Aktifis Aceh Minta Pemerintah Sediakan Pulau untuk Pengungsi Rohingya

BANDA ACEH (Jurnalislam.com) – Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya (AMAPR) mendesak pemerintah untuk menerima keberadaan etnis Muslim Rohingya di Indonesia. AMAPR menyarankan pemerintah untuk menyediakan satu pulau untuk menampung pengungsi Rohingya. 

"Indonesia banyak memiliki pulau, jadi kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menyediakan satu pulau khusus penampungan pengungsi Rohingya, sebagai tempat tinggal mereka sementara," kata Koordinator AMAPR, Darlis Azis, usai melakukan aksi simpatik di Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (19/5).

Menurutnya, apa yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pemerintah Junta Militer Myanmar telah memperlakukan etnis Rohingya secara tidak manusiawi.

"Ini butuh perhatian penanganan kasus ini baik jangka panjang maupun jangka pendek, agar mereka bisa kembali ke negara asalnya," ujar Darlis.

Oleh karena itu, AMAPR mendesak PBB, negara ASEAN, Organisasi Konferensi Islam, dan khususnya Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mengakhiri konflik berkepanjangan di Myanmar.

"Termasuk mendesak PBB cabut saja nobel perdamaian yang dimiliki oleh Aung San Su Kyi, karena terbukti tidak melakukan apapun terhadap pembantaian etnis Rohingya di Myanmar," pinta Darlis.

AMAPR juga membuka posko bantuan untuk Rohingya di komplek Pekan Kebudayaan Aceh (PKA), Banda Aceh. Posko ini berfungsi bagi masyarakat Aceh yang ingin membantu pengungsi Rohingya bisa menyerahkan bantuan dalam bentuk apapun.

"Kita juga membuka posko. Jadi kami meminta kepada seluruh masyarakat Aceh bisa membantu mereka dengan mendonasikan sedikit uang kepada mereka. Bisa segera datang ke posko kami, atau langsung kirim ke rekening Bank Mandiri 156.00888.33.884," tutup Darlis.

Sebelumnya, JK sudah memberi instruksi kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah, untuk menangani para pengungsi dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan usulan meminjamkan salah satu pulau di Indonesia untuk para pengungsi, JK mengatakan opsi tersebut sedang dipelajari pemerintah.

"Ya kalau jumlahnya besar ya tentu kita harus tempatkan di suatu tempat yang cocoklah, yang baiklah. Kita lagi mempelajarinya," tutur JK.

Ally | atjehcyber | Jurniscom

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.