghambatan terhadap operasi badan-badan PBB, serta memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

Resolusi tersebut diajukan oleh Norwegia dengan dukungan 13 negara dan disahkan dengan 139 suara setuju, termasuk Turki. Sementara itu, 12 negara, yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel, memberikan suara menentang, dan 19 negara abstain.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut baik resolusi tersebut, menyatakan bahwa langkah ini menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral, serta memperkuat peran PBB dalam melindungi warga Palestina. Mereka menekankan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan dan menyerukan implementasi resolusi secara segera dan penuh.

Sementara itu, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) juga menyambut resolusi tersebut, namun menilai bahwa keputusan itu bersifat simbolis karena tidak disertai mekanisme penegakan hukum yang dapat memaksa Israel menghentikan perang, genosida, dan kelaparan yang terus berlangsung di Gaza.

Hingga kini, agresi Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina sejak Oktober 2023, mayoritas di antaranya adalah warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Gen Z di Era Digital dan Urgensi Mengembalikan Paradigma Islam

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Nabilaturra’yi

Perkembangan teknologi digital hari ini bukan sekadar kemajuan teknis, tetapi juga transformasi peradaban. Ruang digital telah menjadi arena pembentukan opini, pembingkaian nilai, serta rekayasa cara hidup. Bagi Gen Z, generasi yang seluruh proses tumbuh kembangnya terjadi dalam ruang virtual, pengaruh era digital bersifat struktural. Mereka hidup dalam arus informasi tanpa batas, tekanan sosial yang tak tampak, dan penetrasi nilai global yang tidak pernah satu generasi pun sebelumnya alami sedalam ini.

Data kepemilikan gawai, tingginya penetrasi internet, hingga intensitas penggunaan media sosial menegaskan bahwa Gen Z adalah generasi paling terhubung sekaligus paling terekspos. Namun ruang digital yang mereka tempati bukanlah ruang netral. Ia dibangun, dikendalikan, dan diarahkan oleh arsitektur nilai sekuler-kapitalistik nilai yang menempatkan kebebasan tanpa batas, ekspresi individual, dan hasrat konsumtif sebagai standar hidup.

Dalam lanskap seperti ini, Gen Z sering dilabeli sebagai generasi rapuh, emosional, dan mudah dipengaruhi. Namun pada saat yang sama, mereka memiliki kekuatan yang unik: kemampuan kritis, literasi digital tinggi, serta kapasitas mobilisasi sosial yang luar biasa. Aktivisme mereka di ranah digital mulai dari solidaritas isu global hingga gerakan lokal yang mendapat gaung internasional menunjukkan adanya energi perubahan yang besar.

Akan tetapi, potensi ini terancam tercerabut dari akar ideologisnya. Ketika algoritma menjadi penentu arah perhatian dan viralitas menjadi ukuran relevansi, aktivisme mudah bergeser menjadi tindakan pragmatis, reaktif, dan dangkal. Gen Z terdorong untuk menjadi bagian dari wacana global, tetapi nilai yang membingkai wacana itu mayoritas diwarnai liberalisme, feminisme sekuler, hingga relativisme moral. Fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental, kegamangan identitas, hingga tren mempertanyakan otentisitas agama merupakan dampak langsung dari dominasi nilai yang tidak sejalan dengan Islam.

Dalam perspektif Islam, kondisi ini merupakan alarm. Generasi muda adalah penentu masa depan umat. Ketika mereka membentuk pola pikir, karakter, dan gerak sosial berdasarkan paradigma sekuler-kapitalistik, maka arah perubahan akan jauh dari nilai Islam. Karena itu, penyelamatan generasi bukan sekadar upaya moral, tetapi agenda peradaban.

Menyelamatkan Gen Z tidak cukup dengan nasihat individual atau sekadar literasi digital. Yang diperlukan adalah perubahan paradigma berpikir: mengalihkan cara pandang mereka dari sekularisme menuju Islam sebagai ideologi. Islam tidak memusuhi teknologi atau ruang digital, tetapi Islam menuntut agar setiap aktivitas manusia termasuk konsumsi informasi, ekspresi di media sosial, dan aktivitas advokasi berpijak pada aqidah sebagai landasan berpikir.

Aktivisme Gen Z harus diarahkan menjadi gerakan yang sistemis dan ideologis, bukan aktivisme musiman yang ditentukan oleh trending topic. Gerakan mereka perlu menantang akar masalah, bukan sekadar gejala; menawarkan solusi berbasis syariat, bukan solusi parsial yang tunduk pada sistem kapitalis. Dengan paradigma Islam, aktivisme bukan lagi pencarian validasi, melainkan bagian dari tanggung jawab amar makruf nahi mungkar dan upaya membangun peradaban alternatif.

Tentu, membimbing generasi tidak dapat dibebankan pada individu semata. Dibutuhkan sinergi menyeluruh:

  • Keluarga sebagai fondasi pembinaan akhlak dan aqidah
  • Masyarakat sebagai lingkungan yang menegakkan budaya Islam
  • Negara sebagai pelindung generasi sekaligus pihak yang memastikan bahwa sistem pendidikan, konten digital, hingga kebijakan publik selaras dengan nilai Islam.

Tanpa hadirnya sinergi tiga pilar ini, Gen Z akan terus menjadi generasi yang digiring oleh hegemoni digital alih-alih menjadi subjek perubahan berdasarkan ajaran Islam. Padahal, dengan kapasitas mereka, Gen Z dapat menjadi garda terdepan kebangkitan umat.

Tantangannya hanya satu, apakah mereka akan dipandu oleh algoritma global atau oleh paradigma Islam yang mengokohkan identitas dan arah perjuangan mereka?

Rais Syuriyah PBNU Tetapkan KH. Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum hingga Muktamar

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. M. Nuh mengumumkan penetapan KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Prof. Nuh menjelaskan, KH. Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU untuk mengisi sisa masa bakti kepengurusan saat ini hingga pelaksanaan Muktamar NU berikutnya.

“Rapat pleno menetapkan yang mulia KH. Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sampai Muktamar,” ujarnya dalam konferensi pers.

Terkait pelaksanaan Muktamar ke-35 NU, Prof. Nuh menyebutkan bahwa waktunya akan dikembalikan pada siklus semula. Ia menegaskan, Muktamar tidak dimajukan, mengingat Muktamar ke-34 di Lampung sebelumnya sudah termasuk yang paling akhir dari jadwal seharusnya.

“Muktamar ke-35 akan dikembalikan ke siklus normal. Insyaallah sebelum Hari Raya Idul Adha sudah dilaksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, KH. Zulfa Mustofa menyatakan kesiapannya menjalankan amanah yang telah diputuskan dalam rapat pleno PBNU. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen untuk membawa NU ke arah yang lebih solid dan konstruktif.

“Malam ini rapat pleno telah menetapkan saya sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Amanah ini akan saya jalankan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Ia juga menegaskan tidak ingin terjebak pada konflik masa lalu, melainkan berupaya menjadi bagian dari solusi bagi masa depan Jam’iyyah NU.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik yang telah berlalu. Saya ingin menjadi solusi bagi jam’iyyah ini ke depan. Mari kita bersatu kembali di rumah besar Nahdlatul Ulama,” tambahnya.

Sebelumnya, Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna, mengungkapkan bahwa terdapat dua nama yang sempat mengemuka sebagai calon Penjabat Ketua Umum PBNU, yakni KH. Zulfa Mustofa dan Prof. Nizar Ali.

“Untuk Pj Ketua Umum ada dua opsi, Prof. Nizar dan Kiai Zulfa,” ujarnya di sela-sela rapat pleno.

Dalam kesempatan yang sama, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PBNU sebelumnya, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), atas pengabdian dan kontribusinya selama empat tahun terakhir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KH. Yahya Cholil Staquf atas pemikiran dan pengabdiannya selama empat tahun. Kita tetap bersaudara, dan semoga ke depan ada perbaikan dalam pelaksanaan muktamar yang akan datang,” pungkasnya.

11 Pesan Strategis KH. Salam Russyad untuk Tasykil PW PERSIS Banten 2025–2030

Redaktur: Arie Ristyan

PANDEGLANG (jurnalislam.com)— Ketua Bidang Jam’iyyah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), KH. Salam Russyad, secara resmi menutup rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 Pimpinan Wilayah PERSIS Banten yang berlangsung di Hotel Horison, Pandeglang, Kamis (11/12/2025).

Pada kesempatan tersebut, KH. Salam Russyad menyampaikan 11 nasihat utama kepada jajaran Tasykil PW PERSIS Banten masa jihad 2025–2030 yang baru dilantik. Pesan-pesan itu dimaksudkan sebagai bekal dan pedoman dalam mengemban amanah organisasi selama lima tahun ke depan.

Di hadapan peserta Muswil, KH. Salam menekankan pentingnya kualitas personal dan kelembagaan sebagai fondasi keberlangsungan gerakan PERSIS. Ia menegaskan bahwa kekuatan Jam’iyyah tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh integritas aqidah, keluasan ilmu, dan komitmen dalam menjalankan syariat Islam secara menyeluruh.

“Tasykil yang kokoh adalah yang mampu menjaga kemurnian aqidah, terus meningkatkan kapasitas keilmuan, serta menegakkan syariat Islam secara kaffah,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti tiga pilar utama yang harus menopang kehidupan Jam’iyyah, yakni akhlak yang mulia, ilmu yang benar, serta ketaatan kepada pimpinan. Menurutnya, ketiga unsur tersebut menjadi penyangga agar organisasi Islam tetap solid, tertib, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam arahannya, KH. Salam Russyad memaparkan secara rinci 11 poin nasihat yang harus menjadi pedoman Tasykil PW PERSIS Banten. Poin pertama adalah membangun aqidah yang kokoh dengan menjaga kemurnian ajaran Islam dan menegakkan syariat secara menyeluruh. Kedua, meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah serta mengembangkan ilmu yang membawa kemaslahatan.

Ketiga, mempererat ukhuwah dan solidaritas di lingkungan Jam’iyyah. Keempat, menggiatkan dakwah dan syiar Islam melalui program-program yang terarah. Kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sekaligus memperdalam kesadaran spiritual.

Keenam, menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat dan menghadirkan pengaruh positif. Ketujuh, membangun kepemimpinan Islami yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kedelapan, mengembangkan potensi anggota, baik dari sisi bakat maupun kompetensi, demi kemajuan Jam’iyyah.

Kesembilan, menjaga kualitas amal dengan memastikan setiap aktivitas dijalankan secara ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Kesepuluh, terus meningkatkan kualitas pribadi, khususnya dalam aspek akhlak dan karakter. Kesebelas, menegakkan kepatuhan terhadap imamah dan imarah sebagai bentuk ketaatan terhadap keputusan pimpinan PERSIS.

“Ketundukan kepada imamah bukan sekadar aturan organisasi, tetapi merupakan kunci keberkahan dalam perjuangan,” tegasnya.

KH. Salam menilai, 11 poin tersebut bukan hanya nasihat moral, melainkan peta jalan bagi Tasykil PW PERSIS Banten dalam menjalankan amanah dakwah dan Jam’iyyah. Di tengah kompleksitas tantangan dakwah kontemporer, pembenahan internal menjadi keharusan yang dimulai dari aqidah yang lurus, akhlak yang terpuji, dan kepemimpinan yang amanah.

Menutup sambutannya, KH. Salam Russyad berharap Tasykil PW PERSIS Banten yang baru mampu membawa Jam’iyyah ke arah yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi umat.

“Semoga kepengurusan yang baru ini dapat menghadirkan PERSIS yang semakin bermutu dan semakin dirasakan manfaatnya oleh umat,” pungkasnya.

Pelantikan Tasykil PW PERSIS Banten masa jihad 2025–2030 pun ditutup dengan nuansa haru dan optimisme, menandai dimulainya babak baru perjuangan Jam’iyyah dalam mengemban amanah dakwah ke depan.

Sumber: persis.or.id

Remaja Gaza Ditembak dan Dilindas Tank Israel hingga Tubuh Terbelah Dua

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Seorang remaja Palestina, Zaher Nasser Shamiya (16), tewas secara tragis pada Kamis (11/12/2025) setelah ditembak pasukan Israel lalu dilindas tank di kamp pengungsi Jabalia, Gaza utara. Laporan ini disampaikan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

WAFA menjelaskan bahwa Shamiya awalnya ditembak oleh pasukan Israel, sebelum sebuah tank militer melindas tubuhnya hingga terbelah dua di dekat kawasan yang dikenal sebagai Garis Kuning batas yang memisahkan area kontrol Israel dengan wilayah Gaza lainnya.

Pada hari yang sama, tim pertahanan sipil menemukan 30 jenazah dari sebuah kuburan massal di dalam Kompleks Medis al-Shifa. WAFA menyebutkan bahwa proses pencarian masih berlangsung, dan jumlah korban yang dimakamkan di lokasi itu diperkirakan melebihi 300.

Para petugas forensik dan badan-badan PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa jumlah korban sesungguhnya di lokasi-lokasi yang dihancurkan Israel mungkin baru bisa dipastikan bertahun-tahun mendatang.

𝗚𝗲𝗻𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗮𝗸𝗻𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗯𝘂𝗻𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗔𝗻𝗮𝗸

Kematian Shamiya menambah panjang daftar korban anak di Gaza di tengah apa yang oleh Pelapor Khusus PBB disebut sebagai genosida: pembantaian massal warga sipil, penghancuran berulang fasilitas sipil, dan pengungsian paksa yang terus berlangsung.

Organisasi Save the Children melaporkan pada 2025 bahwa lebih dari 20.000 anak telah tewas akibat agresi Israel angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konflik modern. UNICEF menegaskan bahwa kondisi anak-anak di Gaza telah berada pada titik mustahil untuk bertahan hidup.

Kamp pengungsi Jabalia, salah satu kawasan paling padat di Gaza, telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara dan darat Israel. Banyak blok perumahan di sana hancur total akibat pemboman.

Pasukan darat dan tank Israel masih aktif di sejumlah titik di Gaza utara, seringkali menghalangi akses tim medis dan menunda evakuasi korban, sehingga meningkatkan angka kematian di lapangan. (Bahry)

Sumber: TNA

Tenda-Tenda Gaza Menjadi Kubangan Air, 850 Ribu Warga Palestina Tak Punya Tempat Berlindung

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa banjir parah di ratusan kamp pengungsian Gaza telah menempatkan hampir setengah populasi di wilayah terblokade itu dalam risiko tinggi. Hujan lebat sejak Rabu membuat ribuan tenda terendam, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah sangat mengerikan.

“Hujan lebat membanjiri tenda, membasahi barang-barang, dan meningkatkan ancaman kesehatan termasuk hipotermia pada bayi serta penyakit akibat luapan air limbah,” kata juru bicara PBB, Farhan Haq, dalam konferensi pers pada Kamis (11/12/2025), mengutip laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Menurut Haq, tim kemanusiaan di lapangan telah membentuk sistem respons cepat untuk menanggapi peringatan banjir. Sejak Kamis pagi, sistem tersebut telah memproses lebih dari 160 peringatan, sementara badan-badan PBB dan lembaga kemanusiaan menyalurkan tenda darurat, selimut, pakaian hangat, terpal, dan kebutuhan pokok lain bagi warga yang kehilangan tempat berlindung.

𝟰𝟬% 𝗣𝗲𝗻𝗱𝘂𝗱𝘂𝗸 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿

PBB menyebutkan bahwa lebih dari 760 lokasi pengungsian—yang menampung sekitar 850 ribu orang—berada dalam risiko banjir tertinggi.
“Itu sekitar 40 persen populasi Gaza,” tegas Haq.

Untuk membantu pengungsi bertahan, lembaga-lembaga kemanusiaan mendistribusikan karung tepung kosong sebagai karung pasir darurat, serta pasir dan peralatan untuk membendung air di area yang memungkinkan.

Haq menegaskan bahwa kebutuhan di Gaza sangat besar dan mendesak, namun pembatasan terhadap operasi kemanusiaan Israel masih menghambat bantuan.

“Larangan terhadap sebagian besar LSM internasional dan UNRWA harus diakhiri. Penyeberangan dan rute bantuan harus dibuka untuk memungkinkan berbagai jenis bantuan masuk ke Gaza,” katanya.

𝗧𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗚𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗶𝗿

Sejak Rabu, hujan deras membuat ribuan tenda pengungsian berubah menjadi kubangan air, merendam kasur, pakaian, dan makanan keluarga Palestina yang selamat dari pembantaian Israel. Banyak keluarga kini bertahan dalam kondisi basah kuyup tanpa kehangatan, tanpa penghangat udara, dan tanpa tempat berlindung yang layak.

Banjir datang ketika musim dingin baru dimulai, menambah penderitaan warga Gaza yang telah hidup dua tahun di bawah gempuran bom dan blokade Israel. (Bahry)

Sumber: TRT

Israel Terus Rampas Tanah Palestina, Setujui 764 Rumah Pemukim Baru di Tepi Barat

Redaktur: Arie Ristyan

TEPI BARAT (jurnalislam.com)— Rezim penjajah Israel kembali mengesahkan pembangunan 764 unit perumahan baru di tiga permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Keuangan ultra-nasionalis Bezalel Smotrich pada Rabu (10/12/2025), langkah yang langsung dikecam Palestina sebagai upaya memperluas penjajahan dan melemahkan stabilitas kawasan.

Smotrich mengatakan bahwa sejak ia menjabat pada akhir 2022, pemerintah Israel telah menyetujui lebih dari 51.370 unit pemukiman baru di Tepi Barat, wilayah yang secara sah diinginkan Palestina sebagai negara masa depan mereka.

Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, Otoritas Palestina menyerukan kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump agar menekan Israel untuk menghentikan kebijakan ekspansionis tersebut.

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menegaskan bahwa Washington harus memaksa Israel menghentikan “upaya aneksasi, perluasan permukiman, dan pencurian tanah Palestina” serta mematuhi hukum internasional.

𝗨𝗻𝗶𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗺𝘂𝗸𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘀𝗲𝗯𝗮𝗿 𝗱𝗶 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗟𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶

Proyek baru seluas 764 unit itu akan dibangun di:
– Hashmonaim, tepat di seberang Garis Hijau di Israel tengah,

– Givat Zeev, dekat Yerusalem,

– Beitar Illit, salah satu permukiman ultra-Ortodoks terbesar.

Sebagian besar negara di dunia menilai permukiman Israel di wilayah yang direbut pada perang 1967 ilegal. Berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB juga menuntut Israel menghentikan seluruh aktivitas permukiman.

“Bagi kami, semua permukiman itu ilegal dan bertentangan dengan seluruh legitimasi internasional,” kata Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif PLO, kepada Reuters.

𝙀𝙠𝙨𝙥𝙖𝙣𝙨𝙞 𝙋𝙚𝙢𝙪𝙠𝙞𝙢𝙖𝙣 𝘿𝙞𝙥𝙖𝙘𝙪 𝙋𝙚𝙢𝙚𝙧𝙞𝙣𝙩𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙉𝙚𝙩𝙖𝙣𝙮𝙖𝙝𝙪

Sejak Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada 2022, pembangunan permukiman ilegal melonjak tajam di seluruh wilayah pendudukan. Pemerintah Israel mengklaim proyek-proyek itu penting bagi keamanan nasional dan terkait “hubungan historis dan alkitabiah” dengan Tepi Barat.

Data organisasi Israel anti-permukiman, Peace Now, menunjukkan lebih dari 700.000 pemukim ilegal kini tinggal di Tepi Barat, termasuk sekitar 250.000 di Yerusalem Timur.

PBB mencatat bahwa serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina semakin brutal. Pada Oktober saja, terjadi 264 serangan di Tepi Barat angka bulanan tertinggi sejak PBB mulai mencatat insiden tersebut pada 2006. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Tolak Pelucutan Senjata: “Itu Bunuh Diri bagi Bangsa Palestina”

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal, menegaskan bahwa gerakan perlawanan Palestina tidak akan menyerahkan senjatanya dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata jangka panjang. Ia menolak keras tuntutan pelucutan senjata yang disebutnya sebagai “tidak dapat diterima” bagi rakyat Palestina.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Selasa (9/12/2025), Meshaal mengatakan bahwa tahap kedua kesepakatan gencatan senjata telah mendorong tekanan agar Hamas menyerahkan senjata tuntutan yang ia kaitkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pihak asing.

“Kami menginginkan jaminan bahwa perang pendudukan Israel di Gaza tidak akan kembali,” tegasnya.

“Melucuti senjata Palestina berarti menghilangkan jiwa mereka.”

Ia menambahkan, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika rakyat Palestina tidak bersenjata, pembantaian justru terjadi.

“Ketika senjata Palestina diambil, pembantaian dimulai dari Sabra dan Shatila hingga rangkaian pembantaian sepanjang sejarah Palestina,” ujarnya.

𝗦𝗶𝗮𝗽 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗷𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗮𝘀𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Meshaal menyampaikan bahwa Hamas bersedia menerima mekanisme yang menjamin stabilitas, termasuk gencatan senjata jangka panjang dan penempatan pasukan stabilisasi internasional di sepanjang perbatasan Gaza, serupa dengan misi UNIFIL di Lebanon selatan.

“Kami tidak memiliki masalah dengan pasukan stabilitas internasional di perbatasan,” katanya.

Pada 18 November lalu, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi rancangan AS yang mengizinkan pembentukan misi internasional sementara di Gaza hingga 2027. Misi ini bertugas membantu menegakkan gencatan senjata dan mendukung stabilisasi pascaperang.

Meshaal juga menyebut negara-negara kawasan seperti Qatar, Mesir, dan Turki dapat berperan sebagai penjamin ketenangan di Gaza, sambil menegaskan bahwa sumber ketidakstabilan adalah agresi Israel.

“Masalahnya terletak pada eskalasi, pembunuhan, dan kekerasan Israel terhadap rakyat Gaza,” katanya.

𝗙𝗮𝘀𝗲 𝗞𝗲𝗱𝘂𝗮 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗽𝗮𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮

Komentar Meshaal muncul menjelang kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih untuk membahas fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober lalu.
Fase pertama mencakup pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina.

Pada fase kedua, Israel diwajibkan menarik pasukannya lebih jauh dari Gaza, membentuk otoritas transisi, dan mendukung penempatan pasukan stabilisasi internasional.

Israel mengaitkan dimulainya negosiasi lanjutan dengan penerimaan seluruh jenazah sandera. Mereka mengklaim satu jenazah masih berada di Gaza. Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang tewas.

Meshaal menutup dengan menegaskan bahwa Gaza harus diberi kesempatan memasuki fase rekonstruksi setelah “dua tahun puing-puing dan penderitaan berat akibat agresi Israel.” (Bahry)

Sumber: TRT

Musim Dingin Mematikan di Gaza, Bayi Palestina Meninggal dalam Tenda Basah

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Seorang bayi perempuan Palestina berusia delapan bulan, Rahaf Abu Jazar, meninggal dunia pada Kamis (11/12/2025) akibat flu berat dan hipotermia di Khan Younis, saat badai musim dingin menerjang kamp-kamp pengungsian di Jalur Gaza.

Badai disertai suhu rendah dan hujan deras itu memperparah kondisi ratusan ribu warga yang tinggal di tenda-tenda tipis setelah dua tahun pemboman Israel yang menghancurkan sebagian besar infrastruktur perumahan.

𝗧𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗕𝗮𝘀𝗮𝗵, 𝗦𝘂𝗵𝘂 𝗔𝗻𝗷𝗹𝗼𝗸, 𝗔𝗻𝗮𝗸-𝗔𝗻𝗮𝗸 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺

Kepala Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, mengonfirmasi kematian bayi tersebut dan memperingatkan bahwa situasi berpotensi semakin buruk bagi anak-anak, lansia, dan pasien yang memiliki penyakit bawaan.

“Suhu rendah menghancurkan anak-anak, lansia, dan orang sakit,” ujarnya kepada Anadolu.

Ia menambahkan bahwa tim medis menemukan banyak kasus menggigil hebat, kesulitan bernapas, hingga risiko kematian, sementara akses obat-obatan dan layanan kesehatan sangat terbatas.

𝗞𝗮𝗺𝗽 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗗𝗮𝗻𝗮𝘂 𝗟𝘂𝗺𝗽𝘂𝗿

Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan kondisi kamp yang berubah menjadi danau lumpur bercampur limbah setelah hujan deras mengguyur sepanjang malam. Lokasi-lokasi seperti al-Mawasi di Khan Younis, al-Bassa dan al-Baraka di Deir al-Balah, serta sebagian wilayah Nuseirat dan Kota Gaza dilaporkan terendam banjir, menyapu tenda dan barang-barang warga.

“Para pengungsi, termasuk anak-anak dan perempuan, kini tenggelam dalam banjir,” kata lembaga tersebut.
Mereka menyebut menerima lebih dari 2.500 panggilan darurat dalam 24 jam terakhir dari keluarga yang terjebak di tempat penampungan yang tergenang air.

Di Rafah, tenda-tenda juga dievakuasi setelah terendam penuh untuk hari kedua berturut-turut.

Juru bicara Pertahanan Sipil, Mahmoud Basal, memperingatkan bahwa lebih dari 250.000 keluarga rentan mengalami hipotermia dan banjir karena tenda-tenda yang sudah rusak tidak lagi mampu melindungi dari cuaca ekstrem.

𝗥𝗮𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗥𝗶𝗯𝘂 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗻𝗴𝘀𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺

Otoritas media Gaza menyatakan bahwa sistem tekanan rendah kutub diperkirakan masih akan memengaruhi wilayah tersebut hingga Jumat. Ratusan ribu pengungsi disebut berada dalam bahaya karena tenda mereka terisi air dan membasahi kasur, pakaian, serta persediaan makanan.

Para pejabat Gaza menegaskan bahwa wilayah itu membutuhkan sekitar 300.000 tenda dan tempat penampungan prefabrikasi untuk memenuhi kebutuhan hunian dasar.
Sementara itu, PBB memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai 70 miliar dolar setelah dua tahun agresi Israel. (Bahry)

Sumber: TRT

MUI DKI Jakarta Dirikan Pusat Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK–MUI) meluncurkan program strategis berupa pendirian Pusat Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga MUI DKI Jakarta bekerja sama dengan Klinik Utama Asshomadiyah Health Care.

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan MoU pada Selasa 9 Desember 2025, berbarengan dengan Rapat Paripurna MUI DKI Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan keluarga yang terus meningkat di wilayah DKI Jakarta.

Ketua Bidang PRK MUI DKI Jakarta, Hj. Nuraini Syaifullah, mengatakan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menaungi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan dari berbagai ormas Islam, MUI DKI Jakarta terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Melalui PRK–MUI, isu perempuan, remaja, dan keluarga menjadi salah satu fokus utama, mengingat meningkatnya problem seperti kekerasan dalam rumah tangga, kriminalitas remaja, penyalahgunaan narkoba, trafficking, hingga masalah kesehatan mental dan fisik,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai data terbaru menunjukkan urgensi penanganan terpadu. Tingkat kriminalitas di Jakarta meningkat hingga 32 persen pada 2023, sementara kasus narkoba serta kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren naik. Pada aspek kesehatan, prevalensi penyakit kronis seperti stroke, hipertensi, dan tingginya kasus obesitas menjadikan intervensi kesehatan masyarakat semakin mendesak.

“Menjawab tantangan ini, PRK–MUI DKI Jakarta menetapkan pendirian pusat layanan baru yang diharapkan menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, PRK–MUI akan menggelar soft launching pendirian pusat layanan tersebut yang dirangkaikan dengan kegiatan Tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat). Tes ini ditujukan bagi perempuan usia di atas 35 tahun sebagai upaya deteksi dini kanker leher rahim, salah satu penyakit yang masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di Indonesia.

“Kegiatan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memperkenalkan pusat layanan secara resmi serta memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan,” paparnya.

Acara soft launching ditargetkan dihadiri para pemangku kebijakan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Mental Spiritual, serta perwakilan MUI tingkat kota/kabupaten. Sementara kegiatan Tes IVA menargetkan 100 peserta dari lima wilayah kota serta Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sejumlah lembaga menjadi mitra pelaksana, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Baznas Bazis Jakarta Utara, Asshomadiyah Health Care, serta BPJS Kesehatan DKI Jakarta.

Rencananya, acara akan dilaksanakan pada Senin (22/12/2025) bertempat di Ruang Bahari Lantai 14, Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara.

Dengan pendirian pusat layanan ini, PRK–MUI berharap dapat memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Jakarta yang lebih maju dan sejahtera.