WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat untuk pertama kalinya menyebut tindakan militer Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya sebagai “pembantaian etnis”, dengan mengatakan sedang mempertimbangkan sanksi khusus terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Komentar tersebut dibuat pada hari Rabu (22/11/2017) oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, yang mengunjungi Myanmar pekan lalu, di mana sebuah tindakan keras militer yang sengit telah mengirim lebih dari setengah juta Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus.
“Pelanggaran oleh beberapa orang di antara militer Birma ini, juga pasukan keamanan, dan warga setempat telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa dan memaksa ratusan ribu pria, wanita, dan anak-anak untuk meninggalkan rumah mereka di Burma demi mencari perlindungan di Bangladesh,” kata Tillerson dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama lain Myanmar (Burma).
Kimberly Halkett dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Washington, DC, mengatakan bahwa penggunaan istilah “pembersihan etnis” oleh Tillerson “muncul dengan konsekuensi hukum, dan juga menempatkan AS pada sisi moralitas yang benar” menurut pandangan banyak pihak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menggambarkan tindakan militer Budha Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya sebagai sebuah buku teks mengenai “pembersihan etnis.”
Tentara Myanmar memulai tindakan kekerasannya melawan Rohingya pada akhir Agustus, menyusul serangkaian perlawanan yang dituduh dilakukan Arakan Rohingya Salvation Army terhadap pos militer Myanmar di negara bagian Rakhine.
Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya
Pengungsi Rohingya yang melarikan diri melaporkan pasukan Myanmar membalas dengan sebuah operasi pembakaran, pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan dalam upaya memaksa mereka keluar dari Myanmar. Laporan ini didukung oleh kelompok hak asasi manusia yang memantau situasi.
“Mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini harus dimintai pertanggungjawabannya,” kata Tillerson tentang kekerasan tersebut.
Legislator AS mengajukan sanksi khusus dan pembatasan perjalanan terhadap pejabat militer pada awal November.
