DOMPU (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu, Putra Taufan menolak daerahnya dijadikan sampel penelitian rancangan undang-undang (RUU) pemberantasan terorisme. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi rencana Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme DPR RI.
“Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Pansus DPR RI merupakan pencitraan negatif terhadap Bima dan Dompu, maka saya selaku putra dompu menolak hal itu,” katanya kepada Jurnalislam usai acara halal bi halal dan dialog pemuda di gedung KNPI Jalan Bhayangkara Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Dompu-NTB, Kamis (28/7/2016).
Putra mempertanyakan alasan DPR menjadikan Bima dan Dompu sebagai daerah percontohan. Ia menegaskan Bima dan Dompu bukanlah sarang teroris.
“Sebagai ketua KNPI maka kami menolak apabila Bima dan Dompu dijadikan sampel penelitian dalam RUU penanganan terorisme ini, dan saya tegaskan tidak ada orang bima dan dompu yang jadi teroris,” tegasnya.
Lebih jauh Putra menilai, terorisme adalah dampak dari banyaknya persoalan rakyat yang tidak bisa diakomodir oleh negara. “Seperti persoalan ketidakadilan dan banyak persoalan lain,” lanjutnya.
Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan terorisme menjadi proyek negara yang akan terus dipelihara selama masih menghasilkan uang.
“Saya berani memberikan sebuah pernyataan dalam tanda kutip bahwa teroris itu di buat buat, terlalu dibesar-besarkan, karena itu menjadi sebuah proyek negara, karena memang di Bima dan Dompu tidak ada teroris,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aris Saputra mengatakan, akan menjadikan Bima sebagai sampel penelitian. Namun dirinya membantah mencap Bima sebagai sarang teroris
”Bima kami jadikan sampel penelitian. Ini bukan berarti Bima sebagai sarang teroris,” katanya, Jumat (22/7/2016) malam dilansir Lombok Pos.
Reporter: Sirath | Editor: Ally Muhammad Abduh
