RAMALLAH (jurnalislam.com)— Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina mencatat lebih dari 800 guru telah gugur sejak agresi Israel dimulai pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 3.300 guru lainnya terluka, sementara lebih dari 170 guru ditahan dalam kondisi yang disebut kementerian sebagai “keras”.
Data tersebut disampaikan kementerian dalam pernyataan pada Ahad (4/10/2026), sehari menjelang Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober.
Kementerian menyebut sektor pendidikan Palestina menghadapi serangan sistematis yang mereka gambarkan sebagai “genosida menyeluruh”. Para guru Palestina, menurut kementerian, tengah menjalani “pertempuran nyata untuk bertahan hidup” sambil tetap mempertahankan hak anak-anak memperoleh pendidikan.
Kementerian memberikan penghargaan kepada para guru di Jalur Gaza yang terus mengajar di tengah reruntuhan, pengeboman, dan pengungsian. Sejumlah guru bahkan mengubah tenda serta pusat pengungsian menjadi ruang kelas.
Penghargaan yang sama diberikan kepada guru sekolah virtual di Tepi Barat yang mengajar siswa Gaza serta para guru di Yerusalem.
Angka lebih dari 800 tersebut secara khusus merujuk kepada guru. Pada Oktober 2025, data kementerian yang dikutip TRT dan pernah dimuat Jurnalislam mencatat 1.037 guru dan staf pendidikan gugur. Kedua angka itu tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan kategori yang berbeda.
60 Tahun Perlindungan Profesi Guru
Hari Guru Sedunia 2026 bertepatan dengan 60 tahun diadopsinya Rekomendasi ILO/UNESCO tentang Status Guru pada 1966.
Menurut UNESCO, rekomendasi tersebut menjadi salah satu rujukan internasional mengenai hak dan tanggung jawab guru, mencakup pendidikan dan rekrutmen, kondisi kerja, hingga proses belajar-mengajar.
Hari Guru Sedunia diperingati sejak 1994 untuk mengenang adopsi rekomendasi tersebut.
Tahun ini UNESCO mengusung tema Standing with teachers: 60 years of protecting the profession, advancing its status and shaping our futures, yang dapat diterjemahkan secara bebas sebagai “Bersama guru: 60 tahun melindungi profesi, memajukan kedudukannya, dan membentuk masa depan kita”.
Kementerian Pendidikan Palestina turut mengutip tema tersebut dan menyebutnya sebagai simbol enam dekade perjuangan untuk melindungi profesi guru.
Pos Pemeriksaan dan Dana yang Ditahan
Di Tepi Barat, kementerian menyebut tekanan terhadap guru semakin berat akibat pembatasan gerak dan pemeriksaan di ratusan pos pemeriksaan Israel.
Wilayah yang disebut paling terdampak antara lain Masafer Yatta di selatan Hebron, desa Al-Mughayyir, Lembah Yordan, serta kawasan yang diklasifikasikan sebagai Area C.
Area C mencakup lebih dari 60 persen wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kendali Israel, terutama dalam urusan keamanan, perencanaan, dan pembangunan.
Kementerian juga menyoroti penahanan dana kliring atau maqassa oleh Israel yang memperberat krisis ekonomi dan berdampak terhadap kehidupan keluarga para tenaga pendidikan.
Anadolu menjelaskan, dana kliring merupakan pajak dan bea atas barang yang dipungut Israel atas nama Otoritas Palestina berdasarkan Protokol Paris 1994.
Dana tersebut menyumbang sekitar 56 persen pendapatan publik Otoritas Palestina. Pemotongan dan penahanannya telah mengganggu kemampuan pemerintah Palestina membayar gaji pegawai publik secara penuh dan memenuhi berbagai kewajiban lainnya.
Seruan kepada PBB dan UNESCO
Kementerian Pendidikan Palestina meminta komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lembaga pendidikan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan terutama UNESCO dan UNICEF segera bertindak menghentikan pelanggaran terhadap sektor pendidikan Palestina.
Kementerian juga meminta perlindungan internasional bagi tenaga pendidik dan siswa.
Serikat guru dan organisasi pendidikan di seluruh dunia turut diminta mendesak pembebasan guru yang ditahan serta pencairan hak keuangan Palestina yang tertahan agar para tenaga pendidik dapat menjalani kehidupan secara layak.
Sumber: WAFA, Anadolu, UNESCO
