Responsive image

Alhamdulillah, PTUN Cabut Izin Reklamasi Pulau K

Alhamdulillah, PTUN Cabut Izin Reklamasi Pulau K

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gugatan nelayan Teluk Jakarta dan organisasi lingkungan terkait proyek reklamasi pulau K akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017).

Dengan demikian, untuk sementara waktu Gubernur nonaktif DKI Jakarta saat ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku tergugat tidak dapat melanjutkan proyek di pulau itu. “Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal keputusan tentang pemberian izin reklamasi Pulau K,” kata ketua majelis hakim, M Arief Pratomo memututuskan dikutip Republika.co.id.

Meski begitu, majelis hakim menunda sidang tersebut dan akan dilanjutkan lagi untuk membacakan putusan gugatan Pulau F dan I. Kendati baru Pulau K yang diputus, nelayan sudah merasa bahagia. “Hidup nelayan, hidup nelayan!” teriak nelayan dalam ruang sidang Kartika.

(Baca juga: Aksi Tolak Reklamasi: Reklamasi Hanya Untuk Pengembang dan Asing, Bukan Rakyat)

Sebelumnya, gugatan terkait tiga pulau reklamasi tersebut sudah dilayangkan Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) dan organisasi lingkungan hidup Walhi sejak tahun 2016 lalu. Mereka mendaftarkan gugatan tersebut dengan nomor perkara 15/G/LH/2016/PTUN.JKT. Namun, majelis hakim baru dapat memutuskan hari ini setelah beberapa kali menggelar sidang.

Sekadar informasi, sebelumnya gugatan nelayan teluk Jakarta terhadap SK izin reklamasi Pulau G Teluk Jakarta yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama alias Ahok juga dikabulkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang, Jakarta Timur pada Selasa 31 Mei 2016.

Namun, terdakwa kasus penistaan agama ini kemudian memenangkan upaya banding di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) atas putusan PTUN sebelumnya yang membatalkan reklamasi Pulau G tersebut. Maka, kelanjutan reklamasi Pulau G terbuka lagi.

“Membatalkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2016,” demikian tulis PT TUN dalam laman detail perkara putus tingkat pertama sebagaimana diunggah di situs PT TUN Jakarta.

Kendati demikian, saat ini kuasa hukum nelayan masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait Pulau G tersebut. Kuasa hukum nelayan, Martin Hadiwinata yakin masih bisa memenangkan Pulau G lagi di tingkat MA. “Kami masih optimislah mas, kami masih berjuang terus (untuk Pulau G),” kata Martin.

Sumber: Republika online

Bagikan
Close X