Penulis: Ally Muhammad Abduh

Di Solo, Ratusan Umat Islam Datangi Mapolres Protes Kasus Laiskodat

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Soloraya berunjuk rasa di depan Mapolresta Surakarta Jalan Adi Sucipto No. 2 Manahan, Solo, Jum’at (23/11/2017). Mereka menuntut aparat kepolisian segera menangkap pelaku penistaan agama dan ujaran kebencian Victor Laiskodat.

“Datanya dah jelas kok ndak di proses-proses gimana, bapak polisi kok tebang pilih. Sementara Jonru, Ustadz Alfian Tanjung langsung diproses dan ditangkap meski kasusnya belum jelas,” kata Amir Jamaah Ansharusy Syariah Jateng Ustaz Surawijaya dalam orasinya.

Menurutnya, kepolisianlah yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menjaga aset bangsa dari pihak-pihak yang akan merusak NKRI.

“Kita dukung Kapolri untuk menangkap Viktor Laiskodat, kita dukung kepolisian untuk menangkap tikus-tikus penghianat bangsa,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Klaten, Ustadz Bony Azwar juga menyesakan sikap tebang pilih aparat kepolisian.

“Umat Islam dipaksa untuk menanati hukum namun orang seperti Victor yang melanggar hukum, melanggar pancasia dan undang undang, dibiarkan, maka kita menuntut untuk ditegakannya keadilan,” paparnya.

“Kita tuntut Victor untuk segera dipenjara, dia menistakan agama dan melakukan ujaran kebencian,” tandasnya.

Dalam unjuk rasa itu, perwakilan massa beraudiensi dengan Polresta Surakarta, namun Kapolres maupun Wakil sedang tidak berada di tempat. Arif Joko, mewakili Kapolresta mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi umat Islam.

“Sebelumnya kami mohon maaf karena pak Kapolres baru di Jakarta, sedang pak Wakapolres di Wonogiri, kita berterima-kasih sudah di datangi, aspirasi umat Islam ini akan kita sampaikan ke pak Kapolres agar segera ditindaklanjuti,” kata Arif.

Dalam audiensi tersebut, umat Islam menyerahkan surat tuntuan yang diserahkan oleh Ketua Komunitas Nahi Munkar Surakarta (KONAS), Ustadz Hasto untuk disampaikan kepada Kapolres.

“Kami meminta Agar instansi terkait tidak mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, berpolemik ataupun yang lainnya yang bisa membingungkan dan meresahkan masyarakat,” kata Ustadz Hasto.

KONAS Desak Pemerintah Tangkap Victor Laiskodat

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Komunitas Nahi Mungkar Surakarta (Konas) Ustadz Dadyo Hasto mendesak pemerintah untuk segera menangkap politisi partai Nasdem Victor Laiskodat yang telah melakukan penistaan agama dan ujaran kebencian.

“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri bahwa penegakan hukum haruslah profesional dan tidak diskriminasi,” terangnya melalui pesan siar yang diterima Jurnalislam.com, Jum’at (23/11/2017)

“Demi tegaknya rasa keadilan di masyarakat, dimohon sesegera mungkin dilakukan penahanan kepada Viktor Laiskodat,” imbuhnya.

Baca juga: “Pemeriksaan dan Penggeledahan Terhadap Jonru Tidak Manusiawi”

Menurut Ustadz Hasto, tidak dilanjutkannya kasus tersebut oleh aparat dengan alasan hak imunitas adalah tidak tepat, anggota DPR RI yang terkena kasus pidana dan korupsi, kata dia, tidak bisa mengunakan UU MD3 tentang hak Imunitas.

“Bahwa Penerapan hak Imunitas anggota DPR RI tidak berlaku bagi perkara pidana dan korupsi,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/775/VIII/Bareskrim tertanggal 4 Agustus 2017, dengan terlapor Viktor Laiskodat telah dilaporkan dengan tuduhan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik atau penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pelanggaran dalam hal penyampaian pendapat di muka umum.

Viktor Laiskodat melanggar UU No. 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 40/2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU No. 1/1946 Tentang KUHP 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Pasal 4 dan 16, Pasal 156 dan Pasal 156A.

 

Silaturahim MIUMI dengan Ulama Soloraya Hasilkan Resolusi 1911

SOLO (Jurnalislam.com) – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar silaturahmi dengan para tokoh Islam Soloraya di pondok Pesantren Takmirul Islam Kota Surakarta, Ahad (19/11/2017).

“Pertemuan ini harus melahirkan resolusi dan kita deklarasikan bersama untuk menjadi pemicu semangat kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) MIUMI Pusat Ustadz Bachtiar Nasir (UBN).

UBN juga mengatakan, bahwa pada tahun 1911 di kota Solo berdiri Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. SI perubahan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhoedi 1905 dan menjadi gerakan politik umat Islam terbesar saat itu.

Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan 2 poin kesepakatan yang tertuang dalam Resolusi Umat Islam Surakarta 1911.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustaz Muinudinillah Basri yang ikut hadir dalam acara tersebut, berkesempatan membacakan resolusi ummat Islam 1911 dan diikuti oleh seluruh ulama, habaib, tokoh umat Islam Soloraya dan pengurus MIUMI Pusat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Adapun isinya sebagai berikut:

1. Tokoh dan ulama ummat Islam Surakarta bertekad untuk bersatu, bersaudara, bersama sama dan berjuang mewujudkan ummatan wahidah, ummat yang satu di bawah kalimat tauhid dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam. Segala perbedaan tidak akan memecah belah hati kaum Muslimin serta kita bingkai dengan toleransi dan kasih sayang.

2. Menolak dan melawan segala usaha memecah belah persatuan dan persaudaraan kaum Muslimin. Bertekad berjuang bersama-sama untuk menegakkan ajaran Islam dengan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam. Bertekad mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dengan bingkai kebhinekaan Indonesia. Dan mengantarkan Indonesaia sebagai negara dan bangsa yang memberikan keteladanan dalam peradaban Islam.

Politik Ekonomi Islam Dalam Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme (1)

 

Oleh: Dr. H. Mohammad Ghozali, MA[1]

 

 

Ketika negara-negara sekutu berhasil memenangkan perang dunia ke II, diantara program yang dilancarkan Rusia adalah melanjutkan kembali serangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme.[2] Menyerang sistem imperalisme Barat dengan menggerakkan penduduk jajahan[3] agar melakukan revolusi (pemberontakan) dan merekayasa berbagai kejadian untuk merepotkan negara-negara kapitalisme Barat.[4]

Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai salah satu negara kapitalis imperalis berpikir bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan imperalisme di negeri negeri muslim kecuali dengan mengubah taktik penjajahan dan tidak ada jalan untuk mengambil wilayah imperalismenya dari sisa-sisa negara terjajah dengan melakukan taktik baru imperalisme (neo Imperalisme).[5]

Taktik baru ini untuk mengembangkan neo imperalisme dan mulai mengaplikasikan dan mengikat negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang dan bantuan.

Propaganda imperalisme ini digunakan untuk membentuk opini publik (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau bekas negara yang berada di bawah pengaruh barat, sehingga tercipta motivasi dalam diri warga negara itu untuk turut mensukseskan upaya perencanaan dan pengembangan perekonomian dengan mengambil permodalan asing.

Hegemoni dan Kerusakan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme

Hegemoni Kapitalisme

Upaya-upaya melestarikan sistem kapitalisme setelah tersingkapnya kebobrokannya, sangat nampak sekali, dalam cara cara menjalankan ekonomi. Buktinya jelas terlihat dari adanya kesepakatan untuk menjadikannya sistem dibangun atas dasar/asas pertambahan pendapatan nasional disertai sistem tambal sulam berupa konsep keadilan social[6] (al-‘adalah al ijtima’iyah) dan pencangkokan sosialisme di dalamnya. Sehingga negara-negara yang berhasil ditundukkan oleh Amerika Serikat (AS) melalui dominasi modal utang ke AS seperti Mesir, yang mana sebelumnya mereka sering membanggakan diri dan mempropagandakan sosialisme global. Akhirnya Mesir menjadikan pertambahan pendapatan nasional negaranya dengan menjadikan dasar sistem perekonomianya dengan menggunakan sistem kapitalisme.

Amerika Serikat mengadopsi taktik baru ini untuk mengembangkan kolonialisme[7]/imperialismenya dan mulai menerapkannya serta mulai mengikat negara-negara yang dimerdekakan bagi sebagian besar manusia dengan berbagai hutang dan bantuan.[8] Meskipun pertamakalinya persoalan ini tampak samar sebab dibungkus dengan dengan topeng pembebasan dari cengkeraman imperialisme, dan dibungkus dengan topeng baju bantuan untuk membangun perekonomian negara, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali pengamat politik internasional. Nampak negara kapitalisme memberi kemerdekaan negeri-negeri secara formalitas, namun secara riil melakukan pemaksaan dominasi melalui berbagai perangkap hutang dan bantuan.

Dengan demikian, tidak samar lagi bagi siapapun ide pemberian kemerdekaan kepada bangsa bangsa terjajah dan uluran bantuan utang kepada negara yang baru merdeka merupakan taktik baru imperalisme. Selain itu mereka membentuk opini public (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau negara yang berada di bawah pengaruh Barat, sehingga tercipta imej dalam diri warga negara itu, bahwa mereka turut memikirkan dan mensukseskan dan membangkitkan perekonomian negara tersebut.

Maka dengan cara inilah negara kapitalisme AS dengan mudah memaksakan dominasi atas negara dan selanjutnya mengeksploitasi atau dengan kata lain merupakan propaganda kamuflase dimana memiliki maksud sebenarnya membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi dominasi atas negeri negeri Islam.[9]

Perlu diketahui bahwa ini terkait dengan propaganda imperalisme, dan sama sekali tidak terkait dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Sebab menyusun kebijaksanaan ekonomi dan mengembangkan kekayaan negara serta menyediakan kebutuhan kebutuhan materi[10] merupakan suatu perkara yang tak perlu dipertanyakan lagi, sangat mendesak, dan memang perlu.

Dengan propaganda tersebut yang justru akan menguras kekayaan negara keluar negeri. Juga kebijaksanaan tersebut nampak dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan negeri-negeri Islam. Inilah aspek imperalisme yang dikokohkan posisinya terlebih dahulu dengan mewujudkan opini umum tentang perencananaan dari pengembangan perekonomian. Bersambung

 

[1] Dosen Senior Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pasca Sarjana Prodi HES Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Lulusan Srata 3 Universiti of Malaya Malaysia
[2] Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. “Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit.” London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383
[3] Negeri negeri yang wilayahnya di tempati oleh kaum muslimin yang akhirnya jatuh ke pasukan barat dalam perang dunia II dan mereka di kuasai kaum imperalisme, sehingga semua aktifitas orang orang muslim akan di eksploitasi.
[4] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, Beirut, 1999, 3.
[5] Ibid,.
[6] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, 33
[7] Abdul Qadim Zallum, Political Thought, London – England, Khilafah Publication, 2004, 181
[8] Penjajahan gaya baru diwujudkan melalui rekayasa dan skenario penguasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara. Imperialisme modern itu dioperasionalisasikan: Pertama, secara formal (formal geopolitics) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; Kedua, secara praktis (practical geopolitic) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik;Ketiga, secara umum (popular geopolitics) misalnya media massa, film, novel dan kartun, dsb. Dalam konteks Indonesia, imperialisme gaya baru ini muncul sejak awal Orde Baru. Rezim Orde Baru dipaksa menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada asing—Amerika dan Barat—melalui penguasaan areal tambang baik mineral maupun migas. Sebagai contoh, PT Freeport mendapatkan konsesi di Papua dan Caltex di beberapa sumber migas di Nusantara. Pemerintah Indonesia pun harus menerima rancangan UU khususnya UU Penanaman Modal Asing sebagai legitimasi atas masuknya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Bersamaan dengan itu, negara-negara industri maju menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan utang luar negeri. Utang itu diberikan dengan dalih untuk biaya pembangunan. Bagi negara berkembang/miskin, utang ini sangat membantu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apalagi kebanyakan mereka adalah negara yang baru bangkit dari keterjajahan secara fisik. Hanya saja, ini bukan utang sembarang utang. Utang ini membawa konsekuensi. Selain mengandung riba/bunga, utang itu pun mengharuskan banyak persyaratan bagi negara pengutang. Dari situ pula, para pakar ekonomi dan lembaga-lembaga mereka masuk ke sebuah negara dengan dalih memberikan bantuan teknis dan me-review kebijakan/program. Lebih jauh lagi, mereka ikut menyusun berbagai kebijakan negara termasuk merumuskan draft perundang-undangan. Langkah mereka ini dibantu oleh para akademisi lokal yang telah mereka didik sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, mereka dikenal sebagai Mafia Berkeley. imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang mereka anut. MenurutSyaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1973) dalam Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir hal. 13, imperialisme (al isti’mar) adalah pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (istighlal). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal). Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada negara-negara jajahannya.
[9] Negeri negeri Islam artinya negeri-negeri itu yang dahulunya merupakan wilayah daulah (pemerintahan) Islam, stelah lepasnya Turki Utsmani setelah perang dunia II maka daerah daerah Islam itu dibagi bagi oleh Imperalisme barat.
[10] Taqyuddin an Nabhani, Al Nidzam al-Iqtishadi fi al Islam, Beirut, Darul Ummah, 1990, 1

Tabligh Akbar Garut Membludak, KH Nonop Hanafi: Terimakasih Banser!

GARUT (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis, KH Nonop Hanafi mengatakan, salah satu faktor suksesnya Tabligh Akbar Garut Bumi Islam di Lapangan Merdeka Kerkof adalah karena adanya insiden penolakan dari Banser NU Kabupaten Garut. Untuk itu, ia berterimakasih kepada Barisan Serba Guna (Banser) NU.

“Ini adalah rekayasa Allah, secanggih, sehebat apapun kehebatan manusia tidak akan mampu mengalahkan rekayasa Allah. Untuk itu, kita patut berterimakasih kepada saudara kita seiman kita Banser, karena Banser lah acara ini menjadi hebat, terimakasih saudara seimanku,” katanya.

Inisiator long march Ciamis-Jakarta saat Aksi Bela Islam 212 itu menegaskan, dengan Tabligh Akbar tersebut Garut akan menjadi simbol persatuan umat Islam.

Hari ini masyarakat garut telah dipilih oleh Allah untuk menjadi titik harapan Indonesia, acara tabligh akbar ini Insya Allah menjadi dentuman rekatnya persatuan umat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, rintangan yang dihadapi umat Islam dalam menyelenggarakan acara tersebut merupakan cara Allah memberikan nikmatNya. Sebab, lanjutnya, jalan menuju nikmat ukhuwah bukanlah jalan yang tanpa rintangan.

“Namun kemenangan setelah melewati rintangan dan masa kesulitan adalah sebuah kenikmatan yang sejati,” tukasnya.

KH Shabri Lubis: Umat Islam Harus Berbagi Peran

GARUT (Jurnalislam.com) – Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI), KH Shabri Lubis mengatakan, umat Islam harus berbagi peran dalam menjalankan agamanya. Satu sama lain jangan mengisi posisi yang bukan menjadi bagiannya.

“Masing-masing biarlah bagi-bagi peran dan tugas seperti yang Allah sudah titipkan di badan kita sebagai pelajaran. Tangan yang tugasnya angkat pedang dan senjata cukup itu, jangan ikut-ikutan jalanin tugasnya kaki,” katanya dalam Tabligh Akbar Garut Bumi Islam di Lapangan Kerkof Kabupaten Garut, Sabtu (11/11/2017).

Ia menjelaskan, bagaimana peran para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) yang telah menanamkan bibit-bibit aqidah kepada umat Islam. Begitu juga Muhammadiyah dengan perjuangan melalui pendidikannya dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang rela ke pelosok-pelosok untuk menjaga aqidah umat.

“Perlu ada yang gebuk hamanya, bunuh tikusnya, berantas werengnya. Sehingga hasil panennya bagus. Insya Alloh FPI siap untuk itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ustadz Shabri juga menyampaikan penjelasan terkait fitnah-fitnah yang selama ini ditujukan kepada FPI dan ulama-ulama dari GNPF Ulama.

“FPI berdiri sudah 19 tahun, berapa anggota kami yang mati, yang dipenjara, bahkan Imam Besar kami keluar masuk penjara. Berapa kali kita ancur-ancuran demi yang namanya NKRI. Jangan main-main.. eh sekarang dituduh anti NKRI, kami hanya bisa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin,” ujarnya.

Kendati demikian, Ustadz Shabri menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melawan kemunkaran dan menegakkan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tetap lawan kemunkaran, tetap tegakkan keadilan, lawan penjajah-penjajah asing dan aseng,” pungkasnya.

Diawali Longmarch, Puluhan Ribu Umat Islam Hadiri Tabligh Akbar UBN di Garut

GARUT (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu umat Islam dari berbagai daerah di Priangan Timur memadati Lapangan Merdeka Kerkof Kabupaten Garut mengikuti Tabligh Akbar Garut Bumi Islam (Silaturahmi Akbar Umat Islam) bertema “Mempertegas Garis Perjuangan Umat”, hari ini Sabtu (11/11/2017). Acara diawali dengan long march dari Masjid Agung Garut menuju Lapanga Merdeka Kerkof.

Bupati Garut, Rudy Gunawan yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada panitia penyelanggara yang telah bekerja keras agar acara tetap berlangsung. Bahkan, kata dia, Pemkab Garut telah memberikan sarana dan prasarana untuk berlangsungnya acara.

“Kami tadi malam hujan-hujanan mempersiapkan kegiatan ini. Pemerintah daerah yang membiayai kegiatan ini,” kata Rudy dalam sambutannya.

Ia berharap, para tokoh yang hadir dalam kesempatan tersebut dapat memberikan klarifikasi terkait insiden penolakan dari Banser.

Baca juga: KH Nonop Hanafi: Garut Akan Menjadi Energi Reuni 212 di Jakarta

“Mari kita menjelaskan apa yang dipersangkakan kepada kita semua. Bahwa kita disini adalah demi NKRI dan demi kesalamatan dunia dan akhirat,” tegasnya disambut pekik takbir hadirin.

“Semoga NKRI tetap berdiri kokoh, karena pendiri bangsa ini adalah para ulama,” tutupnya.

Sebelumnya, tabligh akbar yang menghadirkan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Ustadz Bachtiar Nasir itu sempat mendapat penolakan dari Barisan Serba Guna (Banser) NU dan PCNU Kabupaten Garut.

Penolakan tersebut sudah melalui kajian yang dilakukan PCNU. Salah satu alasan penolakan karena judul tabligh akbar yang dinilai tak sesuai dengan Wilayah Garut.

“Judulnya saja Garut Bumi Islam. Kalau seperti itu yang di luar Islam tidak boleh tinggal di Garut? Bukannya kami tak setuju, tapi ada prinsip di Islam yang toleran, seimbang, dan menyayangi seluruh umat. Itu harus dijunjung,” jelas Wakil Sekertaris PCNU Kabupaten Garut, Aceng Hilman.

Dalam pantauan Jurnalislam, ratusan laskar dari beberapa ormas seperti AQL Ribath, KOKAM, FPI, Jamaah Ansharusy Syariah, Hizbullah, Thaliban Tasikmalaya, dan JAWARA Garut terlihat siaga mengamankan acara tersebut.

KH Nonop Hanafi: Garut Akan Menjadi Energi Reuni 212 di Jakarta

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis, KH Nonop Hanafi menilai, kasus penolakan terhadap pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Ustadz Bachtiar Nasir di Garut dinilai akan menjadi energi bagi reuni alumni 212 pada Desember mendatang.

“Umat Islam menjadi lebih tertarik untuk hadir pada acara itu sehingga ini menjadi sebuah narasi bagi episentrum reuni 212 di Jakarta dan saya kira dentuman awalnya adalah dimulai dari Garut,” katanya kepada Jurniscom di Tasikmalaya, Jumat (10/11/2017) malam.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut serupa dengan tahun lalu ketika menjelang Aksi Bela Islam III atau aksi 212 di Monas.

“Ini persis seperti kisah pada waktu AB3 yang pada saat itu ada beban psikologis yang pada saat itu terus dihantamkan kepada umat Islam, tapi ternyata jumlah yang hadir pada saat itu melebihi dari yang diperkirakan,” paparnya.

Lebih lanjut, pimpinan rombongan jalan kaki Kafilah Ciamis pada Aksi 212 tahun lalu itu berharap, keberatan salah satu ormas Islam di Garut terhadap Ustadz Bachtiar Nasir akan mendorong bagi umat Islam untuk terus membangun ukhuwah Islamiyah.

“Ketika ada penolakan dari saudara-saudura kita di Garut terhadap UBN dan Shabri lubis, ini justru menjadi dentuman bagi umat Islam untuk terus bersatu padu dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah,” jelasnya.

“Andaipun ada kerikil-kerikil kecil diantara saudara muslim yang keberatan, itu hanyalah batu loncatan untuk kita untuk terus merangkul dan merangkul. Karena kita meyakini bahwa persatuan itu adalah satu ideal yang harus kita capai tetapi jalan untuk menempuhnya tentu banyak tantangan dan rintangan,” pungkasnya.

Belajar dari Pilkada Jakarta, DSKS: Saatnya Solo Kembali Dipimpin Muslim

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustadz Muinudinillah Basri mengapresiasi langkah gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Hotel Alexis. Ia menilai keputusan tersebut terinspirasi dari energi Aksi Bela Islam jilid 2 atau yang populer dengan aksi 4 november 2016.

“Alhamdulillah terjadi perubahan yang signifikan, pada 411 diantaranya kembalinya Jakarta kepada Islam, dan ternyata dua pekan dipimpin oleh pemimpin Islam membuktikan, bahwa statemen kafir yang tidak korupsi daripada muslim yang korupsi, itu salah,” katanya kepada Jurnalislam.com di Gedung MUI Surakarta, Sabtu, (4/11/2017).

Lebih lanjut, Ustaz Muin mengatakan, persatuan umat di Indonesia paska aksi bela Islam memberikan dampak positif bagi perjuangan dakwah Islam. Dengan ditutupnya Alexis, kata dia, membuktikan bahwa jika umat Islam bersatu maka NKRI akan kokoh.

Baca juga: DSKS : UU Ormas Akan Menjadi Payung Komunis Untuk Memberangus Islam

“Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh kaum muslimin memberikan dampak yang luar biasa, salah satunya adalah sesuatu yang dianggap mustahil, ternyata bisa, penutupan terhadap Alexis, penolakan reklamasi, yang saya kira mustahil secara perhitungan manusia,” lanjutnya.

Untuk itu, pimpinan ponpes Ibnu Abbas Klaten ini, meminta umat Islam khususnya di Soloraya untuk belajar dari Pilkada Jakarta. Ia berharap umat Islam Solo bersatu guna menjadikan Solo yang terkenal dengan kota Laskar ini kembali dipimpin oleh seorang muslim.

“Dan energi ini harus dibawa ke Solo, jadi semua kemujizatan itu akan kembali terulang, tergantung kaum muslimin mau mengimaninya atau tidak, tapi saya yakin bisa. Adapun hasilnya sekarang atau nanti, itu urusan Allah, tapi yang penting kita buktikan integritas kita, kaum muslimin,” tandasnya.

Keluarga Ustadz Abu Bakar Ba’syir Sampaikan Terimakasih kepada Mer-C dan RSCM

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta selama sepuluh hari, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir pada Senin (30/10/2017) malam dikembalikan ke Lapas Gunung Sindur Bogor.

Atas nama keluarga, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir menyampaikan rasa terima kasih kepada tim kesehatan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dari Mer-C yang telah mengurus proses perawatan Ustadz Abu.

“Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada tim Mer-C yang telah bekerja siang malam merawat Ustadz Abu, mereka memantau terus perkembangan Ustadz Abu. Jazakumulloh khoir. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, kami hanya bisa mengucapkan terimakasih kepada Merc Semoga Allah SWT memberkahi mereka,” ungkap putra bungsu Ustadz Abu Bakar Ba’asyir itu.

Ustadz Iim, sapaannya, juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada tim dokter dari RSCM dan kepada para petugas yang mengawal beliau selama menjalani perawatan.

“Pelayanan d RSCM luar biasa, beliau (Ustadz Abu) benar-benar mendapatkan hak beliau untuk bisa mendapatkan perawatan dengan baik,” terangnya.

Kepada umat Islam, Ustadz Iim memohon doa agar kesehatan Ustadz Abu semakin membaik. “Kami juga minta doa kepada kaum muslimin agar kesehatan Ustadz Abu semakin membaik dan didoakan agar Allah memberikan kesabaran dan keikhlasan buat beliau dan keluarga dalam menjalani ujian ini,” pungkasnya.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dirawat di RSCM sejak Jum’at (20/10/2017). Ia harus mendapatkan perawatan intensif setelah bengkak di kakinya semakin membesar. Pembengkakan tersebut disebabkan oleh peredaran darah yang terganggu sehingga menyebabkan pengendapan.

Tim kesehatan Ustadz Abu dari Mer-C telah mengajukan surat permohonan pemeriksaan kesehatan, namun izin dari BNPT baru keluar sebulan kemudian. Pada Jumat 20 Oktober lalu, barulah Ustadz Abu bisa mendapatkan perawatan kesehatan di RSCM dengan pengawalan langsung dari Densus 88.