Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Takmir Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Fanny Rahman menegaskan, pihaknya akan menggelar apel siaga jika para pelaku penyerangan terhadap Masjid Jogokariyan tidak diproses hukum dengan adil.
“Apel siaga akan diadakan kalau penanganannya tidak adil dan arif,” kata Ustaz Fanny kepada Jurniscom, Senin (28/1/2019).
Ia menjelaskan, kendati pihaknya adalah korban namun ia tak ingin kasus ini melebar kemana-mana. Oleh sebab itu, pihaknya sudah meminta pihak PDIP untuk meminta maaf dengan menghadirkan para pelaku. Ia khawatir kasus ini akan meluas jika tidak segera diselesaikan dengan adil.
“Sebenarnya dari masjid simpel, pada permintaan maaf mereka kemudian menghadirkan langsung pelaku atau penggerak dari mereka itu. Kalau tidak, kita akan menggelar apel siaga umat Islam untuk membela kemuliaan masjid. Kemarin waktu kita rilis juga bisa puluhan ribu massa yang siap hadir di sini,” ujarnya.
Ustaz Fanny juga mengaku telah dihubungi oleh simpul-simpul laskar Islam dari luar daerah untuk membantu sekiranya kasus tersebut terus meluas.
“Karena kami melihat ini isunya sensitif, selesaikan biar gak melebar kemana-mana, karena memang jujur dari setelah itu kejadian sampai malam itu yang ngontak kami itu segera merapat itu bukan hanya Jogja, tapi juga Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Pacitan, Jakarta siap berbondong-bondong datang,” paparnya.
Sebagaimana diberitakan, Masjid Jogokariyan diserang sekelompok massa beratribut partai pada Ahad (27/1/2019). Untuk mencegah perusuh merusak masjid, sejumlah jamaah masjid menghalau mereka.
Akibatnya, bentrokan tak terelakkan. Sejumlah orang dari dua belah pihak terluka akibat sabetan senjata tajam dan lemparan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Takmir Masjid Jogokariyan, Ustaz Muhammad Fanny Rahman memaparkan kronologis peristiwa bentrokan antara warga Masjid Jogokaryan dengan ratusan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Ahad, (27/1/2019).
Ustaz Fanny membantah pihaknya yang memulai bentrokan tersebut. Ia menegaskan, jamaah masjid yang terlibat bentrok hanya untuk membela diri dari serangan tiba-tiba massa PDIP.
Berikut ini petikan wawancara wartawan Jurnalislam (jurnis), Arie Ristyan dengan Ustaz Fanny di pelataran Masjid Jogokariyan, Senin (28/1/2019).
Bagaimana kejadiannya?
Hari ahad kemarin itu lagi punya gawe acara pemilu takmir masjid yang 4 tahunan, pemilihan pengurus baru, dari pagi. Sampai jam 8 malam, pagi ada jalan sehat yang ribuan yang hadir pada waktu itu Kapolres Jogja, Wakil Walikota dan semua warga hadir dari semua background, dari semua partai, entah yang ijo, abang, putih, semua bisa hadir. Nah, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis, sore ada pengajian dan pembagian paket sembako bagi warga yang kurang mampu.
Ustaz Muhammad Fanny Rahman, Takmir Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Foto: Arie/Jurnis
Kita membagikan sekitar 25 paket di pengajian, mulai dengan shalat Asar berjamaah. Kemudian setelah selesai dibagi, pas sekitar jam 4 acara selesai bubar, waktu itu saya pas posisi di depan rumah ini (nunjuk depan masjid-red) tempat orang tua baru kurang sehat, tahu-tahu ada simbah-simbah sepuh nangis. Terus saya tanya, kenapa mbah? Ternyata dia nggak berani pulang, ada kejadian ramai di sana. Terus saya lari, waktu itu dari warga dan jamaah belum banyak orang. Itu lemparan batu udah ada dari arah barat itu, perempatan, untungnya alhamdulillah pada waktu itu karena acara pagi itu ramai kemudian dipasang tenda dijalan itu sehingga lemparan batu itu terkena tenda.
Warga kena beberapa tapi alhamdulillah tidak terlalu parah, tapi beberapa orang yang bertahan itu jangan sampai berhasil merangsek (ke arah masjid-red), tapi kita gak pakai senjata waktu itu, secara mereka mengunakan senjata tajam, pedang, macam-macam lah, ada bamboo, besi, sehingga mereka tetap melempar dan sambil mendekat ke kita. Warga dan jamaah kemudian berkumpul jadi satu. Akhirnya mengusir balik mereka, mengusir mereka dari kampung, sampai mereka kocar-kacir keluar barisan mereka. Kemudian saya baru telpon ke pak Kapolres, dan mediasi oleh Kapolsek. Saya bertiga mewakili masjid dan dari mereka ada sesepuh-sesepuh mereka. Kemudian dimediasi di kecamatan, dari jam 5 (sore) dan selesai itu sekitar Isya. Kemudian break karena ada beberapa poin itu.
Masjid Jogokariyan. Foto: Arie/Jurnis
Sebenarnya dari masjid simpel, pada permintaan maaf mereka kemudian menghadirkan langsung pelaku atau penggerak dari mereka itu, karena warga sini sudah hafal, orangnya itu-itu aja. Minta maaf secara langsung kepada masjid, bisa di masjid atau di mana, di tempat netral juga bisa, di polsek atau kecamatan, sama saya sendiri juga bisa atau perwakilan, silahkan datang jam berapa, kemudian minta maaf tanda clear. Karena kami melihat ini isunya sensitif, selesaikan biar gak melebar kemana-mana, karena memang jujur dari setelah itu kejadian sampai malam itu yang ngontak kami itu segera merapat itu bukan hanya Jogja, tapi juga Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Pacitan, Jakarta siap berbondong-bondong datang. Tadi malam aja sudah banyak sekali ya kita koordinasikan untuk siaga di tempat masing-masing, jangan sampai ini semakin melebar, kita ingin mengkondisikan segera beres.
Maka kedepan salah satu komitmen mereka mau menghadirkan pelaku itu untuk meminta maaf secara langsung, entah itu di kecamatan atau dimana kita nggak masalah. Tinggal bola sekarang di kepolisian. Kalau ini semakin membesar, kita sebentar lagi akan proses, kalau proses ini malah semakin berkembang. Karena kalau saya mewakili masjid bukan partai, kalau ada ini dikembangkan dengan hal yang lain maka kita akan menuntut, kalau ndak kita akan menggelar apel siaga umat Islam untuk membela kemuliaan masjid. Masjid dan massa akan besar karena kemarin waktu kita rilis juga bisa puluhan ribu massa yang siap hadir disini, melebihi kajian ustadz Somad malahan, karena ini masalah masjid, makanya sebenarnya bola ini ada di tangan kepolisian.
Ya saya bilang, lah konyol kita ngusir tangan kosong secara mereka bawa pedang, bawa celurit, sama saja dengan bunuh diri.
Apakah kepolisian akan memproses hukum para pelaku?
Kalau kami sendiri gak masalah sampai hukum, cuma ada itikad baik dari mereka, sebenarnya kalau kerusakan tidak parah karena kena tenda-tenda itu, kemudian kena pagar, kemudian ada beberapa yang kena tapi ndak parah, yang masjid ini yang harus dijaga.
Pada waktu kejadian, saya itu datang setelah kejadian beberapa menit, kemudian saya di depan untuk mengusir mereka, tapi itu sulit karena mereka bawa senjata tajam. Bandemi (melempar batu-red) waktu itu baru hanya beberapa orang, habis itu karena waktu itu sore, karena sejak hari Sabtu kan sudah ada kajian akbar disini, kalau kemarin minggu acara sebelumnya ngebyar (begadang-red) sampai malam. Nah, sore-sore itu (Ahad-red) hanya panitia pembagian sembako aja yang ada, divisi sosial itu aja yang memukul balik mereka, dan mereka pun masih tetap bertahan menyerang. Warga dan jamaah langsung kumpul semua, semakin banyak itu, dan memukul balik mereka. Itupun kejadian di lapangan (sebrang masjid-red) sampai crash.
Ketika mereka misalnya ada tadi petugas kok ngomong dari masjid atau warga ada yang bawa sajam? Ya saya bilang, lah konyol kita ngusir tangan kosong secara mereka bawa pedang, bawa celurit, sama saja dengan bunuh diri saya bilang. Apapun yang bisa digunakan agar mereka keluar dari kampung, itu yang bisa dipakai, wong yang mulai mereka. Saya sendiri mau kebacok dan kepedang ketika melerai, wong saya di depan, kan saya gak bawa apa-apa waktu itu. Dan terus warga ngumpul-ngumpul dan ngusir mereka, karena jumlah mereka ratusan, sementara awal kita nggak nyampai 10 orang, paling 7-10 orang.
Dari barat mereka tiba-tiba gleyer-gleyerlah (gass knalpot suara kenceng-red). Apel siaga akan diadakan ketika kasus ini melebar, kita gak tau. Melebar yang mana, tapi teman-teman simpul-simpul laskar, simpul-simpul umat Islam sudah siap.
Oleh: Athian Ali M. Da’i Ketua Forum Ulama Umat Islam
JURNIS – Pada tahun politik, khususnya pada masa kampanye, seperti biasanya di negeri ini, rakyat diajak menonton berbagai sandiwara, atau lebih tepatnya “Dagelan Politik” dalam berbagai warna dan bentuknya.
Mendadak para Capres-cawapres begitu sangat rajin keluar-masuk Pesantren, menemui Kiai, menjenguk Ulama yang sedang sakit.
Sehingga di kalangan masyarakat berkembang pemeo “Sebaiknya para ustadz dan para ulama kalau mau sakit, maka sekaranglah sampai bulan April nanti saat yang paling tepat, insya Alloh para Paslon akan berebutan untuk menengok. Selepas bulan April, jangan kaget dan bukan hal yang mustahil, jika di antara para ulama yang sempat dimanjakan tersebut kemudian ditinggalkan, dimusuhi, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada yang dikriminalisasikan, sebagaimana yang terjadi selama ini”.
Tiba-tiba masing-masing paslon terkesan “seperti sangat sholeh” saat mereka begitu sibuk hadir di berbagai acara ormas Islam, melaksanakan sholat berjamaah, bahkan menjadi imam dengan bacaan yang boleh jadi membuat sebagian ma’mum merasa harus mengulang sholat mereka.
Masing-masing Capres-cawapres terkesan begitu sangat serius mendengarkan aspirasi ummat, untuk selanjutnya (seperti biasa) dengan lantangnya mereka berkomitmen akan memperjuangkan hak dan kepentingan ummat Islam jika terpilih nanti.
Sandiwara semakin menarik ditonton, ketika sosok Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mendadak dibebaskan “tanpa syarat” kecuali konon semata-mata hanya didasari rasa kemanusiaan.
Yang membuat terasa sangat lucu bahkan sangat menggelikan, karena rasa “kemanusiaan” tersebut anehnya tidak pernah ada selama sekian tahun dan baru muncul menjelang Pilpres.
Semakin tampak jika sang sutradara dan para pemeran di panggung terkesan asal tampil menarik tanpa skenario yang jelas, sehingga jalan ceritanya terkesan sangat kacau, terbukti pada hari berikutnya Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa pembebasan tersebut masih akan dikaji kembali oleh pejabat-pejabat terkait (REPUBLIKA, Selasa 22 Januari 2019 hal. 1 kol.5).
Pernyataan tersebut tentu saja membuat para penonton semakin bingung dan sulit membedakan mana di antara mereka yang pemain dan mana yang sutradara.
Kebingungan penonton semakin memuncak ketika besok harinya, Presiden Joko Widodo menarik kembali pernyataan sebelumnya soal pembebasan “tanpa syarat”, dengan menyatakan, bahwa upaya pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir harus sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dimana salah satu “syarat” nya, Ustadz Ba’asyir harus menyatakan kesetiaan kepada NKRI dan Pancasila (REPUBLIKA, Rabu, 23 Januari 2019 hal 1 kol. 5).
Sampai di sini sudah bisa dipastikan sandiwara yang semula dimaksudkan untuk “Pencitraan” boleh jadi berbalik menjadi sesuatu yang menjengkelkan yang berpotensi membuat para penonton bubar.
Sayangnya, masyarakat kita masih banyak yang mengira jika sandiwara atau dagelan yang digelar tersebut sesuatu yang nyata. Mereka belum sepenuhnya mampu mencerna (kendati pengalaman yang lalu harusnya sudah cukup membuktikan) bahwa semua itu hanya sekadar “Pencitraan” yang jauh panggang dari api. Akibatnya, yang terpilih pada Pilpres nanti seperti juga yang terjadi sebelumnya, belum tentu putra terbaik bangsa, tapi sangat mungkin hanya putra yang terbaik dalam pencitraan.
Seperti biasanya, nanti setelah dagelan politik usai, maka masyarakat tidak akan lagi menyaksikan sandiwara yang menghibur.
Semua pertunjukan lebih banyak bernuansa kesedihan, mengerikan, bahkan tidak sedikit yang membuat sesak dada bahkan sesak nafas yang membuat sulit untuk menghirup udara kebebasan bahkan kehidupan.
Semua kita tentu saja mafhum, jika masyarakat awam akan cukup sulit menentukan pilihan. Terlebih pasangan yang satu memang belum sempat manggung di panggung besar, kendati pernah manggung di panggung yang agak kecil. Namun, masyarakat harusnya bisa melihat rekam jejak masing-masing. Misalnya, apakah yang dicitrakan dan dijanjikan “doeloe” pada musim kampanye 2014 telah diwujudkan dalam kebijakan yang bersangkutan selama hampir lima tahun berkuasa?
Mudah-mudahan masyarakat, khususnya ummat Islam pada bulan April nanti tidak kembali seperti membeli kucing dalam karung, atau terperdaya janji-janji lisan yang sulit dimintai pertanggung-jawabannya nanti ketika yang bersangkutan sudah tidak lagi berada di panggung sandiwara, tapi berada di panggung nyata untuk memimpin dua ratus sekian puluh juta rakyat agar bisa menikmati kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia lahir batin dalam ridho Allah SWT.
Paslon yang berani menandatangani komitmen politik dihadapan para Ulama, setidaknya lebih layak dipertimbangkan untuk dipilih ketimbang yang sekedar pencitraan dan omong doang, bahkan bertentangan antara janji dengan kenyataan.
Sebelum menentukan pilihan, satu hal yang perlu direnungkan setiap mu’min, jika Rasulullah SAW mengancam bahwasanya pemimpin muslim yang dzalim kelak akan menjadi golongan manusia pertama dari ummatnya yang akan masuk neraka jahannam tanpa hisab, maka yang harus dicamkan setiap mu’min, bahwasanya setiapkali sang pemimpin yang dzalim tersebut berbuat kedzaliman, maka yang memilihnya pasti harus ikut menanggung dosa.
Karenanya, bulan April nanti, jangan salah pilih lagi !!!
JURNIS – Semua orang berhak dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, DPRD dan DPD setelah memenuhi persyaratan. Salah satunya sudah berumur 21 tahun atau lebih dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.
Secara umum tidak terlalu sulit secara administratif, sehingga memberikan peluang besar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota dewan. Penjual sayur atau ikan, penjual bakso, ataupun sopir angkot, sama nilainya dengan seorang ahli berlatar belakang pendidikan doktor dengan titel guru besar.
Sejumlah kritik muncul atas caleg-caleg yang ikut dalam Pemilu sebelumya, yang dipandang tidak terlalu menguasai tugasnya setelah terpilih sebagai legislator. Bahkan muncul juga kritikan bahwa pemilih diperlukan caleg hanya pada saat menjelang pemilu. Legislator adalah wakil rakyat yang bertugas pula melayani rakyat dan menjawab aspirasi mereka terhadap pemerintah. Sebagai pemilih rasional, pilihan terhadap calon anggota legislatif akan menentukan nasib lima tahun ke depan. Pemilih turut bertanggungjawab atas pilihan yang diambil. Oleh karena itu pemilih wajib memperhatikan beberapa pertimbangan dalam memilih calon legislatif antara lain, kompetensi, karakter atau kepribadian, dan orientasi politik.
Semua sudah memahami bahwa dalam mengelola daerah dan negara ini dibutuhkan orang-orang yang memahami dan mampu menyelesaikan solusi atas permasalahan yang ada. Adanya kompetensi yang mumpuni akan mampu menghadirkan regulasi maupun kebijakan yang tepat sasaran. Kompetensi bisa dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman dalam bidangnya serta memiliki sikap terbuka untuk menerima dan menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan zaman. Tanpa kompetensi yang memadai maka anggota dewan yang nantinya terpilih hanya mampu duduk dan diam tanpa bisa berbuat apa-apa untuk negara dan daerah.
Saat caleg sudah dipilih menjadi anggota dewan maka sudah seharusnya perilakunya menjadi teladan bagi masyarakat. Paling tidak, masyarakat benar-benar memperhatikan rekam jejak mereka. Sebisa mungkin memilih caleg yang tidak memiliki persoalan hukum di masa lalu dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar agama dan norma-norma sosial.
Sebagai wakil rakyat dan penyambung lidah rakyat, setiap anggota dewan haruslah benar-benar meniatkan dirinya bahwa tujuan mereka terjun ke dunia politik adalah demi memajukan dan mensejahterakan rakyat, bukan mementingkan kepentingan individu ataupun golongan. Ini sangat penting mengingat maraknya tindak pidana suap dan korupsi di kalangan anggota dewan. Kejahatan suap dan korupsi tersebut terjadi disebabkan untuk mengganti biaya kampanye yang cukup besar disamping ingin memupuk kekayaan sebanyak mungkin.
Pemilih harus pula memperhatikan calon yang berintegritas. Calon yang pernah terlibat dalam kejahatan korupsi sangat tidak layak dipilih karena sudah berkhianat kepada bangsa dan tanah air. Begitu juga dengan keluarga mantan koruptor. Orang-orang bersih masih banyak yang layak dipilih. Pemilih seharusnya bersifat zero tolerance terhadap korupsi.
Pemilih diharapkan lebih cerdas dan cermat menjatuhkan pilihannya pada caleg. Jangan sampai salah pilih sebelum nantinya menyesal dan agar bangsa ini tidak terus menerus terjerat dalam harapan palsu sebuah perwujudan kesejahteraan rakyat yang selalu keluar dari bibir para oknum calon.
JURNIS – Beredar dan dikirimkannya tabloid bernuansa agama “Tabloid Indonesia Barokah” ke berbagai Masjid di beberapa propinsi di Jawa menggegerkan. Bawaslu di beberapa daerah melakukan operasi penyitaan tabloid agama yang terkesan “black campaign” terhadap salah satu kontestan pilpres. Sementara aspek keagamaan juga menyinggung pemahaman keagamaan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan gambar halaman muka tabloid yaitu seorang dalang yang sedang memainkan wayang yang berkelahi, maka tabloid ini memang layak disebut tabloid adu domba.
Ketika dicari alamat redaksi tabloid di Bekasi ternyata itu alamat fiktif, sekedar dicatut saja. Nah kalau sudah seperti ini bukan lagi sekedar kompetensi Bawaslu, tapi aparat Kepolisian. Ada unsur dan motif untuk meresahkan masyarakat. Penilaian seorang buya Syafi’ie Ma’arif saja bahwa perbuatan penyebaran tabloid ke pesantren dan masjid-masjid seperti ini adalah “biadab”. Patut untuk diusut tuntas karena ada sejumlah nama yang menjadi redaktur dan staf redaksinya. Betapa serius program penyebaran ini. Berbiaya besar, patut diduga ada pengelola “kuat” yang melakukan kegiatan berbahaya ini.
Kita yakin “operasi tabloid” yang isinya mengandung unsur fitnah, ghibah dan namimah ini jauh dari spirit membangun barokah. Tak ada keberkahan apa apa yang bisa didapat dari “peluru” yang ditembakkan untuk “menyerang” fikiran jamaah masjid dan pesantren. Siapa yang membaca ikut mual perutnya. Menggunakan agama sebagai alat propaganda dan adu domba. Sementara itu meski lewat tabloid “keagamaan”, berkampanye ke masjid-masjid dan pesantren adalah jelas-jelas pelanggaran undang-undang pemilu yang berakibat pidana penjara.
Serangan pokok adalah “reuni 212” yang didera fitnah motif politik macam macam. 12 Juta muslim berkumpul di Monas saat reuni 212 adalah spektakuler dan mengejutkan para islamophobia. Kerut kening dan pucat wajah mereka. Kekuatan dahsyat umat Islam ini potensial untuk menggebrak kezaliman. Karenanya wajar ada skenario melemahkan dan mendistorsikan spiritnya dengan propaganda hitam murahan melalui tabloid yang disebar masif. Lalu HTI yang dijadikan hantu bagi bangsa, Wahabi dianggap sebagai musuh yang disejajarkan dengan ISIS. Dan banyak lagi propaganda liar tak berdasar. Khas pemikiran para pembenci Islam dengan berkedok pemahaman Islam “rahmatan lil ‘alamin”.
Tabloid ini tak pantas dibaca oleh “ahlul masjid” dan santri-santri pesantren yang dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar agama dengan benar. Bukan beragama dengan sinis, iri, dengki, dan penuh kebencian pada sesama. Bukan beragama dengan pura-pura membela negara dari ancaman kaum radikal, padahal merekalah yang radikal mengancam stabilitas negara dengan racun pemikiran perusak agama. Merekalah musuh dalam selimut umat Islam.
Tabloid tanpa alamat adalah “surat edaran gelap”. Laporkan ke yang berwajib, jika tak sempat, lipat dan buang ke keranjang sampah. Atau kalau tempat sampah sudah terlalu penuh apa boleh buat, bakar saja..!
JURNIS – Setelah “genderuwo”, “sontoloyo”, dan “tabok” kini dari area istana keluar lagi kalimat “grusa grusu”. Yang terakhir ini kritik Menteri kepada Presiden. Soal koreksi atas keputusan Presiden yang disampaikan pertama oleh Yusril Ihza Mahendra tentang bebasnya Ust Ba’asyir karena telah menjalani 2/3 masa hukuman di Lapas Gunung Sindur Bogor. Presiden sendiri menguatkan pembebasan dengan alasan “kemanusiaan” melalui pernyataannya di Garut.
Akan tetapi kemudian menurut Menko Polhukam Wiranto keputusan Presiden itu tidak didasarkan pada banyak pertimbangan. Jadi “grusa grusu”.
Banyak korban dari “grusa grusu” nya Presiden. Media massa yang antusias memberitakan adalah korban. Wapres JK juga lantang membela keputusan yang tak bisa dipengaruhi oleh reaksi Australia. Cawapres KH Ma’ruf Amin memuji-muji keputusan Presiden yang sangat tepat. Menteri Agama mengangkat soal pemaafan sebagai sikap mulia. Tentu saja korban utama adalah Yusril sang pengacara. Ia melangkah dengan kuasa dan persetujuan penuh Presiden. Bebasnya Ba’asyir tinggal hitungan hari dan segala hambatan sudah diatasi, katanya.
Semestinya ia terpukul ketika pembebasan dibatalkan. Reputasi sebagai “pengacara tak terkalahkan” sangat terganggu. Jika tak ada faktor lain demi reputasi dan integritas, harusnya Yusril sudah balik badan. Mundur dari status sebagai kuasa hukum Jokowi Ma’ruf. Baru satu langkah saja “berbuat” sudah dikhianati.
Apakah benar keputusan Jokowi mengenai pembebasan Ba’asyir itu “grusa grusu” tanpa pertimbangan yang matang? Atau ini cermin dari adanya konflik kepentingan di “inner circle” Istana? Yang tahu ya kalangan itu sendiri. Hanya saja keputusan “mencla-mencle” seperti ini bukan yang pertama. Kita ingat sewaktu memilih Ma’ruf Amin sebagai pasangan Cawapres pun “grusa grusu” pula dengan menetapkan Mahfud terlebih dahulu. Komunitas Madura marah saat itu karena tokohnya dipermainkan. Meski Pak Jokowi itu bicaranya lambat tapi putusannya cepat dan secepat itu pula berubahnya. Tergantung kekuatan daya bisik dan daya tekan.
Melihat cara mengelola negara dengan pola seenaknya begini kita seperti melihat sinetron atau soap opera “opera sabun”. Serial fiksi bersambung atau berkelanjutan. Penonton selalu diajak bertanya kemana alur ceritra mengarah yang sepertinya tak berkesudahan. Menunggu “action” selanjutnya dari sang pemeran utama. Sutradaralah yang mahir memainkan perasaan penonton.
Episode Garut di samping ada pernyataan serius untuk pembebasan Ust Ba’asyir, juga ada cukur-mencukur, jongkok di sawah bersama petani, serta membeli sabun cuci. Memborong sabun cuci hingga senilai dua milyar rupiah. Kejutan Presiden membeli sabun semahal ini. Tapi ya itu entah masuk “grusa grusu” atau tidak, nyatanya “orang Istana” beda keterangan mengenai uang siapa yang digunakan untuk membayar. Kata Ngabalin itu uang pribadi Presiden, kata Pramono Anung itu uang Tim Sukses. Bawaslu konon sedang menyelidiki.
Nah, episode begini menunjukkan bahwa “opera sabun” yang sedang dimainkan dan ditayangkan itu tidak matang juga, artinya “grusa grusu”. Tapi tak apa karena hal demikian sudah menjadi kebiasaan. Rakyat kita pun mungkin dulu tahun 2014 memilih Presiden dengan “grusa grusu” pula, dan terpilihlah Presiden Republik Indonesia Bapak “grusa grusu”.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Pembatalan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB) oleh pemerintah membuat kecewa sejumlah pihak, terlebih bagi pengurus, guru dan ribuan santri Ponpes Al Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Pengurus Al-Mukmin sendiri sudah melakukan sejumlah persiapan penyambutan Ustaz ABB mulai dari membuat tenda, menyiapkan makanan, rapat antar ormas hingga mengundang sejumlah tokoh.
Namun keputusan presiden Jokowi yang kemudian dikoreksi oleh Menkopolhukam Wiranto itu membuat segala rangkaian acara penyambuatan akhirnya urung dilakukan.
Mengambil hikmah dari peristiwa tersebu, Direktur Ponpes Al-Mukmin, Ustaz Ibnu Chanifah berpesan kepada santri-santrinya untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar tidak merasakan kecewa.
“Ada hikmah di balik kejadian ini, menguji kesabaran kita, dan kita jangan banyak berharap pada manusia, kita meski berharap banyak pada Allah,” katanya saat ditemui usai menggelar acara Doa Keprihatinan Pembatalan Kepulangan Ustaz Abu, Rabu (23/1/2019).
Ia mengaku, kabar kepulangan pertama kali disampaikan oleh keluarga Ustaz ABB sendiri. Meski kabar tersebut hampir pasti karena juga diucapkan oleh seorang presiden, namun ia tetap berpesan kepada anak didiknya untuk terus berdoa.
“Nyatanya kan seperti ini, berharap pada manusia itu kecewa, berharap pada yang kuasa akan benar,” pungkasnya.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Ustaz Abdul Rohim Ba’asyir membantah pemberitaan media khususnya media asing yang mengaitkan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir dengan sejumlah kasus terorisme di Indonesia. Ia menegaskan, Ustaz ABB tidak pernah terkait peristiwa bom manapun.
“Ustaz Abu tidak terkait dengan peristiwa bom manapun, sehingga tudingan bahwa Ustaz Abu Bakar Ba’asyir terlibat dengan terorisme itu dipertanyakan,” katanya kepada Jurniscom, Jumat (25/1/2019).
Ia menjelaskan, kasus terakhir yang menjerat Ustaz ABB adalah tuduhan mendanai pelatihan militer di Aceh. “Kami dan kuasa hukum menilainya adalah bentuk pemaksaan, terhadap tudingan dampak terorisme. Padahal hakikatnya tidak,” tegas pria yang karib disapa Ustaz Iim ini.
Hal itulah yang membuat Ustaz ABB tidak mau menandatangi dokumen apapun terkait penahanan dirinya.
“Itulah mengapa Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sendiri menolak proses persidangan ini, semua proses persidangannya, beliau tidak mau tanda tangan surat apapun sejak mulai ditangkap sampai kemudian di vonis dan sampai sekarang tidak mau menandatangani surat apapun,” ungkapnya.
“Kenapa, karena itu sebagai bentuk protes ustaz ABB terhadap apa yang ditimpakan pada beliau, seharusnya, beliah tidak diperlakukan seperti itu, beliau harusnya diberikan keadilan, proses pengadilan harusnya bisa menghadirkan proses keadilan,” tandasnya.
Ustaz Abu Bakar Ba’asyir ditangkap Densus 88 di Banjar Patroman (dulu termasuk Kabupaten Ciamis) pada Agustus 2010. Ia dituding sebagai penopang dana kasus pelatihan militer di Aceh. Ustaz ABB sempat ditahan di Lapas Pasir Putih Nusakambangan sebelum akhirnya dipindah ke Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Reporter: Aryo JipangRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Putra bungsu Ustaz Abu Bakar Ba’asyir (ABB), Abdul Rochim Ba’asyir mengaku kecewa atas pembatalan pembebasan ayahnya. Padahal sebelumnya, melalui Yusril Ihaza Mahendra yang tidak lain adalah pengacara pribadi presiden Jokowi, mengumumkan bahwa Ustaz ABB akan segera dibebaskan tanpa syarat.
“Kami kecewa karena kami sudah bersiap, kami sudah menyiapkan sambutan, kami sudah mengundang banyak orang, karena memang saat pemberitahuan itu betul-betul pasti bahwa ustaz Abu Bakar Ba’asyir itu insya Allah akan bebas,” katanya kepada Jurniscom, Kamis (25/1/2019).
“Dan kami sangat percaya bahwa Prof Yusril Bukan sembarang orang di mata kami, dan hadir sebagai kuasa hukum Jokowi- Kyai Ma’ruf, dan tentu tidak main main,” sambungnya.
Kendati demikian, Ustaz Iim, sapaannya, menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu masih berusaha menepati janjinya membantu kebebasan Ustaz ABB.
“Terakhir kami menyampaikan kepada beliau dan beliau mengatakan tetap akan berusaha menepati janjinya, mengupayakan apa sudah dijanjikan walaupun beliau menyampaikan bahwa semua ini kembali pada Allah Subhanahu wata’ala,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ustaz Iim menilai, inkonsistensi yang ditunjukan presiden terkait pembebasan ayahnya akan berimbas pada elektabilitanya di Pilpres April mendatang.
“Ternyata orang yang selama ini mau mereka pilih lagi untuk menjadi presiden, bukan orang yang bisa menepati janjinya,” tandasnya.
TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Dua komunitas sedekah di Tasikmalaya membagikan ratusan paket nasi bungkus dan makan siang gratis di Rumah Sakit Singaparna Medical Center (SMC) dan di Alun-alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (25/1/2019).
5 orang relawan muslimah dari Komunitas Sedekah Makan (KSM) Singaparna membagikan 250 paket makan siang bagi para penunggu pasien kelas 3 RS SMC Kabupaten Tasikmalaya.
“Disana kan banyak pasien-pasien kelas 3 yang notabene mereka dari kalangan kurang mampu, iya sih mereka mengupayakan untuk pengobatan gratis, tapi kan untuk keluarga yang menjaga pasien kadang mereka tidak punya untuk bekalnya, makanya kami untuk kali ini sedekah diberikan kepada para penunggu pasien itu,” papar Lestari, Ketua KSM kepada Jurniscom, Jumat (25/1/2019).
Komunitas yang sudah berjalan selama 2 tahun ini secara rutin membagikan paket nasi bungkus kepada orang-orang yang kurang mampu di sekitar Kabupaten Tasikmalaya.
Relawan Komunitas Sedekah Makan Singaparna membagikan nasi bungkus kepada penunggu pasien kelas 3 di RSUD Kab Tasikmalaya. Foto: Dadang/Jurnis
Relawan Komunitas Sedekah Makan Singaparna membagikan nasi bungkus kepada penunggu pasien kelas 3 di RSUD Kab Tasikmalaya. Foto: Dadang/Jurnis
“Selain berbagi makan, kami juga selalu mengikuti event bigbukber kalau bulan Ramadhan, sebulan sekali kita ke panti jompo untuk memberi santunan,” lanjutnya.
“Yaa harapan kami sih bisa karena di Singaparna masih sedikit kegiatan seperti ini, mudah-mudahan bisa memotivasi yang lain ya,” tutupnya.
